a.

bahwa peningkatan kelancaran arus barang dan arus dokumen dalam rangka ekspor merupakan tuntutan yang utama bagi peningkatan kegiatan perekonomian;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan tetap memperhatikan hak-hak dan kepentingan Negara dalam rangka ekspor serta untuk mendukung pelaksanaan elektronisasi data kepabeanan di bidang ekspor yang berlaku secara internasional, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor.

 

 

 

1.

Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3612);

2.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);

3.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor-Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3291)

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3627)

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3629);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694);

8.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana Impor Sementara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 475/KMK.01/1998;

9.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana Pengangkutan Terus atau Pengangkutan Lanjut Barang Impor atau Barang Ekspor;

10.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2000;

11.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 102/KMK.05/1997 tentang Daftar Kode untuk Pengisian Pemberitahuan Pabean;

12.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 241/KMK.01/1998 tentang Penetapan Besarnya Tarif dan Tatacara Pembayaran serta Penyetoran Pajak Ekspor atas beberapa Komoditi Tertentu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.017/1999;

13.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 335/KMK.017/1999 tentang Tatacara Pembayaran serta Penyetoran Pajak Ekspor Kelapa Sawit, Minyak Sawit, Minyak Kelapa dan Produk Turunannya;

14.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 66/KMK.017/2001 tentang Penetapan Besarnya Tarif Pajak Ekspor Kelapa Sawit, CPO, dan Produk Turunannya;

15.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tentang Organisasi Tata Kerja Departemen Keuangan;

16.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 444/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai;

17.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 557/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor;

18.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.04/2003 tentang Pembebasan Dan/Atau Pengembalian Bea Masuk Dan/Atau Cukai Serta Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut Atas Impor Barang Dan/Atau Bahan Untuk Diolah, Dirakit Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor Dan Pengawasannya;

 

 

 

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR.

 

 

 

 

Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1.

Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi Kantor Pabean.

2.

Kantor Pabean adalah Kantor Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean.

3.

Kantor Pemuatan adalah Kantor Pabean tempat pendaftaran pemberitahuan ekspor barang dan pemuatan barang ekspor.

4.

Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

5.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

6.

Petugas adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

7.

Pejabat adalah pegawai pada Kantor Pabean yang diberi wewenang untuk melakukan tugas tertentu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal ini.

8.

Pemeriksa adalah pegawai yang melakukan pemeriksaan fisik barang.

9.

Petugas Pengawasan Stuffing adalah pegawai yang mengawasi pemasukan barang yang sudah diperiksa ke dalam peti kemas.

10.

Petugas Dinas Luar adalah pegawai yang melakukan pengawasan pemasukan barang ekspor di Kawasan Pabean atau tugas-tugas tertentu yang menjadi tanggung jawabnya.

11.

Eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mengekspor.

12.

Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan Kewajiban Pabean untuk dan atas nama pemilik barang.

13.

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) adalah dokumen pabean yang digunakan untuk pemberitahuan pelaksanaan ekspor yang dibuat sesuai BC 3.0 yang dapat berupa tulisan di atas formulir atau pesan elektronik.

14.

PEB Biasa adalah PEB yang diajukan untuk setiap transaksi ekspor.

15.

PEB Berkala adalah PEB yang diajukan untuk seluruh transaksi ekspor dalam periode waktu tertentu.

16.

Barang Ekspor adalah barang yang dikeluarkan dari Daerah Pabean untuk dibawa atau dikirim ke luar negeri.

17.

Barang diekspor kembali adalah barang asal impor atau asal impor sementara yang dibawa atau dikirim kembali ke luar negeri.

18.

Barang diimpor kembali adalah barang asal ekspor yang akan dibawa atau dikirim untuk dimasukkan kembali ke Daerah Pabean.

19.

Barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkut adalah semua barang dalam keadaan baru atau bekas, yang diperlukan untuk kebutuhan diri penumpang dan awak sarana pengangkut dalam jumlah yang wajar serta tidak diperdagangkan.

20.

Barang ekspor umum adalah barang ekspor selain dari barang ekspor yang dimaksud pada angka 21 sampai dengan angka 24 Pasal ini.

21.

Barang ekspor terkena Pungutan Ekspor adalah barang ekspor yang sesuai ketentuan dikenai Pungutan Ekspor (PE).

22.

Barang yang mendapat Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) adalah barang ekspor yang seluruh atau sebagian berasal dari barang impor yang mendapat pembebasan dan/atau pengembalian bea masuk dan/atau cukai serta pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

23.

Barang ekspor tertentu adalah barang ekspor sebagaimana dimaksud pada angka 25 sampai dengan angka 34 Pasal ini.

24.

Barang ekspor dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB) adalah barang yang dikeluarkan dari TPB untuk tujuan diekspor.

25.

Barang kiriman adalah bukan barang dagangan yang dikirim oleh pengirim tertentu di dalam negeri kepada penerima tertentu di luar negeri melalui PT. (Persero) Pos Indonesia, perusahaan jasa pengangkutan, atau perusahaan jasa titipan sejenis.

26.

Barang pindahan adalah barang keperluan rumah tangga milik orang yang semula berdomisili di dalam negeri kemudian dibawa atau dikirim untuk pindah ke luar negeri.

27.

Barang diplomatik adalah barang keperluan pribadi anggota diplomatik dan konsuler termasuk anggota keluarganya, barang keperluan resmi serta barang lainnya untuk keperluan kantor perwakilan diplomatik dan konsuler yang dibawa atau dikirim ke luar negeri dan telah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

28.

Barang Misi:

 

a.

Keagamaan adalah barang yang dibawa atau dikirim ke luar negeri untuk keperluan misi ibadah keagamaan dan telah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

 

b.

Kemanusiaan adalah barang yang dibawa atau dikirim ke luar negeri untuk keperluan misi amal/sosial dan telah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

 

c.

