Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-06/PJ.52/2005

 

 

 

Sehubungan dengan berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ./2004 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-524/PJ/2000 tentang Syarat-syarat Faktur Pajak Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-425/PJ./2001 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.52/2004 tentang Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ./2004 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-524/PJ/2000 tentang Syarat-syarat Faktur Pajak Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-425/PJ./2001, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.

Dengan berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ./2004, Pengusaha Kena Pajak dapat membuat Faktur Pajak Sederhana dalam hal Pengusaha Kena Pajak tersebut melakukan:

 

a.

penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir, atau

 

b.

penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli Barang Kena Pajak dan atau penerima Jasa Kena Pajak yang nama, alamat atau Nomor Pokok Wajib Pajak-nya tidak diketahui.

2.

Sehubungan dengan adanya pertanyaan dari Wajib Pajak dan unit-unit pada masa berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-425/PJ./2001, berikut ini ditegaskan hal-hal yang berkaitan dengan masa berlakunya Keputusan tersebut:

 

a.

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan kepada pembeli Barang Kena Pajak dan atau penerima Jasa Kena Pajak yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-425/PJ./2001 pada masa berlakunya Keputusan tersebut harus menerbitkan Faktur Pajak Standar.

 

b.

Atas STP yang diterbitkan sehubungan dengan dibuatnya Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, dapat diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

 

c.

Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diproses oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

d.

Penerbitan Faktur Pajak Sederhana yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-425/PJ./2001 tidak dibenarkan dan kepada Pengusaha Kena Pajak yang terlanjur menerbitkan Faktur Pajak Sederhana yang tidak seharusnya, agar dihimbau untuk melakukan pembetulan.

3.

Hal-hal yang tercantum dalam Surat Edaran Nomor SE-06/PJ.52/2004 tanggal 5 Agustus 2004 yang bertentangan dengan Surat Edaran ini dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

Demikian agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

 

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 06 April 2005

Direktur Jenderal Pajak,

ttd.

Hadi Poernomo