a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 113 dan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal berwenang mengelola anggaran transfer ke daerah termasuk untuk belanja hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;

b.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, hibah kepada daerah otonom merupakan salah satu jenis dana alokasi khusus yang merupakan bagian dari transfer ke daerah dan digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik di daerah otonom tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;

 

 

 

 

 

1.

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

7.

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

8.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);

9.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

 

 

 

 

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN HIBAH REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA.

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.

Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

5.

Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau wali kota bagi Daerah kota.

6.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

7.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

8.

Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

9.

Hibah kepada Daerah yang selanjutnya disebut Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

10.

Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang selanjutnya disebut Hibah RR adalah Hibah untuk bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

11.

Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.

12.

Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga.

13.

Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.

14.

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor Daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.

15.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKA Satker BUN adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah Pusat dan TKD tahunan yang disusun oleh KPA BUN.

16.

Surat Penetapan Pemberian Hibah yang selanjutnya disingkat SPPH adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri atau pejabat yang diberi wewenang dan ditujukan kepada Pemerintah Daerah, yang memuat kegiatan dan besaran Hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri.

17.

Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat PHD adalah kesepakatan tertulis mengenai Hibah antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam perjanjian.

18.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BUN yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN.

19.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

20.

Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

21.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur atau bupati/wali kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

22.

Rencana Kegiatan dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang memuat rincian kegiatan dan besaran pendanaan selama 1 (satu) tahun.

23.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan dari pengguna dana yang menyatakan bahwa pengguna dana bertanggung jawab secara formal dan materiil kepada kuasa pengguna anggaran atas kegiatan yang dibiayai dengan dana tersebut.

24.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penanda tangan surat perintah membayar untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.

25.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

26.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

27.

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

28.

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat.

29.

Executing Agency yang selanjutnya disingkat EA adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi penanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan.

30.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai penanggulangan bencana.

31.

Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OM-SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.

 

 

 

 

 

(1)

Hibah RR diberikan dalam bentuk uang.

(2)

Hibah RR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penerimaan dalam negeri.

(3)

Alokasi dana Hibah RR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBN dan/atau APBN perubahan.

(4)

BNPB merupakan EA atas Hibah RR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam rangka pengelolaan Hibah RR, Menteri selaku pengguna anggaran BUN pengelola TKD menetapkan:

 

a.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pemimpin PPA BUN pengelola TKD;

 

b.

Direktur Dana Transfer Khusus sebagai KPA BUN pengelola dana transfer khusus;

 

c.

Direktur Pelaksanaan Anggaran sebagai koordinator KPA BUN penyaluran TKD; dan

 

d.

Kepala KPPN Jakarta I sebagai KPA BUN penyaluran dana transfer khusus.

(2)

Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN pengelola dana transfer khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhalangan, Menteri menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN pengelola dana transfer khusus.

(3)

Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN penyaluran dana transfer khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berhalangan, Menteri menunjuk pejabat pelaksana tugas/pelaksana harian Kepala KPPN Jakarta I sebagai pelaksana tugas KPA BUN penyaluran dana transfer khusus.

(4)

Keadaan berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan suatu keadaan yang menyebabkan pejabat definitif yang ditetapkan sebagai KPA BUN pengelola dana transfer khusus dan/atau KPA BUN penyaluran dana transfer khusus:

 

a.

tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan; atau

 

b.

masih terisi namun pejabat definitif yang ditetapkan sebagai KPA BUN pengelola dana transfer khusus dan/atau KPA BUN penyaluran dana transfer khusus tidak dapat melaksanakan tugas.

(5)

Pejabat pelaksana tugas KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang sama dengan KPA BUN definitif.

(6)

Penunjukan:

 

a.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN pengelola dana transfer khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan/atau

 

b.

pejabat pelaksana tugas/pelaksana harian Kepala KPPN Jakarta I sebagai pelaksana tugas KPA BUN penyaluran dana transfer khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

 

berakhir dalam hal Direktur Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau Kepala KPPN Jakarta I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d telah terisi kembali oleh pejabat definitif dan/atau dapat melaksanakan tugas kembali sebagai KPA BUN.

(7)

Pemimpin PPA BUN pengelola TKD dapat mengusulkan penggantian KPA BUN pengelola dana transfer khusus kepada Menteri.

