Cari Dokumen
Menampilkan 0 hasil
Filter
Rekap Peraturan Pajak atas Ekspatriat
TERDAPAT SYARAT TERTENTU UNTUK MENENTUKAN STATUS WAJIB PAJAK BAGI EKSPATRIAT DALAM MENENTUKAN PERLAKUAN PAJAK DI INDONESIA.
Terakhir Diperbarui:
11 Jul 2023Rekap Peraturan Pajak atas Selisih Kurs
DALAM KONTEKS PAJAK PENGHASILAN, SELISIH KURS YANG MENYEBABKAN KEUNTUNGAN DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI OBJEK PAJAK PENGHASILAN.
Terakhir Diperbarui:
31 Mei 2023Rekap Peraturan atas Penyelesaian Sengketa Pajak di Tingkat Banding
PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK TINGKAT BANDING DIAJUKAN MELALUI SURAT BANDING YANG DISAMPAIKAN KEPADA PENGADILAN PAJAK
Terakhir Diperbarui:
02 Agu 2023Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor: 7 Tahun 2025
KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA
Terjemahan Bahasa Inggris
Berlaku
Tanggal Berlaku:
17 Des 2025Topik:
Lainnya
Rekap Peraturan atas Gugatan di Pengadilan Pajak
GUGATAN TIDAK MENGHALANGI PENAGIHAN PAJAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN.
Terakhir Diperbarui:
09 Jul 2025Rekap Peraturan Pajak atas PPnBM
PPNBM DIKENAKAN HANYA 1 KALI PADA SAAT PENYERAHAN BKP YANG TERGOLONG MEWAH OLEH PABRIKAN ATAU PRODUSEN ATAU PADA SAAT IMPOR BKP YANG TERGOLONG MEWAH.
Terakhir Diperbarui:
02 Agu 2023
Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 1509 Tahun 2014
PENUNJUKAN PT POS INDONESIA SEBAGAI TEMPAT PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH, PAJAK REKLAME DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KANTOR POS
Status tidak tersedia
Tanggal Berlaku:
24 Sep 2014Topik:
BPHTB
Pajak Air Tanah
Pajak Reklame
Rekap Peraturan Pajak Hasil Perkebunan
BIBIT DAN/ATAU BENIH HASIL PERKEBUNAN MERUPAKAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN PPN.
Terakhir Diperbarui:
19 Jul 2024Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 68 Tahun 2017
PERCEPATAN PENGELOLAAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN HASIL PELIMPAHAN DARI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Status tidak tersedia
Tanggal Berlaku:
11 Mei 2017Topik:
Pajak Bumi dan Bangunan
Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 97 Tahun 2015
TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS PENDAPATAN PAJAK HOTEL, HIBURAN DAN RESTORAN PADA DINAS PELAYANAN PAJAK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SERTA INSTANSI TERKAIT LAINNYA
Status tidak tersedia
Tanggal Berlaku:
29 Apr 2015Topik:
Pajak Hiburan
Pajak Hotel
Pajak Restoran
/ 10