Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah kewajiban pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penggunaan tanah dan bangunan. Pemungutan PBB di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pertama, kategori PBB yang dipungut oleh pemerintah daerah adalah sektor pedesaan dan perkotaan. Kedua, PBB yang dipungut di pemerintah pusat adalah PBB-P3 yang kini disempurnakan menjadi sebutan PBB 5 (lima) sektor utama. Objek PBB yang dikenakan oleh pemerintah pusat adalah sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan migas, pertambangan panas bumi, dan pertambangan mineral dan batubara.
Dari sisi perhitungan, PBB menganut prinsip pemungutan official assessment yang mana perhitungan pajak terutang dilakukan oleh otoritas pajak. Administrasi PBB secara ringkas diawali dengan pendataan objek dan subjek PBB dalam proses pemenuhan kewajiban PBB. Adapun kegiatan pendataan tersebut meliputi kegiatan pendaftaran, pemutakhiran, dan pemetaan, hingga akhirnya terbit Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) PBB.
Meski perhitungan dilakukan oleh otoritas pajak, wajib pajak perlu mengetahui komponen penting dalam perhitungan PBB seperti angka kapitalisasi, biaya investasi tanaman, dan nilai jual objek pajak. Ketiga komponen perhitungan tersebut merupakan faktor kunci yang digunakan dalam menentukan besaran PBB terutang. Oleh karena administrasi PBB meliputi banyak tahapan maka diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai PBB-P3. Untuk informasi lebih lanjut mengenai tata cara administrasi, syarat pengurangan, dan penilaian objek pajak PBB-P3, silakan lihat pada rekap peraturan di bawah ini.
Undang-Undang Republik Indonesia
Kami mendeteksi adanya percobaan untuk mengakses konten Premium secara tidak sah. Kami memahami rasa ingin tahu dan kebutuhan akan informasi, tetapi cara terbaik, aman, dan legal untuk mendapatkan akses penuh adalah melalui paket Premium resmi. Dengan berlangganan, Anda tidak hanya memperoleh akses tanpa batas ke seluruh dokumen hukum dan regulasi terbaru, tetapi juga jaminan bahwa setiap informasi yang Anda dapatkan valid, terpercaya, dan mendukung aktivitas Anda secara profesional.
We detected an attempt to access Premium content without authorization. While we understand the curiosity and the need for information, the only safe and legitimate way to enjoy full access is through our official Premium plan. By subscribing, you not only unlock unlimited access to comprehensive legal and tax documents, but also gain the assurance that every piece of information you rely on is accurate, trustworthy, and supports your work professionally.
Kami mendeteksi adanya percobaan untuk mengakses konten Premium secara tidak sah. Kami memahami rasa ingin tahu dan kebutuhan akan informasi, tetapi cara terbaik, aman, dan legal untuk mendapatkan akses penuh adalah melalui paket Premium resmi. Dengan berlangganan, Anda tidak hanya memperoleh akses tanpa batas ke seluruh dokumen hukum dan regulasi terbaru, tetapi juga jaminan bahwa setiap informasi yang Anda dapatkan valid, terpercaya, dan mendukung aktivitas Anda secara profesional.
