Rekap Peraturan atas Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BADAN USAHA ATAU BUT YANG MENJALANKAN KEGIATAN USAHA HULU WAJIB MEMBAYAR PENERIMAAN NEGARA SEPERTI PAJAK DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP).
Terakhir Diperbarui:
19 Sep 2025
Rekap Peraturan atas Royalti
BERDASARKAN PER-1/PJ/2023 TARIF PPH PASAL 23 ATAS ROYALTI DITURUNKAN MENJADI 6% BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN NORMA PERHITUNGAN PENGHASILAN NETO (NPPN).
Terakhir Diperbarui:
13 Mar 2024
Rekap Peraturan Sanksi Administrasi Pajak
TERDAPAT 3 (TIGA) JENIS SANKSI ADMINISTRASI PAJAK YANG PERLU WAJIB PAJAK KETAHUI.
Terakhir Diperbarui:
30 Agu 2024
Rekap Peraturan atas Amortisasi
KELOMPOK HARTA AMORTISASI DALAM UNDANG-UNDANG DAN PENETAPAN UNTUK MENGHITUNG BIAYA AMORTISASI, MASA MANFAAT HINGGA TARIF AMORTISASI ATAS HARTA TIDAK BERWUJUD.
Terakhir Diperbarui:
14 Mar 2024
Rekap Peraturan Atas Bea Meterai
DOKUMEN TERTENTU AKAN DIKENAKAN PAJAK BERUPA BEA METERAI. PENGENAAN BEA METERAI PERLU BERDASARKAN KRITERIA-KRITERIA YANG DIPERSYARATKAN UNDANG-UNDANG BEA METERAI.
Terakhir Diperbarui:
07 Jun 2023
Rekap Peraturan Pajak Pelaporan Elektronik
WAJIB PAJAK HARUS TAHU! PELAPORAN PAJAK KINI DAPAT DILAKUKAN SECARA ELEKTRONIK.
