PENCATATAN DAPAT DILAKUKAN OLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMENUHI KRITERIA TERTENTU.
Terakhir Diperbarui:
02 Sep 2024
Rekap Peraturan Pajak atas Kripto
SEKILAS MENGENAI ATURAN TERBARU UNTUK TRANSAKSI ASET KRIPTO DI INDONESIA.
Terakhir Diperbarui:
22 Okt 2025
Rekap Peraturan atas Royalti
BERDASARKAN PER-1/PJ/2023 TARIF PPH PASAL 23 ATAS ROYALTI DITURUNKAN MENJADI 6% BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN NORMA PERHITUNGAN PENGHASILAN NETO (NPPN).
Terakhir Diperbarui:
13 Mar 2024
Rekap Peraturan Restitusi PPN
PENGUSAHA KENA PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU DAPAT MENGAJUKAN PENDAHULUAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PPN.
Terakhir Diperbarui:
15 Jun 2023
Rekap Peraturan atas Fasilitas Bea Masuk Dibebaskan
PEMBEBASAN BEA MASUK BERSIFAT MUTLAK. ARTINYA, BARANG IMPOR DIKECUALIKAN JIKA SYARAT-SYARAT YANG TERCANTUM DALAM PERATURAN TERPENUHI.
Terakhir Diperbarui:
29 Nov 2023
Rekap Peraturan atas Bunga Pinjaman
TERDAPAT KETENTUAN KHUSUS DALAM MELAKUKAN KOREKSI FISKAL ATAS BIAYA BUNGA PINJAMAN.
Terakhir Diperbarui:
25 Mar 2024
Rekap Peraturan atas Pajak Pedagang Eceran
PEDAGANG ECERAN YANG BERSTATUS NON-PKP MAUPUN PKP MEMILIKI KEWAJIBAN PERPAJAKAN.
Terakhir Diperbarui:
03 Nov 2023
Rekap Peraturan atas Amortisasi
KELOMPOK HARTA AMORTISASI DALAM UNDANG-UNDANG DAN PENETAPAN UNTUK MENGHITUNG BIAYA AMORTISASI, MASA MANFAAT HINGGA TARIF AMORTISASI ATAS HARTA TIDAK BERWUJUD.
Terakhir Diperbarui:
14 Mar 2024
Rekap Peraturan atas Sumbangan
TERDAPAT 5 (LIMA) JENIS SUMBANGAN YANG DAPAT MENJADI PENGURANG PENGHASILAN BRUTO.
Terakhir Diperbarui:
20 Nov 2023
Rekap Peraturan Pajak Terkait Surat Keterangan Asal Dalam Hal Kepabeanan
TATA CARA PENYERAHAN SURAT KETERANGAN ASAL DAN DEKLARASI ASAL UNTUK TARIF BEA MASUK BARANG IMPOR BERDASARKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL.
