a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (7), Pasal 10 ayat (4), Pasal 11 ayat (2), Pasal 14 ayat (4), Pasal 18 ayat (6), Pasal 19 ayat (5), Pasal 23, Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (7), Pasal 34, Pasal 38, Pasal 40 ayat (6), Pasal 41 ayat (9), Pasal 42 ayat (2), Pasal 43 ayat (6), Pasal 44 ayat (2), dan Pasal 47 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, dan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu mengatur ketentuan mengenai rencana kerja anggaran kementerian negara/lembaga dan bendahara umum negara, monitoring dan evaluasi anggaran, serta tata cara pemberian penghargaan dan/atau sanksi kepada kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah;

b.

bahwa untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat sesuai dengan prinsip akuntansi dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan, serta berdasarkan kewenangan Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menetapkan kebijakan dan pelaksanaan anggaran negara dan menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf o Undang­-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran, serta pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

 

 

 

 

 

 

1.

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);

6.

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 74);

7.

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

8.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

 

 

 

 

 

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN.

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang mencakup rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga, rencana kerja dan anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara, dan rencana kerja dan anggaran bendahara umum negara.

2.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang memuat rincian kegiatan, anggaran, dan target kinerja dari masing­-masing kementerian negara/lembaga, yang disusun menurut bagian anggaran kementerian negara/lembaga.

3.

Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKA-BUN adalah dokumen rencana keuangan tahunan dari bendahara umum negara yang memuat rincian kegiatan, anggaran, dan target kinerja dari pembantu pengguna anggaran bendahara umum negara, yang disusun· menurut bagian anggaran bendahara umum negara.

4.

Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur.

5.

Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal (chief financial officer) yang digunakan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA dan pelaksanaan anggaran.

6.

Bagian Anggaran adalah kelompok anggaran negara menurut nomenklatur kementerian negara/lembaga dan bendahara umum negara dalam menjalankan fungsi belanja Pemerintah Pusat, transfer ke daerah, dan pembiayaan.

7.

Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat BA K/L adalah Bagian Anggaran yang menampung belanja Pemerintah Pusat yang pagu anggarannya dialokasikan pada kementerian negara/lembaga.

8.

Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah Bagian Anggaran yang tidak dikelompokkan dalam Bagian Anggaran kementerian negara/lembaga.

9.

Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan transfer ke daerah.

10.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

11.

Klasifikasi Organisasi adalah pengelompokkan alokasi sesuai dengan struktur organisasi kementerian negara/lembaga dan bendahara umum negara.

12.

Klasifikasi Fungsi adalah pengelompokkan alokasi sesuai fungsi kepemerintahan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

13.

Klasifikasi Jenis Belanja adalah pengelompokkan Belanja Negara berdasarkan jenis belanja dan transfer ke daerah.

14.

Klasifikasi Pembiayaan adalah pengelompokkan pengeluaran pembiayaan berdasarkan Jenis pengeluaran pembiayaan.

15.

Belanja Pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai, baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus pegawai negeri sipil sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka untuk mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah selama periode tertentu, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

16.

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

17.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi (12 (dua belas) bulan) serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan Pemerintah.

18.

Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

19.

Pemberian Pinjaman adalah pinjaman Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, lembaga, dan/atau badan lainnya yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.

20.

Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

21.

Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.

22.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga.

23.

Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran BUN.

24.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

25.

Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

26.

Lembaga adalah organisasi nonkementerian negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang­-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.

27.

Direktorat Anggaran Bidang adalah unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran yang terdiri dari Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan/atau Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

28.

Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

29.

Satuan Kerja Bagian Anggaran BUN yang selanjutnya disebut Satker BUN adalah unit organisasi lini BUN yang melaksanakan kegiatan BUN dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran BUN.

30.

Program RKA-K/L dan RKA-BUN yang selanjutnya disebut Program adalah penjabaran kebijakan beserta rencana penerapannya yang dimiliki Kementerian/Lembaga dan BUN untuk mengatasi suatu masalah strategis dalam mencapai hasil (outcome) tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan fungsi BUN dimaksud serta visi dan misi Presiden.

31.

Kegiatan RKA-K/L dan RKA-BUN yang selanjutnya disebut Kegiatan adalah suatu aktivitas yang dilaksanakan untuk menghasilkan keluaran dalam mendukung terwujudnya sasaran Program.

32.

Keluaran adalah barang atau jasa yang merupakan hasil akhir dari pelaksanaan Kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

33.

Klasifikasi Rincian Output yang selanjutnya disingkat KRO adalah kumpulan atas rincian output yang disusun dengan mengelompokkan muatan rincian output yang sejenis atau serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis.

34.

Rincian Output yang selanjutnya disingkat RO merupakan Keluaran riil yang dihasilkan oleh unit kerja Kementerian/Lembaga yang berfokus pada isu tertentu serta berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan.

35.

Sistem Informasi adalah sistem yang dibangun, dikelola, dan/atau dikembangkan oleh Kementerian Keuangan guna memfasilitasi proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dan/atau monitoring dan evaluasi anggaran yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.

36.

Belanja Berkualitas adalah belanja yang direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, prioritas, transparansi, dan akuntabilitas.

37.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat APIP K/L adalah Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

38.

Pinjaman Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PLN adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

39.

Pinjaman Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PDN adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu sesuai dengan masa berlakunya.

40.

Hibah Pemerintah yang selanjutnya disebut Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

41.

Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

42.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme APBN.

43.

Rupiah Murni Pendamping yang selanjutnya disingkat RMP adalah dana rupiah murni yang harus disediakan Pemerintah untuk mendampingi pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

44.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

45.

Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

46.

Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga atau Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renja K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.

47.

Indikasi Kebutuhan Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Indikasi Kebutuhan Dana BUN adalah indikasi dana dalam rangka untuk pemenuhan kewajiban Pemerintah yang penganggarannya hanya ditampung pada BA BUN.

48.

Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

49.

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.

50.

Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

51.

Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah DAK yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik Daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.

52.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

53.

Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Dekonsentrasi Kepada GWPP adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

54.

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang selanjutnya disingkat GWPP adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

55.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

56.

Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.

57.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang­-undangan.

58.

Standar Biaya Masukan yang selanjutnya disingkat SBM adalah standar biaya yang digunakan sebagai masukan (input) untuk menyusun rincian biaya dalam suatu Keluaran.

59.

Standar Biaya Keluaran yang selanjutnya disingkat SBK adalah indeks biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan 1 (satu) volume keluaran.

60.

Standar Struktur Biaya yang selanjutnya disingkat SSB adalah batasan besaran atau persentase komposisi biaya dalam 1 (satu) Keluaran.

61.

Non-Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Non-ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, melaksanakan tugas dan fungsi instansi pemerintah, diangkat oleh pejabat yang berwenang sebagai pegawai pada instansi pemerintah berdasarkan surat keputusan/perjanjian kerja/kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu dan dibiayai dari APBN.

62.

Rencana Bisnis dan Anggaran BLU yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLU.

63.

Standar Biaya Keluaran Umum yang selanjutnya disingkat SBKU adalah SBK yang berlaku untuk beberapa/seluruh Kementerian/Lembaga.

64.

Standar Biaya Keluaran Khusus yang selanjutnya disingkat SBKK adalah SBK yang berlaku untuk 1 (satu) Kementerian/Lembaga.

65.

Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga, berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur.

66.

Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan Program dan Kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

67.

Angka Dasar adalah indikasi pagu Prakiraan Maju dari Kegiatan-Kegiatan yang berulang dan/atau Kegiatan­ Kegiatan tahun jamak berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dan menjadi acuan penyusunan pagu indikatif dari tahun anggaran yang direncanakan.

68.

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat Renstra K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.

69.

Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Pagu Indikatif K/L adalah indikasi pagu anggaran yang akan dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan Renja K/L.

70.

Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Pagu Anggaran K/L adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga untuk penyusunan RKA-K/L.

71.

Kerangka Anggaran Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat KAJM adalah rencana APBN jangka menengah yang memuat kerangka pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk menjaga kesinambungan dan disiplin fiskal Pemerintah.

72.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

73.

Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Alokasi Anggaran K/L adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga berdasarkan hasil pembahasan rancangan APBN yang dituangkan dalam hasil kesepakatan pembahasan rancangan APBN antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

74.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.

75.

DIPA Petikan adalah DIPA per Satker yang dicetak secara otomatis melalui sistem, yang berisi mengenai informasi Kinerja, rincian pengeluaran, rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan, dan catatan, yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan Satker.

76.

Petunjuk Operasional Kegiatan yang selanjutnya disingkat POK adalah dokumen yang memuat uraian rencana kerja dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, disusun oleh KPA sebagai penjabaran lebih lanjut dari DIPA.

77.

Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang ditetapkan.

78.

Pagu Indikatif Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Pagu Indikatif BUN adalah indikasi dana yang akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan BUN.

79.

Pagu Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Pagu Anggaran BUN adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada BUN sebagai dasar penyusunan RKA-BUN.

80.

Alokasi Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Alokasi Anggaran BUN adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada Menteri Keuangan sebagai BUN berdasarkan hasil pembahasan rancangan APBN yang dituangkan dalam hasil kesepakatan pembahasan rancangan APBN antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

81.

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada Satker dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau Satker di Kementerian/Lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.

82.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKA Satker BUN adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah Pusat dan TKD tahunan yang disusun oleh KPA BUN.

83.

Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Pemimpin PPA BUN adalah pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab atas program BA BUN dan bertindak untuk menandatangani daftar isian pelaksanaan anggaran BUN.

84.

Daftar Hasil Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DHP RKA-BUN adalah dokumen hasil penelaahan RKA­-BUN yang memuat alokasi anggaran menurut unit organisasi, fungsi, dan Program yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran.

85.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPABUN.

86.

Tunggakan adalah tagihan atas pekerjaan/penugasan yang telah diselesaikan dan telah tersedia alokasi anggarannya tetapi belum dibayarkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berkenaan.

87.

Surat Penetapan Pergeseran Anggaran Belanja Antarsubbagian Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat SPP BA BUN adalah dokumen alokasi anggaran yang ditetapkan dalam rangka pergeseran anggaran belanja antarsubbagian anggaran pada BA BUN untuk suatu kegiatan.

88.

Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran yang selanjutnya disingkat SP SABA adalah dokumen alokasi anggaran yang ditetapkan untuk suatu kegiatan, yang dilakukan pergeseran anggaran belanjanya dari BA BUN Belanja Lainnya ke BA K/L.

89.

Mitra Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Mitra PPA BUN adalah Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara selaku unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran yang bertugas sebagai mitra penganggaran PPA BUN.

90.

Penyesuaian Belanja Negara adalah melakukan pengutamaan penggunaan anggaran yang disesuaikan secara otomatis (automatic adjustment), realokasi anggaran, pemotongan anggaran belanja negara, dan/atau pergeseran anggaran antar-Program.

91.

Revisi Anggaran adalah perubahan RKA berupa penyesuaian rincian anggaran dan/atau informasi Kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan Undang­-Undang mengenai APBN, termasuk revisi atas DIPA yang telah disahkan pada tahun anggaran berkenaan.

92.

Laporan Hasil Reviu yang selanjutnya disingkat LHR adalah laporan yang disusun pada tingkatan unit akuntansi tertentu sebagai gabungan dari catatan hasil reviu dan ikhtisar hasil reviu unit akuntansi di bawahnya.

93.

Unit Pendukung PPA BUN Belanja Lainnya adalah Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara selaku unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran yang bertugas sebagai unit Pembantu Pemimpin PPA BUN Belanja Lainnya.

94.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

95.

Lanjutan Pelaksanaan Kegiatan/Proyek Pinjaman Luar Negeri dan/atau Pinjaman Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Lanjutan Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman adalah penggunaan kembali sisa pagu anggaran satu tahun anggaran sebelumnya yang bersumber dari PLN dan/atau PDN sepanjang masih terdapat sisa alokasi komitmen PLN dan/atau PDN serta masih dalam masa penarikan.

96.

Percepatan Pelaksanaan Kegiatan/Proyek Pinjaman Luar Negeri dan/atau Pinjaman Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman adalah tambahan pagu anggaran yang berasal dari sisa komitmen PLN dan/atau PDN yang belum ditarik untuk memenuhi kebutuhan pendanaan kegiatan untuk percepatan penyelesaian pekerjaan dan/atau memenuhi kebutuhan anggaran yang belum tersedia pada tahun anggaran berkenaan.

97.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satker Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

98.

