SEKILAS MENGENAI ATURAN TERBARU UNTUK TRANSAKSI ASET KRIPTO DI INDONESIA.
Terakhir Diperbarui:
22 Okt 2025
Rekap Peraturan atas Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BADAN USAHA ATAU BUT YANG MENJALANKAN KEGIATAN USAHA HULU WAJIB MEMBAYAR PENERIMAAN NEGARA SEPERTI PAJAK DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP).
Terakhir Diperbarui:
19 Sep 2025
Rekap Peraturan atas Royalti
BERDASARKAN PER-1/PJ/2023 TARIF PPH PASAL 23 ATAS ROYALTI DITURUNKAN MENJADI 6% BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN NORMA PERHITUNGAN PENGHASILAN NETO (NPPN).
Terakhir Diperbarui:
13 Mar 2024
Rekap Peraturan atas Fasilitas Bea Masuk Dibebaskan
PEMBEBASAN BEA MASUK BERSIFAT MUTLAK. ARTINYA, BARANG IMPOR DIKECUALIKAN JIKA SYARAT-SYARAT YANG TERCANTUM DALAM PERATURAN TERPENUHI.
Terakhir Diperbarui:
29 Nov 2023
Peraturan Lengkap dan Terbaru Pajak UMKM 0,5%
PEMERINTAH MEMBERLAKUKAN PPH FINAL 0,5% DALAM RANGKA PERLINDUNGAN BAGI PELAKU UMKM.
Terakhir Diperbarui:
11 Des 2020
Rekap Peraturan atas Amortisasi
KELOMPOK HARTA AMORTISASI DALAM UNDANG-UNDANG DAN PENETAPAN UNTUK MENGHITUNG BIAYA AMORTISASI, MASA MANFAAT HINGGA TARIF AMORTISASI ATAS HARTA TIDAK BERWUJUD.
Terakhir Diperbarui:
14 Mar 2024
Rekap Peraturan atas Sumbangan
TERDAPAT 5 (LIMA) JENIS SUMBANGAN YANG DAPAT MENJADI PENGURANG PENGHASILAN BRUTO.
Terakhir Diperbarui:
20 Nov 2023
Rekap Peraturan atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
MELALUI UU HKPD, TARIF BPHTB DITETAPKAN PALING TINGGI SEBESAR 5%.
Terakhir Diperbarui:
07 Jul 2025
Rekap Aturan Perlakuan Pajak atas Inbreng
PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK TINGKAT BANDING DIAJUKAN MELALUI SURAT BANDING YANG DISAMPAIKAN KEPADA PENGADILAN PAJAK.
Terakhir Diperbarui:
27 Feb 2024
Rekap Peraturan Pajak Hasil Perkebunan
BIBIT DAN/ATAU BENIH HASIL PERKEBUNAN MERUPAKAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN PPN.