Olahraga adalah barang yang dibawa atau dikirim ke luar negeri untuk keperluan misi olahraga dan telah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

 

d.

Kesenian adalah barang yang dibawa atau dikirim ke luar negeri untuk keperluan misi kesenian dan telah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

 

e.

Kebudayaan adalah barang yang dibawa atau dikirim ke luar negeri untuk keperluan misi kebudayaan dan telah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

 

f.

Pendidikan adalah barang yang dibawa atau dikirim ke luar negeri untuk keperluan misi pendidikan dan telah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

29.

Barang cinderamata adalah barang hadiah yang didapat dari perseorangan/organisasi/lembaga dan tidak diperdagangkan.

30.

Barang contoh adalah barang yang dibawa atau dikirim ke luar negeri dalam jumlah dan jenis yang terbatas serta tidak diperdagangkan.

31.

Barang keperluan penelitian adalah barang atau peralatan yang dibawa atau dikirim ke luar negeri dan digunakan untuk melakukan penelitian (riset), pengkajian, atau percobaan guna peningkatan dan pengembangan suatu penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta telah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

32.

Barang badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia adalah barang milik atau untuk keperluan badan internasional atau pejabatnya yang diakui dan terdaftar pada Pemerintah Indonesia yang dibawa atau dikirim ke luar negeri dan telah mendapat rekomendasi dari instansi Pemerintah Indonesia.

33.

Barang diangkut lanjut adalah barang yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui Kantor Pabean dengan dilakukan pembongkaran terlebih dahulu.

34

Barang diangkut terus adalah barang yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui Kantor Pabean tanpa dilakukan pembongkaran terlebih dahulu.

35.

Daftar Pemberitahuan Barang Ekspor (DPBE) adalah daftar muatan barang ekspor yang digunakan untuk memberitahukan barang ekspor yang diangkut lanjut dan atau barang ekspor yang diangkut terus pada saat kedatangan sarana pengangkut.

36.

Outward manifest adalah daftar muatan barang ekspor yang diangkut oleh sarana pengangkut dari pelabuhan asal/transit ke luar Daerah Pabean.

37.

Konsolidator barang ekspor adalah badan usaha yang telah terdaftar untuk melaksanakan pengumpulan (konsolidasi) barang ekspor yang diberitahukan dalam dua atau lebih PEB dengan menggunakan peti kemas Less Container Load (LCL) yang dilakukan sebelum barang-barang ekspor tersebut dimasukkan ke Kawasan Pabean untuk dimuat ke atas sarana pengangkut.

38.

Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor (PKBE) adalah pemberitahuan barang ekspor konsolidasi yang dibuat oleh konsolidator yang berisi rincian seluruh dokumen pemberitahuan pabean dan atau cukai serta Persetujuan Ekspor barang ekspor yang ada dalam kontainer.

39.

Perusahaan Jasa Titipan (PJT) adalah perusahaan yang memperoleh izin usaha jasa titipan dari Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, serta memperoleh persetujuan untuk melaksanakan kegiatan kepabeanan dari Kepala Kantor Pabean.

40.

Surat Tanda Bukti Setor (STBS) adalah tanda bukti pembayaran/penyetoran PE yang dikeluarkan oleh Kantor Pabean atau Bank Devisa.

41

Persetujuan Ekspor adalah lembar persetujuan yang diberikan oleh pegawai untuk melindungi pengangkutan barang ekspor dari gudang eksportir atau tempat penyimpanan yang ditunjuk oleh eksportir ke Kawasan Pabean di pelabuhan pemuatan dan pemuatannya ke atas sarana pengangkut.

42

Pemberitahuan Pemeriksaan Barang (PPB) adalah pemberitahuan kepada eksportir dari Kantor Pabean bahwa akan dilakukan pemeriksaan fisik barang ekspor.

43.

Nota Hasil Intelijen (NHI ) adalah hasil analisis informasi terdapat indikasi yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.

44.

Segel Ekspor adalah tanda pengaman yang dilekatkan/ditempatkan oleh pegawai pada peti kemas/kemasan barang ekspor yang sudah diperiksa.

45.

Penyerahan Pemberitahuan melalui media elektronik adalah penyerahan Pemberitahuan Pabean dengan mempergunakan media disket atau melalui pertukaran data elektronik secara langsung berdasar standar United Nation/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport (UN/EDIFACT).

46.

UN/EDIFACT adalah standar penulisan dokumen elektronik yang disusun oleh suatu kelompok kerja di bawah naungan PBB dan direkomendasikan penggunaannya untuk berbagai bidang bisnis meliputi administrasi, perdagangan, dan transportasi di seluruh dunia.

47.

Pertukaran Data Elektronik (PDE) adalah alir informasi bisnis secara elektronik antar aplikasi, antar organisasi secara langsung yang terintegrasi dengan menggunakan standar UN/EDIFACT melalui jaringan komputer yang dikelola Provider.

48.

Customs declaration (Cusdec) adalah pemberitahuan pabean yang berisi data PEB dan PKBE serta dokumen pelengkap pabean dengan standar UN/EDIFACT yang dikirim oleh eksportir/kuasanya, konsolidator atau PJT ke Kantor.

49.

Customs respons (Cusres) adalah respon dengan standar UN/EDIFACT yang dikirim oleh Kantor atas Cusdec yang telah diterima sebelumnya.

50.

Credit advice adalah pemberitahuan penerimaan pembayaran PE dengan standar UN/EDIFACT yang diterima dari Bank devisa penerima pembayaran PE.

51.

Hi-Co Scan X-Ray Container Inspection System yang selanjutnya disebut Hi-Co Scan adalah sistem pemeriksaan fisik barang ekspor dengan menggunakan perangkat X-Ray Container.

52.