Penerusan Hibah adalah hibah yang diterima oleh Pemerintah yang diterushibahkan atau diterus pinjamkan kepada Pemerintah Daerah atau dipinjamkan kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai tata cara penerimaan hibah sepanjang diatur dalam perjanjian hibah.

99.

Lanjutan Pelaksanaan Kegiatan/Proyek Hibah Luar Negeri dan/atau Hibah Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Lanjutan Pelaksanaan Kegiatan Hibah adalah penggunaan kembali sisa pagu anggaran satu tahun anggaran sebelumnya yang bersumber dari hibah luar negeri dan/atau hibah dalam negeri sepanjang masih terdapat sisa alokasi komitmen hibah luar negeri dan/atau hibah dalam negeri serta masih dalam masa penarikan.

100.

Percepatan Pelaksanaan Kegiatan/Proyek Hibah Luar Negeri dan/atau Hibah Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Hibah adalah tambahan pagu anggaran yang berasal dari sisa komitmen hibah luar negeri dan/atau hibah dalam negeri yang belum ditarik untuk memenuhi kebutuhan pendanaan kegiatan untuk percepatan penyelesaian pekerjaan dan/atau memenuhi kebutuhan anggaran yang belum tersedia pada tahun anggaran berkenaan.

101.

Pemberi Hibah adalah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang memberikan Hibah kepada Pemerintah.

102.

Sisa Anggaran Kontraktual adalah selisih lebih antara alokasi anggaran rincian Keluaran (output) yang tercantum dalam DIPA dengan nilai kontrak Pengadaan Barang/Jasa untuk menghasilkan rincian Keluaran (output) sesuai dengan volume rincian Keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA.

103.

Belanja Operasional adalah anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan sebuah Satker dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berupa belanja pegawai operasional dan belanja barang operasional.

104.

Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

105.

Rumusan Informasi Kinerja adalah rumusan yang ditetapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan termasuk sasaran Kinerja yang akan dicapai serta indikator sebagai alat ukur pencapaian kinerja meliputi rumusan Program, hasil (outcome), Kegiatan, Keluaran (output), indikator Kinerja utama, dan indikator Kinerja kegiatan.

106.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

107.

Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

108.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

109.

Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/Satker Kementerian/Lembaga.

110.

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran.

111.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.

112.

Pengelola Basis Data Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PBDK adalah pejabat atau pegawai yang ditunjuk oleh kepala Satker untuk diberi tugas dan tanggung jawab dalam mengelola data kepegawaian pada aplikasi kepegawaian Satker.

113.

Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai yang selanjutnya disingkat PPABP adalah pembantu KPA yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Belanja Pegawai.

114.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.

115.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

116.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.

117.

Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.

118.

Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.

119.

Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan Pegawai ASN.

120.

Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan SPM-LS.

121.

Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama Satker untuk menampung dana Belanja Bantuan Sosial/Bantuan Pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan sosial/Bantuan Pemerintah.

122.

Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS.

123.

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan UP.

124.

Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi UP yang telah ditetapkan.

125.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran.

126.

Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran UP.

127.

Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran TUP.

128.

Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi pertanggungjawaban dan permintaan kembali pembayaran UP.

129.

Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SPP-GUP Nihil adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi pertanggungjawaban UP.

130.

Surat Permintaan Pembayaran Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-PTUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pertanggungjawaban atas TUP.

131.

Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPBy adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK atas nama KPA yang berguna untuk mengeluarkan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran kepada pihak yang dituju.

132.

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.

133.

Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan UP yang telah dipakai.

134.

Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SPM-GUP Nihil adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM sebagai pertanggungjawaban UP yang membebani DIPA.

135.

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan TUP.

136.

Surat Perintah Membayar Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-PTUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM sebagai pertanggungjawaban atas TUP yang membebani DIPA.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penyusunan RKA harus menggunakan pendekatan:

 

a.

kerangka pengeluaran jangka menengah;

 

b.

penganggaran terpadu; dan

 

c.

penganggaran berbasis Kinerja.

(2)

RKA disusun secara sistematis dan dirinci menurut klasifikasi anggaran.

(3)

Penyusunan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan instrumen:

 

a.

indikator Kinerja;

 

b.

Standar Biaya; dan

 

c.

evaluasi Kinerja.

(4)

Dalam hal RKA-BUN disusun berdasarkan kebutuhan dan karakteristik BA BUN, penyusunan RKA-BUN dapat menggunakan pendekatan dan instrumen yang dikecualikan dari pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

 

 

 

 

 

 

(1)

Klasifikasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), merupakan pengelompokkan anggaran Belanja Negara untuk penyusunan dan penyajian informasi APBN yang meliputi:

 

a.

Klasifikasi Organisasi;

 

b.

Klasifikasi Fungsi; dan

 

c.

Klasifikasi Jenis Belanja.

(2)

Selain klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyusunan RKA-BUN dapat menggunakan Klasifikasi Pembiayaan.

(3)

Klasifikasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

 

a.

pembiayaan utang;

 

b.

pembiayaan investasi;

 

c.

Pemberian Pinjaman;

 

d.

kewajiban penjaminan; dan/atau

 

e.

pembiayaan lainnya.

(4)

Kodefikasi segmen akun untuk Klasifikasi Pembiayaan menggunakan kodefikasi segmen akun yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai bagan akun standar.

 

 

 

 

 

 

(1)

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA dan Menteri Keuangan selaku PA BUN menyusun RKA atas Bagian Anggaran yang dikuasainya.

(2)

Dalam rangka penyusunan RKA-BUN, Menteri Keuangan selaku PA BUN menetapkan unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan selaku PPA BUN.

(3)

Penyusunan RKA berdasarkan Klasifikasi Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dilakukan secara hierarki berdasarkan pengelompokkan struktur pengelolaan anggaran menurut Bagian Anggaran dan Satker.

 

 

 

 

 

 

(1)

Bagian Anggaran diberikan kepada:

 

a.

Kementerian yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden; dan

 

b.

Lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

 

 

1.

Pimpinan Lembaga bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden;

 

 

2.

memiliki entitas/unit yang melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan akuntansi dalam struktur organisasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

 

 

3.

bukan lembaga ad hoc;

 

 

4.

Pimpinan Lembaga/Sekretaris Lembaga telah ditetapkan sebagai PA yang mendapat kuasa dari Presiden untuk mengelola keuangan negara dari Lembaga yang dipimpinnya, minimal selama 2 (dua) tahun; dan

 

 

5.

mendapatkan rekomendasi persetujuan dari Direktorat Anggaran Bidang.

(2)

Rekomendasi persetujuan dari Direktorat Anggaran Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5, diberikan berdasarkan analisis atas:

 

a.

pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf b angka 1 sampai dengan angka 4;

 

b.

efisiensi alokasi anggaran yang dikelola;

 

c.

capaian Kinerja anggaran unit organisasi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir memiliki nilai sangat baik; dan

 

d.

rancangan informasi Kinerja yang diusulkan.

(3)

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Anggaran Bidang atas nama Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan persetujuan/penolakan atas usulan permohonan Bagian Anggaran kepada Lembaga yang mengajukan permohonan Bagian Anggaran.

(4)

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum terpenuhi, maka Lembaga yang mengajukan permohonan Bagian Anggaran dapat menjadi Satker pada Kementerian yang relevan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Satker melaksanakan Kegiatan Kementerian/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

(2)

Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

 

a.

merupakan bagian dari struktur organisasi Kementerian/Lembaga yang ditetapkan melalui surat keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait kelembagaan;

 

b.

diberikan penugasan dan tanggung jawab untuk mengelola Kegiatan dan alokasi Kegiatan;

 

c.

memiliki unit yang melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan akuntansi, yang ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja; dan

 

d.

memenuhi ketentuan karakteristik dan lokasi Satker sebagai berikut:

 

 

1.

lokasi Satker yang bersangkutan berada pada provinsi/kabupaten/kota yang berbeda dengan unit eselon I/setara dalam hal karakteristik tugas/kegiatan yang ditangani bersifat sama dengan unit eselon I/setara; atau

 

 

2.

lokasi Satker yang bersangkutan dapat berada pada provinsi/kabupaten/kota yang sama dengan unit eselon I/setara dalam hal karakteristik tugas/kegiatan yang ditangani bersifat spesifik dan berbeda dengan unit eselon I/setara.

(3)

Pembentukan Satker baru dapat diusulkan dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4)

Dalam hal Satker baru yang diusulkan merupakan Satker dengan jenis/karakteristik tertentu atau mendapatkan penugasan khusus dari PA/KPA unit eselon I Satker yang bersangkutan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

 

a.

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d;

 

b.

adanya surat keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga tentang penetapan Satker; dan

 

c.

mengacu pada ketentuan peraturan perundang­ undangan yang terkait pengelolaan sesuai jenis/karakteristik Satker tersebut.

 

 

 

 

 

 

(1)

Struktur RKA memuat:

 

a.

rincian anggaran; dan

 

b.

informasi Kinerja.

(2)

Rincian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit disusun menurut:

 

a.

Program;

 

b.

Kegiatan;

 

c.

Keluaran; dan

 

d.

sumber pendanaan.

(3)

Informasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat paling sedikit:

 

a.

hasil;

 

b.

Keluaran; dan

 

c.

indikator Kinerja.

 

 

 

 

 

 

(1)

Struktur RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dituangkan dalam format RKA yang paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

 

a.

nama unit organisasi;

 

b.

fungsi;

 

c.

informasi Kinerja yang menyajikan hasil, Keluaran, dan indikator kinerjanya meliputi:

 

 

1.

sasaran strategis dan indikator Kinerja sasaran strategis;

 

 

2.

Program beserta sasaran dan indikator Kinerja Program;

 

 

3.

Kegiatan beserta sasaran dan indikator Kinerja Kegiatan; dan

 

 

4.

Keluaran yang disertai dengan volume, harga satuan, dan jumlah biaya; dan

 

d.

target Kinerja dan rincian alokasi anggaran dijabarkan dalam:

 

 

1.

rincian alokasi pada level Program, Kegiatan, dan Keluaran;

 

 

2.

Prakiraan Maju 3 (tiga) tahun kedepan;

 

 

3.

jenis belanja;

 

 

4.

sumber pendanaan; dan

 

 

5.

rincian rencana pendapatan.

(2)

Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4, terdiri dari KRO dan RO.

(3)

RO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat lokasi kegiatan yang mencerminkan informasi lokasi dihasilkannya RO dan/atau lokasi penerima manfaat (beneficiaries) RO.

(4)

Lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

 

a.

lokasi wilayah administratif; dan

 

b.

lokasi khusus lainnya yang merujuk pada referensi rincian spesifik lokasi RO pada bidang tertentu.

Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dirumuskan pada level Kementerian/Lembaga atau BA BUN mengacu pada Klasifikasi Fungsi sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga atau BA BUN.

 

 

 

 

 

 

(1)

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 2 mengacu pada:

 

a.

daftar Program yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk penyusunan RKA­ K/L; dan

 

b.

Program Kementerian/Lembaga yang relevan dengan Kegiatan/Keluaran dari Satker BUN untuk penyusunan RKA-BUN.

(2)

Dalam hal tidak terdapat Program Kementerian/Lembaga yang relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyusunan RKA-BUN menggunakan Program tersendiri sesuai dengan fungsi Menteri Keuangan selaku BUN.

(3)

Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat bersifat lintas antarsubbagian anggaran dalam BA BUN atau lintas antar BA BUN dengan BA K/L.

 

 

 

 

 

 

(1)

Jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d angka 3, mengacu pada Klasifikasi Jenis Belanja sesuai dengan tujuan penggunaan jenis belanja dan transfer ke daerah yang menjadi kewenangan Kementerian/Lembaga atau BUN, yang terdiri atas:

 

a.

jenis belanja pada Kementerian/Lembaga berupa:

 

 

1.

Belanja Pegawai;

 

 

2.

Belanja Barang dan Jasa;

 

 

3.

Belanja Modal; dan

 

 

4.

Belanja Bantuan Sosial; dan

 

b.

jenis belanja pada BA BUN berupa:

 

 

1.

Belanja Pegawai;

 

 

2.

Belanja Barang dan Jasa;

 

 

3.

belanja pembayaran kewajiban utang;

 

 

4.

belanja subsidi;

 

 

5.

belanja hibah;

 

 

6.

Belanja Bantuan Sosial;

 

 

7.

belanja lain-lain; dan

 

 

8.

transfer ke daerah.

(2)

Penggunaan jenis belanja dan transfer ke daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kodefikasi segmen akun yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai bagan akun standar.

