Cari Rekap Peraturan

SEKILAS MENGENAI ATURAN TERBARU UNTUK TRANSAKSI ASET KRIPTO DI INDONESIA.

BADAN USAHA ATAU BUT YANG MENJALANKAN KEGIATAN USAHA HULU WAJIB MEMBAYAR PENERIMAAN NEGARA SEPERTI PAJAK DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP).

BERDASARKAN PER-1/PJ/2023 TARIF PPH PASAL 23 ATAS ROYALTI DITURUNKAN MENJADI 6% BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN NORMA PERHITUNGAN PENGHASILAN NETO (NPPN).

MELALUI UU HKPD, TARIF BPHTB DITETAPKAN PALING TINGGI SEBESAR 5%.

TIDAK SEMUA BIAYA PROMOSI DAPAT DIJADIKAN PENGURANG PENGHASILAN BRUTO.

PENINGKATKAN TATA KELOLA ADMINISTRASI UNTUK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM, KEMUDAHAN, DAN PELAYANAN DALAM PROSES PENGURANGAN PBB-P3.

MESKI JASA PARKIR DIBAYARKAN KE PENYEDIA PARKIRAN, TAPI SEBETULNYA KENA PAJAK JUGA. BEGINI LENGKAPNYA!

MENGHADAPI REVOLUSI SISTEM ADMINISTRASI PAJAK, PEMERINTAH MENARGETKAN CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM AKAN MENCAKUP 21 PROSES BISNIS DI AKHIR TAHUN.

PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK TINGKAT BANDING DIAJUKAN MELALUI SURAT BANDING YANG DISAMPAIKAN KEPADA PENGADILAN PAJAK.

ALAT BERAT MENJADI SALAH SATU OBJEK PEMAJAKAN PAJAK DAERAH. SIMAK SELENGKAPNYA DI SINI.