Nota Dinas Direktorat Jenderal Pajak Nomor: ND-3427/WPJ.24/2024

 

Yth.

:

Kepala Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan

Dari

:

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II

Sifat

:

Segera dan Rahasia

Lampiran

:

Satu Set

Hal

:

Kebijakan Pengurangan Sanksi Administrasi sesuai Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP di Wilayah Kerja Kanwil DJP Jawa Timur II

Tanggal

:

18 Oktober 2024

 

 

 

 

 

Dalam rangka mempercepat capaian penerimaan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, maka dipandang perlu untuk memberikan kebijakan terkait Pengurangan Sanksi Administrasi sesuai Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, selanjutnya disebut sebagai UU KUP, sebagai berikut:

I.

Latar Belakang

 

1.

Berdasarkan data dari Apportal Kinerja Penerimaan per tanggal 16 Oktober 2024, diketahui bahwa capaian penerimaan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II mencapai Rp 22,9 triliun atau 68,37% dari target Rp 33,5 triliun dan realisasi penerimaan Nasional sampai dengan 16 Oktober 2024 mencapai Rp 1.447 triliun atau 72,77% dari target.

 

2.

Dipandang perlu adanya kebijakan dari Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II untuk meningkatkan realisasi penerimaan di 3 bulan terakhir tahun 2024.

 

 

 

 

 

II.

Dasar Hukum

 

1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

 

"Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya"

 

 

 

 

 

2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak.

 

“Direktur Jenderal Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.”

 

“Sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

Sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak, kecuali sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 13A Undang-Undang KUP:

 

 

b.

Sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan penerbitan surat ketetapan pajak, kecuali sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan berdasarkan Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang KUP; atau

 

 

c.

Sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak selain Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b."

 

 

“Wajib Pajak dapat memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menyampaikan surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi kepada Direktur Jenderal Pajak.”

 

“Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.”

 

“Terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), atau Pasal 10 ayat (1) dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi menjadi kurang dari 24 (dua puluh empat) bulan.”

 

“Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi menjadi kurang dari 24 (dua puluh empat) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

sanksi administrasi tersebut belum dibayar atau belum dilunasi oleh Wajib Pajak;

 

 

b.

jumlah kekurangan pembayaran pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak telah dilunasi oleh Wajib Pajak; dan

 

 

c.

memenuhi kriteria yang dapat berupa:

 

 

 

1)

Wajib Pajak yang dikenai sanksi administrasi karena kesalahan Direktorat Jenderal Pajak selain yang tercakup dalam kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang KUP;

 

 

 

2)

Wajib Pajak yang dikenai sanksi administrasi karena keadaan yang disebabkan oleh pihak ketiga dan bukan karena kesalahan Wajib Pajak;

 

 

 

3)

Wajib Pajak yang dikenai sanksi administrasi terkena bencana alam: kebakaran, huru-hara/kerusuhan massal, atau kejadian luar biasa lainnya; atau

 

 

 

4)

Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas sehingga mempengaruhi kelangsungan usahanya.”

 

3.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

 

 

 

 

 

III.

Tujuan

 

Kebijakan Pengurangan Sanksi Administrasi ini diharapkan memberikan outcomes berupa:

 

1.

Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dan mengurangi beban Wajib Pajak dengan Semangat Gotong Royong untuk Bangkit Bersama Pajak.

 

2.

Wajib Pajak memahami ketentuan perpajakan sehingga pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan menjadi lebih baik.

 

3.

Mendorong agar Wajib Pajak melakukan pelunasan atas tunggakan pajaknya.

 

4.

Meningkatkan penerimaan pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II.

 

 

 

 

 

IV.

Ruang Lingkup

 

1.

Kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi ini meliputi:

 

 

a.

Surat Ketetapan Pajak yang berupa Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yang terbit pada tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2024.

 

 

b.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yang terdapat pembayaran pendahuluan SKP dengan Kode Jenis Setoran 199 yang terbit di tahun 2024 dan Januari 2025.

 

 

c.

Surat Ketetapan Pajak yang berupa Surat Tagihan Pajak (STP) yang terbit di Januari 2025 atas hasil kegiatan pengawasan (Himbauan/SP2DK/Pembetulan) yang pajak kurang dibayarnya dilunasi sampai dengan 31 Desember 2024.

 

2.

Sanksi administrasi yang tidak dapat dikurangkan atau dihapuskan dengan permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi meliputi:

 

 

a.

Sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan berdasarkan Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang KUP;

 

 

b.

Sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPKB yang diterbitkan berdasarkan Pasal 13A UU KUP.

 

 

 

 

 

V.

Jangka Waktu

 

1.

Kebijakan Pengurangan Sanksi Administrasi ini berlaku untuk permohonan yang disampaikan sejak 21 Oktober 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

 

2.

Untuk ketetapan pajak yang terdapat pembayaran pendahuluan SKP, permohonan disampaikan paling lambat 31 Januari 2025 sepanjang pokok pajaknya telah dilunasi di tahun 2024.