Pembatalan ekspor adalah membatalkan atau tidak jadi mengeluarkan barang dari Daerah Pabean.

 

 

 

Pasal 2

(1)

Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan oleh eksportir/kuasanya dengan menggunakan PEB.

(2)

Eksportir/kuasanya wajib mengisi PEB dengan lengkap dan benar dan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam PEB.

 

 

 

PEB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diperlukan terhadap ekspor:

a.

barang pribadi penumpang dan barang awak sarana pengangkut;

b.

barang untuk bekal kapal;

c.

barang pelintas batas yang menggunakan Pemberitahuan Pabean sesuai ketentuan perjanjian perdagangan lintas batas;

d.

barang dan atau kendaraan bermotor yang diekspor kembali dengan menggunakan dokumen yang diatur dalam ketentuan kepabeanan internasional (ATA CARNET, TRIPTEK, atau CPD CARNET) ;

e.

barang kiriman melalui PT. (Persero) Pos Indonesia dengan menggunakan dokumen Declaration En Douane (CN.23).

 

 

 

(1)

Ekspor barang melalui PJT, dapat menggunakan satu PEB untuk beberapa pengirim barang, dengan ketentuan bahwa PJT:

 

a.

harus berstatus sebagai PPJK;

 

b.

bertindak sebagai eksportir atau pemberitahu;

 

c.

mengirim/mengajukan PEB dan Lembar lanjutan BC 3.0 dengan atau tanpa nomor Harmonized System (HS);

 

d.

harus mengirimkan/menyerahkan Lembar Lanjutan BC 3.0 yang telah dilengkapi dengan nomor HS paling lama 7 (tujuh) hari setelah PEB mendapat Nomor Pendaftaran, dalam hal Lembar Lanjutan BC 3.0 yang diajukan tanpa nomor HS.

(2)

PJT yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, pengajuan PEB berikutnya tidak dilayani sampai dipenuhinya kewajiban dimaksud.

 

 

 

Pasal 5

(1)

Eksportir/kuasanya dapat memberitahukan ekspor barang yang dilaksanakan dalam periode waktu yang ditetapkan dengan menggunakan PEB Berkala.

(2)

Ekspor barang dengan menggunakan PEB Berkala dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:

 

a.

barang tidak mendapat KITE;

 

b.

barang tidak terkena ketentuan kuota ekspor;

 

c.

barang tidak terkena PE.

(3)

Eksportir yang telah mendapat persetujuan menggunakan PEB Berkala mempunyai kewajiban sebagai berikut:

 

a.

menyerahkan invoice dan packing list untuk setiap pelaksanaan ekspor;

 

b.

menyampaikan PEB Berkala untuk pengeksporan selama satu bulan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya;

 

c.

menyerahkan laporan nihil dalam hal tidak melakukan kegiatan ekspor selama bulan yang bersangkutan.

(4)

Persetujuan penggunaan PEB Berkala diberikan oleh Kepala Kantor Pemuatan berdasarkan permohonan eksportir/kuasanya.

(5)

Persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

(6)

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberikan dalam hal eksportir mempunyai reputasi yang baik dan:

 

a.

frekuensi ekspornya tinggi;

 

b.

jadwal sarana pengangkut barang ekspor tersebut tidak menentu;

 

c.

lokasi pemuatan barang ekspor tersebut jauh dari Kantor Pemuatan dan atau Bank Devisa;

 

d.

ekspor melalui saluran pipa atau jaringan transmisi; atau

 

e.

berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pemuatan.

(7)

Reputasi yang baik sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) adalah:

 

a.

tidak pernah melanggar ketentuan kepabeanan yang dikenai sanksi administrasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;

 

b.

sebagai wajib pajak yang patuh berdasarkan rekomendasi Direktorat Jenderal Pajak; dan

 

c.

sudah menyelenggarakan pembukuan sehingga dapat dibuat laporan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

(8)

Persetujuan penggunaan PEB Berkala dicabut apabila:

 

a.

dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan ekspor;

 

b.

tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dan ayat (7).

(9)

Persetujuan penggunaan PEB Berkala yang telah dicabut, dapat diberikan kembali persetujuan setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pencabutan persetujuan.

(10)

Kepala Kantor Pemuatan menyampaikan laporan bulanan realisasi PEB Berkala kepada Kepala Kantor Wilayah sesuai BCL 3.1 Lampiran VII Keputusan Direktur Jenderal ini.

(11)

Tatacara pemberian persetujuan dan ekspor barang dengan menggunakan PEB Berkala diatur dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal ini.

(12)

Permohonan persetujuan penggunaan PEB Berkala sesuai Contoh 3.11 Lampiran VII Keputusan Direktur Jenderal ini.

(13)

Persetujuan penggunaan PEB Berkala sesuai Contoh 3.21 Lampiran VII Keputusan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

Pasal 6

(1)

PEB didaftarkan oleh eksportir/kuasanya ke Kantor Pemuatan.

(2)

Pada Kantor Pemuatan yang telah menggunakan sistem PDE, pendaftaran PEB wajib dilakukan dengan menggunakan sistem PDE.

(3)

Pada Kantor Pemuatan yang tidak menggunakan sistem PDE, pendaftaran PEB dilakukan dengan menggunakan disket atau formulir.

(4)

Kepala Kantor Wilayah menetapkan Kantor Pemuatan yang dapat melayani pendaftaran PEB dengan menggunakan formulir berdasarkan usul Kepala Kantor Pemuatan bersangkutan.

(5)

Barang ekspor yang diekspor melalui PT. Pos Indonesia didaftarkan ke Kantor Pabean di Kantor Pos Lalu Bea tempat pengiriman barang ekspor yang bersangkutan.

(6)

Data PEB yang diserahkan melalui media elektronik dan hasil cetak PEB yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran diperlakukan sebagai PEB yang sah.

