Cari Rekap Peraturan

PENINGKATKAN TATA KELOLA ADMINISTRASI UNTUK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM, KEMUDAHAN, DAN PELAYANAN DALAM PROSES PENGURANGAN PBB-P3.

BERDASARKAN PER-1/PJ/2023 TARIF PPH PASAL 23 ATAS ROYALTI DITURUNKAN MENJADI 6% BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN NORMA PERHITUNGAN PENGHASILAN NETO (NPPN).

SALAH SATU BARANG EKSPOR YANG DIKENAI BEA KELUAR ADALAH KELAPA SAWIT.

PERSEROAN TERBUKA YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU DAPAT MENGGUNAKAN TARIF PPH BADAN 3% LEBIH RENDAH DARI TARIF UMUM.

MELALUI UU HKPD, TARIF BPHTB DITETAPKAN PALING TINGGI SEBESAR 5%.

EKSPOR JASA MAKLON DIKENAKAN PPN DENGAN TARIF SEBESAR 0%

BIOSKOP TERMASUK KE DALAM OBJEK PBJT DENGAN PENGENAAN TARIF PAJAK MAKSIMAL 10%.

KELOMPOK HARTA AMORTISASI DALAM UNDANG-UNDANG DAN PENETAPAN UNTUK MENGHITUNG BIAYA AMORTISASI, MASA MANFAAT HINGGA TARIF AMORTISASI ATAS HARTA TIDAK BERWUJUD.

TATA CARA PENYERAHAN SURAT KETERANGAN ASAL DAN DEKLARASI ASAL UNTUK TARIF BEA MASUK BARANG IMPOR BERDASARKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL.

PERBEDAAN KRITERIA HADIAH TERNYATA BERPENGARUH TERHADAP PERBEDAAN PENGENAAN TARIF PAJAK PENGHASILAN.