Cari Ppn Atas Penjualan Tanah Dan Bangunan | Perpajakan DDTC
Rekap Peraturan atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
MELALUI UU HKPD, TARIF BPHTB DITETAPKAN PALING TINGGI SEBESAR 5%.
Terakhir Diperbarui:
07 Jul 2025
Rekap Peraturan Pajak atas Warisan
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN KARENA WARISAN DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN.
Terakhir Diperbarui:
18 Feb 2026
Rekap Peraturan atas Penyerahan Aktiva yang Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan
PENYERAHAN AKTIVA YANG MENURUT SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN DAPAT DIKENAI PPN KECUALI ATAS PENYERAHAN YANG PAJAK MASUKANNYA TIDAK DAPAT DIKREDITKAN.
Terakhir Diperbarui:
27 Mar 2024
Rekap Peraturan Pajak atas Selisih Kurs
DALAM KONTEKS PAJAK PENGHASILAN, SELISIH KURS YANG MENYEBABKAN KEUNTUNGAN DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI OBJEK PAJAK PENGHASILAN.
Terakhir Diperbarui:
31 Mei 2023
Rekap Peraturan Pajak atas Penyerahan Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku Pelajaran Agama
BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA DIBERIKAN FASILITAS PAJAK.
Terakhir Diperbarui:
02 Feb 2021
Rekap Peraturan atas Insentif Pajak Pembangunan IKN
INSENTIF PAJAK UNTUK IBU KOTA NUSANTARA DIPERLUKAN UNTUK MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN DAN MENARIK PENANAMAN MODAL.
Terakhir Diperbarui:
17 Okt 2023
Rekap Peraturan Pajak atas Perseroan Terbatas
PERSEROAN TERBATAS MERUPAKAN BENTUK USAHA YANG DIKENAKAN PAJAK. SEGALA PERLAKUAN PAJAK ATAS PERSEROAN TERBATAS HARUS BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERPAJAKAN.
Terakhir Diperbarui:
08 Jun 2023
Rekap Peraturan atas Penilaian Untuk Tujuan Perpajakan
DIPERLUKAN KAIDAH TERTENTU DALAM MENENTUKAN NILAI SUATU OBJEK PAJAK UNTUK MENETAPKAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK.
Terakhir Diperbarui:
25 Sep 2023
Rekap Peraturan atas Pajak Dalam Rangka Impor
PAJAK DALAM RANGKA IMPOR (PDRI) TERDIRI DARI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN), PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPNBM), DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR (PPH PASAL 22 IMPOR).
Terakhir Diperbarui:
18 Okt 2023
Rekap Peraturan Pajak atas Penyerahan Perhiasan
PERHIASAN BERUPA EMAS PERHIASAN, EMAS BATANGAN, BATU PERMATA DAN BATU LAINNYA YANG SEJENIS PERLU DIATUR MENGENAI PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN PAJAKNYA.