 

 

 

Pasal 7

(1)

Pembayaran PE dilakukan secara tunai melalui Bank Devisa atau Kantor Pemuatan sebelum atau pada saat PEB didaftarkan.

(2)

Pembayaran PE melalui Bank Devisa yang tidak sekota dengan Kantor Pemuatan, STBS harus ditandasahkan oleh Bank Devisa yang sama yang sekota dengan Kantor Pemuatan.

(3)

Dalam hal tidak ada Bank Devisa yang sama dan sekota dengan Kantor Pemuatan, STBS harus ditandasahkan oleh Bank Devisa yang sama yang kotanya terdekat dari Kantor Pemuatan.

(4)

Pembayaran PE sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan:

 

a.

kurs yang berlaku pada saat pembayaran; dan

 

b.

tarif PE dan harga patokan ekspor yang berlaku pada tanggal pendaftaran PEB.

(5)

Dalam hal terjadi kekurangan pembayaran PE yang disebabkan karena kesalahan tarif PE, harga patokan ekspor, dan kesalahan perhitungan atau sebab lain, perhitungan kekurangan PE didasarkan pada:

 

a.

kurs yang berlaku pada saat pembayaran sesuai yang tercantum dalam STBS bersangkutan; dan

 

b.

tarif PE dan harga patokan ekspor yang berlaku pada tanggal pendaftaran PEB.

 

 

 

Pasal 8

(1)

Terhadap PEB dilakukan penelitian dokumen, meliputi:

 

a.

kelengkapan dan kebenaran pengisian data PEB;

 

b.

kebenaran perhitungan dan pelunasan PE dalam hal barang ekspor terkena PE;

 

c.

kelengkapan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan; dan

 

d.

kelengkapan dokumen pelengkap pabean lainnya yang diwajibkan dalam rangka pemenuhan ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.

(2)

Dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, berupa invoice dan packing list.

(3)

Dokumen pelengkap pabean lainnya yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, antara lain: STBS, Surat Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar, Surat Persetujuan Ekspor dari Depperindag, Sertifikat Mutu, Surat Pernyataan Mutu, Surat Izin Ekspor (SIE), Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan atau Izin Khusus lainnya dari instansi terkait.

 

 

 

(1)

Dalam hal hasil penelitian dokumen kedapatan pengisian PEB lengkap dan benar PEB diberi nomor dan tanggal pendaftaran.

(2)

Apabila hasil penelitian dokumen kedapatan pengisian PEB lengkap dan benar, tetapi diperlukan dokumen pelengkap pabean lainnya yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3):

 

a.

dalam hal sistem PDE, PEB diberikan nomor dan tanggal pendaftaran dengan ketentuan eksportir wajib menyerahkan dokumen pelengkap pabean lainnya yang dipersyaratkan kepada Pejabat baik sebelum atau pada saat pemasukan barang ke Kawasan Pabean;

 

b.

dalam hal menggunakan disket dan formulir, PEB diberikan nomor dan tanggal pendaftaran setelah eksportir/kuasanya melengkapi persyaratan yang diwajibkan.

(3)

Dalam hal hasil penelitian dokumen kedapatan pengisian PEB tidak lengkap dan atau tidak benar, PEB dikembalikan kepada eksportir/kuasanya dengan disertai Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP) sesuai Contoh BCF 3.04 dalam Lampiran VIII Keputusan Direktur Jenderal ini.

(4)

Setelah PEB diberi nomor dan tanggal pendaftaran, diterbitkan:

 

a.

Persetujuan Ekspor yang telah ditandatangani Pejabat atau berisi data nama dan NIP Pejabat dalam hal tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang;

 

b.

PPB dalam hal barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang tetapi wajib menyerahkan dokumen pelengkap pabean lainnya yang dipersyaratkan.

 

c.

PPB dalam hal barang ekspor bersangkutan harus dilakukan pemeriksaan fisik barang.

(5)

Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang peruntukannya sebagai berikut:

 

a.

lembar kesatu untuk eksportir;

 

b.

lembar kedua untuk pengusaha Tempat Penimbunan Sementara (TPS);

 

c.

lembar ketiga untuk pengangkut.

(6)

Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sesuai BCF 3.01 Lampiran VII Keputusan Direktur Jenderal ini.

(7)

PPB sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sesuai BCF 3.02 Lampiran VII Keputusan Direktur Jenderal ini.

(8)

Tatakerja pendaftaran PEB diatur dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

Pasal 10

(1)

Pemeriksaan fisik barang dilakukan terhadap:

 

a.

barang ekspor yang akan diimpor kembali;

 

b.

barang diekspor kembali;

 

c.

barang ekspor yang telah mendapat Persetujuan Ekspor yang terkena NHI.

(2)

Pemeriksaan fisik barang juga dapat dilakukan dalam hal barang yang diekspor adalah barang ekspor yang:

 

a.

terkena PE dan STBS yang nomor dan tanggalnya tercantum dalam PEB belum diserahkan eksportir kepada Pejabat;

 

b.

diatur, diawasi dan dilarang ekspornya dan izin dari instansi terkait yang tercantum dalam PEB belum diserahkan eksportir kepada Pejabat;

(3)

Pelaksanaan pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak perlu dilaksanakan dalam hal:

 

a.

eksportir telah menyerahkan STBS atau izin dari instansi terkait kepada Pejabat dan berdasarkan hasil penelitian dokumen kedapatan sesuai; dan

 

b.

barang ekspor bersangkutan tidak terkena NHI .

(4)

Terhadap barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan Persetujuan Ekspor oleh Pejabat setelah eksportir menyerahkan STBS atau izin instansi terkait.

(5)

Tatakerja pemeriksaan fisik barang diekspor kembali dilaksanakan sesuai ketentuan tentang penyelesaian barang impor sementara.

(6)

Pemeriksaan fisik barang didasarkan pada PEB dan atau dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan.