(8)

Penggantian KPA BUN pengelola dana transfer khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

 

 

 

 

 

(1)

KPA BUN pengelola dana transfer khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

 

a.

menyusun RKA Satker BUN TKD untuk Hibah RR beserta dokumen pendukung yang berasal dari pihak terkait;

 

b.

menyampaikan RKA Satker BUN TKD untuk Hibah RR beserta dokumen pendukung ke pemimpin PPA BUN pengelola TKD;

 

c.

menyusun DIPA induk/DIPA petikan BUN TKD untuk Hibah RR dan perubahannya berdasarkan daftar hasil penelaahan RKA Satker BUN TKD untuk Hibah RR dan perubahannya;

 

d.

menyusun dan menyampaikan rekomendasi penyaluran Hibah RR, pengenaan sanksi pemotongan, dan/atau penghentian penyaluran Hibah RR kepada KPA BUN penyaluran dana transfer khusus; dan

 

e.

menyusun dan menyampaikan dokumen syarat penyaluran sebagai lampiran rekomendasi penyaluran Hibah RR kepada KPA BUN penyaluran dana transfer khusus.

(2)

Koordinator KPA BUN penyaluran TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

 

a.

menyampaikan laporan realisasi penyaluran Hibah RR kepada PPA BUN pengelola TKD melalui Aplikasi OM-SPAN;

 

b.

menyusun proyeksi penyaluran Hibah RR sampai dengan akhir tahun berdasarkan rekapitulasi laporan dari KPA BUN penyaluran dana transfer khusus melalui aplikasi cash planning information network; dan

 

c.

menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN pengelola TKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

KPA BUN penyaluran dana transfer khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

 

a.

menetapkan pejabat pembuat komitmen dan pejabat penandatangan SPM;

 

b.

melakukan verifikasi atas rekomendasi permintaan penyaluran Hibah RR;

 

c.

melaksanakan penyaluran Hibah RR berdasarkan rekomendasi penyaluran yang diterbitkan oleh KPA BUN pengelola dana transfer khusus untuk Hibah RR;

 

d.

menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran Hibah RR kepada PPA BUN pengelola TKD melalui koordinator KPA BUN penyaluran TKD;

 

e.

melakukan pengisian dan menyampaikan capaian kinerja penyaluran Hibah RR melalui aplikasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu BUN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

 

f.

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN pengelola TKD melalui koordinator KPA BUN penyaluran TKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

 

g.

menyusun dan menyampaikan proyeksi penyaluran Hibah RR sampai dengan akhir tahun kepada koordinator KPA BUN penyaluran TKD;

 

h.

menyusun rencana penarikan dana Hibah RR; dan

 

i.

melakukan penatausahaan dokumen yang berkaitan dengan penyaluran Hibah RR.

 

 

 

 

 

Pemimpin PPA BUN pengelola TKD, KPA BUN pengelola dana transfer khusus, koordinator KPA BUN penyaluran TKD, dan KPA BUN penyaluran dana transfer khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak bertanggung jawab secara formal dan materiel atas penggunaan dana Hibah RR oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemerintah Daerah menyampaikan usulan Hibah RR kepada BNPB.

(2)

Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNPB melakukan penilaian dengan melibatkan kementerian/lembaga teknis terkait.

(3)

Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana.

(4)

Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BNPB menyampaikan usulan anggaran Hibah RR kepada Menteri.

 

 

 

 

 

 

(1)

Berdasarkan usulan Kepala BNPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran melakukan pergeseran sub bagian anggaran BUN 999.08 ke sub bagian anggaran BUN 999.05 dengan menerbitkan surat penetapan pergeseran BA BUN yang disampaikan kepada:

 

a.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku pemimpin PPA BUN pengelola TKD; dan

 

b.

Kepala BNPB.

(2)

Pergeseran sub bagian anggaran BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Berdasarkan surat penetapan pergeseran BA BUN untuk Hibah RR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Kepala BNPB menyampaikan usulan rincian alokasi Hibah RR kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

(2)

Usulan rincian alokasi Hibah RR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:

 

a.

kerangka acuan kegiatan;

 

b.

rencana anggaran biaya; dan

 

c.

rencana dan waktu pelaksanaan.

(3)

Kementerian Keuangan dan BNPB melakukan pembahasan atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

 

a.

kontribusi Daerah dalam penyelesaian program/kegiatan penanggulangan bencana;

 

b.

sinkronisasi pendanaan program/kegiatan Hibah dengan pendanaan lainnya; dan

 

c.

kesiapan Daerah.

