Cari Rekap Peraturan

PEMERINTAH BERKOMITMEN UNTUK MENDUKUNG INVESTASI INDUSTRI MOBIL LISTRIK SERTA KOMPONENNYA DENGAN MENERBITKAN INSENTIF PAJAK.

TIDAK SEMUA BIAYA PROMOSI DAPAT DIJADIKAN PENGURANG PENGHASILAN BRUTO.

FASILITAS PERPAJAKAN TIDAK DAPAT DIBERIKAN DALAM HAL PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN BERIKAT SEBELUM MENDAPAT PERSETUJUAN DARI PEJABAT BEA DAN CUKAI DAN/ATAU SKP.

PAJAK DALAM RANGKA IMPOR (PDRI) TERDIRI DARI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN), PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPNBM), DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR (PPH PASAL 22 IMPOR).

BIOSKOP TERMASUK KE DALAM OBJEK PBJT DENGAN PENGENAAN TARIF PAJAK MAKSIMAL 10%.

TERDAPAT SYARAT TERTENTU UNTUK MENENTUKAN STATUS WAJIB PAJAK BAGI EKSPATRIAT DALAM MENENTUKAN PERLAKUAN PAJAK DI INDONESIA.

DALAM KONTEKS PAJAK PENGHASILAN, SELISIH KURS YANG MENYEBABKAN KEUNTUNGAN DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI OBJEK PAJAK PENGHASILAN.

PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH DAPAT MENJADI BIAYA YANG MENGURANGI PENGHASILAN BRUTO (DEDUCTIBLE EXPENSE) SEPANJANG MEMENUHI SYARAT.

LAPORAN KEUANGAN DARI METODE PEMBUKUAN MENJADI SALAH SATU INDIKATOR PENTING DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN.

KELOMPOK HARTA AMORTISASI DALAM UNDANG-UNDANG DAN PENETAPAN UNTUK MENGHITUNG BIAYA AMORTISASI, MASA MANFAAT HINGGA TARIF AMORTISASI ATAS HARTA TIDAK BERWUJUD.