Cari Dokumen

DOKUMEN TERTENTU AKAN DIKENAKAN PAJAK BERUPA BEA METERAI. PENGENAAN BEA METERAI PERLU BERDASARKAN KRITERIA-KRITERIA YANG DIPERSYARATKAN UNDANG-UNDANG BEA METERAI.

SALAH SATU KEWAJIBAN SEORANG KUASA HUKUM DALAM BERACARA DI PENGADILAN PAJAK ADALAH MEMILIKI IZIN KUASA HUKUM.

KELOMPOK HARTA AMORTISASI DALAM UNDANG-UNDANG DAN PENETAPAN UNTUK MENGHITUNG BIAYA AMORTISASI, MASA MANFAAT HINGGA TARIF AMORTISASI ATAS HARTA TIDAK BERWUJUD.

WAJIB PAJAK DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMINDAHBUKUAN APABILA TERJADI KESALAHAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK.

PENYERAHAN AKTIVA YANG MENURUT SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN DAPAT DIKENAI PPN KECUALI ATAS PENYERAHAN YANG PAJAK MASUKANNYA TIDAK DAPAT DIKREDITKAN.

SEKILAS MENGENAI ATURAN TERBARU UNTUK TRANSAKSI ASET KRIPTO DI INDONESIA.

BERDASARKAN PMK 71/PMK.03/2022, UNTUK TRANSAKSI JASA PENGIRIMAN PAKET, JASA BIRO PERJALANAN, DAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI SUDAH TIDAK MENGGUNAKAN NILAI LAIN SEBAGAI DPP.