(7)

Pemeriksaan fisik barang meliputi:

 

a.

jenis barang;

 

b.

jumlah barang;

 

c.

identitas barang;

 

d.

spesifikasi teknis barang;

 

e.

kondisi barang;

 

f.

klasifikasi barang berdasarkan HS;

 

g.

nomor, merek, jenis dan jumlah kemasan; dan

 

h.

pemenuhan ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.

 

 

 

(1)

Pemeriksaan fisik barang dilaksanakan di Kawasan Pabean.

(2)

Atas permintaan eksportir, pemeriksaan fisik barang dapat dilakukan di gudang eksportir, atau tempat lain yang digunakan eksportir untuk menyimpan barang ekspor.

(3)

Pemeriksaan fisik barang di Kawasan Pabean harus diselesaikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak dimulainya pemeriksaan fisik barang, kecuali dalam hal diperlukan pemeriksaan laboratorium dan atau pemeriksaan oleh instansi teknis terkait.

(4)

Dalam hal pemeriksaan fisik barang dilakukan di luar Kawasan Pabean, PEB didaftarkan paling lama 2 (dua) hari sebelum pemeriksaan fisik barang.

(5)

Pemeriksaan fisik atas barang ekspor yang pemuatannya ke sarana pengangkut melalui saluran pipa/transmisi, dilaksanakan pada saat pemuatan berdasarkan alat ukur yang disegel oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(6)

Terhadap barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilakukan pengawasan stuffing dan penyegelan pada peti kemas atau kemasan barang.

 

 

 

(1)

Terhadap barang ekspor yang telah mendapat Persetujuan Ekspor, dilakukan pemeriksaan fisik barang dalam hal barang ekspor bersangkutan terkena NHI.

(2)

Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib diberitahukan oleh Pejabat secara tertulis kepada eksportir paling lama 4 (empat) jam sebelum pemeriksaan dimulai.

 

 

 

(1)

Tingkat pemeriksaan fisik barang sebanyak-banyaknya 10 %, sekurang-kurangnya 2 (dua) kemasan.

(2)

Pemeriksaan fisik barang dilakukan atas seluruh partai barang (100 %) dalam hal:

 

a.

barang ekspor yang akan diimpor kembali;

 

b.

barang diekspor kembali;

 

c.

hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kedapatan tidak sesuai mengenai jenis dan atau jumlah barang dan atau barang ekspor merupakan barang yang diatur, diawasi dan dilarang ekspornya;

 

d.

barang ekspor yang terkena NHI

(3)

Terhadap barang ekspor tertentu dapat dilakukan pemeriksaan laboratorium.

(4)

Hasil pemeriksaan fisik barang dicantumkan pada halaman belakang PEB.

(5)

Tatakerja pemeriksaan pabean barang ekspor diatur dalam Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

(1)

Dalam hal hasil pemeriksaan fisik barang berdasarkan NHI kedapatan kesalahan pemberitahuan mengenai jumlah dan jenis barang dalam PEB, eksportir dikenai sanksi administrasi berupa denda berdasarkan pasal 82 ayat (6) Undang-undang nomor 10 tahun 1995.

(2)

Dalam hal hasil pemeriksaan fisik barang berdasarkan NHI kedapatan jenis dan atau jumlah barang tidak sesuai dengan pemberitahuan dalam PEB dan barang ekspor yang bersangkutan termasuk barang terkena PE, dan atau diatur, diawasi dan dilarang ekspornya dilakukan penyelidikan.

 

 

 

(1)

Pemeriksaan dengan menggunakan Hi-Co Scan dilakukan hanya untuk pemeriksaan jenis barang.

(2)

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berdasarkan NHI.

 

 

 

Pasal 16

(1)

Konsolidasi barang ekspor dari beberapa eksportir dilakukan oleh konsolidator yang telah mendapat persetujuan sebagai konsolidator barang ekspor dari Kantor Pabean yang mengawasi.

(2)

Konsolidator dapat berstatus sebagai PPJK atau bukan sebagai PPJK.

(3)

Konsolidator wajib memberitahukan barang ekspor yang dikonsolidasikan dalam PKBE.

(4)

Dalam hal PEB telah didaftarkan di Kantor Pabean, pengangkutan barang ekspor dari gudang eksportir ke tempat konsolidasi menggunakan Persetujuan Ekspor.

(5)

Eksportir atau eksportir dalam satu kelompok perusahaan dapat melakukan sendiri konsolidasi barang ekspornya dengan ketentuan:

 

a.

Eksportir yang melakukan sendiri konsolidasi barang ekspornya wajib memberitahukan pelaksanaan konsolidasi tersebut dalam PKBE;

 

b.

Eksportir wajib memberitahukan perusahaan-perusahaan yang merupakan kelompok perusahaannya pada Kantor Pabean yang mengawasi.

 

 

 

(1)

Stuffing barang ekspor konsolidasi wajib diawasi dalam hal:

 

a.

barang ekspor yang mendapat KITE, digabung dengan barang lain yang tidak mendapat KITE;

 

b.

barang ekspor yang dilakukan pemeriksaan fisik barang, digabung atau tidak dengan barang lain yang tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang;

 

c.

barang ekspor yang berasal dari TPB, digabung atau tidak dengan barang yang bukan berasal dari TPB.

(2)

Dalam hal barang ekspor konsolidasi wajib dilakukan pengawasan stuffing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), konsolidator atau eksportir mengajukan permohonan pengawasan stuffing kepada Pejabat Kantor Pabean paling lama 24 (dua puluh empat) jam sebelum stuffing dilakukan.

(3)

Barang ekspor yang akan di-stuffing harus sudah dilengkapi dengan PEB yang telah mendapat Nomor Pendaftaran dan Persetujuan Ekspor.