 

 

 

 

 

 

(1)

Ketentuan mengenai:

 

a.

daftar nomenklatur dan kode BA K/L dan PPA BUN;

 

b.

Klasifikasi Organisasi, Klasifikasi Fungsi, dan Klasifikasi Jenis Belanja; dan

 

c.

SBM, SBK, dan SSB,

 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2)

Perubahan atas nomenklatur dan/atau penambahan kode BA K/L dan/atau PPA BUN berdasarkan Klasifikasi Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Anggaran.

 

 

 

 

 

 

(1)

RKA-K/L disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam tata cara penyusunan RKA-K/L dalam Lampiran II dan RKA-BUN disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam tata cara penyusunan RKA-BUN dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2)

Penyusunan RKA-K/L dan RKA-BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Informasi.

(3)

Dalam hal terdapat perubahan format RKA-K/L atau RKA-BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan format RKA-K/L dan/atau RKA-BUN ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan.

 

 

 

 

 

 

 

Penyusunan RKA memperhatikan kaidah penganggaran yang meliputi:

a.

prinsip Belanja Berkualitas;

b.

pemenuhan alokasi dasar;

c.

pembatasan alokasi untuk belanja tertentu;

d.

pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari sumber dana tertentu;

e.

penandaan anggaran (budget tagging);

f.

penajaman Program, Kegiatan, dan Keluaran;

g.

sinkronisasi antara belanja Pemerintah Pusat dan TKD;

h.

kebijakan penganggaran yang ditetapkan pada tahun berkenaan;

i.

pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menjadi penyertaan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara;

j.

pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan:

 

1.

Dekonsentrasi Kepada GWPP dan Tugas Pembantuan;

 

2.

Bantuan Pemerintah;

 

3.

Belanja Bantuan Sosial;

 

4.

kontrak tahun jamak; dan

 

5.

kerjasama Pemerintah dan badan usaha melalui pembayaran ketersediaan layanan/availability payment; dan

k.

Standar Biaya.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Prinsip Belanja Berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:

 

a.

efisiensi;

 

b.

efektivitas;

 

c.

prioritas;

 

d.

transparansi; dan

 

e.

akuntabilitas.

(2)

Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan memastikan pengalokasian anggaran untuk menghasilkan Keluaran yang direncanakan dengan mengacu pada ketentuan terkait Standar Biaya.

(3)

Prinsip efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan memperhatikan ketepatan dan relevansi antara Keluaran yang dihasilkan dengan sasaran Program dan sasaran strategis.

(4)

Prinsip prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

(5)

Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam proses penyusunan anggaran kepada pihak yang terkait sesuai dengan kewenangannya dan menyediakan ringkasan informasi bagi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6)

Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan dengan memastikan alokasi anggaran yang dituangkan dalam RKA memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kewenangannya.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemenuhan alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, paling sedikit untuk:

 

a.

kebutuhan anggaran untuk biaya operasional Satker yang mendasar, yaitu:

 

 

1.

pembayaran gaji dan tunjangan;

 

 

2.

operasional dan pemeliharaan kantor; dan

 

 

3.

operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi;

 

b.

penyediaan dana untuk pelaksanaan pelayanan publik;

 

c.

kebutuhan dana pendamping untuk kegiatan yang anggarannya bersumber dari pinjaman dan/atau Hibah;

 

d.

kebutuhan anggaran untuk Kegiatan atau Keluaran berlanjut, penyelesaian pekerjaan tahun sebelumnya, dan penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga;

 

e.

penyediaan dana untuk penyelesaian Tunggakan; dan/atau

 

f.

penyediaan dana untuk program prioritas nasional/kegiatan prioritas/proyek prioritas/major project.

(2)

Penyediaan dana untuk penyelesaian Tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan ketentuan:

 

a.

untuk jumlah Tunggakan per tagihan dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), harus dilampiri surat pernyataan dari KPA;

 

b.

untuk jumlah Tunggakan per tagihan di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), harus dilampiri hasil reviu dari APIP K/L; dan/atau

 

c.

untuk jumlah Tunggakan per tagihan di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), harus dilampiri hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

(3)

Dalam hal Tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah dilakukan audit oleh pihak pemeriksa yang berwenang, hasil audit dari pihak pemeriksa yang berwenang tersebut digunakan sebagai dokumen pendukung pengganti surat pernyataan dari KPA atau pengganti hasil reviu dari APIP K/L atau audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembatasan alokasi untuk belanja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, paling sedikit untuk:

 

a.

pembatasan proporsi pagu akun tertentu dan proporsi komponen utama/pendukung sesuai kebijakan Menteri Keuangan; dan/atau

 

b.

pembatasan kegiatan tertentu, antara lain:

 

 

1.

penyelenggaraan rapat, seminar, lokakarya, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kantor;

 

 

2.

pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak langsung menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satker;

 

 

3.

pengadaan kendaraan bermotor;

 

 

4.

penggunaan produk impor; atau

 

 

5.

asuransi barang milik negara tertentu.

(2)

Penyelenggaraan rapat, seminar, lokakarya, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dibatasi kecuali untuk hal-hal yang sangat penting dan pelaksanaannya dilakukan secara sederhana.

(3)

Pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak langsung menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, dibatasi kecuali untuk gedung yang bersifat pelayanan umum khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, penegakan hukum, dan gedung/bangunan khusus dalam bidang ilmu pengetahuan, serta penanggulangan narkotika.

(4)

Pengadaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dibatasi, kecuali untuk:

 

a.

kendaraan fungsional antara lain ambulans untuk rumah sakit, kendaraan tahanan, atau kendaraan roda dua untuk petugas lapangan;

 

b.

kendaraan untuk Satker baru yang sudah ada ketetapan/persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan/atau peraturan perundang-undangan pembentukan Satker baru;

 

c.

penggantian kendaraan dinas yang secara teknis tidak dapat dimanfaatkan lagi atau yang memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi; atau

 

d.

kendaraan untuk keperluan antar jemput pegawai.

(5)

Penggunaan produk impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 dibatasi dengan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri.

(6)

Asuransi barang milik negara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5, diprioritaskan untuk barang milik negara di daerah rawan bencana, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, yang pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengasuransian barang milik negara.

 

 

 

 

 

 

 

Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari sumber dana tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, merupakan pengalokasian anggaran yang bersumber dari:

a.

PLN;

b.

PDN;

c.

Hibah;

d.

SBSN; atau

e.

PNBP.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengalokasian anggaran untuk kegiatan/proyek yang bersumber dari PLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah.

(2)

Kegiatan/proyek yang bersumber dari PLN dilakukan berdasarkan perjanjian PLN yang:

 

a.

telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dengan lender (on-going);

 

b.

direncanakan akan dinegosiasikan pada tahun berjalan; atau

 

c.

belum ditandatangani dan/atau belum dapat dipastikan akan ditandatangani sebelum tahun berjalan yang direncanakan dimulai (pipe line), dalam rangka penanggulangan bencana alam.

(3)

Dalam rangka pengalokasian anggaran untuk kegiatan/proyek yang bersumber dari PLN, Kementerian/Lembaga mengalokasikan RMP dan local cost sesuai ketentuan yang termuat dalam naskah perjanjian PLN, minutes of negotiation, atau dokumen perencanaan pinjaman lainnya.

(4)

Pengalokasian anggaran untuk kegiatan/proyek yang bersumber dari PLN dan pengalokasian RMP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan sebagai berikut:

 

a.

mencantumkan akun belanja atas transaksi berdasarkan naskah perjanjian PLN sesuai dengan kategori pembiayaan yang diperbolehkan oleh lender;

 

b.

mencantumkan kode kantor bayar sebagai berikut:

 

 

1.

kode KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah (140) untuk transaksi PLN dalam valuta asing dan tata cara penarikannya menggunakan mekanisme pembayaran langsung (direct payment) dan letter of credit; dan/atau

 

 

2.

kode KPPN sesuai dengan lokasi kegiatan dimana proyek yang bersumber dari PLN dilaksanakan dan tata cara penarikannya menggunakan mekanisme rekening khusus;

 

c.

mencantumkan sumber dana sesuai dengan naskah perjanjian PLN;

 

d.

mencantumkan tata cara penarikan PLN sesuai dengan naskah perjanjian PLN atau dokumen lain yang telah disetujui oleh lender;

 

e.

mencantumkan kode register PLN yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;

 

f.

mencantumkan persentase/porsi pembiayaan yang dibiayai oleh lender sesuai dengan naskah perjanjian PLN atau dokumen lain yang telah disetujui oleh lender; dan

 

g.

mencantumkan cara menghitung besaran porsi PLN yang dibiayai oleh lender dengan mengacu pada buku petunjuk pengadaan barang jasa (procurement guidelines) masing-masing lender dan ketentuan perpajakan dan bea masuk yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengalokasian anggaran untuk kegiatan/proyek yang bersumber dari PDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengadaan dan penerusan pinjaman dalam negeri oleh pemerintah.

(2)

Pengalokasian anggaran yang bersumber dari PDN mengikuti ketentuan sebagai berikut:

 

a.

Kementerian/Lembaga menyusun rencana kegiatan yang bersumber dari PDN dengan berpedoman pada daftar prioritas kegiatan yang bersumber dari PDN;

 

b.

mencantumkan sumber dana sesuai dengan naskah perjanjian PDN;

 

c.

mencantumkan kode register PDN yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; dan

 

d.

melampirkan naskah perjanjian PDN yang disusun mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penarikan pinjaman dalam negeri.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengalokasian anggaran untuk kegiatan/proyek yang bersumber dari Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hibah.

(2)

Pengalokasian anggaran untuk kegiatan/proyek yang bersumber dari Hibah digunakan untuk mendukung:

 

a.

program pembangunan nasional; dan/atau

 

b.

program lain yang tercantum dalam daftar rencana kegiatan Hibah.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengalokasian anggaran untuk kegiatan/proyek yang bersumber dari SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, mengacu pada daftar prioritas proyek yang bersumber dari SBSN yang ditetapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

(2)

Pengalokasian anggaran yang bersumber dari SBSN mengikuti ketentuan sebagai berikut:

 

a.

mencantumkan sumber dana SBSN; dan

 

b.

mencantumkan kode register SBSN yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengalokasian anggaran untuk Kegiatan yang bersumber dari PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, berasal dari:

 

a.

PNBP Kementerian/Lembaga;

 

b.

PNBP BUN yang berasal dari pelaksanaan kewenangan Menteri Keuangan selaku BUN; atau

 

c.

PNBP Satker BLU.

(2)

Pengalokasian anggaran untuk Kegiatan yang bersumber dari PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada:

 

a.

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan PNBP; dan

 

b.

surat Menteri Keuangan mengenai persetujuan penggunaan sebagian dana yang berasal dari PNBP.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengalokasian anggaran yang bersumber dari PNBP Satker BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

 

a.

mengacu pada ketentuan peraturan perundang­ undangan mengenai pengelolaan keuangan BLU;

 

b.

penyusunan informasi Kinerja Satker BLU mengikuti ketentuan penyusunan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;

 

c.

melampirkan RBA; dan

 

d.

mencantumkan estimasi saldo awal dan penetapan ambang batas pada kertas kerja RKA Satker BLU.

(2)

RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk ditelaah bersama-sama dalam penelaahan RKA.

(3)

Dalam penelaahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal Anggaran dapat melibatkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengalokasian anggaran yang bersumber dari PNBP Satker BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, khusus untuk Satker BLU yang mengelola dana kerjasama pembangunan internasional, dilakukan untuk pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing.

(2)

Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada sub BA BUN Hibah.

 

 

 

 

 

 

 

Penandaan anggaran (budget tagging) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

penandaan anggaran (budget tagging) dilakukan pada level RO sesuai dengan kategori yang telah ditentukan;

b.

penandaan anggaran (budget tagging) dilakukan berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan 3 (tiga) pihak (trilateral meeting) antara Kementerian/Lembaga, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, pada saat penyusunan dan penelaahan Renja K/L;

c.

rekap penandaan anggaran (budget tagging) yang dilakukan pada saat penyusunan dan penelaahan Renja K/L, menjadi salah satu dokumen pendukung dalam penyusunan RKA-K/L; dan

d.

ketepatan penandaan anggaran (budget tagging) akan dilakukan melalui penilaian kembali pada saat penyusunan dan penelaahan RKA-K/L.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penajaman Program, Kegiatan, dan Keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f, dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah penyusunan Renja K/L berdasarkan kebutuhan.

