Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER-34/BC/2013

 

 

 

 

bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2008 tentang Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pengolahan Kembali atau Pemusnahan Barang Kena Cukai yang Dibuat di Indonesia Dalam Rangka Pengembalian Cukai;

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2008 tentang Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda;

 

 

 

 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENGOLAHAN KEMBALI ATAU PEMUSNAHAN BARANG KENA CUKAI YANG DIBUAT DI INDONESIA DALAM RANGKA PENGEMBALIAN CUKAI.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini, yang dimaksud dengan:

1.

Pengusaha Pabrik adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan pabrik.

2.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

3.

Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang.

4.

Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

5.

Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

6.

Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi (SAC-S) adalah sistem aplikasi yang dipergunakan di bidang cukai.

 

 

 

 

 

(1)

Pengembalian cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai untuk diolah kembali di pabrik atau dimusnahkan hanya diberikan kepada pengusaha pabrik.

(2)

Pengembalian cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia yang pelunasan cukainya dengan cara pembayaran yang berasal dari peredaran bebas untuk diolah kembali di pabrik atau dimusnahkan hanya diberikan kepada pengusaha pabrik.

(3)

Pengolahan kembali barang kena cukai yang dibuat di Indonesia hanya dilakukan di dalam pabrik.

 

 

 

 

(1)

Pelaksanaan pengolahan kembali di pabrik atau pemusnahan barang kena cukai yang telah dilunasi cukainya dilakukan oleh Pengusaha Pabrik dan dibawah pengawasan Tim Pengawas.

(2)

Pengembalian cukai atas barang kena cukai yang diolah kembali di pabrik atau dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

 

a.

yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai hanya diizinkan apabila pemesanan pita cukainya dilakukan pada tahun anggaran berjalan atau pada satu tahun anggaran sebelumnya; atau

 

b.

yang pelunasan cukainya dengan cara pembayaran hanya diizinkan apabila cukainya dibayar pada tahun anggaran berjalan atau pada satu tahun anggaran sebelumnya.

 

 

 

 

(1)

Pengolahan kembali barang kena cukai di pabrik dilakukan dengan cara:

 

a.

barang kena cukai dipindahkan ke dalam kemasan penjualan eceran yang baru; atau

 

b.

barang kena cukai diproduksi ulang untuk menjadi barang kena cukai baru.

(2)

Pemusnahan barang kena cukai dilakukan dengan cara:

 

a.

membakar habis barang kena cukai;

 

b.

menghancurkan barang kena cukai; atau

 

c.

memasukkan barang kena cukai, ke dalam lubang galian yang telah diberi air kemudian ditimbun dengan tanah.

(3)

Pengolahan kembali di pabrik atau pemusnahan atas barang kena cukai dilakukan dengan ketentuan pita cukai yang bersangkutan harus dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi.

 

 

 

 

(1)

Persetujuan pengolahan kembali di pabrik atau pemusnahan barang kena cukai diberikan oleh:

 

a.

Kepala Kantor Pelayanan Utama yang mengawasi pabrik;

 

b.

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi pabrik dalam hal nilai cukai tidak melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau

 

c.

Kepala Kantor Wilayah dalam hal nilai cukai melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2)

Pengolahan kembali di pabrik atau pemusnahan barang kena cukai segera dilaksanakan sejak mendapatkan persetujuan.

 

 

 

 

(1)

Pengawasan pelaksanaan pengolahan kembali di pabrik atau pemusnahan barang kena cukai dilakukan oleh Tim Pengawas yang dibentuk:

 

a.

Kepala Kantor Pelayanan Utama yang mengawasi pengolahan kembali di pabrik atau pemusnahan;

 

b.

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi pengolahan kembali di pabrik atau pemusnahan dalam hal nilai cukai tidak melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau

 

c.

Kepala Kantor Wilayah dalam hal nilai cukai melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang beranggotakan Pejabat Bea dan Cukai dari Kantor Wilayah dan Kantor yang mengawasi pengolahan kembali di pabrik atau pemusnahan.