 

 

 

(1)

Konsolidator diwajibkan:

 

a.

menyelenggarakan pembukuan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan bersedia diaudit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

 

b.

menyediakan transportasi dan ruang kerja untuk Pemeriksa dan Petugas Dinas Luar;

 

c.

mempunyai pegawai yang bersertifikat ahli kepabeanan yang diterbitkan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK);

 

d.

mempunyai peralatan kerja yang memadai seperti: komputer, pesawat telepon/fax, timbangan barang, fork lift;

 

e.

meminta persetujuan Kepala Kantor Pabean bila akan mengadakan perubahan tata letak bangunan/ruangan; dan

 

f.

memberitahukan 2 (dua) bulan sebelumnya ke Kantor Pabean yang mengawasi bila akan menutup usahanya.

(2)

Tatakerja pendaftaran konsolidator dan ekspor konsolidasi diatur dalam Lampiran IV Keputusan Direktur Jenderal ini.

(3)

Permohonan pendaftaran konsolidator sesuai Contoh 3.12 Lampiran VII Keputusan Direktur Jenderal ini.

(4)

Persetujuan sebagai Konsolidator Barang Ekspor sesuai Contoh 3.22 Lampiran VII Keputusan Direktur Jenderal ini.

(5)

PKBE sesuai BCF 3.03 Lampiran VII Keputusan Direktur Jenderal ini.

(6)

Pemberitahuan eksportir yang merupakan 1 (satu) kelompok perusahaan sesuai Contoh 3.13 Lampiran VII Keputusan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

Pasal 19

(1)

Pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean dilakukan dengan menggunakan Persetujuan Ekspor yang telah ditandatangani Pejabat.

(2)

Pemasukan barang ekspor yang akan dilakukan pemeriksaan fisik barang di Kawasan Pabean dengan menggunakan PEB dan PPB.

(3)

Dalam hal Pendaftaran PEB di Kantor Pemuatan dengan menggunakan formulir, pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean dilakukan dengan menggunakan copy PEB.

(4)

Persetujuan Ekspor, PPB, PEB dan PKBE digunakan oleh Petugas Dinas Luar untuk mengawasi pemasukan barang ekspor di pintu masuk Kawasan Pabean.

(5)

Persetujuan Ekspor lembar kedua atau PKBE lembar kedua disampaikan kepada Pengusaha TPS sebagai pemberitahuan bahwa pemasukan dan penimbunan barang ekspor di Kawasan Pabean telah mendapat persetujuan Pejabat Kantor Pemuatan.

(6)

Pengusaha TPS memberitahukan realisasi pemasukan dan penimbunan barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada Kantor Pemuatan.

(7)

Tatakerja pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean diatur dalam Lampiran V Keputusan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

Pasal 20

(1)

Pemuatan barang ekspor ke atas sarana pengangkut dilaksanakan sebagai berikut:

 

a.

terhadap barang ekspor tanpa pemeriksaan fisik barang, dimuat ke sarana pengangkut setelah Persetujuan Ekspor ditandatangani oleh Pejabat dan Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean;

 

b.

terhadap barang ekspor yang dilakukan pemeriksaan fisik barang di luar Kawasan Pabean, dimuat ke sarana pengangkut setelah Persetujuan Ekspor ditandatangani oleh Pemeriksa, Petugas Pengawasan Stuffing dan Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean;

 

c.

terhadap barang ekspor konsolidasi, dimuat ke sarana pengangkut setelah PKBE ditandatangani Petugas Dinas Luar di pintu masuk Kawasan Pabean.

(2)

Persetujuan Ekspor lembar ketiga atau PKBE lembar ketiga disampaikan kepada Pengangkut sebagai pemberitahuan bahwa pemuatan barang ekspor ke atas sarana pengangkut telah mendapat persetujuan Pejabat Kantor Pemuatan.

(3)

Dalam hal pendaftaran PEB di Kantor Pemuatan dengan menggunakan formulir atau disket, pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut berdasarkan Persetujuan Ekspor.

(4)

Terhadap barang ekspor melalui saluran pipa atau jaringan transmisi dianggap telah diekspor setelah ada persetujuan dari Pejabat yang ditunjuk.

(5)

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (4) ditangguhkan pelaksanaannya dalam hal barang ekspor terkena NHI.

 

 

 

(1)

Pemuatan barang ekspor ke atas sarana pengangkut dan ekspor melalui saluran pipa atau jaringan transmisi dilaksanakan di:

 

a.

Kawasan Pabean; atau

 

b.

Tempat lain yang disamakan dengan Kawasan Pabean berdasarkan izin dari Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tempat yang bersangkutan.

(2)

Dalam hal pendaftaran PEB di Kantor Pemuatan dengan menggunakan formulir atau disket, pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut berdasarkan Persetujuan Ekspor pada PEB.

 

 

 

Pasal 22

(1)

Pengangkut yang sarana pengangkutnya meninggalkan Kawasan Pabean, wajib memberitahukan barang ekspor yang diangkutnya dengan menggunakan pemberitahuan berupa Outward Manifest kepada Pejabat yang memberikan pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keberangkatan sarana pengangkut.

(2)

Barang ekspor yang diangkut lanjut dan atau diangkut terus ke luar Daerah Pabean wajib diberitahukan oleh pengangkutnya kepada Pejabat yang memberikan pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut di Kantor Pabean tempat transit dengan menggunakan DPBE sesuai ketentuan mengenai tatakerja penyerahan manifest.

(3)

Pengangkutan barang dari satu tempat ke tempat lain dalam Daerah Pabean melalui suatu tempat di luar Daerah Pabean wajib diberitahukan oleh pengangkut dengan menggunakan BC 1.3 kepada Pejabat yang memberikan pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut sebelum sarana pengangkut meninggalkan tempat pemuatan.

