|
Pedoman pengkreditan pajak masukan merupakan salah satu metode untuk menentukan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan bagi kriteria tertentu. Adapun kriteria pengusaha kena pajak (PKP) yang dapat menggunakan pedoman ini adalah PKP yang sebagian penyerahannya terutang PPN dan pajak masukannya dapat dikreditkan. Sementara sebagian lainnya, penyerahan yang terutang pajak masukan atas pajak masukannya tidak dapat dikreditkan ataupun penyerahannya tidak terutang pajak. Pedoman ini dapat digunakan bila PKP tidak dapat memastikan berapa jumlah pajak masukan sehubungan dengan penyerahan yang terutang pajak.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2022 dijelaskan cara menghitung pengkreditan pajak masukan yang perlu dilakukan oleh PKP:
| |||||||||||
|
1.
|
menghitung jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan berdasarkan perkiraan dengan pedoman pengkreditan pajak masukan dan melaporkan perkiraan pajak masukan tersebut dalam SPT masa PPN (perkiraan);
| ||||||||||
|
2.
|
menghitung kembali jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan berdasarkan realisasi penyerahan dengan menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan (realisasi penyerahan); dan
| ||||||||||
|
3.
|
melakukan penyesuaian atas jumlah pajak masukan yang telah dikreditkan atas perhitungan perkiraan disesuaikan dengan hasil penghitungan kembali jumlah pajak masukan sesuai dengan realisasi penyerahan.
| ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
Terdapat kriteria lain yang ditetapkan bagi PKP yang dapat melaksanakan pedoman pengkreditan pajak masukan yaitu bila PKP memiliki peredaran usaha tidak melebihi jumlah tertentu. Untuk informasi selengkapnya mengenai peraturan terkait pengkreditan pajak masukan telah kami rangkum pada rekap peraturan berikut ini.
| |||||||||||
|
| |||||||||||
Undang-Undang Republik Indonesia | |||||||||||
|
Kami mendeteksi adanya percobaan untuk mengakses konten Premium secara tidak sah. Kami memahami rasa ingin tahu dan kebutuhan akan informasi, tetapi cara terbaik, aman, dan legal untuk mendapatkan akses penuh adalah melalui paket Premium resmi. Dengan berlangganan, Anda tidak hanya memperoleh akses tanpa batas ke seluruh dokumen hukum dan regulasi terbaru, tetapi juga jaminan bahwa setiap informasi yang Anda dapatkan valid, terpercaya, dan mendukung aktivitas Anda secara profesional.
We detected an attempt to access Premium content without authorization. While we understand the curiosity and the need for information, the only safe and legitimate way to enjoy full access is through our official Premium plan. By subscribing, you not only unlock unlimited access to comprehensive legal and tax documents, but also gain the assurance that every piece of information you rely on is accurate, trustworthy, and supports your work professionally. Kami mendeteksi adanya percobaan untuk mengakses konten Premium secara tidak sah. Kami memahami rasa ingin tahu dan kebutuhan akan informasi, tetapi cara terbaik, aman, dan legal untuk mendapatkan akses penuh adalah melalui paket Premium resmi. Dengan berlangganan, Anda tidak hanya memperoleh akses tanpa batas ke seluruh dokumen hukum dan regulasi terbaru, tetapi juga jaminan bahwa setiap informasi yang Anda dapatkan valid, terpercaya, dan mendukung aktivitas Anda secara profesional. | |||||||||||