(4)

Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan Hibah RR pada tahun-tahun sebelumnya, pembahasan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga mempertimbangkan penyelesaian kewajiban Hibah RR tahun-tahun sebelumnya.

(5)

Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri menetapkan SPPH dan menyampaikan kepada provinsi/kabupaten/kota paling lambat pada bulan Oktober tahun anggaran berjalan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Berdasarkan surat penetapan pergeseran BA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan SPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengusulkan revisi DIPA BUN TKD untuk Hibah RR.

(2)

Dalam rangka pengusulan revisi DIPA BUN TKD untuk Hibah RR, hasil reviu aparat pengawasan internal Pemerintah BNPB digunakan sebagai dasar pelaksanaan penelaahan.

(3)

Pengajuan usulan revisi DIPA BUN TKD untuk Hibah RR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah SPPH ditetapkan.

(4)

Dalam hal usulan revisi DIPA BUN TKD untuk Hibah RR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penyesuaian kebutuhan atas surat penetapan pergeseran BA BUN, dilakukan dengan pemblokiran anggaran terhadap penyesuaian dimaksud.

(5)

Penelaahan dan penerbitan DIPA BUN TKD dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Berdasarkan SPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Daerah menyusun RKA.

(2)

Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Daerah dapat melakukan perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:

 

a.

terdapat kebutuhan penyesuaian teknis kegiatan; dan/atau

 

b.

terdapat penyesuaian biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperkenankan untuk perubahan jenis kegiatan dan perubahan lokasi kegiatan.

(4)

Perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya PHD.

(5)

Perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Kepala BNPB mengenai petunjuk pelaksanaan Hibah RR.

(6)

Dalam menyusun RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Daerah berkoordinasi dengan BNPB.

(7)

Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara koordinasi yang ditandatangani oleh BNPB dan Pemerintah Daerah.

(8)

Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Daerah menyampaikan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala BNPB c.q. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk mendapatkan persetujuan.

(9)

Salinan RKA termasuk perubahannya disampaikan oleh BNPB kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari setelah persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan.

(10)

Salinan RKA termasuk perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berupa hardcopy dan/atau softcopy dalam bentuk file Portable Document Format (PDF).

(11)

RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

 

 

 

 

 

 

(1)

Berdasarkan SPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dan RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dilakukan penandatanganan PHD antara Menteri atau pejabat yang diberi wewenang dan Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Daerah.

(2)

Penandatanganan PHD dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SPPH ditetapkan.

(3)

Dalam hal SPPH ditetapkan pada bulan Oktober tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), penandatanganan PHD dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari sejak SPPH ditetapkan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Berdasarkan SPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dan RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pemerintah Daerah menganggarkan Hibah RR dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Dalam hal Hibah RR diterima setelah APBD ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan Hibah RR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah mengenai penjabaran APBD untuk selanjutnya dituangkan dalam:

 

a.

Peraturan Daerah mengenai perubahan APBD; atau

 

b.

laporan realisasi anggaran bagi Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

 

 

 

 

 

 

(1)

Penyaluran Hibah RR dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.

(2)

Penyaluran Hibah RR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sekaligus paling banyak sebesar nilai yang tercantum dalam PHD.

 

 

 

 

 

(1)

Dalam rangka penyaluran Hibah RR, Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Daerah menyampaikan surat permintaan penyaluran Hibah RR kepada KPA BUN pengelola dana transfer khusus.

(2)

Surat permintaan penyaluran Hibah RR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:

 

a.

SPTJM;

 

b.

surat pertimbangan/rekomendasi penyaluran Hibah RR dari BNPB;

 

c.

surat kuasa dalam hal dikuasakan; dan

 

d.

dokumen lain yang dipersyaratkan dalam PHD.

(3)

Penyampaian surat permintaan penyaluran Hibah RR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Aplikasi OM-SPAN.

(4)

Dalam hal penyampaian surat permintaan penyaluran Hibah RR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dilakukan melalui Aplikasi OM-SPAN, Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Daerah menyampaikan surat permintaan penyaluran Hibah RR dan dokumen pendukung berupa hardcopy dan/atau softcopy dalam bentuk file Portable Document Format (PDF).

