Cari Dokumen
Menampilkan 0 hasil
Filter
Rekap Peraturan Pajak atas Selisih Kurs
DALAM KONTEKS PAJAK PENGHASILAN, SELISIH KURS YANG MENYEBABKAN KEUNTUNGAN DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI OBJEK PAJAK PENGHASILAN.
Terakhir Diperbarui:
31 Mei 2023Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-55/PJ/2021
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107/PMK.03/2017 TENTANG PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN DAN DASAR PENGHITUNGANNYA OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI SELAIN BADAN USAHA YANG MENJUAL SAHAMNYA DI BURSA EFEK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 93/PMK.03/2019
Terjemahan Bahasa Inggris
Berlaku
Tanggal Berlaku:
27 Des 2021Topik:
PPh
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7 Tahun 2023
DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR
Berlaku
Tanggal Berlaku:
31 Jul 2023Topik:
Bea Cukai
Risalah
PUT-60240/PP/M.IB/15/2015
PENGAJUAN BANDING TERHADAP KOREKSI JUMLAH PENGHASILAN NETTO TAHUN PAJAK 2010 SEBESAR RP40.903.990.575,00.
Mengabulkan Sebagian Banding/Gugatan
Tahun Putusan:
2015Upaya Hukum:
BandingJenis Pajak:
PPh Tahunan Badan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 218/PMK.05/2013
SISTEM AKUNTANSI UTANG PEMERINTAH.
Sudah Tidak Berlaku karena Diganti/Dicabut
Tanggal Berlaku:
30 Des 2013Topik:
Lainnya

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor: 44 Tahun 2020
PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BAGI MASYARAKAT JAWA TENGAH
Status tidak tersedia
Tanggal Berlaku:
18 Okt 2020Topik:
Pajak Kendaraan Bermotor
MA
838 B/PK/PJK/2016
KOREKSI PEREDARAN USAHA SEBESAR RP440.941.000,00 DAN KOREKSI PENGHASILAN DI LUAR USAHA SEBESAR RP532.949.252,00.
Menolak Peninjauan Kembali
Tahun Putusan:
2016Upaya Hukum:
Peninjauan Kembali atas BandingJenis Pajak:
PPh Pasal 22 Tidak Final
MA
912 B/PK/PJK/2017
KOREKSI ATAS PENYERAHAN YANG PPN-NYA HARUS DIPUNGUT SENDIRI MASA PAJAK JUNI 2008 SEBESAR RP109.881.369,00 DAN KOREKSI ATAS PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN SEBESAR RP60.397.556,00 YANG TIDAK DIPERTAHANKAN OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN PAJAK.
Menolak Peninjauan Kembali
Tahun Putusan:
2017Upaya Hukum:
Peninjauan Kembali atas BandingJenis Pajak:
PPN dan PPnBM
/ 10