WAJIB PAJAK HARUS TAHU! PELAPORAN PAJAK KINI DAPAT DILAKUKAN SECARA ELEKTRONIK.
Terakhir Diperbarui:
02 Sep 2024
Rekap Peraturan Pajak atas Perseroan Terbatas
PERSEROAN TERBATAS MERUPAKAN BENTUK USAHA YANG DIKENAKAN PAJAK. SEGALA PERLAKUAN PAJAK ATAS PERSEROAN TERBATAS HARUS BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERPAJAKAN.
Terakhir Diperbarui:
08 Jun 2023
Rekap Peraturan Restitusi PPN
PENGUSAHA KENA PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU DAPAT MENGAJUKAN PENDAHULUAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PPN.
Terakhir Diperbarui:
15 Jun 2023
Rekap Peraturan atas Fasilitas Bea Masuk Dibebaskan
PEMBEBASAN BEA MASUK BERSIFAT MUTLAK. ARTINYA, BARANG IMPOR DIKECUALIKAN JIKA SYARAT-SYARAT YANG TERCANTUM DALAM PERATURAN TERPENUHI.
Terakhir Diperbarui:
29 Nov 2023
Rekap Peraturan Pajak atas Pencatatan
PENCATATAN DAPAT DILAKUKAN OLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMENUHI KRITERIA TERTENTU.
Terakhir Diperbarui:
02 Sep 2024
Rekap Peraturan atas Pajak Pedagang Eceran
PEDAGANG ECERAN YANG BERSTATUS NON-PKP MAUPUN PKP MEMILIKI KEWAJIBAN PERPAJAKAN.
Terakhir Diperbarui:
03 Nov 2023
Rekap Peraturan atas Amortisasi
KELOMPOK HARTA AMORTISASI DALAM UNDANG-UNDANG DAN PENETAPAN UNTUK MENGHITUNG BIAYA AMORTISASI, MASA MANFAAT HINGGA TARIF AMORTISASI ATAS HARTA TIDAK BERWUJUD.
Terakhir Diperbarui:
14 Mar 2024
Rekap Peraturan atas Sumbangan
TERDAPAT 5 (LIMA) JENIS SUMBANGAN YANG DAPAT MENJADI PENGURANG PENGHASILAN BRUTO.
Terakhir Diperbarui:
20 Nov 2023
Rekap Peraturan Pajak atas Kripto
SEKILAS MENGENAI ATURAN TERBARU UNTUK TRANSAKSI ASET KRIPTO DI INDONESIA.
Terakhir Diperbarui:
22 Okt 2025
Rekap Peraturan atas Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BADAN USAHA ATAU BUT YANG MENJALANKAN KEGIATAN USAHA HULU WAJIB MEMBAYAR PENERIMAAN NEGARA SEPERTI PAJAK DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP).
