Sumber Hukum
Peraturan Pajak Pusat
Peraturan Pajak Pusat adalah perpustakaan digital yang menyediakan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru terkait pajak pusat.
Peraturan Pajak Daerah
Peraturan Pajak Daerah adalah kumpulan dokumentasi peraturan pajak daerah Indonesia, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.
UU Perpajakan Konsolidasi
UU Perpajakan Konsolidasi merupakan naskah UU bidang perpajakan yang disusun terintegrasi, mengikuti perubahan, komprehensif, sistematis.
Putusan Pengadilan Pajak & MA
Putusan Pengadilan Pajak & Mahkamah Agung adalah kanal yang memuat putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap atas suatu sengketa pajak.
P3B
P3B merupakan kanal yang menyuguhkan daftar perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia & negara mitra lengkap dengan MLI.
Persandingan Dokumen
Persandingan Dokumen merupakan daftar perubahan produk hukum yang dibahas secara komprehensif antara peraturan terbaru dengan sebelumnya.
Peraturan Bahasa Inggris
Peraturan bahasa Inggris merupakan kanal yang memuat terjemahan peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia dalam bahasa Inggris.
Quick Guide
Hide Quick Guide
    Aktifkan Mode Highlight
    Premium
    File Lampiran
    Peraturan Terkait
    IDN
    ENG
    Fitur Terjemahan
    Premium
    Terjemahan Dokumen
    Ini Belum Tersedia
    Bagikan
    Tambahkan ke My Favorites
    Download as PDF
    Download Document
    Premium
    Status : Sudah tidak berlaku karena diganti/dicabut

    SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    NOMOR SE-19/PJ.41/1996 

     
    TENTANG
     
    PEMBEBASAN FISKAL LUAR NEGERI BAGI PELAUT INDONESIA YANG BEKERJA DI KAPAL BERBENDERA ASING (SERI PPh UMUM NO. 31)
     
    DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
       
    Dalam rangka memberikan kepastian mengenai pembebasan kewajiban membayar PPh Pasal 25 bagi pelaut Indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut:
    1. Sesuai dengan Pasal 3 huruf w Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 dinyatakan bahwa pengecualian dari kewajiban membayar PPh Pasal 25 pada waktu bertolak ke Luar Negeri antara lain adalah awak dari pesawat terbang dan kapal laut serta kendaraan umum angkutan darat yang beroperasi di jalur internasional atau melakukan penerbangan, pelayaran dan operasi berdasarkan perjanjian carter pengangkutan.
    2. Dipersamakan dengan ketentuan tersebut pada butir 1 adalah pelaut yang akan bekerja di kapal berbendera asing yang telah mempunyai perjanjian kerja dengan perusahaan pelayaran di Luar Negeri serta telah memperoleh pengesahan dari instansi pemerintah yang berwenang.
    3. Pembebasan dari kewajiban membayar PPh Pasal 25 (Fiskal Luar Negeri) diberikan langsung oleh Imigrasi tanpa diberikan Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri terlebih dahulu oleh Unit Pelaksana Fiskal Luar Negeri dengan kewajiban yang bersangkutan memperlihatkan:
      3.1. Buku pelaut.
      3.2. Perjanjian kerja.
      3.3. Surat panggilan/pemberitahuan dari perusahaan/pemilik kapal untuk bergabung di kapal-kapal yang sedang sandar di pelabuhan laut Luar Negeri.
    4. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-17/PJ.33/1996 tanggal 22 Januari 1996 dinyatakan tidak berlaku lagi.
       
    Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
     
    15 Mei 1996
    DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
    ttd.
    FUAD BAWAZIER

    Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-19/PJ.41/1996 - Perpajakan DDTC