(5)

Berdasarkan surat permintaan penyaluran Hibah RR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN pengelola dana transfer khusus melakukan verifikasi atas:

 

a.

kelengkapan surat permintaan penyaluran Hibah RR dan dokumen pendukung; dan

 

b.

kesesuaian nilai permintaan penyaluran Hibah RR dengan surat pertimbangan/rekomendasi penyaluran Hibah RR dari BNPB.

(6)

Dalam hal berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan bahwa:

 

a.

surat permintaan penyaluran Hibah RR dan dokumen pendukung telah lengkap; dan

 

b.

nilai permintaan penyaluran Hibah RR telah sesuai dengan surat pertimbangan/rekomendasi penyaluran Hibah RR dari BNPB,

 

KPA BUN pengelola dana transfer khusus menyampaikan rekomendasi penyaluran Hibah RR, surat permintaan penyaluran Hibah RR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPA BUN penyaluran dana transfer khusus melalui koordinator KPA BUN penyaluran TKD.

(7)

Rekomendasi penyaluran Hibah RR, surat permintaan penyaluran Hibah RR, dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan melalui aplikasi persuratan internal Kementerian Keuangan dan Aplikasi OM-SPAN.

(8)

KPA BUN penyaluran dana transfer khusus melakukan verifikasi atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), surat permintaan penyaluran Hibah RR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(9)

Dalam hal berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dinyatakan bahwa:

 

a.

rekomendasi penyaluran Hibah RR dapat diproses lebih lanjut;

 

b.

dokumen permintaan penyaluran Hibah RR telah lengkap; dan

 

c.

nilai permintaan penyaluran Hibah RR telah sesuai dengan surat pertimbangan/rekomendasi penyaluran Hibah RR dari BNPB,

 

KPA BUN penyaluran dana transfer khusus menerbitkan surat permintaan pembayaran dan SPM.

(10)

SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diajukan kepada KPPN Jakarta I dan dijadikan dasar penerbitan SP2D untuk pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.

(11)

Tata cara penerbitan surat permintaan pembayaran, SPM, dan SP2D berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai tata cara pencairan anggaran pendapatan dan belanja negara bagian atas BA BUN pada KPPN.

(12)

Surat permintaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan surat pertimbangan/rekomendasi penyaluran Hibah RR dari BNPB ayat (2) huruf b disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam huruf B, huruf C, dan huruf D Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan Hibah RR dengan mengacu pada peraturan Kepala BNPB mengenai petunjuk pelaksanaan Hibah RR.

(2)

Kepala Daerah bertanggung jawab sepenuhnya secara formal dan materiel atas pelaksanaan dan penggunaan dana program/kegiatan yang bersumber dari Hibah RR.

(3)

Penggunaan Hibah RR oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.

(4)

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelesaikan penganggaran dan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana sesuai dengan pertimbangan BNPB dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah PHD ditetapkan.

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan Hibah RR kepada BNPB dan Menteri c.q. KPA BUN pengelola dana transfer khusus berupa:

a.

laporan berkala untuk setiap tahapan pelaksanaan kegiatan Hibah RR; dan

b.

laporan akhir pelaksanaan kegiatan Hibah RR.

 

 

 

 

 

(1)

Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sejak SPPH diterbitkan.

(2)

Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:

 

a.

penganggaran dalam APBD;

 

b.

pelaksanaan pengadaan;

 

c.

realisasi penyerapan dana yang disertai rekapitulasi SP2D;

 

d.

realisasi kemajuan pekerjaan yang disertai dokumentasi pelaksanaan kegiatan dengan format geo-tagging;

 

e.

kendala pelaksanaan kegiatan; dan

 

f.

rencana percepatan pelaksanaan kegiatan dalam hal kinerja Daerah masih rendah.

(3)

Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya setiap tahapan.

(4)

Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyampaikan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BNPB memberikan teguran tertulis kepada Pemerintah Daerah.

(5)

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BNPB dapat memberikan sanksi sesuai dengan peraturan Kepala BNPB mengenai petunjuk pelaksanaan Hibah RR.

(6)

Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rekapitulasi SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam huruf E dan huruf F Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

 

 

 

 

 

(1)

Laporan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b disampaikan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak berakhirnya masa pelaksanaan Hibah RR.