(2)

Pembentukan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan segera setelah surat persetujuan pengolahan kembali di pabrik atau pemusnahan barang kena cukai diterbitkan.

 

 

 

 

(1)

Atas pita cukai yang dirusak dalam rangka pengolahan kembali di pabrik atau pemusnahan barang kena cukai, yang mendapatkan pengembalian cukai, dikenakan biaya pengganti penyediaan pita cukai.

(2)

Biaya Pengganti Penyediaan Pita Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar:

 

a.

Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) untuk setiap keping pita cukai hasil tembakau seri I;

 

b.

Rp40,00 (empat puluh rupiah) untuk setiap keping pita cukai hasil tembakau seri II;

 

c.

Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) untuk setiap keping pita cukai hasil tembakau seri III; atau

 

d.

Rp300,00 (tiga ratus rupiah) untuk setiap keping pita cukai minuman mengandung etil alkohol.

(3)

Biaya Pengganti Penyediaan Pita Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar sebelum CK-2 digunakan.

 

 

 

 

(1)

Pengembalian cukai atas pengolahan kembali di pabrik atau pemusnahan barang kena cukai, terlebih dahulu diperhitungkan dengan utang cukai.

(2)

Dalam hal Pengusaha Pabrik tidak memiliki utang cukai, pengembalian cukai atas permintaannya, dapat:

 

a.

diperhitungkan untuk pemesanan pita cukai berikutnya, untuk barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai; atau

 

b.

dikembalikan kepada Pengusaha Pabrik, sesuai ketentuan yang berlaku.

 

 

 

 

(1)

Tata cara pengolahan kembali di pabrik atau pemusnahan barang kena cukai yang telah dilunasi cukainya dalam rangka mendapatkan pengembalian cukai dilakukan dengan menggunakan SAC-S untuk Kantor yang telah menerapkan SAC-S.

(2)

Dalam hal SAC-S tidak dapat digunakan dalam kurun waktu 4 (empat) jam, untuk kelancaran pelayanan, Kepala Kantor dapat melaksanakan pelayanan tanpa menerapkan SAC-S.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengolahan kembali di pabrik atau pemusnahan barang kena cukai yang masih berada di dalam pabrik hanya dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam satu bulan.

(2)

Pengolahan kembali di pabrik atau pemusnahan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 2 (dua) kali dalam satu bulan, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Wilayah.

(3)

Tata cara pengolahan kembali di pabrik atau pemusnahan barang kena cukai yang masih berada di dalam pabrik diatur sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

(1)

Pengolahan kembali di pabrik atau pemusnahan barang kena cukai yang dimasukkan ke dalam pabrik yang berasal dari peredaran bebas hanya dapat dilakukan paling banyak 4 (empat) kali dalam satu tahun anggaran.

(2)

Pengolahan kembali atau pemusnahan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 4 (empat) kali dalam satu tahun anggaran, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Wilayah.

(3)

Tata cara pengolahan kembali atau pemusnahan barang kena cukai yang dimasukkan ke dalam pabrik yang berasal dari peredaran bebas diatur sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

(1)

Pengusaha Pabrik harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor sebelum pemasukan barang kena cukai yang telah dilunasi cukainya dari peredaran bebas ke dalam pabrik untuk diolah kembali atau dimusnahkan.

(2)

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5).

(3)

Pengajuan CK-5 paling lambat tanggal 1 (satu) bulan keempat sejak batas waktu pelekatan sesuai ketentuan yang berlaku.

(4)

Pemasukan kembali barang kena cukai dari peredaran bebas ke dalam pabrik untuk diolah kembali atau dimusnahkan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal CK-5.

(5)

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dipenuhi, atas pengolahan kembali di pabrik atau pemusnahan barang kena cukai yang bersangkutan tidak diberikan pengembalian cukai.

