Sumber Hukum
Peraturan Pajak Pusat
Peraturan Pajak Pusat adalah perpustakaan digital yang menyediakan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru terkait pajak pusat.
Peraturan Pajak Daerah
Peraturan Pajak Daerah adalah kumpulan dokumentasi peraturan pajak daerah Indonesia, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.
UU Perpajakan Konsolidasi
UU Perpajakan Konsolidasi merupakan naskah UU bidang perpajakan yang disusun terintegrasi, mengikuti perubahan, komprehensif, sistematis.
Putusan Pengadilan Pajak & MA
Putusan Pengadilan Pajak & Mahkamah Agung adalah kanal yang memuat putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap atas suatu sengketa pajak.
P3B
P3B merupakan kanal yang menyuguhkan daftar perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia & negara mitra lengkap dengan MLI.
Persandingan Dokumen
Persandingan Dokumen merupakan daftar perubahan produk hukum yang dibahas secara komprehensif antara peraturan terbaru dengan sebelumnya.
Peraturan Bahasa Inggris
Peraturan bahasa Inggris merupakan kanal yang memuat terjemahan peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia dalam bahasa Inggris.
Quick Guide
Hide Quick Guide
    Aktifkan Mode Highlight
    Premium
    File Lampiran
    Peraturan Terkait
    IDN
    ENG
    Fitur Terjemahan
    Premium
    Terjemahan Dokumen
    Ini Belum Tersedia
    Bagikan
    Tambahkan ke My Favorites
    Download as PDF
    Download Document
    Premium
    Status : Sudah tidak berlaku karena diganti/dicabut

    SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    NOMOR SE-15/PJ.41/2000

     
    TENTANG
     
    PEMBEBASAN FISKAL LUAR NEGERI TERHADAP PILOT INDONESIA YANG BEKERJA DI MASKAPAI PENERBANGAN ASING DAN PELAUT INDONESIA YANG BEKERJA DI KAPAL BERBENDERA ASING
     
    DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
     
    Dalam rangka memberikan kepastian mengenai pembebasan kewajiban membayar Pajak Penghasilan Pasal 25 oleh Pilot Indonesia yang bekerja di Maskapai Penerbangan Asing dan Pelaut Indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut:
    1. Berdasarkan Pasal 3 angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 tanggal 27 Desember 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1999 tanggal 22 September 1999 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri dinyatakan bahwa dikecualikan dari kewajiban membayar Pajak Penghasilan Pasal 25 pada waktu bertolak ke luar negeri, antara lain, adalah Awak dari pesawat terbang dan kapal laut yang beroperasi di jalur internasional atau melakukan penerbangan, pelayaran dan operasi berdasarkan perjanjian carter pengangkutan.
    2. Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada butir 1 diberikan juga terhadap:
      2.1. Pelaut WPDN yang akan bekerja di kapal berbendera asing yang telah mempunyai perjanjian kerja dengan perusahaan pelayaran di luar negeri serta telah memperoleh pengesahan dari instansi pemerintah yang berwenang.
      2.2. Pilot WPDN yang akan bekerja di maskapai penerbangan asing dan telah mempunyai perjanjian kerja dengan maskapai penerbangan yang bersangkutan.
    3. Pengecualian (pembebasan) dari kewajiban membayar Pajak Penghasilan Pasal 25 (Fiskal Luar Negeri) diberikan melalui penerbitan Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri (SKBFLN) oleh Unit Pelaksana Fiskal Luar Negeri (UPFLN) Direktorat Jenderal Pajak di bandar udara (pelabuhan) keberangkatan ke luar negeri atau di tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak, dengan persyaratan:
      3.1 Pilot menunjukkan:
        a. Sertifikat Pilot;
        b. Perjanjian Kerja; dan
        c. Surat panggilan/pemberitahuan dari perusahaan/maskapai penerbangan asing.
      3.2. Pelaut menunjukkan:
        a. Buku Pelaut;
        b. Perjanjian Kerja; dan
        c. Surat panggilan/pemberitahuan dari perusahaan/pemilik kapal untuk bergabung di kapal-kapal yang sedang sandar di pelabuhan laut luar negeri.
    4. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-19/PJ.41/1996 tanggal 15 Mei 1996 Tentang Pembebasan Fiskal Luar Negeri Bagi Pelaut Indonesia Yang Bekerja di Kapal Berbendera Asing dan angka 2 butir 2.1 huruf j Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-15/PJ.41/1995 tanggal 23 Maret 1995 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Bertolak ke Luar Negeri (Seri PPh Pasal 25 No. 3) dinyatakan tidak berlaku lagi.
       
    Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
     
    6 Juni 2000
    DIREKTUR JENDERAL,
    ttd.
    MACHFUD SIDIK

     

     

    Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-15/PJ.41/2000 - Perpajakan DDTC