(2)

Penajaman Program, Kegiatan, dan Keluaran dapat berupa:

 

a.

penguatan relevansi antara Program, Kegiatan, dan Keluaran dengan sasaran strategis dan sasaran Program;

 

b.

perbaikan/penyempurnaan rumusan indikator Kinerja pada level Program, Kegiatan, dan Keluaran; atau

 

c.

penambahan usulan Program, Kegiatan, dan/atau Keluaran baru sesuai dengan perkembangan penelaahan anggaran.

(3)

Ketentuan mengenai penajaman Program, Kegiatan, dan Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN setelah penyesuaian Indikasi Kebutuhan Dana BUN berdasarkan kebutuhan.

(4)

Hasil penajaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), digunakan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai acuan dalam penyusunan RKA-K/L dan digunakan oleh PPA BUN sebagai acuan dalam penyusunan RKA-BUN.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Sinkronisasi terhadap belanja Pemerintah Pusat dan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g, dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga paling sedikit dengan TKD yang penggunaannya telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

TKD yang penggunaannya telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terhadap DAK Fisik.

(3)

Belanja Kementerian/Lembaga yang disinkronisasi dengan belanja TKD mencakup belanja Satker pusat/kantor pusat, Satker vertikal/kantor daerah, Satker Dekonsentrasi, Satker Tugas Pembantuan, serta belanja Bantuan Pemerintah.

(4)

Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan di level Program, Kegiatan, Keluaran, dan/atau lokasi berupa wilayah administratif pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa) dan lokasi khusus yang meliputi lokasi berdasarkan referensi spesifik pada bidang tertentu.

 

 

 

 

 

 

(1)

Sinkronisasi belanja Kementerian/Lembaga dengan DAK Fisik dilakukan dengan memprioritaskan alokasi belanja Kementerian/Lembaga untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah di lokasi yang didanai oleh DAK Fisik.

(2)

Sinkronisasi belanja Kementerian/Lembaga dengan DAK Nonfisik dilakukan dengan memprioritaskan alokasi belanja Kementerian/Lembaga untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah di lokasi yang didanai oleh DAK Nonfisik.

(3)

Dalam hal penugasan, belanja Pemerintah Pusat dapat dialokasikan untuk mendanai urusan Pemerintah Daerah untuk penuntasan target pembangunan daerah.

 

 

 

 

 

 

(1)

Sinkronisasi belanja Kementerian/Lembaga dengan TKD lainnya yang ditentukan penggunaannya untuk bidang tertentu dilakukan di level Program.

(2)

Sinkronisasi belanja Kementerian/Lembaga dengan TKD lainnya yang ditentukan penggunaannya dilakukan dengan memprioritaskan alokasi belanja Kementerian/Lembaga untuk mendukung bidang­-bidang yang didanai dari TKD lainnya yang ditentukan penggunaannya.

 

 

 

 

 

 

 

Kebijakan penganggaran yang ditetapkan pada tahun berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h, merupakan pokok-pokok kebijakan anggaran dan hal-hal khusus dalam penyusunan RKA tahun yang direncanakan yang tercantum dalam penetapan pagu indikatif, pagu anggaran, alokasi anggaran, dan peraturan perundang­-undangan mengenai kebijakan penganggaran tahun yang direncanakan.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menjadi penyertaan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i, merupakan pengalokasian anggaran pada Kementerian/Lembaga yang akan diperhitungkan sebagai penyertaan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara.

(2)

Ketentuan mengenai pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menjadi penyertaan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik negara.

 

 

 

 

 

 

 

Pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan Dekonsentrasi Kepada GWPP dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j angka 1, dilaksanakan sesuai dengan:

a.

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara;

b.

sinergi kebijakan fiskal nasional; dan

c.

sinergi pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan Dekonsentrasi Kepada GWPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, merupakan alokasi anggaran yang diberikan kepada GWPP.

(2)

Pengalokasian anggaran Dekonsentrasi Kepada GWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mendanai:

 

a.

pembinaan dan pengawasan umum dan teknis terhadap:

 

 

1.

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan

 

 

2.

Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota; dan

 

b.

pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Pembinaan dan pengawasan umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

(4)

Pengalokasian anggaran Dekonsentrasi Kepada GWPP untuk mendanai pelaksanaan urusan pembinaan dan pengawasan umum dan teknis Pemerintah Pusat terhadap Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2, dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

(5)

Pelaksanaan Dekonsentrasi Kepada GWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:

 

a.

lebih efektif dan efisien dilaksanakan oleh GWPP;

 

b.

daerah memiliki pelaksana yang lingkup tugas dan fungsinya sama dengan Urusan Pemerintahan yang didekonsentrasikan;

 

c.

daerah memiliki sarana dan prasarana serta personel untuk menyelenggarakan Dekonsentrasi; dan

 

d.

tidak memerlukan biaya pendamping dari daerah.

(6)

Dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi Kepada GWPP, Menteri/Pimpinan Lembaga:

 

a.

memberitahukan indikasi program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan untuk tahun anggaran berikutnya kepada GWPP paling lambat pertengahan bulan Juni dan/atau setelah ditetapkannya pagu anggaran;

 

b.

melakukan koordinasi penyusunan RKA Satker sebagai bagian penyusunan RKA-K/L;

 

c.

menetapkan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga, yang paling sedikit mengatur mengenai:

 

 

1.

program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan sebagai dasar pelimpahan bagi GWPP; dan

 

 

2.

mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didekonsentrasikan,

 

 

paling lambat bulan November sebelum tahun pelaksanaan Dekonsentrasi Kepada GWPP; dan

 

d.

menyampaikan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada daerah penerima dana Dekonsentrasi Kepada GWPP, dengan tembusan kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 merupakan alokasi atas penugasan sebagian Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya kepada daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

(2)

Pelaksanaan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan:

 

a.

lebih efektif dan efisien dilaksanakan oleh daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota;

 

b.

daerah memiliki perangkat daerah yang lingkup tugas dan fungsinya sama dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaspembantuankan;

 

c.

daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota memiliki sarana dan prasarana serta personel untuk menyelenggarakan Tugas Pembantuan;

 

d.

tidak memerlukan biaya pendamping dari daerah;

 

e.

memperhatikan karakteristik daerah;

 

f.

bukan merupakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34; dan

 

g.

bukan untuk Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah.

(3)

Dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala daerah, Menteri/Pimpinan Lembaga:

 

a.

memberitahukan indikasi program dan kegiatan yang akan ditugaskan untuk tahun anggaran berikutnya kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala daerah, paling lambat pertengahan bulan Juni dan/atau setelah ditetapkannya pagu anggaran;

 

b.

melakukan koordinasi penyusunan RKA Satker sebagai bagian penyusunan RKA-K/L;

 

c.

menetapkan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga, paling sedikit mengatur mengenai:

 

 

1.

program dan kegiatan yang akan ditugaskan sebagai dasar penugasan bagi Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala daerah; dan

 

 

2.

mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang ditugaskan,

 

 

paling lambat bulan Desember sebelum tahun pelaksanaan Tugas Pembantuan; dan

 

d.

menyampaikan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada daerah penerima dana Tugas Pembantuan, dengan tembusan kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

 

 

 

 

 

 

(1)

Barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan Dekonsentrasi Kepada GWPP dan Tugas Pembantuan merupakan barang milik negara dan dikelola serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik negara.

(2)

Barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai penunjang penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP dan Tugas Pembantuan.

 

 

 

 

 

 

Untuk mendukung pelaksanaan Dekonsentrasi Kepada GWPP dan Tugas Pembantuan, Kementerian/Lembaga harus memperhitungkan kebutuhan anggaran di dalam RKA-K/L/DIPA untuk memenuhi:

a.

biaya operasional dan pemeliharaan atas barang hasil pelaksanaan Dekonsentrasi Kepada GWPP dan Tugas Pembantuan yang belum dihibahkan;

b.

honorarium pejabat pengelola keuangan dana Dekonsentrasi Kepada GWPP dan/atau dana Tugas Pembantuan; dan

c.

biaya lainnya dalam rangka pencapaian target pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Kepada GWPP dan/atau Tugas Pembantuan.

 

 

 

 

 

 

Pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan Dekonsentrasi Kepada GWPP dan Tugas Pembantuan tidak dapat dilakukan dalam hal pelaksanaan kegiatan sejenis pada tahun anggaran sebelumnya, organisasi perangkat daerah penerima dana dimaksud:

a.

tidak memenuhi target kinerja pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan;

b.

tidak menyampaikan laporan keuangan dan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­-undangan;

c.

melakukan penyimpangan sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga yang bersangkutan atau aparat pemeriksa fungsional lainnya; dan/atau

d.

tidak bersedia menerima hibah terhadap barang milik negara yang disetujui untuk diterima.

 

 

 

 

 

 

Dalam hal terdapat PNBP pada pelaksanaan dana Dekonsentrasi Kepada GWPP dan/atau dana Tugas Pembantuan, PNBP dimaksud wajib disetorkan ke rekening kas umum negara sesuai ketentuan peraturan perundang­ undangan mengenai PNBP.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j angka 2, dilaksanakan dengan memenuhi syarat:

 

a.

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengamanatkan Pemerintah memberikan bantuan;

 

b.

mendapat penugasan Presiden; dan/atau

 

c.

tercantum dalam RKP.

(2)

Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:

 

a.

uang;

 

b.

barang; dan/atau

 

c.

jasa.

(3)

Bantuan Pemerintah, diberikan kepada:

 

a.

perseorangan non-Pegawai ASN/prajurit TNI/anggota POLRI, kecuali diatur tersendiri dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

 

b.

kelompok masyarakat; dan/atau

 

c.

Lembaga pemerintah/nonpemerintah.

(4)

Pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan Bantuan Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan akun peruntukannya.

(5)

Pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah berupa barang yang akan diserahkan kepada masyarakat atau Pemerintah Daerah dan berbasis proposal, dilengkapi dengan surat pernyataan pejabat eselon I yang menyatakan bahwa alokasi tersebut telah berdasarkan proposal yang diterima.

 

 

 

 

 

 

 

Pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j angka 3, diberikan kepada masyarakat miskin atau tidak mampu, untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan masyarakat.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengalokasian Belanja Bantuan Sosial dilakukan oleh Kementerian/Lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan program perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan pelayanan dasar, dan penanggulangan bencana.

(2)

Besaran alokasi Belanja Bantuan Sosial ditentukan berdasarkan target/sasaran dan besaran bantuan per target/sasaran.

(3)

Biaya penyaluran bantuan sosial dialokasikan secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan:

 

a.

besaran alokasi Belanja Bantuan Sosial;

 

b.

jangka waktu penyaluran;

 

c.

jumlah penerima bantuan sosial; dan

 

d.

sebaran wilayah penerima bantuan sosial.

 

 

 

 

 

 

(1)

Anggaran Belanja Bantuan Sosial disusun oleh Kementerian/Lembaga dengan memperhatikan:

 

a.

tujuan penggunaan bantuan sosial yang menjadi target Kinerja Kementerian/Lembaga;

 

b.

pemberi bantuan sosial;

 

c.

penerima bantuan sosial; dan

 

d.

bentuk bantuan sosial yang disalurkan.

(2)

Tujuan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

 

a.

perlindungan sosial, yang bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal;

 

b.

rehabilitasi sosial, yang bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara waJar;

 

c.

jaminan sosial, yang merupakan skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;

 

d.

pemberdayaan sosial, yang merupakan semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;

 

e.

penanggulangan kemiskinan, yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan; dan/atau

 

f.

penanggulangan bencana, yang merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

(3)

Pemberi bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).

(4)

Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah perorangan, keluarga, kelompok, masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan/atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.

(5)

Bentuk bantuan sosial yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:

 

a.

uang;

 

b.

barang; dan/atau

 

c.

Jasa.

(6)

Pemberian bantuan sosial dapat dilakukan melalui lembaga nonpemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi perorangan, keluarga, kelompok, masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan/atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.

(7)

Belanja Bantuan Sosial yang diberikan oleh pemberi bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak untuk:

 

a.

dikembalikan kepada pemberi bantuan sosial; atau

 

b.

diambil hasilnya oleh pemberi bantuan sosial.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j angka 4, dapat dilakukan untuk pekerjaan yang:

 

a.

penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau

 

b.

memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.

(2)

Pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, termasuk untuk:

 

a.

pekerjaan yang penyelesaiannya direncanakan kurang dari 12 (dua belas) bulan, tetapi membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau

 

b.

pekerjaan yang semula direncanakan dilakukan secara tahun tunggal menjadi tahun jamak sebagai akibat dari suatu keadaan kahar sehingga kewajiban yang telah ditentukan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi.

