Cari Dokumen
Menampilkan 0 hasil
Filter
Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 2009
KESEHATAN.
Perubahan atau Penyempurnaan
Tanggal Berlaku:
12 Okt 2009Topik:
Lainnya
Rekap Peraturan atas Royalti
BERDASARKAN PER-1/PJ/2023 TARIF PPH PASAL 23 ATAS ROYALTI DITURUNKAN MENJADI 6% BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN NORMA PERHITUNGAN PENGHASILAN NETO (NPPN).
Terakhir Diperbarui:
13 Mar 2024Rekap Peraturan atas Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BADAN USAHA ATAU BUT YANG MENJALANKAN KEGIATAN USAHA HULU WAJIB MEMBAYAR PENERIMAAN NEGARA SEPERTI PAJAK DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP).
Terakhir Diperbarui:
19 Sep 2025
Perda Provinsi Aceh Nomor: 3 Tahun 1986
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Status tidak tersedia
Tanggal Berlaku:
31 Des 1985Topik:
Pajak Bumi dan Bangunan
Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 2008
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
Terjemahan Bahasa Inggris
Beberapa Kali Diubah
Tanggal Berlaku:
22 Sep 2008Topik:
PPh
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 36/PMK.011/2009
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN OLEH INDUSTRI PEMBUATAN METHYLTIN MERCAPTIDE UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009
Berlaku
Tanggal Berlaku:
25 Feb 2009Topik:
Bea Cukai
Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 2000
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG
Perubahan dan Kondisi Terakhir Tidak Berlaku karena Diganti/Dicabut
Tanggal Berlaku:
20 Des 2000Topik:
Bea Cukai
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-36/PJ/2009
PERUBAHAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-15/PJ./2009 TENTANG TEMPAT PPN TERUTANG BAGI PKP YANG DIKUKUHKAN PADA KPP WP BESAR ATAU KPP MADYA
Sudah Tidak Berlaku karena Diganti/Dicabut
Tanggal Berlaku:
07 Jun 2009Topik:
PPN & PPnBM
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-36/PJ/2009
HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN SEHUBUNGAN DENGAN DITETAPKANNYA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-22/PJ/2009 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA PADA PEMBERI KERJA YANG BERUSAHA PADA KATEGORI USAHA TERTENTU SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-26/PJ/2009
Berlaku
Tanggal Berlaku:
29 Mar 2009Topik:
PPh
/ 10