(4)

Pejabat di Kantor Pemuatan yang menerima outward manifest melakukan rekonsiliasi antara data PEB dengan outward manifest yang diterimanya dari pengangkut dan menyampaikan data PEB yang tidak terekonsiliasi kepada Kepala Kantor Pabean dan Pejabat yang menangani penyelidikan.

(5)

Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa denda berdasarkan pasal 11 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995.

 

 

 

(1)

Dalam hal barang ekspor tidak seluruhnya dimasukkan ke Kawasan Pabean atau tidak seluruhnya termuat, eksportir/kuasanya wajib melaporkan kepada Pejabat dan melakukan pembetulan PEB.

(2)

Dalam hal tidak keseluruhan barang ekspor terangkut (short shipment) di pelabuhan transit, pengangkut yang mengangkut lanjut barang ekspor wajib memberitahukan kepada Pejabat yang memberikan pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut untuk dicatat pada DPBE yang bersangkutan.

 

 

 

Pasal 24

(1)

Dalam hal terjadi pembatalan ekspor, eksportir/kuasanya wajib mengajukan permohonan pembatalan PEB dan melaporkan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keberangkatan sarana pengangkut.

(2)

Eksportir yang tidak melaporkan pembatalan ekspor barang yang telah diberitahukan dalam PEB atau melaporkan setelah melewati jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenai sanksi administrasi berupa denda berdasarkan pasal 10 ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995.

 

 

 

(1)

Barang ekspor yang diberitahukan dalam PEB yang dibatalkan tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang kecuali terkena NHI .

(2)

Dalam hal barang ekspor yang akan dibatalkan ekspornya terkena NHI, pembatalan PEB baru dapat disetujui setelah:

 

a.

dilakukan pemeriksaan fisik barang;

 

b.

eksportir melunasi denda administrasi dalam hal hasil pemeriksaan fisik barang kedapatan salah memberitahukan jenis dan atau jumlah barang dalam PEB.

(3)

Dalam hal barang ekspor yang PEB-nya dibatalkan telah dimasukkan ke dalam Kawasan Pabean, pengeluaran barang ekspor yang dibatalkan ekspornya dari Kawasan Pabean dilakukan setelah mendapat persetujuan Pejabat.

(4)

Dalam hal barang ekspor terdiri satu kontainer atau satu kemasan dan telah dimasukkan ke Kawasan Pabean, terjadi kerusakan pada peti kemas atau kemasan barang sehingga perlu dilakukan penggantian peti kemas atau kemasan barang:

 

a.

PEB-nya dibatalkan dan harus diberitahukan kepada Pejabat di Kantor Pemuatan;

 

b.

terhadap barang ekspor yang bersangkutan harus dilakukan pemeriksaan fisik barang terlebih dahulu sebelum barang Ekspor dikeluarkan dari Kawasan Pabean.

(5)

Pengeluaran barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan menggunakan Surat Persetujuan Keluar Barang Ekspor (SPKBE) sesuai BCF. 3.06. Lampiran VII Keputusan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

Pasal 26

(1)

Pembetulan/perubahan data PEB wajib diberitahukan oleh eksportir ke Kantor Pabean dengan menggunakan Pemberitahuan Pembetulan PEB (PP-PEB).

(2)

Terhadap barang ekspor yang data PEB-nya dibetulkan/diubah tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang.

(3)

Dalam hal Pejabat telah menerima NHI sebelum eksportir menyerahkan pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap barang ekspor bersangkutan harus dilakukan pemeriksaan fisik barang terlebih dahulu.

(4)

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak dikenakan terhadap pembetulan/perubahan PEB mengenai jumlah barang , dalam hal:

 

a.

jumlah menjadi lebih besar atau lebih kecil yang tidak melebihi 1 % (satu persen) atas ekspor barang curah dan atau barang cair yang pemuatannya melalui saluran pipa; dan atau

 

b.

jumlah menjadi lebih kecil karena short shipment dan atau tidak keseluruhan barang ekspor masuk Kawasan Pabean yang dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi diluar kehendak/kemampuan eksportir.

(5)

Dalam hal barang ekspor lebih dari satu kontainer telah dimasukkan ke Kawasan Pabean terjadi kerusakan pada sebagian peti kemas atau kemasan barang sehingga perlu dilakukan penggantian peti kemas atau kemasan barang:

 

a.

PEB-nya dibetulkan/diubah dan harus diberitahukan kepada Pejabat di Kantor Pemuatan;

 

b.

terhadap barang ekspor yang peti kemas atau kemasan barangnya yang akan diganti harus dilakukan pemeriksaan fisik barang terlebih dahulu sebelum barang Ekspor dikeluarkan dari Kawasan Pabean.

(6)

PP-PEB sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai BCF 3.05 Lampiran VII Keputusan Direktur Jenderal ini.

(7)

Pengeluaran barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan dengan menggunakan SPKBE.

 

 

 

(1)

Pembetulan/perubahan data PEB mengenai jenis dan atau jumlah dan atau harga barang dapat dilayani sepanjang barang ekspor belum dimuat ke sarana pengangkut kecuali dalam hal:

 

a.

ekspor barang cair yang pemuatannya melalui saluran pipa paling lama 3 (tiga) hari setelah dinyatakan ekspor;

 

b.

short shipment paling lama 3 (tiga) hari setelah dinyatakan ekspor.

(2)

Pembetulan/perubahan data PEB mengenai penggantian nama sarana pengangkut, nomor voyage/flight, tanggal keberangkatan sarana pengangkut, yang disebabkan oleh tidak terangkutnya barang ekspor secara keseluruhan, dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keberangkatan sarana pengangkut semula.

(3)

Pembetulan/perubahan data PEB selain pembetulan/perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), dapat dilayani sebelum maupun sesudah barang ekspor dimuat ke sarana pengangkut dan diajukan paling lama satu bulan terhitung sejak PEB mendapat Nomor Pendaftaran.

