a.

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dipandang perlu mengatur pelaksanaan teknis tentang saat berlakunya pengenaan dan tata cara pelunasan Bea Meterai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia;

b.

bahwa untuk menangkal kemungkinan beredarnya meterai tempel palsu atau dipalsukan, yang mempunyai ciri dan tanda yang mirip dengan meterai tempel yang syah, dipandang sudah saatnya untuk mengganti meterai tempel yang beredar dengan meterai tempel dengan ciri dan tanda yang baru;

c.

bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan bentuk, ukuran, warna dan jenis kertas meterai tempel yang akan diedarkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia;

 

 

1.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 3313);

2.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1995 tentang, Perubahan Tarif Bea Meterai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3589);

3.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 104/KMK.04/1986 tanggal 22 Februari 1986 tentang Pelunasan Bea Meterai dengan Menggunakan Cara Lain;

4.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 329/KMK.01/1989 tanggal 6 April 1989 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pencetakan Benda Meterai;

 

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 21/9/KEP/DIR tanggal 23 Mei 1988 tentang Otomasi Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Ketentuan Pembakuan Warkat Kliring;

 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN TARIF BEA METERAI.

 

Bentuk, ukuran, warna dan jenis kertas Meterai Tempel:

(1)

Bentuk Meterai Tempel kopur Rp1.000,- dan kopur Rp2.000,- desain tahun 1995 adalah segi empat.

(2)

Ukuran Meterai Tempel kopur Rp1.000,- dan Rp2.000,- adalah sama, yaitu 21 x 28,9 mm (C Kam).

(3)

a.

Cetakan dasar terdiri dari garis-garis yang membentuk motif/ragam hias bunga, bulatan-bulatan dengan blok-blok warna pengisi bidang, garis-garis lengkungan dan tulisan mini "DITJENPAJAKDITJENPA" yang membentuk lengkungan, dengan warna-warna sebagai berikut:

 

 

-

Kopur Rp1.000,-: berwarna biru dan hijau muda

 

 

-

Kopur Rp2.000,-: berwarna merah dan jingga.

 

b.

Cetakan tindih terdiri dari tulisan "METERAI TEMPEL" di dalam bingkai dan dibawahnya terdapat tulisan "SERIBU RUPIAH" dan angka "1000" yang terdapat di pojok kanan bawah di dalam hiasan medalion untuk kopur Rp1.000,- serta tulisan "DUA RIBU RUPIAH" dan angka "2000" di dalam hiasan medalion yang terdapat di pojok kanan bawah untuk kopur Rp2.000,-, gambar burung garuda Lambang Negara Republik Indonesia, "Tgl" dan angka "19", dengan warna-warna sebagai berikut:

 

 

-

Kopur Rp1.000,-: berwarna biru tua

 

 

-

Kopur Rp2.000,-: berwarna coklat tua

 

c.

Satu buah hologram berbentuk bulatan terdapat di pojok kiri bawah dengan dasar warna perak, memuat gambar lambang Ditjen Pajak dan tulisan " RI" dengan warna-warna hijau, kuning, biru dan merah yang berganti menurut sudut pandang yang berbeda.

(4)

Jenis Kertas tersalut satu sisi (one side coated) dengan tanda air berukuran kecil berbentuk segi lima (pentagonal) yang utuh atau terpotong sebagian, berat dasar sekitar 84 g/m² (sebelum dilapis perekat), memiliki serat-serat berwarna biru (visible fibers) dan serat-serat tak tampak (invisible fibers) yang akan berwarna merah di bawah sinar/lampu ultra violet, serta bagian belakang kertas mengandung perekat yang berwarna kehijau-hijauan.

 

(1)

Pengelola dan penjual Benda Meterai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1986 adalah Perusahaan Umum (PERUM) Pos dan Giro.

(2)

PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) ditunjuk sebagai penjual Benda Meterai disamping Perusahaan Umum (PERUM) Pos dan Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

(1)

Mengubah ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1131/KMK.04/1989 tanggal 6 Oktober 1989 sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

(3)

Pelunasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan dengan menggunakan tambahan Meterai Tempel.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

 

 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 1 Mei 1995
MENTERI KEUANGAN,

ttd.
MAR'IE MUHAMMAD