(3)

Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

 

a.

pekerjaan konstruksi; dan/atau

 

b.

pekerjaan nonkonstruksi.

 

 

 

 

 

 

(1)

Kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), dilakukan setelah mendapat persetujuan dari:

 

a.

Menteri/Pimpinan Lembaga/PA bersangkutan; atau

 

b.

Menteri Keuangan.

(2)

Kontrak tahun jamak yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dengan PLN, PDN, dan/atau Hibah, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Persetujuan kontrak tahun jamak oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan untuk:

 

a.

pekerjaan konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah); atau

 

b.

pekerjaan nonkonstruksi dengan nilai sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

(4)

Persetujuan kontrak tahun jamak oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan untuk:

 

a.

pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);

 

b.

pekerjaan nonkonstruksi dengan nilai di atas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); atau

 

c.

kontrak tahun jamak yang dibiayai dengan SBSN, termasuk untuk lanjutan kegiatan di tahun berikutnya dan rekomposisi pendanaan antar tahun.

(5)

Dalam hal pekerjaan yang direncanakan dengan mekanisme kontrak tahun jamak belum diajukan persetujuannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/PA atau Menteri Keuangan, nilai pekerjaan tahun yang direncanakan dan rincian alokasi Prakiraan Maju sesuai perkiraan masa penyelesaian pekerjaan harus dicantumkan dalam RKA-K/L.

(6)

Ketentuan mengenai mekanisme persetujuan kontrak tahun jamak mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai kontrak tahun jamak.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan kerjasama Pemerintah dan badan usaha melalui pembayaran ketersediaan layanan/availability payment sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j angka 5, hanya dapat dialokasikan untuk kegiatan/proyek pembangunan infrastruktur yang telah disepakati oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko berdasarkan surat konfirmasi final.

(2)

Pengalokasian anggaran dengan skema kerjasama Pemerintah dan badan usaha melalui pembayaran ketersediaan layanan/availability payment berupa dana pembayaran atas ketersediaan layanan dari kegiatan/proyek pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan setelah layanan tersebut tersedia dan dijalankan.

(3)

Alokasi anggaran kerjasama Pemerintah dan badan usaha melalui pembayaran ketersediaan layanan/availability payment sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam RKA disertai dengan Prakiraan Maju.

(4)

Menteri/Pimpinan Lembaga harus memastikan kesinambungan pembayaran atas ketersediaan layanan pada kegiatan/proyek kerjasama Pemerintah dan badan usaha melalui pembayaran ketersediaan layanan/availability payment tersebut dengan mengalokasikan anggaran setiap tahun selama masa penyediaan layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Standar Biaya yang digunakan dalam menyusun RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, terdiri atas:

 

a.

SBM;

 

b.

SBK; dan

 

c.

SSB.

(2)

Dalam rangka penyusunan RKA-BUN, Standar Biaya dapat digunakan untuk kebutuhan tertentu sesuai dengan karakteristik BA BUN.

(3)

Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga.

(4)

Standar Biaya berlaku untuk seluruh penyusunan perhitungan biaya yang dananya bersumber dari:

 

a.

rupiah murni;

 

b.

PNBP;

 

c.

PNBP Satker BLU;

 

d.

SBSN; atau

 

e.

pinjaman/Hibah, kecuali diatur tersendiri dalam naskah perjanjian pinjaman/Hibah.

(5)

PA/KPA bertanggung jawab atas kesesuaian penggunaan, kebenaran formil dan materiil Standar Biaya.

(6)

Pengawasan atas penggunaan Standar Biaya, dilakukan oleh APIP K/L sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7)

Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dan/atau Kementerian/Lembaga melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan Standar Biaya sesuai dengan kewenangannya.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

SBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a, berlaku untuk:

 

a.

beberapa/seluruh Kementerian/Lembaga; atau

 

b.

1 (satu) Kementerian/Lembaga.

(2)

SBM yang berlaku untuk 1 (satu) Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang berwenang atas nama Menteri/Pimpinan Lembaga, dengan mempertimbangkan:

 

a.

tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu;

 

b.

adanya kekhususan satuan biaya yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga;

 

c.

pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di daerah terpencil, daerah perbatasan, dan pulau terluar; dan/atau

 

d.

penyelenggaraan kegiatan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

(3)

SBM meliputi:

 

a.

satuan biaya honorarium;

 

b.

satuan biaya fasilitas;

 

c.

satuan biaya perjalanan dinas;

 

d.

satuan biaya pemeliharaan;

 

e.

satuan biaya barang dan jasa; dan

 

f.

satuan biaya bantuan.

(4)

Penggunaan SBM bersifat:

 

a.

batas tertinggi; atau

 

b.

dapat dilampaui.

(5)

Sifat batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.

(6)

Sifat dapat dilampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dapat dilakukan dalam pelaksanaan anggaran dengan mempertimbangkan:

 

a.

harga pasar; dan

 

b.

prinsip ekonomis, efisien, dan efektif.

(7)

SBM disusun dengan menggunakan pendekatan:

 

a.

evaluasi pekerjaan dengan faktor pom (job evaluation point factor);

 

b.

biaya penggantian (replacement cost);

 

c.

pembandingan (benchmarking);

 

d.

penghitungan lembur (overtime payment);

 

e.

survei; dan/atau

 

f.

pendekatan lainnya sesuai kebutuhan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Satuan biaya selain yang diatur dalam SBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), dapat menggunakan:

 

a.

harga pasar; dan

 

b.

satuan harga yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/instansi teknis yang berwenang.

(2)

Penggunaan satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap satuan biaya yang menambah penghasilan dan/atau fasilitas bagi pejabat negara, prajurit TNI/anggota POLRI, ASN dan Non-ASN yang dipekerjakan untuk melaksanakan tugas rutin Kementerian/Lembaga.

(3)

Penggunaan satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menambah penghasilan dan/atau fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

(4)

Satuan biaya yang menambah penghasilan dan/atau fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain untuk:

 

a.

honorarium bagi pejabat negara, prajurit TNI/anggota POLRI, ASN atas pelaksanaan tugas tertentu yang membutuhkan upaya yang lebih besar;

 

b.

honorarium bagi Non-ASN yang ditugaskan atas amanat Undang-Undang/Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden dan yang hak keuangannya belum diatur; dan/atau

 

c.

fasilitas tambahan bagi pejabat negara, prajurit TNI/anggota POLRI, ASN, dan non-ASN, yang diamanatkan dalam Undang-Undang/Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden.

(5)

Honorarium bagi pejabat negara, prajurit TNI/anggota POLRI, ASN atas pelaksanaan tugas tertentu yang membutuhkan upaya yang lebih besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, paling lama selama 3 (tiga) tahun.

(6)

Dalam hal honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5), telah berlaku selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Kementerian/Lembaga melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tugas tertentu tersebut untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu unit organisasi.

(7)

Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang berwenang atas nama Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan.

(8)

Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disertai kajian yang memuat:

 

a.

latar belakang;

 

b.

dasar hukum;

 

c.

relevansi satuan biaya dengan keluaran yang ingin dicapai;

 

d.

waktu penerapan satuan biaya;

 

e.

kepada siapa satuan biaya diterapkan;

 

f.

alasan diperlukan satuan biaya;

 

g.

dasar perhitungan atau justifikasi besaran satuan biaya;

 

h.

dampak anggaran atas penerapan satuan biaya;

 

i.

kesimpulan; dan

 

j.

data dukung.

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam rangka penyusunan RBA, pemimpin Satker BLU dapat menetapkan Standar Biaya yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

 

a.

untuk kegiatan yang sumber dananya berasal dari PNBP Satker BLU;

 

b.

dapat menjadi bagian dari komponen biaya tarif layanan; dan

 

c.

mempertimbangkan harga pasar.

(2)

Penggunaan Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk satuan biaya berupa:

 

a.

satuan biaya yang menambah penghasilan dan/atau fasilitas di luar komponen remunerasi bagi dewan pengawas, pejabat pengelola, dan pegawai Satker BLU;

 

b.

satuan biaya yang menambah penghasilan dan/atau fasilitas bagi ASN yang melaksanakan tugas tambahan pada Satker BLU; dan

 

c.

satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri.

(3)

Penggunaan satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan dengan kriteria sebagai berikut:

 

a.

penghasilan tambahan bagi ASN, dewan pengawas, pejabat pengelola, dan pegawai Satker BLU yang melaksanakan tugas tambahan berdasarkan amanat dari Undang-Undang/Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden; dan/atau

 

b.

fasilitas tambahan bagi ASN, dewan pengawas, pejabat pengelola, dan pegawai Satker BLU, berdasarkan amanat dari Undang-Undang/Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

 

a.

SBKU; dan

 

b.

SBKK.

(2)

Penggunaan SBK bersifat batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui.

(3)

Dalam hal Kementerian/Lembaga membutuhkan besaran biaya yang melampaui besaran SBK yang telah ditetapkan Menteri Keuangan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.

(4)

Pelampauan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disetujui dengan mempertimbangkan:

 

a.

harga pasar;

 

b.

prinsip ekonomis, efisien, dan efektif; dan/atau

 

c.

perubahan tahapan.

(5)

Pelampauan besaran yang telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga dengan melakukan Revisi Anggaran.

(6)

SBK disusun dengan menghitung biaya yang dibutuhkan dari seluruh tahapan dalam proses pencapaian Keluaran.

(7)

Keluaran yang dapat diusulkan menjadi SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (6), merupakan Keluaran yang bersifat berulang.

(8)

Penyusunan SBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memedomani SBM dan SSB.

 

 

 

 

 

 

(1)

SBKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, disusun oleh Direktorat Jenderal Anggaran melalui identifikasi Keluaran sejenis pada beberapa atau seluruh Kementerian/Lembaga.

(2)

SBKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, disusun oleh Kementerian/Lembaga dan/atau Direktorat Jenderal Anggaran melalui identifikasi Keluaran pada 1 (satu) Kementerian/Lembaga.

(3)

SBKK yang disusun oleh Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang berwenang atas nama Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.

(4)

Berdasarkan usulan SBKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran bersama Kementerian/Lembaga melakukan penelaahan atas usulan SBKK.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

SSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c, merupakan batasan besaran atau persentase komposisi biaya, yang terdiri atas:

 

a.

biaya utama; dan

 

b.

biaya pendukung.

(2)

Biaya utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan biaya yang berpengaruh secara langsung terhadap Keluaran.

(3)

Biaya pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan biaya yang tidak berpengaruh secara langsung terhadap Keluaran.

(4)

SSB se bagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk seluruh Kementerian/Lembaga.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Berdasarkan tema, sasaran, Arah Kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional, Kementerian/Lembaga menyusun usulan:

 

a.

Kegiatan dan Keluaran berlanjut; atau

 

b.

Keluaran baru.

(2)

Menteri Keuangan bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan penilaian kelayakan atas usulan Kegiatan dan Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Tata cara pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bagian tidak terpisahkan dari penyusunan dan penelaahan Renja K/L dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Kementerian/Lembaga melakukan pengguliran Prakiraan Maju tahun berkenaan sebagai penyusunan Angka Dasar tahun yang direncanakan dengan menggunakan Sistem Informasi.

(2)

Angka Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimutakhirkan dengan parameter ekonomi dan non ekonomi.

(3)

Parameter ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:

 

a.

kurs; dan

 

b.

inflasi.

(4)

Parameter non ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:

 

a.

capaian Keluaran dan realisasi anggaran tahun sebelumnya;

 

b.

perubahan volume;

 

c.

kebijakan PNBP; dan

 

d.

koreksi kesalahan pencantuman volume/perhitungan alokasi.

(5)

Angka Dasar yang telah dimutakhirkan disampaikan oleh Kementerian/Lembaga kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

(6)

Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama melakukan tinjau ulang Angka Dasar yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(7)

Hasil tinjau ulang Angka Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), digunakan sebagai bahan penyusunan Pagu Indikatif K/L.

(8)

Pagu Indikatif K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disampaikan kepada Kementerian/Lembaga melalui surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pagu Indikatif K/L.

(9)

Pedoman tinjau ulang Angka Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

 

 

 

 

 

 

(1)

Kementerian/Lembaga menyusun rancangan Renja K/L mengacu pada Renstra K/L, rancangan awal RKP, dan Pagu Indikatif K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (8).

(2)

Dalam hal terdapat Program lintas Kementerian/Lembaga, penyusunan rancangan Renja K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh seluruh Kementerian/Lembaga yang terlibat pada Program lintas dimaksud.

