Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-544/PJ./2000

 

 

 

 

Bersama ini disampaikan 1 (satu) Keputusan Menteri Keuangan sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2000, 1 (satu) Keputusan Menteri Keuangan dan 2 (dua) Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2000, serta 1 (satu) Keputusan Menteri Keuangan sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 18 Tahun 2000, sebagai berikut:

1.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 574/KMK.04/2000 Tanggal 26 Desember 2000 tentang Organisasi-Organisasi Internasional Dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan.

2.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 575/KMK.04/2000 Tanggal 26 Desember 2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak.

3.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 576/KMK.04 Tanggal 26 Desember 2000 tentang Persyaratan Seorang Kuasa Untuk Menjalankan Hak Dan Memenuhi Kewajiban Menurut Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan.

4.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-536/PJ./2000 Tanggal 29 Desember 2000 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan.

5.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-537/PJ./2000 Tanggal 29 Desember 2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Dalam Tahun Berjalan Dalam Hal-Hal Tertentu.

 

 

Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

 

Demikian untuk dilaksanakan dan disebarluaskan sebagaimana mestinya.

 

29 Desember 2000

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

MACHFUD SIDIK