BERDASARKAN PER-1/PJ/2023 TARIF PPH PASAL 23 ATAS ROYALTI DITURUNKAN MENJADI 6% BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN NORMA PERHITUNGAN PENGHASILAN NETO (NPPN).
Terakhir Diperbarui:
13 Mar 2024
Rekap Peraturan Pemajakan atas Alat Berat
ALAT BERAT MENJADI SALAH SATU OBJEK PEMAJAKAN PAJAK DAERAH. SIMAK SELENGKAPNYA DI SINI.
Terakhir Diperbarui:
21 Apr 2026
Rekap Peraturan Pajak atas Biaya Promosi
TIDAK SEMUA BIAYA PROMOSI DAPAT DIJADIKAN PENGURANG PENGHASILAN BRUTO.
Terakhir Diperbarui:
07 Mar 2024
Rekap Peraturan atas Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BADAN USAHA ATAU BUT YANG MENJALANKAN KEGIATAN USAHA HULU WAJIB MEMBAYAR PENERIMAAN NEGARA SEPERTI PAJAK DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP).
Terakhir Diperbarui:
19 Sep 2025
Rekap Aturan Perlakuan Pajak atas Inbreng
PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK TINGKAT BANDING DIAJUKAN MELALUI SURAT BANDING YANG DISAMPAIKAN KEPADA PENGADILAN PAJAK.
Terakhir Diperbarui:
27 Feb 2024
Rekap Peraturan Sanksi Administrasi Pajak
TERDAPAT 3 (TIGA) JENIS SANKSI ADMINISTRASI PAJAK YANG PERLU WAJIB PAJAK KETAHUI.
Terakhir Diperbarui:
30 Agu 2024
Rekap Peraturan atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
MELALUI UU HKPD, TARIF BPHTB DITETAPKAN PALING TINGGI SEBESAR 5%.
Terakhir Diperbarui:
07 Jul 2025
Rekap Peraturan Pajak atas Kripto
SEKILAS MENGENAI ATURAN TERBARU UNTUK TRANSAKSI ASET KRIPTO DI INDONESIA.
Terakhir Diperbarui:
22 Okt 2025
Rekap Peraturan Jasa Teknik
JASA TEKNIK MEMILIKI ASPEK PERPAJAKAN TERSENDIRI YANG TERDIRI ATAS PPH DAN PPN.
Terakhir Diperbarui:
01 Apr 2024
Rekap Peraturan Pajak atas Jasa Parkir
MESKI JASA PARKIR DIBAYARKAN KE PENYEDIA PARKIRAN, TAPI SEBETULNYA KENA PAJAK JUGA. BEGINI LENGKAPNYA!