(3)

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan pertemuan 3 (tiga) pihak dalam rangka penelaahan rancangan Renja K/L.

(4)

Rancangan Renja K/L hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKP dan bahan pembicaraan pendahuluan rancangan APBN.

 

 

 

 

 

 

(1)

Bersamaan dengan penyusunan rancangan Renja K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Kementerian/Lembaga menyusun rancangan RKA-K/L secara berjenjang dari level Satker, level unit eselon I, dan level Kementerian/Lembaga.

(2)

Penyusunan rancangan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada level Satker dilengkapi dengan kertas kerja Satker yang memuat rincian belanja.

(3)

Rancangan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai referensi penyusunan RKA-K/L.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

RKA-K/L disusun berdasarkan RKP, Renja K/L, Pagu Anggaran K/L, dan Standar Biaya.

(2)

Penyusunan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan rancangan RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

(3)

RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan muatan dalam format RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan rincian alokasi berdasarkan:

 

a.

Angka Dasar; dan

 

b.

Kegiatan/Keluaran baru.

(4)

Dalam hal terdapat perubahan Angka Dasar dan/atau usulan Kegiatan/Keluaran baru yang termuat dalam RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengalokasian anggarannya harus dilengkapi dengan dokumen pendukung antara lain berupa kerangka acuan kerja, rincian anggaran biaya, dan dokumen terkait lainnya.

(5)

Penyusunan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai Prakiraan Maju 3 (tiga) tahun ke depan yang mengacu pada KAJM.

(6)

Penyusunan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mempertimbangkan rencana kebutuhan barang milik negara hasil penelaahan dalam hal usulan anggaran berkaitan dengan pengadaan barang milik negara yang menjadi objek perencanaan kebutuhan barang milik negara dan/atau pemeliharaan barang milik negara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan kebutuhan barang milik negara dan/atau pemeliharaan barang milik negara.

(7)

Pedoman umum, tata cara mengenai penyusunan RKA­-K/L, dan standardisasi penggunaan KRO tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(8)

Perubahan atas standardisasi penggunaan KRO sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dapat ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran Kementerian/Lembaga, terhadap RKA­-K/L yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilakukan penelitian dan reviu dengan ketentuan sebagai berikut:

 

a.

penelitian RKA-K/L dilakukan oleh Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga; dan

 

b.

reviu RKA-K/L dilakukan oleh APIP K/L.

(2)

Dalam melakukan reviu RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, APIP K/L menggunakan pendekatan prinsip risiko, meliputi:

 

a.

area kegiatan termasuk prioritas nasional, major project, dan proyek strategis lainnya berdasarkan RPJMN dan RKP;

 

b.

belanja modal dengan nilai material dan berisiko tinggi berdasarkan hasil analisis risiko APIP K/L;

 

c.

tugas atau fungsi baru di organisasi yang bersangkutan;

 

d.

berpotensi dan/atau pernah menjadi temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang dapat mempengaruhi simpulan/opini; atau

 

e.

rekomendasi khusus untuk dilakukan revm berdasarkan hasil penelitian RKA-K/L oleh Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga.

 

 

 

 

 

 

(1)

Penelitian RKA-K/L oleh Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidah penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(2)

Verifikasi dan kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difokuskan untuk meneliti:

 

a.

konsistensi pencantuman sasaran Kinerja dalam RKA-K/L dengan sasaran Kinerja dalam Renja K/L dan RKP;

 

b.

kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L;

 

c.

kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/L dengan sumber dana yang ditetapkan dalam Pagu Anggaran K/L;

 

d.

kepatuhan dan ketepatan dalam penandaan anggaran (budget tagging) sesuai dengan kategori pada semua Keluaran yang dihasilkan; dan

 

e.

kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain RKA Satker, kerangka acuan kerja, rincian anggaran biaya, dan dokumen pendukung terkait lainnya.

(3)

Hasil penelitian RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada:

 

a.

unit eselon I yang memiliki alokasi anggaran dan sebagai penanggung jawab Program, untuk dilakukan perbaikan atau penyesuaian apabila diperlukan; dan

 

b.

APIP K/L.

 

 

 

 

 

 

(1)

Reviu RKA-K/L oleh APIP K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan tujuan memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) dan memastikan kepatuhan penerapan kaidah penganggaran.

(2)

Reviu RKA-K/L oleh APIP K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

 

a.

kelayakan anggaran dikaitkan dengan SBM, SBK, dan SSB yang ditetapkan;

 

b.

kepatuhan dalam penerapan kaidah penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;

 

c.

kepatuhan mencantumkan penandaan anggaran (budget tagging) sesuai dengan kategori pada semua Keluaran yang dihasilkan;

 

d.

kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain RKA Satker, kerangka acuan kerja, rincian anggaran biaya, dan dokumen pendukung terkait lainnya;

 

e.

kelayakan dan kesesuaian rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai inisiatif baru dan/atau rincian anggaran Angka Dasar yang mengalami perubahan; dan

 

f.

memastikan pelaksanaan/pengalokasian tematik tertentu sesuai penugasan.

(3)

Hasil reviu RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada:

 

a.

unit eselon I yang memiliki alokasi anggaran dan sebagai penanggung jawab Program, untuk dilakukan perbaikan atau penyesuaian apabila diperlukan; dan

 

b.

Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga.

(1)

Penelitian RKA-K/L oleh Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dapat dilakukan bersamaan dengan reviu RKA-K/L oleh APIP K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.

(2)

Sebagai tindak lanjut penelitian dan reviu RKA-K/L, Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga dapat memberikan tanda "@" pada RKA-K/L yang selanjutnya akan menjadi catatan di halaman IV DIPA.

(3)

APIP K/L dapat berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga dan APIP K/L lain dalam melakukan reviu RKA K/L.

 

 

 

 

 

 

Unit eselon I yang memiliki alokasi anggaran dan sebagai penanggung jawab Program, melakukan perbaikan atau penyesuaian RKA-K/L berdasarkan:

a.

hasil penelitian RKA-K/L oleh Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/Unit Kementerian/Lembaga; dan

b.

hasil reviu RKA-K/L oleh APIP K/L.

 

 

 

 

 

 

RKA-K/L yang telah diperbaiki atau disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dihimpun dan ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.

 

 

 

 

 

 

(1)

Tata cara reviu RKA-K/L oleh APIP K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2)

Untuk memastikan pelaksanaan/pengalokasian tematik tertentu sesuai penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf f, APIP K/L dapat mengembangkan tata cara reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

 

 

 

 

 

 

Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dilengkapi dengan:

a.

surat pengantar RKA-K/L yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang ditunjuk;

b.

daftar rincian Pagu Anggaran K/L per Satker/unit eselon I;

c.

surat tugas penelaahan; dan

d.

dokumen pendukung terkait lainnya, untuk dilakukan penelaahan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Penelaahan RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dilakukan secara terintegrasi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan.

(2)

Penelaahan RKA-K/L dilakukan untuk menelaah:

 

a.

kesesuaian antara RKA-K/L dengan kebijakan efisiensi dan efektivitas belanja Kementerian/Lembaga;

 

b.

kesesuaian pencapaian sasaran RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP termasuk Prakiraan Maju untuk 3 (tiga) tahun ke depan;

 

c.

kepatuhan penandaan anggaran (budget tagging) pada level RO;

 

d.

kepatuhan dalam penerapan kaidah penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan

 

e.

alokasi anggaran yang perlu diberikan catatan khusus.

(3)

Penelaahan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30, dan dilaksanakan oleh:

 

a.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terhadap kesesuaian pencapaian sasaran RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP; dan

 

b.

Menteri Keuangan terhadap kesesuaian RKA-K/L dengan efisiensi dan efektivitas belanja Kementerian/Lembaga.

(4)

Penelaahan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difokuskan pada rincian anggaran usulan Kegiatan dan Keluaran baru.

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal penelaahan RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 membutuhkan penyesuaian, ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga, antara lain dengan:

 

a.

perubahan informasi Kinerja;

 

b.

penempatan alokasi anggaran dalam rincian output cadangan;

 

c.

pemblokiran anggaran; dan/atau

 

d.

pemberian catatan hal-hal khusus.

(2)

Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memutakhirkan RKA-K/L beserta kelengkapan data dukung dalam Sistem Informasi sebagai bahan penyusunan rancangan Undang-Undang mengenai APBN, nota keuangan, dan himpunan RKA-K/L.

(3)

Hasil penelaahan RKA-K/L termasuk penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam catatan hasil penelaahan yang ditandatangani oleh pejabat eselon II dari Kementerian/Lembaga, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

 

 

 

 

 

 

Perubahan informasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

perubahan yang berkaitan dengan rumusan Keluaran, indikator, jenis, volume, dan satuan Keluaran, dapat dilakukan dengan ketentuan:

 

1.

telah disepakati dalam proses penelaahan;

 

2.

tidak mengubah Keluaran prioritas nasional;

 

3.

relevan dengan Kegiatan dan indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan;

 

4.

adanya perubahan tugas dan fungsi pada unit yang bersangkutan;

 

5.

menyesuaikan dengan kebijakan penganggaran yang ditetapkan pada tahun berkenaan; dan/atau

 

6.

adanya tambahan penugasan; dan

b.

perubahan yang berkaitan dengan rumusan di luar Keluaran seperti sasaran strategis, Program, sasaran Program, indikator Kinerja Program, Kegiatan, sasaran Kegiatan, dan indikator Kinerja Kegiatan, dapat dilakukan dengan ketentuan telah disepakati dalam proses penelaahan RKA-K/L dan merupakan akibat dari:

 

1.

adanya reorganisasi yang mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta struktur organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

 

2.

perubahan yang diusulkan telah disepakati dalam trilateral meeting baik yang dilakukan bersamaan dengan penelaahan RKA-K/L atau trilateral meeting yang dilaksanakan terpisah;

 

3.

menyesuaikan dengan kebijakan penganggaran yang ditetapkan pada tahun berkenaan; dan/atau

 

4.

telah mendapat persetujuan komisi terkait di Dewan Perwakilan Rakyat.

 

 

 

 

 

 

(1)

Penempatan alokasi anggaran dalam rincian output cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b, dikompilasi pada level Program yang sama di tingkat unit eselon I.

(2)

Penempatan alokasi anggaran dalam rincian output cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk menampung alokasi anggaran yang tidak efisien yang meliputi:

 

a.

alokasi anggaran untuk Kegiatan/Keluaran yang bukan merupakan tugas dan fungsi unit dan belum ada dasar hukumnya;

 

b.

alokasi anggaran untuk Kegiatan/Keluaran yang sama dengan satu tahun anggaran sebelumnya namun alokasi anggarannya berlebih;

 

c.

alokasi anggaran untuk Kegiatan/Keluaran kebijakan baru yang sejenis dengan Kegiatan/Keluaran yang sudah ada, namun alokasi anggarannya berlebih;

 

d.

alokasi anggaran untuk komponen/detail yang tidak berkaitan langsung dengan pencapaian Keluaran;

 

e.

alokasi anggaran untuk komponen/detail yang alokasinya berlebih; dan/atau

 

f.

alokasi anggaran yang belum jelas peruntukannya dan/atau Kegiatan yang belum pernah dianggarkan sebelumnya (unallocated).

(3)

Alokasi anggaran dalam rincian output cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan atas usulan pejabat eselon I Kementerian/Lembaga kepada Kementerian Keuangan melalui mekanisme revisi DIPA.

 

 

 

 

 

 

Pemblokiran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c, dilakukan terhadap alokasi anggaran yang:

a.

belum memiliki dasar hukum pengalokasiannya;

b.

belum memiliki naskah perjanjian PLN, PDN, atau Hibah dan nomor register;

c.

masih terpusat dan belum didistribusikan ke Satker-Satker daerah;

d.

masih memerlukan hasil reviu/audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

e.

belum mendapatkan persetujuan komisi terkait di Dewan Perwakilan Rakyat;

f.

menindaklanjuti kebijakan Pemerintah mengenai pemotongan anggaran terhadap alokasi anggaran atau pagu APBN/APBN Perubahan;

g.

belum memiliki RBA untuk Satker BLU;

h.

tidak dilengkapi data dan/atau dokumen pendukung terkait yang diperlukan; dan/atau

i.

belum memiliki rencana kebutuhan barang milik negara hasil penelaahan dalam hal usulan anggaran berkaitan dengan pengadaan barang milik negara yang menjadi objek perencanaan kebutuhan barang milik negara dan/atau pemeliharaan barang milik negara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan kebutuhan barang milik negara dan/atau pemeliharaan barang milik negara.

