Parallax background

Cari Peraturan

Menampilkan 0 hasil
Filter
-

Konsolidasi KUP setelah UU HPP

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan setelah UU HPP
Terjemahan Bahasa Inggris
Berlaku
Tanggal Berlaku:
28 Okt 2021
Topik:
KUP

Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2000

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
Terjemahan Bahasa Inggris
Beberapa Kali Diubah
Tanggal Berlaku:
01 Agu 2000
Topik:
PPN & PPnBM

Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor: SE-48/A/52/0395

PEMOTONGAN PPh PASAL 23 ATAS SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA DAN IMBALAN JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN, JASA KONSULTAN, JASA KONSTRUKSI DAN JASA JENIS LAINNYA
Berlaku
Tanggal Berlaku:
30 Mar 1995
Topik:
PPh

Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: SE-23/BC/2010

TATA NILAI DAN BUDAYA ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Berlaku
Tanggal Berlaku:
02 Nov 2010
Topik:
Lainnya

Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor: SE-227/A/2003

LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2003
Berlaku
Tanggal Berlaku:
30 Okt 2003
Topik:
Lainnya

Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Nomor: SE-215/A/1999

PENATAUSAHAAN PENERIMAAN SETORAN PENDAPATAN NEGARA DENGAN SISTEM BARU INTERNAL CHECK
Berlaku
Tanggal Berlaku:
29 Des 1999
Topik:
KUP

Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor: SE-103/A/54/0791

LAPORAN PEMUNGUTAN PPN/PPnBM BENDAHARAWAN
Berlaku
Tanggal Berlaku:
30 Jul 1991
Topik:
KUP

Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor: SE-38/A/521/0395

PPh PSL. 21 YANG DITANGGUNG PEMERINTAH BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PARA PENSIUNAN ATAS PENGHASILAN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA ATAU KEUANGAN DAERAH
Berlaku
Tanggal Berlaku:
14 Mar 1995
Topik:
PPh

Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor: SE-85/A.6/2001

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PPN DAN PPNBM OLEH KPKN DAN BENDAHARAWAN
Berlaku
Tanggal Berlaku:
25 Jun 2001
Topik:
KUP

Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor: SE-50/A/62/0495

PPh PSL. 21 YANG DITANGGUNG PEMERINTAH BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PARA PENSIUNAN ATAS PENGHASILAN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA ATAU KEUANGAN DAERAH
Berlaku
Tanggal Berlaku:
05 Apr 1995
Topik:
PPh
/ 10