(2)

Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:

 

a.

rincian kegiatan berupa output, lokasi, dan nilai kontrak;

 

b.

realisasi penyerapan dana yang disertai rekapitulasi SP2D dan perhitungan sisa dana;

 

c.

realisasi kemajuan pekerjaan yang disertai dokumentasi pelaksanaan kegiatan dengan format geo-tagging;

 

d.

dampak kegiatan Hibah RR;

 

e.

kendala dalam pelaksanaan dan solusi yang telah dilakukan; dan

 

f.

keberlanjutan pencegahan bencana pada lokasi kegiatan.

(3)

Penyampaian laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan hasil reviu aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah.

(4)

Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen berupa hardcopy dan/atau softcopy dalam bentuk file Portable Document Format (PDF).

(5)

Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyampaikan laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNPB dapat berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan audit.

(6)

Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyampaikan laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tidak memprioritaskan pemberian alokasi Hibah RR pada tahun berikutnya.

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyelesaikan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dan berdasarkan reviu aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah masih terdapat sisa dana Hibah RR di RKUD, Pemerintah Daerah wajib menyetorkan sisa dana Hibah RR ke RKUN.

(2)

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyelesaikan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dan berdasarkan reviu aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah masih terdapat sisa dana Hibah RR di RKUD, Pemerintah Daerah wajib menyetorkan sisa dana Hibah RR ke RKUN dan bertanggung jawab menyelesaikan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana melalui APBD.

(3)

Penyetoran sisa dana Hibah RR ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling lama 120 (seratus dua puluh) hari sejak berakhirnya batas waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

(4)

Tata cara penyetoran sisa dana Hibah RR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.

(5)

Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyetorkan sisa dana Hibah RR ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat:

 

a.

melakukan pemotongan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil yang tidak ditentukan penggunaannya; dan/atau

 

b.

tidak memprioritaskan pemberian alokasi Hibah RR pada tahun berikutnya.

(6)

Tata cara pemotongan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Kementerian Keuangan dan BNPB melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Hibah RR dalam rangka pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan dalam PHD.

(2)

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri dan/atau bersama-sama.

(3)

Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Keuangan, BNPB, dan Pemerintah Daerah melakukan rekonsiliasi atas kinerja pelaksanaan kegiatan setiap tahapan.

(4)

Berdasarkan hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BNPB menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat perkembangan kinerja pelaksanaan fisik kegiatan, perkembangan realisasi penyerapan dana, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang diperlukan.

(5)

Dalam hal berdasarkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan bahwa kinerja pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah belum baik, BNPB dapat memberikan teguran tertulis kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB mengenai petunjuk pelaksanaan Hibah RR.

(6)

Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya setiap tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

(7)

Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sebagai bahan masukan dalam melakukan pengawasan atas kegiatan kementerian/lembaga/ Pemerintah Daerah.

(8)

Untuk pemantauan sisa dana Hibah RR di RKUD, Kementerian Keuangan dan BNPB melakukan rekonsiliasi atas pengembalian sisa dana Hibah RR ke RKUN.

 

 

 

 

 

 

(1)

Menteri selaku BUN melakukan pengawasan atas pengelolaan Hibah RR.

(2)

Pengawasan atas pengelolaan Hibah RR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal Kepala Daerah dan/atau perangkat Daerah melakukan penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Hibah RR dan ditetapkan sebagai tersangka, BNPB menyampaikan permohonan pembatalan penyaluran Hibah RR kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

(2)

Berdasarkan permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri menyampaikan surat pembatalan penyaluran Hibah RR kepada Kepala Daerah, dengan tembusan Kepala BNPB.

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap PHD Hibah RR yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a.

Pemerintah Daerah menyelesaikan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana paling lama 12 (dua belas) bulan setelah dilaksanakan transfer dana Hibah dari RKUN ke RKUD.

b.

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyelesaikan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah dapat mengajukan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum kegiatan berakhir.

c.

Usulan perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diajukan oleh Pemerintah Daerah setelah usulan perpanjangan waktu tersebut mendapat persetujuan dari Kepala BNPB.

d.

Berdasarkan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan paling banyak 2 (dua) kali perpanjangan waktu dengan ketentuan sebagai berikut:

 

1.

perpanjangan waktu pertama diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan; dan

 

2.

perpanjangan waktu kedua diberikan paling lama 9 (sembilan) bulan.

e.

Perpanjangan waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala BNPB.

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan terkait Hibah RR dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1969) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 493), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 April 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

 

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 16 Mei 2024

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 256