Surat Menteri Keuangan Nomor: S-1388/MK.04/1992

Berlaku

Gunakan versi desktop untuk pengalaman lengkap

SURAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR S-1388/MK.04/1992 TENTANG KEWAJIBAN PERPAJAKAN A.N. PT. ABC MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Sehubungan dengan kontrak karya antara PT. ABC dengan Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pertambahan dan Energi, pada Pasal 13 yang mengatur masalah "Pajak-pajak dan lain-lain kewajiban keuangan perusahaan" khususnya mengenai PPN, telah ditafsirkan secara keliru oleh PT. ABC.
1.	Penafsiran yang keliru oleh PT. ABC tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
	a.	Dalam Pasal 13 huruf vii Kontrak Karya antara Pemerintah R.I dengan PT. ABC diatur bahwa Perusahaan harus membayar kepada Pemerintah dan memenuhi kewajiban-kewajiban PPN atas pembelian dan penjualan Barang Kena Pajak. Dalam butir 7 yang merupakan penjabaran cakupan dari Pasal 13 butir VII Kontrak Karya tersebut antara lain ditetapkan bahwa PPN dikenakan atas usaha Jasa Kena Pajak dari dalam negeri yang dipakai Perusahaan untuk pekerjaan konstruksi (seperti gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan dan jasa sejenis lainnya) dan pembelian di dalam negeri atas BKP dengan tarif 10% atau tarif lain sesuai dengan UU dan Peraturan Perpajakan yang berlaku.
	b.	Karena pengenaan PPN atas jasa-jasa lain yang berlaku sejak tanggal 1 April 1989 berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 1988, adalah masih dalam cakupan pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Atas Barang Mewah, yaitu jenis pajak yang sudah ditentukan dalam Kontrak Karya yang harus dipenuhi oleh Kontraktor dan bukan merupakan jenis pajak yang baru, maka atas penyerahan Jasa Kena Pajak selain Jasa Pemborong kepada PT. ABC seharusnya tetap terutang PPN, namun pihak PT. ABC tidak bersedia melaksanakan ketentuan tersebut dengan alasan bahwa Pasal 13 butir 7 huruf (i), (c) dari Kontrak Karya tersebut merupakan Lex Specialist dimana dalam ketentuan tersebut hanya menyebutkan Jasa Konstruksi saja.
2.	Atas penafsiran yang keliru oleh PT. ABC tersebut, kami telah menerbitkan surat penegasan dengan Nomor: S-96/MK.04/1992 tanggal 29 Januari 1992 kepada PT. ABC tentang dikenakannya PPN atas penyerahan Jasa Kena Pajak dari dalam negeri yang dipakai PT. ABC.
3.	Dengan perkataan lain, PT. ABC selaku penerima penyerahan Jasa Kena Pajak harus membayar PPN yang terutang atas perolehan Jasa Kena Pajak tersebut sebagaimana pihak-pihak lain, termasuk Pemerintah, yang menerima penyerahan Jasa Kena Pajak. Namun demikian, penegasan ini ternyata tidak dipatuhi oleh PT. ABC.
4.	Tindakan PT. ABC yang tetap tidak mengindahkan penegasan Menteri Keuangan, dan tetap tidak mau membayar PPN yang terutang atas penyerahan Jasa Kena Pajak (selain Jasa Konstruksi) yang diterimanya, dapat berdampak negatif, yaitu:
	a.	Menurunkan kewibawaan Pemerintah c.q. Menteri Keuangan;
	b.	Menimbulkan kerugian kepada pihak lain, khususnya pihak yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak kepada PT. ABC, karena menjadi harus bertanggung jawab atas PPN yang terutang yang seharusnya dibayar oleh PT. ABC selaku penerima penyerahan Jasa Kena Pajak.
5.	Kami telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Pajak untuk segera melakukan penagihan atas PPN tersebut yang menjadi kewajiban PT. ABC untuk membayarnya, dan diharap kesediaan Saudara Menteri Pertambangan dan Energi untuk memberitahukan hal ini, sekaligus memperingatkan PT. ABC atas kewajibannya di bidang perpajakan tersebut, termasuk kewajiban sebagai pemungut pajak PPN berdasarkan Keppres Nomor 56 Tahun 1988 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1289/KMK.04/1988.

Demikian untuk dimaklumi dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA J.B. SUMARLIN

Menemukan kesalahan ketik? Klik di sini agar kami dapat memperbaikinya.