 

3.

Untuk STP hasil kegiatan pengawasan (Himbauan/SP2DK/Pembetulan), permohonan disampaikan paling lambat 31 Januari 2025 sepanjang pokok pajaknya telah dilunasi di tahun 2024.

 

4.

Tanggal pada angka 1, 2, dan 3 di atas mengacu pada tanggal terima surat permohonan Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Bukti Penerimaan Surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak.

 

 

 

 

 

VI.

Skema Pengurangan Sanksi

 

1.

Atas sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak sebagai hasil dari kegiatan pengawasan (Himbauan/SP2DK/Pembetulan/Pembayaran atau Penyetoran setelah jatuh tempo/Pelaporan setelah jatuh tempo), dan/atau hasil dari pemeriksaan, diberikan kebijakan pengurangan sebesar 75% dari nilai sanksi administrasi;

 

2.

Atas sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPKB/SKPKBT sebagai hasil dari pemeriksaan, diberikan kebijakan sebagai berikut:

 

 

a.

Pengurangan sebesar 50% dari nilai sanksi administrasi, apabila jumlah pajak yang harus masih dibayar senilai sampai dengan Rp5.000.000.000,-;

 

 

b.

Pengurangan sebesar 60% dari nilai sanksi administrasi, apabila jumlah pajak yang harus masih dibayar senilai lebih dari Rp5.000.000.000,-.

 

3.

Atas sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPKB/SKPKBT dimana terdapat pembayaran pendahuluan SKP dengan Kode Jenis Setoran 199, diberikan kebijakan pengurangan sebesar 60% dari nilai sanksi administrasi.

 

4.

Skema kebijakan pengurangan sanksi tersebut tidak berlaku dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi telah menyampaikan SPPH atas harta bersih yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh OP Tahun Pajak 2020 dan memperoleh Surat Keterangan, untuk Tahun Pajak 2016. Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan Tahun Pajak 2020.

 

5.

Wajib Pajak tidak mendapatkan Skema Pengurangan Sanksi sebagaimana yang dimaksud di angka 1 dan 2 di atas, jika STP/SKPKB/SKPKBT yang diajukan permohonan sanksi administrasi telah mendapatkan pengulangan sanksi administrasi pada program Pengurangan Sanksi Administrasi sebelumnya.

 

 

 

 

 

VII.

Kriteria Pengurangan Sanksi

 

Kebijakan Pengurangan Sanksi Administrasi ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

 

1.

Wajib Pajak harus melunasi jumlah kekurangan pembayaran pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi sebelum permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi disampaikan.

 

2.

Wajib Pajak telah melakukan pembayaran sisa nilai sanksi administrasi setelah dikurangi nilai pengurangan sanksi administrasi paling lambat sebelum permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi disampaikan.

 

3.

Untuk STP yang terkait dengan SKPKB (STP Pasal 14 ayat (4) UU KUP), Wajib Pajak harus melunasi pajak kurang dibayar yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak sebelum permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi disampaikan.

 

 

 

 

 

VIII.

Prosedur Pengajuan dan Penyelesaian Surat Permohonan

 

Prosedur pengajuan Surat Permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak ditambah dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

 

1.

Pernyataan Khilaf;

 

2.

Pakta Integritas:

 

3.

Bukti pembayaran atas jumlah kekurangan pembayaran pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak (Pokok Pajak);

 

4.

Bukti pembayaran sisa nilai sanksi administrasi setelah dikurangi nilai Pengurangan Sanksi Administrasi.

 

 

 

 

 

IX.

Masa Peralihan

 

Untuk Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi yang telah diajukan dan belum diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi pada saat Nota Dinas Kebijakan Pengurangan Sanksi Administrasi sesuai Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP di Wilayah Kerja Kanwil DJP Jawa Timur II Pengurangan Sanksi Administrasi ini berlaku, dapat diberikan Kebijakan Pengurangan Sanksi Administrasi sesuai Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP di Wilayah Kerja Kanwil DJP Jawa Timur II Pengurangan Sanksi Administrasi sepanjang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan dalam Nota Dinas ini.

 

 

 

 

 

X.

Hal-Hal Lain yang Perlu Diperhatikan

 

1.

Kegiatan Pelayanan, Pengawasan, Pemeriksaan, serta Penagihan Pajak tetap berpedoman pada Nilai-Nilai Kementerian Keuangan (Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan)

 

2.

Petugas Help Desk memastikan bahwa permohonan yang diajukan adalah Pasal 36 ayat 1 huruf a UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

 

 

 

 

 

Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II berkomitmen untuk terus BERPRESTASI (Bekerja dengan Profesional, Responsif, Integritas, dan Inovatif), berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta senantiasa memberikan pelayanan yang lebih baik.

 

 

 

 

 

Demikian Nota Dinas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

 

 

 

 

 

18 Oktober 2024
ttd.
Agustin Vita Avantin