 

 

 

 

 

 

Pemberian catatan hal-hal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d, dilakukan terhadap:

a.

alokasi anggaran yang digunakan untuk pengesahan kegiatan yang dilanjutkan di tahun berikutnya;

b.

Tunggakan tahun yang lalu;

c.

pencantuman volume pembangunan gedung negara dan pengadaan kendaraan bermotor; atau

d.

pelaksanaan kegiatan/Keluaran dengan mekanisme kerjasama Pemerintah dan badan usaha melalui pembayaran ketersediaan layanan/availability payment pada tahun pertama oleh pihak ketiga, dan waktu mulai dialokasikannya dana dalam RKA-K/L untuk pembayaran ketersediaan jasa layanan. 

 

 

 

 

 

 

(1)

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran menghimpun RKA-K/L Pagu Anggaran K/L hasil penelaahan menjadi himpunan RKA-K/L untuk selanjutnya digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan rancangan Undang-Undang mengenai APBN beserta nota keuangan.

(2)

Rancangan Undang-Undang mengenai APBN, nota keuangan, dan himpunan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat minggu kedua bulan Agustus untuk dilakukan pembahasan.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Berdasarkan hasil kesepakatan pembahasan rancangan Undang-Undang mengenai APBN beserta nota keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri Keuangan menyampaikan Alokasi Anggaran K/L hasil kesepakatan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

(2)

Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan penyesuaian RKA-K/L dengan Alokasi Anggaran K/L hasil kesepakatan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal Alokasi Anggaran K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) tidak mengakibatkan perubahan RKA-K/L Pagu Anggaran K/L yang telah dibahas dan disetujui oleh pimpinan komisi terkait di Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan RKA-K/L berdasarkan Alokasi Anggaran K/L tersebut kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dilengkapi dengan lembar persetujuan pimpinan komisi terkait di Dewan Perwakilan Rakyat dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.

(2)

Dalam hal Alokasi Anggaran K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) mengakibatkan perubahan RKA-K/L Pagu Anggaran K/L yang telah dibahas dan disetujui oleh pimpinan komisi terkait di Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri/Pimpinan Lembaga menyesuaikan RKA-K/L Pagu Anggaran K/L menjadi RKA-K/L Alokasi Anggaran K/L, dilengkapi dengan lembar persetujuan komisi terkait di Dewan Perwakilan Rakyat dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.

(3)

Perubahan Pagu Anggaran K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

 

a.

perubahan besaran pagu Kementerian/Lembaga yang antara lain disebabkan:

 

 

1.

adanya tambahan alokasi anggaran untuk mendanai usulan Kegiatan dan Keluaran baru; atau

 

 

2.

adanya tambahan alokasi anggaran yang berasal dari hasil pembahasan dengan komisi terkait di Dewan Perwakilan Rakyat; dan/atau

 

b.

perubahan pagu antar Program.

 

 

 

 

 

 

(1)

Terhadap hasil penyesuaian RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dilakukan penelitian, reviu, dan penelaahan RKA-K/L Alokasi Anggaran K/L.

(2)

Ketentuan mengenai penelitian dan reviu RKA-K/L berdasarkan Pagu Anggaran K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61, berlaku mutatis mutandis terhadap penelitian dan reviu RKA-K/L berdasarkan Alokasi Anggaran K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Penelaahan RKA-K/L Alokasi Anggaran K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

 

a.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terhadap ketepatan sasaran RKA-K/L hasil pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat dengan sasaran RKP; dan

 

b.

Menteri Keuangan terhadap kesesuaian RKA-K/L hasil pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat dengan kebijakan efisiensi dan efektivitas belanja negara.

(4)

RKA-K/L Alokasi Anggaran K/L yang telah ditelaah menjadi bahan penyusunan Daftar Hasil Penelaahan RKA-K/L.

 

 

 

 

 

 

(1)

Daftar Hasil Penelaahan RKA-K/L Alokasi Anggaran K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4), ditetapkan oleh Direktur Anggaran Bidang selaku mitra Kementerian/Lembaga atas nama Menteri Keuangan paling lambat minggu ketiga bulan November.

(2)

Daftar Hasil Penelaahan RKA-K/L Alokasi Anggaran K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi salah satu dasar penyusunan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

(3)

Rincian APBN termasuk di dalamnya rincian alokasi Kementerian/Lembaga tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penyusunan DIPA Kementerian/Lembaga dilaksanakan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dengan berpedoman pada rincian APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3).

(2)

DIPA Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelaahan RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.

(3)

DIPA Kementerian/Lembaga berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan selaku BUN.

(4)

DIPA Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk masa 1 (satu) tahun anggaran.

 

 

 

 

 

 

DIPA Kementerian/Lembaga terdiri atas:

a.

DIPA Induk; dan

b.

DIPA Petikan.

 

 

 

 

 

 

(1)

DIPA Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a terdiri atas:

 

a.

lembar surat pengesahan DIPA Induk yang paling sedikit memuat:

 

 

1.

dasar hukum penerbitan DIPA Induk;

 

 

2.

identitas unit dan pagu DIPA Induk; dan

 

 

3.

pernyataan syarat dan ketentuan (disclaimer);

 

b.

halaman I memuat informasi Kinerja dan anggaran Program;

 

c.

halaman II memuat rincian alokasi anggaran per Satker; dan

 

d.

halaman III memuat rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan.

(2)

Lembar surat pengesahan DIPA Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilengkapi dengan:

 

a.

tanda tangan pejabat yang mengesahkan DIPA Induk; dan

 

b.

kode pengaman berupa digital stamp.

(3)

Halaman I, halaman II, dan halaman III DIPA Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dilengkapi dengan:

 

a.

tanda tangan pejabat eselon I yang merupakan penanggung jawab pelaksanaan Program dan memiliki alokasi anggaran; dan

 

b.

kode pengaman berupa digital stamp.

(4)

Pernyataan syarat dan ketentuan (disclaimer) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, meliputi hal-hal sebagai berikut:

 

a.

DIPA Induk yang telah disahkan lebih lanjut dituangkan ke dalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker;

 

b.

pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan;

 

c.

DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi BUN/Kuasa BUN;

 

d.

rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan yang tercantum dalam halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan dari seluruh Satker;

 

e.

tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada PA/pejabat eselon I; dan

 

f.

DIPA Induk berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

 

 

 

 

 

 

(1)

DIPA Petikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b, terdiri atas:

 

a.

lembar surat pengesahan DIPA Petikan yang paling sedikit memuat:

 

 

1.

dasar hukum penerbitan DIPA Petikan;

 

 

2.

identitas dan pagu Satker; dan

 

 

3.

pernyataan syarat dan ketentuan (disclaimer);

 

b.

halaman I memuat informasi Kinerja dan sumber dana yang terdiri atas:

 

 

1.

halaman IA mengenai informasi Kinerja; dan

 

 

2.

halaman IB mengenai sumber dana;

 

c.

halaman II memuat rincian pengeluaran;

 

d.

halaman III memuat rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan; dan

 

e.

halaman IV memuat informasi dan penjelasan terkait blokir dan catatan khusus yang terdiri atas:

 

 

1.

halaman IVA mengenai alokasi anggaran yang diblokir sesuai hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c dan Pasal 71; dan

 

 

2.

halaman IVB mengenai alokasi anggaran yang diberi catatan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d dan Pasal 72.

(2)

Lembar surat pengesahan, halaman I, halaman II, halaman III, dan halaman IV DIPA Petikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp.

(3)

Pernyataan syarat dan ketentuan (disclaimer) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, meliputi hal-hal sebagai berikut:

 

a.

DIPA Petikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk;

 

b.

DIPA Petikan dicetak secara otomatis dengan menggunakan Sistem Informasi yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi);

 

c.

DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan Kegiatan Satker dan pencairan dana/pengesahan bagi BUN/Kuasa BUN;

 

d.

rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan yang tercantum dalam halaman III DIPA Petikan diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan Kegiatan;

 

e.

tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada PA/KPA;

 

f.

dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan Sistem Informasi, maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam Sistem Informasi berdasarkan bukti-bukti yang ada; dan

 

g.

DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pejabat penandatangan DIPA Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf a, meneliti kebenaran substansi DIPA Induk.

(2)

DIPA Induk yang telah diteliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh pejabat penandatangan DIPA Induk dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran.

(3)

Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan mengesahkan DIPA untuk BA K/L dengan menandatangani lembar surat pengesahan DIPA Induk.

(4)

Berdasarkan pengesahan DIPA Induk, DIPA Petikan untuk masing-masing Satker dicetak secara otomatis dengan menggunakan Sistem Informasi yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda pengesahan (otentifikasi).

(5)

Dalam rangka pelaksanaan anggaran, KPA menyusun POK berdasarkan DIPA Petikan yang diterima.

 

 

 

 

 

 

Petunjuk teknis mengenai penyusunan, penelaahan, pengesahan, dan format DIPA Kementerian/Lembaga tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

 

 

 

 

 

 

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan pengesahan untuk DIPA Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 83 berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA Kementerian/Lembaga berdasarkan perubahan APBN.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam rangka penyusunan RKA-BUN, pada awal tahun anggaran, PPA BUN melakukan:

 

a.

evaluasi Kinerja BA BUN;

 

b.

penyusunan indikator Kinerja dalam penganggaran BA BUN; dan

 

c.

penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana BUN.

(2)

Indikasi Kebutuhan Dana BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan dalam rangka perencanaan anggaran untuk pelaksanaan fungsi BUN.

(3)

Pelaksanaan fungsi BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pengelolaan subbagian anggaran BUN;

 

a.

utang;

 

b.

hibah;

 

c.

investasi pemerintah;

 

d.

pemberian pinjaman;

 

e.

TKD;

 

f.

subsidi;

 

g.

belanja lainnya; dan

 

h.

transaksi khusus.

(4)

PA BUN dapat berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga atau pihak lain terkait untuk menyusun Indikasi Kebutuhan Dana BUN untuk tahun anggaran yang direncanakan dengan berpedoman pada:

 

a.

Prakiraan Maju;

 

b.

evaluasi Kinerja BA BUN;

 

c.

indikator Kinerja; dan

 

d.

rencana strategis yang telah disusun.

(5)

Indikasi Kebutuhan Dana BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan indikasi dana untuk memenuhi program Pemerintah yang dianggarkan pada BA BUN.

(6)

Penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana BUN dengan memperhatikan:

 

a.

Prakiraan Maju;

 

b.

hasil evaluasi atas Kinerja BA BUN tahun sebelumnya; dan

 

c.

aspek lainnya sesuai dengan karakteristik masing-masing BA BUN.

(7)

Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan oleh PPA BUN kepada Direktorat Jenderal Anggaran sebagai bahan penyusunan resource envelope dan Pagu Indikatif BUN.

(8)

Dalam hal terdapat Program atau Kegiatan yang belum pernah dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya, Indikasi Kebutuhan Dana BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah dan/atau arahan Presiden/Wakil Presiden.

(9)

Direktorat Jenderal Anggaran menghimpun dan menilai Indikasi Kebutuhan Dana BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan kapasitas fiskal.

(10)

Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang telah dihimpun dan dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (9), disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai dasar untuk menetapkan Pagu Indikatif BUN dalam bentuk surat penetapan paling lambat minggu terakhir bulan Maret.

(11)

Menteri Keuangan menetapkan Pagu Indikatif BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (10), berdasarkan:

 

a.

arahan Presiden;

 

b.

hasil tinjau ulang Angka Dasar;

 

c.

Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang sudah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan/atau

 

d.

kapasitas fiskal dengan memperhatikan rancangan awal RKP.

(12)

Berdasarkan Pagu Indikatif BUN yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), PPA BUN melakukan penyesuaian Indikasi Kebutuhan Dana BUN dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk diteliti sesuai Pagu Indikatif BUN.

(13)

Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang telah diteliti sebagaimana dimaksud pada ayat (12), dihimpun oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk digunakan sebagai salah satu pedoman dalam penetapan Pagu Anggaran BUN.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Menteri Keuangan menetapkan Pagu Anggaran BUN dengan berpedoman pada:

 

a.

arahan Presiden;

 

b.

hasil pembicaraan pendahuluan mengenai rancangan APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat; dan

 

c.

RKP,

 

melalui surat Menteri Keuangan.

(2)

Penetapan Pagu Anggaran BUN oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus juga memperhatikan hasil sidang kabinet dan Pagu Indikatif BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (10).

(3)

Surat Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Direktorat Jenderal Anggaran kepada masing-masing PPA BUN paling lambat akhir bulan Juni.

