Cari Peraturan

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan setelah UU HPP

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DOKUMEN PERPAJAKAN SELAIN SURAT PEMBERITAHUAN YANG DIOLAH DI UNIT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI PADA PERIODE LIBUR SEKOLAH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025

KEBIJAKAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI SESUAI PASAL 36 AYAT (1) HURUF A UU KUP DI WILAYAH KERJA KANWIL DJP JAWA TIMUR I

KEBIJAKAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI SESUAI PASAL 36 AYAT (1) HURUF A UU KUP DI WILAYAH KERJA KANWIL DJP JAWA TIMUR II

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/KM.7/2024 TENTANG PENANDAAN RINCIAN BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK UNTUK EVALUASI PEMENUHAN BELANJA WAJIB DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN ATAS IMPOR PRODUK TIRAI (TERMASUK GORDEN), KERAI DALAM, KELAMBU TEMPAT TIDUR (BED VALANCE), DAN BARANG PERABOT LAINNYA

BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENYESUAIAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI PADAT KARYA TERTENTU TAHUN 2025

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan setelah UU Cipta Kerja