Rekap Peraturan atas Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain
BERDASARKAN PMK 71/PMK.03/2022, UNTUK TRANSAKSI JASA PENGIRIMAN PAKET, JASA BIRO PERJALANAN, DAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI SUDAH TIDAK MENGGUNAKAN NILAI LAIN SEBAGAI DPP.
Terakhir Diperbarui:
15 Jun 2023
Rekap Peraturan atas Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BADAN USAHA ATAU BUT YANG MENJALANKAN KEGIATAN USAHA HULU WAJIB MEMBAYAR PENERIMAAN NEGARA SEPERTI PAJAK DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP).
TERDAPAT 3 (TIGA) JENIS SANKSI ADMINISTRASI PAJAK YANG PERLU WAJIB PAJAK KETAHUI.
Terakhir Diperbarui:
30 Agu 2024
Rekap Peraturan atas Faktur Pajak
FAKTUR PAJAK DAPAT DIJADIKAN BUKTI BAHWA PKP TELAH MELAKUKAN PEMOTONGAN PPN DAN MEMILIKI KEWAJIBAN UNTUK MENYETORKAN DAN MELAPORKAN PPN YANG TELAH DIPUNGUT.
Terakhir Diperbarui:
07 Jul 2023
Rekap Peraturan Pajak atas Warisan
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN KARENA WARISAN DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN.
Terakhir Diperbarui:
18 Feb 2026
Rekap Peraturan Pengkreditan Pajak Masukan
PEDOMAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN SANGAT PENTING BAGI PKP UNTUK MEMASTIKAN JUMLAH PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN.
Terakhir Diperbarui:
14 Jun 2023
Rekap Peraturan Pajak atas Jasa Parkir
MESKI JASA PARKIR DIBAYARKAN KE PENYEDIA PARKIRAN, TAPI SEBETULNYA KENA PAJAK JUGA. BEGINI LENGKAPNYA!
Terakhir Diperbarui:
18 Feb 2026
Rekap Peraturan atas Penyelesaian Sengketa Pajak di Tingkat Banding
PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK TINGKAT BANDING DIAJUKAN MELALUI SURAT BANDING YANG DISAMPAIKAN KEPADA PENGADILAN PAJAK
Terakhir Diperbarui:
02 Agu 2023
Rekap Peraturan Sengketa Perpajakan di Tingkat Peninjauan Kembali
PIHAK YANG TIDAK PUAS DENGAN PUTUSAN PENGADILAN PAJAK DAPAT MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI.
