Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor: 05 Tahun 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa sehubungan dengan semakin kompleks dan meluasnya permohonan ijin lokasi di Kabupaten Tuban, serta dengan adanya perubahan susunan kelembagaan penataan ruang di Kabupaten Tuban, maka dalam rangka pelaksanaan pembangunan selanjutnya diperlukan kebijaksanaan langkah-langkah yang terpadu dalam penataan ruang;

b.

bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 9 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Lokasi perlu diadakan perubahan dan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41);

2.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 diubah dengan Undang­-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 467, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);

4.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2940);

5.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 diubah dengan Undang­-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diubah dengan Undang­ Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

8.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3701);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

13.

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penanaman Modal;

14.

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;

15.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Perolehan Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah bagi Perusahaan dalam rangka Penanaman Modal;

16.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;

17.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

18.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2001 diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2003 Seri C Nomor 2);

20.

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Tahun 2001-2011(Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2003 Seri C Nomor 4);

21.

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005 Seri E Nomor 2);

22.

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005 Seri C Nomor 1).

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati Tuban Nomor 9 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Lokasi.

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TUBAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN LOKASI.

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 9 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Lokasi diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(2)

Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk kegiatan usaha pengembangan perumahan dan permukiman, usaha kawasan industri, usaha pertambangan, usaha perkebunan, usaha tambak dan usaha lainnya.

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan benar dan dilampiri:

 

 

 

 

 

 

A.

Persyaratan Umum

 

 

1.

fotocopy Kartu Tanda Penduduk (yang dilegalisir);

 

 

2.

fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

 

 

3.

fotocopy rekening giro pemohon 3 (tiga) bulan terakhir;

 

 

4.

fotocopy Akte Pendirian (bagi Perusahaan);

 

 

5.

fotocopy izin usaha yang masih berlaku (yang dilegalisir);

 

 

6.

surat Keterangan Penanaman Modal;

 

 

7.

surat Keterangan tanah yang dimohon;

 

 

8.

gambar kasar/sketsa tanah yang dilengkapi dengan letak lokasi;

 

 

9.

gambar blok plan/layout masa bangunan (bagi kegiatan fisik konstruksi);

 

 

10.

pernyataan kesanggupan menyelesaikan perizinan lainnya;

 

 

11.

uraian singkat kegiatan rencana proyek dan besar investasi kegiatan yang dimohonkan;

 

 

12.

Time Schedule (rencana kerja) kegiatan yang dimohonkan;

 

 

13.

pernyataan kesanggupan membuat laporan berkala tiap triwulan kegiatan pembebasan lahan;

 

 

14.

pernyataan kesanggupan memelihara sarana dan prasarana beserta lingkungan kawasan yang dipergunakan dalam izin lokasi;

 

 

15.

pernyataan kesanggupan memberikan ganti rugi (Form 1).

 

 

 

 

 

 

B.

Persyaratan Khusus

 

 

Persyaratan khusus ini dibedakan sesuai dengan jenis kegiatan usaha yang diajukan oleh pemohon dan pemberlakuannya memperhatikan sifat kegiatan permohonan izin lokasi, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak permohonan izin diterima dan dinyatakan lengkap, izin lokasi harus sudah diterbitkan.

 

 

 

 

 

4.

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a setelah angka 3 ditambah angka 3.a. sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

3.a.

Melampirkan peta tanah yang telah dan belum dibebaskan.

 

 

 

 

 

5.

Ketentuan Pasal 8 huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

c.

Mengadakan rapat koordinasi bersama Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tuban (kelompok kerja perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang) dengan dilengkapi Berita Acara;

 

 

 

 

 

6.

Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Mekanisme dan Jadwal Waktu Penyelesaian Izin Lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Tuban

pada tanggal 24 Maret 2008

BUPATI TUBAN,

dto.

Dra. Hj. HAENY RELAWATI RINI WIDYASTUTI, M.Si

 

Diundangkan di Tuban

pada tanggal 24 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH,

dto.

Ir. PARASTUTI

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2007 SERI E NOMOR 4