Cari Rekap Peraturan

SEKILAS MENGENAI ATURAN TERBARU UNTUK TRANSAKSI ASET KRIPTO DI INDONESIA.

BADAN USAHA ATAU BUT YANG MENJALANKAN KEGIATAN USAHA HULU WAJIB MEMBAYAR PENERIMAAN NEGARA SEPERTI PAJAK DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP).

BERDASARKAN PER-1/PJ/2023 TARIF PPH PASAL 23 ATAS ROYALTI DITURUNKAN MENJADI 6% BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN NORMA PERHITUNGAN PENGHASILAN NETO (NPPN).

PEMBEBASAN BEA MASUK BERSIFAT MUTLAK. ARTINYA, BARANG IMPOR DIKECUALIKAN JIKA SYARAT-SYARAT YANG TERCANTUM DALAM PERATURAN TERPENUHI.

KELOMPOK HARTA AMORTISASI DALAM UNDANG-UNDANG DAN PENETAPAN UNTUK MENGHITUNG BIAYA AMORTISASI, MASA MANFAAT HINGGA TARIF AMORTISASI ATAS HARTA TIDAK BERWUJUD.

PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK TINGKAT BANDING DIAJUKAN MELALUI SURAT BANDING YANG DISAMPAIKAN KEPADA PENGADILAN PAJAK.

MESKI JASA PARKIR DIBAYARKAN KE PENYEDIA PARKIRAN, TAPI SEBETULNYA KENA PAJAK JUGA. BEGINI LENGKAPNYA!

ALAT BERAT MENJADI SALAH SATU OBJEK PEMAJAKAN PAJAK DAERAH. SIMAK SELENGKAPNYA DI SINI.

BIOSKOP TERMASUK KE DALAM OBJEK PBJT DENGAN PENGENAAN TARIF PAJAK MAKSIMAL 10%.

GUGATAN TIDAK MENGHALANGI PENAGIHAN PAJAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN.