Sumber Hukum
Peraturan Pajak Pusat
Peraturan Pajak Pusat adalah perpustakaan digital yang menyediakan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru terkait pajak pusat.
Peraturan Pajak Daerah
Peraturan Pajak Daerah adalah kumpulan dokumentasi peraturan pajak daerah Indonesia, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.
UU Perpajakan Konsolidasi
UU Perpajakan Konsolidasi merupakan naskah UU bidang perpajakan yang disusun terintegrasi, mengikuti perubahan, komprehensif, sistematis.
Putusan Pengadilan Pajak & MA
Putusan Pengadilan Pajak & Mahkamah Agung adalah kanal yang memuat putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap atas suatu sengketa pajak.
P3B
P3B merupakan kanal yang menyuguhkan daftar perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia & negara mitra lengkap dengan MLI.
Persandingan Dokumen
Persandingan Dokumen merupakan daftar perubahan produk hukum yang dibahas secara komprehensif antara peraturan terbaru dengan sebelumnya.
Peraturan Bahasa Inggris
Peraturan bahasa Inggris merupakan kanal yang memuat terjemahan peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia dalam bahasa Inggris.
Quick Guide
Hide Quick Guide
    Aktifkan Mode Highlight
    Premium
    File Lampiran
    Peraturan Terkait
    IDN
    ENG
    Fitur Terjemahan
    Premium
    Terjemahan Dokumen
    Ini Belum Tersedia
    Bagikan
    Tambahkan ke My Favorites
    Download as PDF
    Download Document
    Premium
    Status : Beberapa kali diubah

    KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
    NOMOR 1131/KMK.04/1989

     
    TENTANG
     
    PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1989 TENTANG PERUBAHAN BESARNYA TARIF BEA METERAI DAN BESARNYA BATAS HARGA NOMINAL YANG DIKENAKAN BEA METERAI ATAS CEK DAN BILYET GIRO

    MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
     

    Menimbang
    bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1989, tentang Perubahan Besarnya Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai atas Cek dan Bilyet Giro, dipandang perlu mengatur pelaksanaan teknis tentang saat berlakunya pengenaan dan tata cara pelunasan bea meterai atas cek dan bilyet giro dengan Keputusan Menteri Keuangan.
     

    Mengingat
    1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1989 tentang Perubahan Besarnya Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai atas Cek dan Bilyet Giro (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1989; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3396);
    2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 104/KMK.04/1986 tanggal 22 Februari 1986 tentang Pelunasan Bea Meterai dengan Menggunakan Cara Lain;
    3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 329/KMK.01/1989 tanggal 6 April 1989 tentang Tata cara dan Persyaratan Pencetakan Benda Meterai;
       

    Memperhatikan
    Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.21/9/KEP/DIR tanggal 23 Mei 1988 tentang Otomasi Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Ketentuan pembakuan Warkat Kliring;
     
    MEMUTUSKAN:

    Menetapkan
    KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1989 TENTANG PERUBAHAN BESARNYA TARIF BEA METERAI DAN BESARNYA BATAS HARGA NOMINAL YANG DIKENAKAN BEA METERAI ATAS CEK DAN BILYET GIRO.
     

    Pasal 1
    (1)
    Saat mulai berlakunya pengenaan bea meterai atas cek dan bilyet giro dengan tarif sebesar Rp500,00 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1989 adalah tanggal 15 Nopember 1989.
    (2)
    Bea Meterai yang terhutang atas cek dan bilyet giro yang ditarik atau ditertibkan antara tanggal 22 September 1989 sampai sebelum saat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dilunasi dengan tarif berdasarkan ketentuan lama.
     
     

    Pasal 2
    (1)
    Pelunasan Bea Meterai atas cek dan bilyet giro dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dengan cara:
     
    a.
    menggunakan meterai tempel;
     
    b.
    menggunakan mesin teraan meterai;
     
    c.
    membubuhkan tanda lunas Bea Meterai.
    (2)
    Cara pelunasan Bea Meterai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c atas cek dan bilyet giro dalam rangka otomasi kliring dilakukan dengan membubuhkan tanda lunas yang dicetak pada setiap lembar cek dan bilyet giro.
    (3)
    Dalam hal pencetakan tanda lunas Bea Meterai atas cek dan bilyet giro sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum dapat dilaksanakan, Bank Indonesia dapat mengatur lebih lanjut cara pelunasan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.
     
     

    Pasal 3
    Pelaksanaan pencetakan tanda lunas Bea Meterai atas cek dan bilyet giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan oleh:
    a.
    Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum PERURI);
    b.
    Perusahaan percetakan lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia dengan persetujuan Menteri Keuangan untuk mencetak cek dan bilyet giro dengan pengawasan Perum PERURI.
     
     

    Pasal 4
    Tata cara pencetakan tanda lunas Bea Meterai pada cek dan bilyet giro dilakukan sebagai berikut:
    a.
    Bank menyetor dimuka Bea Meterai dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak KPU.35 untuk rekening Kantor Kas Negara pada bank persepsi dan menyampaikan tembusan Surat Setoran Pajak (lembar merah) kepada Direktur Jenderal Pajak bersama Formulir Pemberitahuan Pencetakan Tanda Lunas Bea Meterai atas Cek dan Bilyet Giro sesuai dengan contoh formulir terlampir.
    b.
    Berdasarkan Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bank melaksanakan pencetakan cek dan bilyet giro kepada perusahaan percetakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
    c.
    Dalam hal pencetakan cek dan bilyet giro dilakukan oleh perusahaan percetakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, tembusan pesanan pencetakan disampaikan pula kepada Perum PERURI.
    d.
    Tanda lunas Bea Meterai dibubuhkan pada setiap lembar cek dan bilyet giro dengan kata-kata: "Bea Meterai Lunas tanggal ......" (diisi dengan tanggal setoran).
     
     

    Pasal 5
    (1)
    Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib membuat dan menyampaikan Berita Acara Serah Terima Cek dan Bilyet Giro yang telah mencantumkan tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d kepada bank penyetor, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pajak.
    (2)
    Tembusan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan pula kepada Perum PERURI apabila dibuat oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
    (3)
    Perum PERURI wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala mengenai hasil pengawasan pelaksanaan pencetakan tanda lunas Bea Meterai atas cek dan bilyet giro kepada Direktur Jenderal Pajak.
     
     

    Pasal 6
    Apabila dipandang perlu pelaksanaan teknis lebih lanjut keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pajak dan Bank Indonesia secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
     

    Pasal 7
    Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
     
    Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
     
    Ditetapkan di Jakarta
    pada tanggal 6 Oktober 1989
    MENTERI KEUANGAN,
    ttd.
    J.B. SUMARLIN

    Keputusan Menteri Keuangan 1131/KMK.04/1989 - Perpajakan DDTC