Cari Rekap Peraturan

ALAT BERAT MENJADI SALAH SATU OBJEK PEMAJAKAN PAJAK DAERAH. SIMAK SELENGKAPNYA DI SINI.

ASPEK PERPAJAKAN ATAS JASA MANAJEMEN MELIPUTI PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, DAN PAJAK INTERNASIONAL.

JASA TEKNIK MEMILIKI ASPEK PERPAJAKAN TERSENDIRI YANG TERDIRI ATAS PPH DAN PPN.

SINKING FUND YANG DITERIMA PERHIMPUNAN PENGHUNI TIDAK DIPOTONG PPH PASAL 23.

BERDASARKAN PER-1/PJ/2023 TARIF PPH PASAL 23 ATAS ROYALTI DITURUNKAN MENJADI 6% BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN NORMA PERHITUNGAN PENGHASILAN NETO (NPPN).

EKSPOR JASA MAKLON DIKENAKAN PPN DENGAN TARIF SEBESAR 0%

BIBIT DAN/ATAU BENIH HASIL PERKEBUNAN MERUPAKAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN PPN.

PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN KARENA WARISAN DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN.

TERDAPAT SYARAT TERTENTU UNTUK MENENTUKAN STATUS WAJIB PAJAK BAGI EKSPATRIAT DALAM MENENTUKAN PERLAKUAN PAJAK DI INDONESIA.

PAJAK DALAM RANGKA IMPOR (PDRI) TERDIRI DARI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN), PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPNBM), DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR (PPH PASAL 22 IMPOR).