Cari Dokumen
Menampilkan 0 hasil
Filter
Konsolidasi KUP setelah UU HPP
Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan setelah UU HPP
Terjemahan Bahasa Inggris
Berlaku
Tanggal Berlaku:
28 Okt 2021Topik:
KUP
Rekap Peraturan atas Royalti
BERDASARKAN PER-1/PJ/2023 TARIF PPH PASAL 23 ATAS ROYALTI DITURUNKAN MENJADI 6% BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN NORMA PERHITUNGAN PENGHASILAN NETO (NPPN).
Terakhir Diperbarui:
13 Mar 2024Rekap Peraturan atas Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BADAN USAHA ATAU BUT YANG MENJALANKAN KEGIATAN USAHA HULU WAJIB MEMBAYAR PENERIMAAN NEGARA SEPERTI PAJAK DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP).
Terakhir Diperbarui:
19 Sep 2025Rekap Peraturan Pemajakan atas Alat Berat
ALAT BERAT MENJADI SALAH SATU OBJEK PEMAJAKAN PAJAK DAERAH. SIMAK SELENGKAPNYA DI SINI.
Terakhir Diperbarui:
21 Apr 2026Undang-Undang Konsolidasi KUP setelah UU Cipta Kerja
Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan setelah UU Cipta Kerja
Berlaku
Tanggal Berlaku:
01 Nov 2020Topik:
KUP
Rekap Aturan Perlakuan Pajak atas Inbreng
PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK TINGKAT BANDING DIAJUKAN MELALUI SURAT BANDING YANG DISAMPAIKAN KEPADA PENGADILAN PAJAK.
Terakhir Diperbarui:
27 Feb 2024
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 29/PMK.03/2015
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BUNGA YANG TERBIT BERDASARKAN PASAL 19 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009
Terjemahan Bahasa Inggris
Perubahan atau Penyempurnaan
Tanggal Berlaku:
12 Feb 2015Topik:
KUP
/ 10