(4)

Dalam hal pembetulan/perubahan data PEB mengenai jumlah barang ekspor yang terkena PE, eksportir:

 

a.

harus melunasi kekurangan pembayaran PE dalam hal perubahan tersebut disebabkan karena kelebihan muat;

 

b.

dapat meminta pengembalian PE dalam hal perubahan tersebut adalah karena kekurangan muat.

(5)

Terhadap kelebihan atau kekurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang lebih dari satu persen:

 

a.

harus dilakukan penyelidikan/penyidikan dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap eksportir/kuasanya; dan

 

b.

harus dibuktikan dengan pernyataan pengangkut.

(6)

Sebelum memberikan persetujuan atas pemberitahuan pembetulan/perubahan data PEB, Pejabat wajib melakukan penelitian mengenai alasan permohonan pembetulan/perubahan data PEB dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.

(7)

Tatakerja penyelesaian PEB yang dibatalkan dan dibetulkan/diubah, diatur dalam Lampiran VI Keputusan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

Pasal 28

(1)

Dalam hal pendaftaran PEB dilakukan dengan menggunakan formulir, Pejabat yang mengelola data ekspor melakukan perekaman dan penatausahaan PEB.

(2)

Data PEB disimpan secara elektronik pada Kantor Wilayah dan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.

(3)

Pengiriman data PEB dari Kantor Pabean ke Kantor Wilayah dan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai diatur lebih lanjut oleh Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.

(4)

Pengambilan data PEB oleh Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik secara elektronik diatur lebih lanjut oleh Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.

 

 

 

(1)

Eksportir wajib mencetak data PEB yang telah mendapat Nomor Pendaftaran dan Cusres-nya.

(2)

Eksportir wajib menyimpan data PEB yang telah mendapat Nomor Pendaftaran dan hasil cetak Cusres sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta lembar asli dokumen pelengkap pabean selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya di Indonesia.

 

 

 

Pasal 30

(1)

Ekspor Barang Kena Cukai yang belum dilunasi cukainya oleh pengusaha Pabrik atau Tempat Penyimpanan Barang Kena Cukai wajib dilindungi Dokumen Cukai (CK-8).

(2)

Pada PEB harus dicantumkan nomor dan tanggal Dokumen Cukai (CK-8) serta Kantor yang menerbitkan.

(3)

Ekspor Barang Kena Cukai oleh selain pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus telah dilunasi cukainya.

(4)

Ekspor Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak diberikan pengembalian cukai.

 

 

 

Pasal 31

(1)

Dalam hal eksportir dikenai sanksi administrasi, harus dibuat SPSA dan disampaikan kepada eksportir/kuasanya atau pengangkut.

(2)

SPSA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 689/KMK.05/1996 tanggal 18 Desember 1996.

 

 

 

Pasal 32

(1)

Terhadap hasil pemeriksaan fisik barang yang kedapatan tidak sesuai mengenai jenis dan atau jumlah barang harus dibuat Nota Pembetulan (NP) sebagai dasar penerbitan SPSA.

(2)

NP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai BCF 3.07 Lampiran VII Keputusan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

Pasal 33

(1)

Kantor Pabean memberikan pelayanan selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari terhadap kegiatan:

 

a.

penerimaan pengajuan PEB oleh eksportir/kuasanya;

 

b.

pemeriksaan fisik barang sesuai permintaan eksportir;

 

c.

pemasukan barang ekspor yang telah mendapat Persetujuan Ekspor ke Kawasan Pabean;

 

d.

pelayanan pabean lainnya di bidang ekspor.

(2)

Kepala Kantor Pabean wajib mengatur penempatan petugas yang melayani kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

 

 

 

Pasal 34

(1)

Dalam hal komputer di Kantor Pabean yang menggunakan sistem PDE atau disket tidak dapat dioperasikan atau Kantor Pabean belum memiliki sarana komputer, pendaftaran PEB dilakukan dengan menggunakan formulir.

(2)

Dalam hal pendaftaran PEB menggunakan formulir perekaman data dilakukan oleh Pejabat setelah pemberian Nomor Pendaftaran.

(3)

Tata kerja pengajuan PEB dengan menggunakan formulir, sesuai ketentuan tatakerja pengajuan PEB disket.

 

 

 

Pengajuan PEB melalui sistem PDE dilayani berdasarkan kesepakatan antara eksportir/kuasanya dengan Kepala Kantor Wilayah yang dituangkan dalam Nota Perjanjian Penggunaan Sistem PDE.

 

 

 

Dalam hal pengajuan PEB melalui sistem PDE, tandatangan Pejabat Kantor Pemuatan pada Persetujuan Ekspor, dan stempel dinas pada kolom H PEB, diganti dengan hasil cetak nama dan NIP Pejabat pada dokumen tersebut.

 

 

 

(1)

Pelaksanaan ekspor barang yang mendapat KITE diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor Yang Mendapat KITE.

(2)

Pelaksanaan ekspor barang dari Tempat Penimbunan Berikat mengacu pada ketentuan tentang Tempat Penimbunan Berikat.

 

 

 

Pasal 38

(1)

Kepala Kantor Wilayah dapat menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan lebih lanjut yang tidak bertentangan dengan Keputusan Direktur Jenderal ini.

(2)

Petunjuk teknis pelaksanaan yang telah ada dan bertentangan dengan Keputusan Direktur Jenderal ini dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

Dengan berlakunya keputusan ini:

a.

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-28/BC/1999 tentang Tatacara Pemeriksaan Pabean Atas Barang Ekspor.

b.

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-44/BC/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kepabeanan Di Bidang Ekspor .

dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2003.

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2003
DIREKTUR JENDERAL
ttd.
EDDY ABDURRACHMAN