 

 

 

 

 

 

(1)

Berdasarkan penetapan Pagu Anggaran BUN, PPA BUN menyusun rincian Pagu Anggaran BUN untuk masing-masing KPA BUN yang berada dibawahnya.

(2)

Berdasarkan rincian Pagu Anggaran BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN menyusun RKA Satker BUN, sesuai dengan pedoman umum perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran BA BUN dan tata cara penyusunan RKA-BUN, dengan dilengkapi dokumen pendukung.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Untuk meningkatkan kualitas RKA-BUN, Menteri Keuangan selaku BUN menugaskan APIP K/L dari Kementerian/Lembaga yang memperoleh penugasan selaku KPA BUN untuk melakukan reviu RKA Satker BUN.

(2)

Reviu RKA Satker BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

 

a.

RKA Satker BUN yang telah ditandatangani oleh KPA BUN disampaikan kepada APIP K/L untuk direviu dengan dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:

 

 

1.

kerangka acuan kerja; dan

 

 

2.

dokumen pendukung lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan;

 

b.

reviu RKA Satker BUN oleh APIP K/L sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan melalui verifikasi atas kelengkapan dan kesesuaian RKA Satker BUN dengan dokumen pendukung;

 

c.

pelaksanaan reviu RKA Satker BUN mengacu pada pedoman mengenai reviu RKA Satker BUN oleh APIP K/L;

 

d.

dalam hal diperlukan perbaikan RKA Satker BUN berdasarkan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada huruf a, RKA Satker BUN disampaikan kembali oleh APIP K/L kepada KPA BUN untuk dilakukan penyesuaian;

 

e.

untuk pelaksanaan reviu RKA Satker BUN sebagaimana dimaksud pada huruf b, APIP K/L dapat melakukan koordinasi dengan APIP K/L lainnya; dan

 

f.

APIP K/L dapat mengembangkan langkah-langkah reviu dalam pedoman reviu RKA Satker BUN sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing BA BUN.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

KPA BUN menyampaikan RKA Satker BUN yang telah direviu oleh APIP K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) beserta dokumen pendukung kepada PPA BUN untuk diteliti dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-BUN. 

(2)

Penyusunan RKA-BUN dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mengikuti ketentuan sebagai berikut:

 

a.

mengacu pada KAJM;

 

b.

dilakukan terhadap Program dan Kegiatan BA BUN yang terprogram dan/atau terukur sesuai karakteristik masing-masing BA BUN; dan

 

c.

tidak dilakukan terhadap dana cadangan.

(3)

RKA-BUN disusun sesuai dengan pedoman umum perencanaan, penelaahan dan penetapan alokasi anggaran BA BUN dan tata cara penyusunan RKA-BUN dengan dilengkapi dokumen pendukung.

(4)

RKA-BUN ditandatangani oleh masing-masing Pemimpin PPA BUN yang bertanggung jawab atas BA BUN yang dikelolanya, termasuk untuk sub BA BUN yang memiliki lebih dari 1 (satu) PPA BUN.

(5)

Dalam hal KPA BUN belum menyampaikan RKA Satker BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai batas waktu yang ditetapkan, PPA BUN dapat menyusun RKA-BUN berdasarkan Pagu Anggaran BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1).

 

 

 

 

 

 

RKA-BUN TKD disusun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan TKD.

 

 

 

 

 

 

RKA-BUN Transaksi Khusus disusun oleh masing-masing PPA BUN Transaksi Khusus sesuai dengan jenis transaksi khusus yang dikelolanya.

 

 

 

 

 

 

RKA-BUN untuk alokasi BA BUN terkait dana cadangan dan penyertaan modal negara dapat disusun setelah nota keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau setelah Undang-Undang mengenai APBN tahun anggaran berkenaan ditetapkan.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

RKA-BUN yang telah ditandatangani oleh masing-masing Pemimpin PPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) disampaikan oleh PPA BUN kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk ditelaah bersama PPA BUN.

(2)

RKA-BUN hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran untuk digunakan sebagai bahan penyusunan nota keuangan dan rancangan Undang-Undang mengenai APBN.

(3)

Penelaahan RKA-BUN mengacu pada pedoman mengenai tata cara penelaahan RKA-BUN.

 

 

 

 

 

 

(1)

Menteri Keuangan dapat memutakhirkan penetapan Pagu Anggaran BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dalam hal terdapat perubahan berdasarkan:

 

a.

Arah Kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden;

 

b.

prioritas anggaran;

 

c.

hasil sidang kabinet; dan/atau

 

d.

hasil rapat kerja pembahasan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2)

Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan pemutakhiran penetapan Pagu Anggaran BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing PPA BUN.

(3)

Dalam hal pemutakhiran penetapan Pagu Anggaran BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan perubahan RKA-BUN, PPA BUN menyampaikan Pagu Anggaran BUN yang telah dimutakhirkan kepada masing-masing KPA BUN untuk dilakukan penyesuaian RKA Satker BUN.

(4)

KPA BUN menyampaikan hasil penyesuaian RKA Satker BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPA BUN untuk diteliti dan dihimpun menjadi RKA-BUN.

(5)

Masing-masing Pemimpin PPA BUN menandatangani RKA-BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dikelolanya dan menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk ditelaah.

(6)

Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dihimpun oleh Direktorat Jenderal Anggaran selaku Mitra PPA BUN dan disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.

(7)

Dalam hal pemutakhiran Pagu Anggaran BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan perubahan RKA-BUN, Direktorat Jenderal Anggaran tetap menggunakan RKA-BUN berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1).

(8)

Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan RKA-BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (7), digunakan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran sebagai bahan rapat kerja pembahasan rancangan Undang-Undang mengenai APBN.

(9)

RKA Satker BUN yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dokumen pendukungnya, disampaikan oleh KPA BUN kepada APIP K/L untuk direviu bersamaan dengan reviu RKA Satker BUN berdasarkan Alokasi Anggaran BUN.

(10)

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKA-BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) berlaku mutatis mutandis dalam penyusunan RKA-BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

(11)

Ketentuan mengenai tata cara penelaahan RKA-BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) berlaku mutatis mutandis dalam penelaahan RKA-BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(12)

Ketentuan mengenai pedoman reviu RKA Satker BUN oleh APIP K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf c dan huruf f berlaku mutatis mutandis dalam reviu RKA-BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Berdasarkan hasil rapat kerja pembahasan rancangan Undang-Undang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri Keuangan menetapkan Alokasi Anggaran BUN paling lambat akhir bulan November.

(2)

Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan penetapan Alokasi Anggaran BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing PPA BUN.

(3)

Dalam hal Alokasi Anggaran BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan perubahan RKA-BUN, PPA BUN menyampaikan RKA Satker BUN kepada masing-masing KPA BUN untuk disesuaikan.

(4)

Dalam hal penyesuaian RKA Satker BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mendanai Kegiatan/Keluaran baru termasuk tambahan anggaran BA BUN yang berasal dari hasil pembahasan dengan komisi terkait di Dewan Perwakilan Rakyat, RKA Satker BUN dilengkapi dengan dokumen pendukung.

(5)

RKA Satker BUN yang telah disesuaikan disampaikan oleh KPA BUN kepada APIP K/L untuk direviu.

(6)

Ketentuan mengenai reviu RKA Satker BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf c dan huruf f berlaku mutatis mutandis dalam reviu RKA-BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7)

RKA Satker BUN yang telah direviu oleh APIP K/L beserta dokumen pendukungnya disampaikan oleh KPA BUN kepada PPA BUN untuk diteliti dan dihimpun menjadi RKA-BUN.

(8)

RKA-BUN yang telah diteliti dan dihimpun disampaikan oleh PPA BUN kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk dilakukan penelaahan.

(9)

Ketentuan mengenai tata cara penelaahan RKA-BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) berlaku mutatis mutandis dalam penelaahan RKA-BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

(10)

Berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Direktur Jenderal Anggaran menetapkan DHP RKA-BUN.

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal Alokasi Anggaran BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) tidak mengakibatkan perubahan RKA-BUN, PPA BUN menyampaikan kembali RKA-BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (5) beserta data dukung yang disampaikan pada saat pengusulan RKA-BUN berdasar Pagu Anggaran BUN kepada Direktur Jenderal Anggaran.

(2)

Direktorat Jenderal Anggaran meneliti RKA-BUN dan data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan bahwa tidak terdapat perubahan atas RKA-BUN dan data dukung tersebut.

(3)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat perubahan atas RKA-BUN dan data dukung, Direktorat Jenderal Anggaran menetapkan DHP RKA-BUN.

(4)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat perubahan atas RKA-BUN dan data dukung, Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan kembali RKA-BUN kepada PPA BUN untuk disesuaikan.

(5)

Ketentuan mengenai penyesuaian RKA-BUN berdasarkan Alokasi Anggaran BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, berlaku mutatis mutandis dalam penyesuaian RKA-BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6)

Kesimpulan rapat kerja pembahasan rancangan Undang-Undang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan DHP RKA-BUN yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (10) dan Pasal 96 ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Direktorat Jenderal Anggaran merupakan koordinator PPA BUN dalam perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran BA BUN.

(2)

Sebagai koordinator PPA BUN, Direktorat Jenderal Anggaran mengoordinasikan seluruh PPA BUN dalam penyusunan RKA-BUN, penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana BUN, penyusunan RKA-BUN berdasarkan Pagu Anggaran BUN, dan penyesuaian RKA-BUN berdasarkan Alokasi Anggaran BUN. 

(3)

Sebagai koordinator PPA BUN, Direktorat Jenderal Anggaran dapat menetapkan batas akhir waktu penyampaian dan/atau penyelesaian dokumen perencanaan dan penelaahan alokasi anggaran BA BUN dan pengesahan DIPA BUN.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam rangka pelaksanaan APBN, KPA BUN menyusun DIPA BUN menurut Satker BUN yang dikuasainya.

(2)

DIPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:

 

a.

Peraturan Presiden mengenai rincian APBN; dan

 

b.

DHP RKA-BUN.

(3)

DIPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk untuk DIPA BUN TKD.

 

 

 

 

 

 

(1)

DIPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) terdiri atas:

 

a.

lembar surat pengesahan DIPA BUN;

 

b.

halaman I memuat informasi Kinerja dan sumber dana, yang terdiri atas:

 

 

1.

halaman IA mengenai informasi Kinerja; dan

 

 

2.

halaman IB mengenai sumber dana;

 

c.

halaman II memuat rincian pengeluaran dan rincian penerimaan, yang terdiri atas:

 

 

1.

halaman IIA mengenai rincian pengeluaran; dan

 

 

2.

halaman IIB mengenai rincian penerimaan;

 

d.

halaman III memuat rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan; dan

 

e.

halaman IV memuat blokir dan catatan yang terdiri atas:

 

 

1.

halaman IVA mengenai blokir; dan

 

 

2.

halaman IVB mengenai catatan.

(2)

Lembar surat pengesahan DIPA BUN memuat antara lain:

 

a.

dasar hukum penerbitan DIPA BUN;

 

b.

identitas dan pagu Satker;

 

c.

pernyataan syarat dan ketentuan (disclaimer);

 

d.

tanda tangan pejabat yang mengesahkan DIPA BUN; dan

 

e.

kode pengaman berupa digital stamp.

(3)

Halaman I, halaman II, halaman III, dan halaman IV DIPA BUN dilengkapi dengan:

 

a.

tanda tangan Pemimpin PPA BUN; dan

 

b.

kode pengaman berupa digital stamp.

(4)

Pernyataan syarat dan ketentuan (disclaimer) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi hal-hal sebagai berikut:

 

a.

DIPA BUN dicetak secara otomatis dengan menggunakan Sistem Informasi yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp dan ditandatangani oleh Pemimpin PPA BUN;

 

b.

DIPA BUN berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Satker dan pencairan dana/pengesahan bagi BUN/Kuasa BUN;

 

c.

rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan yang tercantum dalam halaman III DIPA BUN diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan;

 

d.

dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA BUN dengan Sistem Informasi maka data yang berlaku adalah data yang terdapat dalam Sistem Informasi;

 

e.

KPA DIPA BUN tercantum dalam halaman IA;

 

f.

KPA BUN wajib menyampaikan laporan keuangan kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Badan/Pejabat yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan, yang selanjutnya disampaikan kepada Pemimpin PPA BUN atau koordinator penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan BA BUN; dan

 

g.

DIPA BUN berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

(5)

Catatan dalam halaman IV DIPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat informasi mengenai: