Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor: 2 Tahun 2023

 

 

 

 

 

a.

bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 487/K.1/PDP.09/2022 tentang Penetapan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan sebagai Lembaga Pengakreditasi Program Pelatihan Terakreditasi, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan Akreditasi Program Pelatihan Terakreditasi di Bidang Keuangan Negara;

b.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan, teknis pelaksanaan, subunsur dan indikator penilaian akreditasi dalam pelaksanaan akreditasi program pelatihan teknis disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pelatihan;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tentang Pedoman Akreditasi Program Pelatihan Teknis di Bidang Keuangan Negara;

 

 

 

 

 

1.

Keputusan Presiden Nomor 36/TPA Tahun 2021;

2.

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1198);

3.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.01/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 418);

 

 

 

 

 

PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN TENTANG PEDOMAN AKREDITASI PROGRAM PELATIHAN TEKNIS DI BIDANG KEUANGAN NEGARA.

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.

Pelatihan Teknis adalah Pelatihan yang dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan/atau penguasaan keterampilan di bidang tugas yang terkait dengan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.

2.

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

3.

Bidang Keuangan Negara adalah ruang lingkup Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai keuangan negara.

4.

Akreditasi Program Pelatihan Teknis di Bidang Keuangan Negara yang selanjutnya disebut Akreditasi Program adalah penilaian kelayakan terhadap program pelatihan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

5.

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah yang selanjutnya disebut Lembaga Pelatihan adalah unit kerja di lingkungan instansi pemerintah pusat atau daerah yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara melalui pelatihan.

6.

Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan Terakreditasi adalah Lembaga Pelatihan yang telah mendapatkan sertifikat Akreditasi Program untuk menyelenggarakan Pelatihan di Bidang Keuangan Negara berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan mengenai hasil penilaian akhir Akreditasi Program.

7.

Program Pelatihan yang diajukan Akreditasi yang selanjutnya disebut Program Pelatihan adalah program pelatihan yang diajukan oleh Lembaga Pelatihan untuk dilakukan Akreditasi Program.

8.

Program Pelatihan Terakreditasi adalah Program Pelatihan yang telah mendapatkan status terakreditasi dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

9.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang selanjutnya disingkat BPPK adalah Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di Bidang Keuangan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Pusdiklat adalah Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BPPK yang mempunyai tugas membina pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi Keuangan Negara dan/atau pengembangan sumber daya manusia keuangan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPPK.

11.

Pusdiklat Pemilik Program adalah Pusdiklat yang bertanggung jawab atas program pelatihan tertentu di Bidang Keuangan Negara sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaannya.

12.

Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang selanjutnya disebut Balai Diklat Keuangan adalah unit pelaksana teknis BPPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPK melalui Sekretaris BPPK.

13.

Tim Penilai Akhir adalah tim yang bertugas untuk memutuskan hasil akhir penilaian Akreditasi Program.

14.

Tim Asesor Akreditasi Program yang selanjutnya disebut Tim Asesor adalah tim yang bertugas untuk melaksanakan penilaian kelayakan dalam proses Akreditasi Program.

15.

Tim Sekretariat adalah tim yang bertugas untuk memberikan bantuan administratif dalam menunjang kelancaran proses Akreditasi Program.

16.

Tim Evaluator Akreditasi Program yang selanjutnya disebut Tim Evaluator adalah tim yang bertugas untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Akreditasi Program.

17.

Tenaga Pengajar adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki riwayat mengajar pada Program Pelatihan.

18.

Rapat Pravisitasi adalah kegiatan persiapan pelaksanaan visitasi.

19.

Visitasi Akreditasi Program yang selanjutnya disebut Visitasi adalah kegiatan untuk memverifikasi dan/atau meminta data tambahan terhadap kelengkapan data yang disampaikan Lembaga Pelatihan.

20.

Rapat Penilaian Akhir adalah proses penilaian akhir dan penetapan hasil Akreditasi Program.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Kepala BPPK ini bertujuan untuk memberikan pedoman terhadap pelaksanaan Akreditasi Program yang dilaksanakan oleh BPPK.

 

 

 

 

 

Ruang lingkup pedoman Akreditasi Program meliputi tahapan Akreditasi Program, reakreditasi program, peningkatan kualitas peringkat Akreditasi Program, dan pengajuan ulang Akreditasi Program, lini masa, hak, kewajiban, dan sanksi Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan Terakreditasi, pembiayaan, dan automasi.

 

 

 

 

 

Seluruh pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Kepala BPPK ini dilakukan dengan memperhatikan penerapan pengarusutamaan gender (PUG) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaannya.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tahapan Akreditasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

 

a.

praakreditasi program;

 

b.

pelaksanaan Akreditasi Program; dan

 

c.

pascaakreditasi program.

(2)

Bagan alir tahapan Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BPPK ini.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Praakreditasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:

 

a.

permohonan rencana Akreditasi Program;

 

b.

tanggapan atas permohonan rencana Akreditasi Program;'

 

c.

identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pengelola keuangan negara;

 

d.

self assessment; dan

 

e.

konsultasi.

(2)

Dalam hal diperlukan, berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Lembaga Pelatihan dapat mengajukan permohonan pendampingan Akreditasi Program.

 

 

 

 

 

 

(1)

Permohonan rencana Akreditasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan melalui penyampaian surat permohonan Akreditasi Program dari pimpinan Lembaga Pelatihan kepada Kepala BPPK.

(2)

Surat permohonan Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat informasi:

 

a.

keterangan pengajuan Akreditasi Program baru/reakreditasi program/peningkatan kualitas peringkat Akreditasi Program/pengajuan ulang Akreditasi Program;

 

b.

keterangan telah mendapatkan akreditasi sebagai lembaga penyelenggara pelatihan dari Lembaga Administrasi Negara;

 

c.

data mengenai daftar Program Pelatihan yang akan di akreditasi;

 

d.

mencantumkan alamat surel atau nomor kontak Lembaga Pelatihan;

 

e.

riwayat penyelenggaraan Pelatihan Teknis di Lembaga Pelatihan terkait untuk pengajuan Akreditasi Program baru;

 

f.

informasi terkait masa berlaku Akreditasi Program sebelumnya untuk pengajuan re-Akreditasi Program; dan

 

g.

informasi terkait status/peringkat Akreditasi Program sebelumnya untuk pengajuan peningkatan kualitas peringkat Akreditasi Program dan pengajuan ulang Akreditasi Program.

(3)

Surat permohonan Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BPPK ini.

 

 

 

 

 

 

(1)

Tanggapan atas permohonan rencana Akreditasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, disampaikan oleh pimpinan unit yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan akreditasi di lingkungan BPPK sesuai dengan penugasan dari Kepala BPPK berdasarkan permohonan rencana Akreditasi Program.

(2)

Tanggapan atas permohonan rencana Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat informasi:

 

a.

tindak lanjut atas permohonan rencana Akreditasi Program;

 

b.

kewajiban penyampaian dokumen persyaratan permohonan Akreditasi Program; dan

 

c.

unit di lingkungan BPPK yang ditunjuk untuk menindaklanjuti permohonan rencana Akreditasi Program.

(3)

Tanggapan atas rencana permohonan Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan unit yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan akreditasi di lingkungan BPPK untuk dan atas nama Kepala BPPK.

 

 

 

 

 

 

(1)

Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pengelola keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, merupakan serangkaian proses identifikasi terhadap kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dengan program pelatihan dan dapat digunakan dalam mendukung pencapaian target kinerja.

(2)

Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pengelola keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:

 

a.

kunjungan secara luring (offline); dan/atau

 

b.

daring (online).

(3)

Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pengelola keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dan operasional dilakukan oleh:

 

a.

Pusdiklat Pemilik Program; dan/atau

 

b.

Balai Diklat Keuangan,

 

berdasarkan surat tanggapan atas permohonan rencana Akreditasi Program.

 

 

 

 

 

Hasil atas pelaksanaan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pengelola keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a.

rekomendasi pengembangan kompetensi; atau

b.

rekomendasi pelaksanaan Akreditasi Program.

 

 

 

 

 

(1)

Hasil atas pelaksanaan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pengelola keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan dengan memperhatikan kemampuan Lembaga Pelatihan untuk memenuhi persyaratan Akreditasi Program.

(2)

Persyaratan Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

 

a.

syarat substantif;

 

b.

syarat teknis; dan

 

c.

syarat administratif.

(3)

Syarat substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa program Pelatihan yang akan diajukan permohonan Akreditasi Program harus merupakan Pelatihan Teknis di Bidang Keuangan Negara.

(4)

Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa:

 

a.

Program Pelatihan telah diselenggarakan pada 1 (satu) tahun terakhir;

 

b.

dokumen rencana penyelenggaraan Program Pelatihan untuk periode 1 (satu) tahun berikutnya; dan

 

c.

ketersediaan Tenaga Pengajar di Bidang Keuangan Negara.

(5)

Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa dokumen akreditasi sebagai lembaga penyelenggara pelatihan yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara.

 

 

 

 

 

Rekomendasi pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, antara lain melalui:

a.

pelatihan; dan

b.

kerja sama program pembelajaran, yang dikelola oleh BPPK.

 

 

 

 

 

Rekomendasi pelaksanaan Akreditasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilakukan dengan menyampaikan informasi kepada Lembaga Pelatihan berupa:

a.

body of knowledge Akreditasi Program;

b.

persyaratan Akreditasi Program; dan

c.

informasi lain yang diperlukan.

 

 

 

 

 

(1)

Body of knowledge Akreditasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan daftar keilmuan/pengetahuan di Bidang Keuangan Negara yang terdiri atas:

 

a.

keilmuan/pengetahuan kritis; dan

 

b.

keilmuan/pengetahuan esensial.

(2)

Body of knowledge Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi Tim Asesor dalam melaksanakan penilaian Akreditasi Program.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai body of knowledge program akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BPPK ini.

 

 

 

 

 

(1)

Self assessment sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d merupakan proses evaluasi mandiri Lembaga Pelatihan atas pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan Akreditasi Program.

(2)

Dokumen persyaratan permohonan Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:

 

a.

perencanaan Program Pelatihan;

 

b.

penyelenggaraan Program Pelatihan;

 

c.

evaluasi Program Pelatihan;

 

d.

hasil penyelenggaraan Program Pelatihan; dan

 

e.

dukungan Program Pelatihan.

(3)

Dokumen persyaratan permohonan Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BPPK ini.

 

 

 

 

 

Self assessment sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mengacu pada formulir self assessment kelengkapan dokumen persyaratan permohonan Akreditasi Program sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BPPK ini.

 

 

 

 

 

 

(1)

Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e merupakan kegiatan permintaan konfirmasi, saran, masukan, dan/atau pendapat terkait pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan Akreditasi Program dari Lembaga Pelatihan kepada unit di lingkungan BPPK yang ditunjuk untuk menindaklanjuti permohonan rencana Akreditasi Program.

(2)

Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

 

a.

kunjungan langsung secara luring (offline); dan/atau

 

b.

daring (online).

(3)

Berdasarkan hasil konsultasi dan dengan pertimbangan efektivitas pengajuan permohonan Akreditasi Program, Lembaga Pelatihan dapat mengajukan permohonan pendampingan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pendampingan Akreditasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), merupakan kegiatan asistensi yang dilakukan oleh unit di lingkungan BPPK yang ditunjuk untuk menindaklanjuti permohonan rencana Akreditasi Program kepada Lembaga Pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas Lembaga Pelatihan untuk pemenuhan persyaratan Akreditasi Program.

(2)

Pendampingan Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap kegiatan:

 

a.

identifikasi kebutuhan pelatihan;

 

b.

penyusunan desain pembelajaran/kurikulum;

 

c.

pengembangan materi pelatihan dan peningkatan kompetensi pengajar/calon pengajar;

 

d.

pengelolaan penyelenggaraan pelatihan;

 

e.

pengelolaan monitoring dan evaluasi pelatihan; dan/atau

 

f.

penyiapan dokumen permohonan Akreditasi Program.

(3)

Pendampingan Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

 

a.

focus group discussion yang dikelola oleh Lembaga Pelatihan;

 

b.

pelatihan yang dikelola oleh BPPK; atau

 

c.

kegiatan lain yang disepakati oleh BPPK dan Lembaga Pelatihan.

(4)

Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan.

 

 

 

 

 

Berdasarkan konsultasi dan/atau pendampingan Akreditasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, unit yang bertanggung jawab untuk memberikan konsultasi dan/atau pendampingan Akreditasi Program menyampaikan laporan hasil pelaksanaan konsultasi dan/atau pendampingan kepada Kepala BPPK.

 

 

 

 

 

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Akreditasi Program
 

 

Pelaksanaan Akreditasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a.

pemberitahuan persetujuan permohonan Akreditasi Program;

b.

penetapan tim Akreditasi Program;

c.

pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan Akreditasi Program;

d.

e.

pemeriksaan kesesuaian dokumen persyaratan permohonan Akreditasi Program;

f.

Rapat Pravisitasi;

g.

Visitasi;

h.

penilaian Akreditasi Program;

i.

Rapat Penilaian Akhir dan exit meeting;

j.

penetapan hasil penilaian akhir Akreditasi Program; dan

k.

penyampaian hasil penilaian akhir Akreditasi Program.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemberitahuan persetujuan permohonan Akreditasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilakukan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan konsultasi dan/pendampingan.

(2)

Pemberitahuan persetujuan permohonan Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat informasi:

 

a.

persetujuan untuk melanjutkan tahapan pelaksanaan Akreditasi Program; dan

 

b.

permintaan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan Akreditasi Program.

 

 

 

 

 

 

(1)

Penetapan Tim Akreditasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dituangkan dalam Keputusan Kepala BPPK.

(2)

Tim Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

 

a.

Tim Penilai Akhir;

 

b.

Tim Asesor; dan

 

c.

Tim Sekretariat.

(3)

Tim Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak surat pemberitahuan persetujuan permohonan Akreditasi Program diterima oleh Lembaga Pelatihan.

 

 

 

 

 

(1)

Tim Penilai Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

 

a.

ketua merangkap anggota;

 

b.

sekretaris merangkap anggota; dan

 

c.

anggota.

(2)

Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala BPPK.

(3)

Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh pimpinan unit yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan akreditasi di lingkungan BPPK.

(4)

Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dijabat oleh Kepala Pusdiklat Pemilik Program sesuai dengan Program Pelatihan.

 

 

 

 

 

(1)

Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

 

a.

Widyaiswara wali Program Pelatihan;

 

b.

Tenaga Pengajar Program Pelatihan;

 

c.

praktisi (asesor); dan/atau

 

d.

pegawai yang telah mendapatkan pelatihan dan/atau sertifikasi asesor.

(2)

Tim Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling banyak terdiri dari 3 (tiga) orang untuk masing-masing Program Pelatihan.

 

 

 

 

 

(1)

Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c secara teknis dan operasional dikoordinasikan dan/atau dilakukan oleh unit yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan akreditasi di lingkungan BPPK.

(2)

Dalam hal diperlukan, keanggotaan Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pegawai pada:

 

a.

Pusdiklat Pemilik Program; dan/atau

 

b.

Balai Diklat Keuangan.

(3)

Keterlibatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh:

 

a.

Kepala Pusdiklat Pemilik Program; dan/atau

 

b.

Kepala Balai Diklat Keuangan,

 

berdasarkan permintaan dari unit yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan akreditasi di lingkungan BPPK.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan Akreditasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dilakukan oleh Tim Sekretariat.

(2)

Pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada formulir pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan Akreditasi Program sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BPPK ini.

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan Akreditasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dokumen persyaratan permohonan Akreditasi Program dinyatakan:

 

a.

lengkap, BPPK menyampaikan surat pemberitahuan rencana pelaksanaan entry meeting;

 

b.

tidak lengkap, BPPK menyampaikan pemberitahuan yang memuat informasi:

 

 

1.

pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan Akreditasi Program; dan

 

 

2.

rencana pelaksanaan entry meeting.

(2)

Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tim Akreditasi Program ditetapkan.

 

 

 

 

 

(1)

Pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan Akreditasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b angka 1, harus telah disampaikan kepada Tim Sekretariat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak surat pemberitahuan diterima.

(2)

Berdasarkan hasil penyampaian pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Sekretariat melakukan pemeriksaan kembali terhadap kelengkapan dokumen persyaratan permohonan Akreditasi Program.

(3)

Dalam hal Lembaga Pelatihan tidak menyampaikan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan Akreditasi Program sampai dengan berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Sekretariat memproses permohonan Akreditasi Program berdasarkan dokumen persyaratan permohonan Akreditasi Program yang telah diterima.

 

 

 

 

 

Hasil pemeriksaan dan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan Akreditasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, disampaikan kepada Tim Asesor disertai dokumen persyaratan permohonan Akreditasi Program.

 

 

 

 

 

(1)

Entry meeting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, merupakan kegiatan penyampaian informasi terkait tindak lanjut atas pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan Akreditasi Program, antara lain berupa:

 

a.

tujuan dan sasaran Akreditasi Program;

 

b.

tahapan Akreditasi Program; dan

 

c.

lini masa Akreditasi Program.

(2)

Entry meeting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang dihadiri oleh:

 

a.

Tim Asesor;

 

b.

Tim Sekretariat; dan

 

c.

perwakilan Lembaga Pelatihan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemeriksaan kesesuaian dokumen persyaratan permohonan Akreditasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, dilaksanakan oleh Tim Asesor.

(2)

Dalam melaksanakan pemeriksaan kesesuaian dokumen persyaratan permohonan Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Asesor berkoordinasi dengan Tim Sekretariat.

(3)

Hasil pemeriksaan kesesuaian dokumen persyaratan permohonan Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan dalam pelaksanaan Rapat Pravisitasi.

(4)

Pemeriksaan kesesuaian dokumen persyaratan permohonan Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan Akreditasi Program diterima dari Tim Sekretariat.

(5)

Proses pemeriksaan kesesuaian dokumen persyaratan permohonan Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengacu pada formulir pemeriksaan kesesuaian dokumen persyaratan permohonan Akreditasi Program sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BPPK ini.

 

 

 

 

 

 

(1)

Rapat Pravisitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f, dikoordinasikan oleh Tim Sekretariat.

(2)

Rapat Pravisitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh:

 

a.

Tim Asesor; dan

 

b.

Tim Sekretariat.

(3)

Dalam pelaksanaan Rapat Pravisitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Asesor menyampaikan hasil pemeriksaan kesesuaian dokumen persyaratan permohonan Akreditasi Program.

(4)

Hasil Rapat Pravisitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:

 

a.

daftar dokumen persyaratan permohonan Akreditasi Program yang perlu dilengkapi oleh Lembaga Pelatihan; dan/atau

 

b.

rencana pelaksanaan Visitasi.

(5)

Hasil Rapat Pravisitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikoordinasikan dengan Lembaga Pelatihan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Visitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g, dikoordinasikan oleh Tim Sekretariat.

(2)

Visitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang dihadiri oleh:

 

a.

Tim Sekretariat;

 

b.

Tim Asesor; dan

 

c.

perwakilan Lembaga Pelatihan.

(3)

Perwakilan Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus memenuhi unsur:

 

a.

pimpinan Lembaga Pelatihan;

 

b.

penyelenggara Program Pelatihan;

 

c.

tim penjamin mutu Program Pelatihan; dan

 

d.

Tenaga Pengajar Program Pelatihan.

(4)

Visitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:

 

a.

kunjungan langsung secara luring (offline) ke lokasi Lembaga Pelatihan; dan/atau

 

b.

daring (online).

(5)

Dalam hal Visitasi dilakukan secara daring (online) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Lembaga Pelatihan harus menyediakan dokumentasi sarana pendukung Program Pelatihan dalam bentuk:

 

a.

visual; dan/atau

 

b.

audio visual.

(6)

Hasil pelaksanaan Visitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan dalam penilaian Akreditasi Program.

 

 

 

 

 

 

(1)

Penilaian Akreditasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h, dilaksanakan oleh Tim Asesor untuk menilai unsur penilaian Akreditasi Program.

(2)

Unsur penilaian Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

 

a.

perencanaan Program Pelatihan;

 

b.

penyelenggaraan Program Pelatihan;

 

c.

evaluasi Program Pelatihan;

 

d.

hasil penyelenggaraan Program Pelatihan; dan

 

e.

dukungan program pelatihan.

(3)

Hasil penilaian Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Tim Penilai Akhir.

(4)

Penilaian Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada indikator penilaian Akreditasi Program yang tercantum dalam Lampiran Huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BPPK ini.

 

 

 

 

 

(1)

Rapat Penilaian Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf i, dilaksanakan oleh Tim Penilai Akhir untuk menentukan hasil penilaian akhir Akreditasi Program.

(2)

Dalam hal permohonan Akreditasi Program merupakan reakreditasi program atau peningkatan kualitas peringkat Akreditasi Program, Tim Penilai Akhir dapat memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh BPPK untuk menentukan hasil penilaian akhir Akreditasi Program.

(3)

Hasil Rapat Penilaian Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara Rapat Penilaian Akhir.

 

 

 

 

 

(1)

Berita acara Rapat Penilaian Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) memuat:

 

a.

nilai akhir Akreditasi Program;

 

b.

status Akreditasi Program; dan

 

c.

peringkat Akreditasi Program.

(2)

Berita acara Rapat Penilaian Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditambahkan rekomendasi perbaikan.

(3)

Berita acara Rapat Penilaian Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun mengikuti format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BPPK ini.

 

 

 

 

 

Nilai akhir Akreditasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a merupakan akumulasi nilai yang diberikan oleh Tim Asesor dengan rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) dengan mengacu pada indikator penilaian Akreditasi Program.

 

 

 

 

 

(1)

Status Akreditasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

 

a.

terakreditasi; atau

 

b.

tidak terakreditasi.

(2)

Program Pelatihan dinyatakan berstatus terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam hal hasil penilaian akhir Akreditasi Program paling rendah memiliki nilai 71,00 (tujuh puluh satu koma nol nol).

(3)

Program Pelatihan dinyatakan berstatus tidak terakreditasi dalam hal hasil penilaian akhir Akreditasi Program tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

 

 

 

 

 

(1)

Peringkat Akreditasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

 

a.

peringkat A untuk rentang nilai antara 91,00 (sembilan puluh satu koma nol nol) sampai dengan 100 (seratus);

 

b.

peringkat B untuk rentang nilai antara 81,00 (delapan puluh satu koma nol nol) sampai dengan 90,99 (sembilan puluh koma sembilan sembilan); atau

 

c.

peringkat C untuk rentang nilai antara 71,00 (tujuh puluh satu koma nol nol) sampai dengan 80,99 (delapan puluh koma sembilan sembilan).

(2)

Peringkat Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa berlaku:

 

a.

peringkat A berlaku selama 5 (lima) tahun;

 

b.

peringkat B berlaku selama 3 (tiga) tahun; atau

 

c.

peringkat C berlaku selama 2 (dua) tahun,

 

terhitung sejak hasil penilaian akhir Akreditasi Program ditetapkan.

 

 

 

 

 

(1)

Berita acara Rapat Penilaian Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ditandatangani oleh:

 

a.

ketua Tim Penilai Akhir; dan

 

b.

pimpinan Lembaga Pelatihan.

(2)

Penandatanganan Berita Acara Rapat Penilaian Akhir dilakukan pada saat exit meeting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf i.

(3)

Exit meeting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:

 

a.

Tim Penilai Akhir;

 

b.

Tim Asesor;

 

c.

Tim Sekretariat; dan

 

d.

Pimpinan Lembaga Pelatihan.

(4)

Dalam hal ketua Tim Penilai Akhir berhalangan, berita acara Rapat Penilaian Akhir ditandatangani oleh sekretaris Tim Penilai Akhir.

(5)

Dalam hal pimpinan Lembaga Pelatihan tidak dapat menandatangani, berita acara Rapat Penilaian Akhir ditandatangani oleh salah satu anggota Tim Penilai Akhir yang hadir pada Rapat Penilaian Akhir.

 

 

 

 

 

(1)

Pelaksanaan exit meeting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dikoordinasikan oleh Tim Sekretariat.

(2)

Exit meeting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan penyampaian informasi terkait hasil pelaksanaan Akreditasi Program, antara lain berupa:

 

a.

hasil penilaian akhir; dan

 

b.

rekomendasi perbaikan.

(3)

Terhadap rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Lembaga Pelatihan menyatakan kemampuan/kesanggupan pemenuhan rekomendasi perbaikan.

 

 

 

 

 

Paragraf 11
Penetapan Hasil Penilaian Akhir Akreditasi Program
 

(1)

Penetapan hasil penilaian akhir Akreditasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf j, dikoordinasikan oleh Tim Sekretariat.

(2)

Hasil penilaian akhir Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Kepala BPPK mengenai penetapan hasil penilaian akhir Akreditasi Program berdasarkan berita acara Rapat Penilaian Akhir.

(3)

Keputusan Kepala BPPK mengenai penetapan hasil penilaian akhir Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang memuat hasil penilaian akhir.

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal hasil penilaian akhir Akreditasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dinyatakan berstatus terakreditasi, batang tubuh Keputusan Kepala BPPK mengenai penetapan hasil penilaian akhir Akreditasi Program ditambahkan ketentuan mengenai:

 

a.

hak dan kewajiban Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan Terakreditasi; dan

 

b.

tugas BPPK sebagai Lembaga Pengakreditasi Program.

(2)

Proses penetapan Keputusan Kepala BPPK mengenai penetapan hasil penilaian akhir Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan sertifikat Akreditasi Program.

 

 

 

 

 

Dalam hal hasil penilaian akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dinyatakan berstatus tidak terakreditasi, proses penetapan Keputusan Kepala BPPK mengenai penetapan hasil penilaian akhir disertai dengan surat pemberitahuan.

 

 

 

 

 

Bentuk dan format dokumen hasil penilaian akhir berupa Keputusan Kepala BPPK mengenai hasil penilaian akhir Akreditasi Program, sertifikat Akreditasi Program, dan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44, tercantum dalam Lampiran Huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BPPK ini.

 

 

 

 

 

 

(1)

Penyampaian hasil penilaian akhir Akreditasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf k, dikoordinasikan oleh Tim Sekretariat.

(2)

Hasil penilaian akhir Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Lembaga Pelatihan melalui surat Kepala BPPK.

(3)

Dalam hal hasil penilaian akhir Akreditasi Program dinyatakan berstatus terakreditasi, penyampaian surat Kepala BPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:

 

a.

Keputusan Kepala BPPK mengenai penetapan hasil penilaian akhir Akreditasi Program; dan

 

b.

sertifikat Akreditasi Program.

(4)

Dalam hal hasil penilaian akhir Akreditasi Program dinyatakan berstatus tidak terakreditasi, penyampaian surat Kepala BPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:

 

a.

Keputusan Kepala BPPK mengenai penetapan hasil penilaian akhir Akreditasi Program; dan

 

b.

surat pemberitahuan.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pascaakreditasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

 

a.

pembinaan; dan

 

b.

pemantauan dan evaluasi.

(2)

Pascaakreditasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan Terakreditasi.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dilaksanakan setiap tahun oleh BPPK.

(2)

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional dilaksanakan oleh Pusdiklat Pemilik Program.

(3)

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:

 

a.

penyediaan pedoman dan desain pembelajaran terkait Program Pelatihan Terakreditasi;

 

b.

pengembangan kompetensi di Bidang Keuangan Negara untuk tenaga pengajar Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan Terakreditasi;

 

c.

pendampingan dalam penyusunan desain pembelajaran dan bahan ajar Program Pelatihan Terakreditasi;

 

d.

penyediaan bantuan Tenaga Pengajar untuk penyelenggaraan Program Pelatihan Terakreditasi; dan/atau

 

e.

pemberian informasi dalam rangka pemenuhan unsur Akreditasi Program.

(4)

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis dapat dilakukan melalui:

 

a.

focus group discussion yang dikelola oleh Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan Terakreditasi;

 

b.

pelatihan yang dikelola oleh BPPK; atau

 

c.

kegiatan lain yang disepakati oleh BPPK dan Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan Terakreditasi.

(5)

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d, dilaksanakan untuk Program Pelatihan Terakreditasi tertentu yang diselenggarakan pada tahun berkenaan sesuai kebijakan BPPK.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemantauan dan evaluasi dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b dilaksanakan setiap tahun oleh BPPK.

(2)

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional dilaksanakan oleh Tim Evaluator yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala BPPK.

(3)

Tim Evaluator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:

 

a.

unit yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan akreditasi di lingkungan BPPK;

 

b.

Pusdiklat Pemilik Program; dan/atau

 

c.

Balai Diklat Keuangan.

(4)

Tim Evaluator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

 

a.

ketua merangkap anggota; dan

 

b.

anggota.

 

 

 

 

 

(1)

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dilaksanakan melalui:

 

a.

observasi; dan/atau

 

b.

reviu laporan pelaksanaan Program Pelatihan Terakreditasi.

(2)

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:

 

a.

tindak lanjut rekomendasi; dan

 

b.

kesesuaian pengelolaan pelatihan dengan dokumen persyaratan permohonan Akreditasi Program.

(3)

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dapat dilakukan melalui:

 

a.

kunjungan langsung secara luring (offline) ke Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan Terakreditasi; dan/atau

 

b.

daring (online).

(4)

Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan:

 

a.

pada saat penyelenggaraan Program Pelatihan Terakreditasi berlangsung;

 

b.

paling lama 5 (lima) hari kerja; dan

 

c.

berdasarkan rencana penyelenggaraan Program Pelatihan Terakreditasi yang disampaikan oleh Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan Terakreditasi.

(5)

Reviu laporan pelaksanaan Program Pelatihan Terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada:

 

a.

data dan informasi yang diterima dari Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan Terakreditasi;

 

b.

laporan pelaksanaan Program Pelatihan Terakreditasi; dan

 

c.

laporan tindak lanjut rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi.

(6)

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada formulir pemantauan dan evaluasi Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan Terakreditasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BPPK ini.

 

 

 

 

 

(1)

Hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dituangkan dalam berita acara pemantauan dan evaluasi.

(2)

Berita acara pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:

 

a.

ketua Tim Evaluator; dan

 

b.

Pimpinan Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan Terakreditasi.

(3)

Dalam hal ketua Tim Evaluator berhalangan, berita acara pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh salah satu anggota Tim Evaluator.

(4)

Dalam hal pimpinan Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan Terakreditasi tidak dapat menandatangani berita acara pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemantauan dan evaluasi ditandatangani oleh salah satu anggota Tim Evaluator.

(5)

Berita acara pemantauan dan evaluasi dibuat 2 (dua) rangkap dan masing-masing disampaikan kepada:

 

a.

Pimpinan Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan Terakreditasi; dan

 

b.

Kepala BPPK melalui Sekretaris Badan.

(6)

Berita acara pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), memuat:

 

a.

nilai pemantauan;

 

b.

rekomendasi; dan

 

c.

waktu pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi.

(7)

Berita acara pemantauan dan evaluasi disusun mengikuti format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BPPK ini.

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi memuat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (6) huruf b, hasil pemantauan dan evaluasi harus ditindaklanjuti oleh Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan Terakreditasi.

(2)

Hasil tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala BPPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan dalam berita acara pemantauan dan evaluasi.

(3)

Penyampaian tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen pendukung.

(4)

Dalam hal Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan Terakreditasi tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan Terakreditasi dianggap tidak melaksanakan tindak lanjut rekomendasi.

 

 

 

 

 

BAB IV
REAKREDITASI PROGRAM, PENINGKATAN KUALITAS PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM, DAN PENGAJUAN ULANG AKREDITASI PROGRAM
 

 

Berdasarkan penetapan hasil penilaian akhir Akreditasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Lembaga Pelatihan dan/atau Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan Terakreditasi dapat mengajukan permohonan:

a.

reakreditasi program;

b.

peningkatan kualitas peringkat Akreditasi Program; atau

c.

pengajuan ulang Akreditasi Program.

 

 

 

 

 

 

(1)

Reakreditasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, merupakan kegiatan Akreditasi Program terhadap Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan Terakreditasi yang masa berlaku peringkat Akreditasi Program berakhir.

(2)

Pengajuan reakreditasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling cepat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku peringkat Akreditasi Program berakhir.

 

 

 

 

 

Pelaksanaan Akreditasi Program dan pascaakreditasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 52 berlaku mutatis mutandis untuk pelaksanaan reakreditasi program dan pascareakreditasi program.

 

 

 

 

 

Bagian Ketiga
Peningkatan Kualitas Peringkat Akreditasi Program
 

(1)

Peningkatan kualitas peringkat Akreditasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, merupakan kegiatan Akreditasi Program terhadap Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan Terakreditasi yang akan meningkatkan status Akreditasi Program yang telah diperoleh dengan tanpa menunggu masa berlaku peringkat Akreditasi Program berakhir.

(2)

Pengajuan peningkatan kualitas peringkat Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling cepat 1 (satu) tahun sejak surat keputusan mengenai penetapan hasil penilaian akhir Akreditasi Program diterima oleh Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan Terakreditasi.

 

 

 

 

 

Pelaksanaan Akreditasi Program dan pascaakreditasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 52 berlaku mutatis mutandis untuk pelaksanaan peningkatan kualitas status Akreditasi Program dan pascapeningkatan kualitas status Akreditasi Program.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengajuan ulang Akreditasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, merupakan pengajuan permohonan Akreditasi Program oleh Lembaga Pelatihan yang dinyatakan berstatus tidak terakreditasi.

(2)

Pengajuan ulang Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling cepat 1 (satu) tahun sejak penetapan hasil penilaian akhir Akreditasi Program.

 

 

 

 

 

(1)

Tahapan Akreditasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 52 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan pengajuan ulang Akreditasi Program.

(2)

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, harus dilakukan terhadap Lembaga Pelatihan yang menyampaikan permohonan pengajuan ulang Akreditasi Program yang belum dilakukan pendampingan pada tahapan Akreditasi Program sebelumnya.

 

 

 

 

 

Dalam rangka mendukung pengelolaan Akreditasi Program, disusun:

a.

panduan bagi Lembaga Pelatihan/Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan Terakreditasi;

b.

panduan bagi Tim Asesor; dan

c.

panduan bagi unit di lingkungan BPPK,

yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala BPPK.

 

 

 

 

 

BAB V
LINI MASA
 

(1)

Lini masa penetapan hasil penilaian akhir Akreditasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 45, paling lama dilaksanakan 65 (enam puluh lima) hari kerja terhitung sejak penetapan Tim Akreditasi Program.

(2)

Lini masa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BPPK ini.

 

 

 

 

 

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN, DAN SANKSI LEMBAGA PENYELENGGARA PROGRAM PELATIHAN TERAKREDITASI
 

 

Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan Terakreditasi mempunyai hak:

a.

menyelenggarakan Program Pelatihan Terakreditasi;

b.

menerbitkan surat keterangan pelatihan Program Pelatihan Terakreditasi; dan

c.

memperoleh pembinaan dan informasi terkait Akreditasi Program.

 

 

 

 

 

 

(1)

Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan Terakreditasi mempunyai kewajiban:

 

a.

mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas predikat dan/atau status Akreditasi Program;

 

b.

melaksanakan rekomendasi hasil penilaian dan meningkatkan kualitas pengelolaan Program Pelatihan Terakreditasi;

 

c.

menyampaikan rencana penyelenggaraan Program Pelatihan Terakreditasi untuk periode 1 (satu) tahun berikutnya;

 

d.

menyelenggarakan Program Pelatihan Terakreditasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan

 

e.

menyampaikan laporan pelaksanaan Program Pelatihan Terakreditasi.

(2)

Rencana penyelenggaraan Program Pelatihan Terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan kepada Kepala BPPK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Program Pelatihan Terakreditasi yang pertama.

(3)

Laporan pelaksanaan Program Pelatihan Terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e:

 

a.

paling kurang memuat hasil evaluasi:

 

 

1)

peserta;

 

 

2)

pengajar; dan

 

 

3)

penyelenggara pelatihan.

 

b.

disampaikan kepada Kepala BPPK pada bulan Desember tahun berkenaan atau sewaktu-waktu apabila diminta.

 

 

 

 

 

Bagian Ketiga
Sanksi Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan Terakreditasi
 

(1)

Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan Terakreditasi mendapatkan sanksi dalam hal:

 

a.

tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1);

 

b.

tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b dan huruf c.

(2)

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:

 

a.

teguran;

 

b.

pembekuan status Akreditasi Program; atau

 

c.

pencabutan status Akreditasi Program.

(3)

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Kepala BPPK.

(4)

Keputusan Kepala BPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada:

 

a.

Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan Terakreditasi; dan

 

b.

Lembaga Administrasi Negara.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi terhadap Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan Terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BPPK ini.

 

 

 

 

 

BAB VII
PEMBIAYAAN
 

 

(1)

Pembiayaan pelaksanaan Akreditasi Program sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala BPPK ini, dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran:

 

a.

BPPK;

 

b.

Lembaga Pelatihan; dan/atau

 

c.

Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan Terakreditasi.

(2)

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara BPPK dengan Lembaga Penyelenggara Pelatihan dan/atau Lembaga Penyelenggaraan Program Pelatihan Terakreditasi.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelaksanaan Akreditasi Program, pembinaan, pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan secara daring melalui sistem informasi manajemen Akreditasi Program di lingkungan BPPK.

(2)

Pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit di lingkungan BPPK yang mempunyai tugas penyusunan rancangan, pengelolaan, pengembangan dan pemutakhiran sistem, data, struktur dan infrastruktur teknologi informasi, konten kreatif, hubungan masyarakat, serta manajemen pengetahuan dan organisasi pembelajar.

(3)

Penyelesaian pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen Akreditasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Kepala BPPK ini ditetapkan.

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Keputusan Kepala BPPK ini berlaku:

a.

status Akreditasi Program Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan Terakreditasi yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Kepala BPPK ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya; dan

b.

pembinaan dan/atau pemantauan dan evaluasi terhadap Lembaga Penyelenggara Program Pelatihan Terakreditasi yang status Akreditasi Programnya telah ditetapkan sebelum Peraturan Kepala BPPK ini berlaku, dilaksanakan sesuai dengan pengelolaan pembinaan dan/atau pemantauan dan evaluasi berdasarkan Peraturan Kepala BPPK ini.

 

 

 

 

 

Dalam hal automasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 belum dapat dilaksanakan, pengelolaan Akreditasi Program dilakukan secara manual.

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Kepala BPPK ini mulai berlaku Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-10/PP/2021 tentang Pedoman Akreditasi Program Pelatihan Teknis di Bidang Keuangan Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

Peraturan Kepala SPPK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 November 2023

KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,

ttd.

ANDIN HADIYANTO