(6)

Apabila tanggal pemasukan jatuh pada hari libur atau yang diliburkan, maka pemasukan dilakukan pada hari kerja terakhir sebelum hari libur atau yang diliburkan.

 

 

 

 

 

(1)

Pemusnahan barang kena cukai di luar pabrik hanya dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran.

(2)

Pemusnahan barang kena cukai di luar pabrik hanya diberikan untuk barang kena cukai dengan nilai cukai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

(3)

Pemusnahan barang kena cukai di luar pabrik dapat dilakukan oleh Pengusaha Pabrik dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor yang mengawasi pabrik.

(4)

Pemusnahan barang kena cukai di luar pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor yang mengawasi pabrik.

(5)

Dalam hal pemusnahan barang kena cukai dilakukan di beberapa tempat pemusnahan secara bersamaan dihitung sama dengan satu kali dengan surat Kepala Kantor yang menyetujui pemusnahan barang kena cukai di luar pabrik.

(6)

Tata cara pemusnahan barang kena cukai yang dilakukan di luar pabrik diatur sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

(1)

Pengusaha Pabrik harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor yang mengawasi pabrik sebelum pemasukan barang kena cukai yang telah dilunasi cukainya dari peredaran bebas untuk dimusnahkan di luar pabrik dengan menggunakan CK-5.

(2)

Pengajuan CK-5 paling lambat tanggal 1 (satu) bulan keempat sejak batas waktu pelekatan sesuai ketentuan yang berlaku.

(3)

Pemasukan kembali barang kena cukai dari peredaran bebas ke dalam tempat pemusnahan di luar pabrik dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal CK-5.

(4)

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dipenuhi, atas pemusnahan barang kena cukai yang bersangkutan tidak diberikan pengembalian cukai.

(5)

Apabila tanggal pemasukan jatuh pada hari libur atau yang diliburkan, maka pemasukan dilakukan pada hari kerja terakhir sebelum hari libur atau yang diliburkan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengolahan kembali di pabrik atau pemusnahan barang kena cukai yang dimasukkan ke dalam pabrik yang berasal dari peredaran bebas dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran.

(2)

Pengolahan kembali atau pemusnahan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Wilayah.

(3)

Tata cara pengolahan kembali atau pemusnahan barang kena cukai yang dimasukkan ke dalam pabrik yang berasal dari peredaran bebas diatur sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

(1)

Pengusaha Pabrik harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor sebelum pemasukan barang kena cukai yang telah dilunasi cukainya dari peredaran bebas ke dalam pabrik untuk diolah kembali atau dimusnahkan dengan menggunakan CK-5.

(2)

Pemasukan kembali barang kena cukai dari peredaran bebas ke dalam pabrik untuk diolah kembali atau dimusnahkan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal CK-5.

(3)

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, atas Pengolahan kembali di pabrik atau pemusnahan barang kena cukai pemusnahan barang kena cukai yang bersangkutan tidak diberikan pengembalian cukai.

(4)

Apabila tanggal pemasukan jatuh pada hari libur atau yang diliburkan, maka pemasukan dilakukan pada hari kerja terakhir sebelum hari libur atau yang diliburkan.

 

 

 

 

 

(1)

Pemusnahan barang kena cukai di luar pabrik hanya dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran.

(2)

Pemusnahan barang kena cukai di luar pabrik hanya diberikan untuk barang kena cukai dengan nilai cukai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

(3)

Pemusnahan barang kena cukai di luar pabrik dapat dilakukan oleh Pengusaha Pabrik dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor yang mengawasi pabrik.

(4)

Pemusnahan barang kena cukai di luar pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor yang mengawasi pabrik.

(5)

Dalam hal pemusnahan barang kena cukai dilakukan di beberapa tempat pemusnahan secara bersamaan dihitung sama dengan satu kali dengan surat Kepala Kantor yang menyetujui pemusnahan barang kena cukai di luar pabrik.

(6)

Tata cara pemusnahan barang kena cukai yang dilakukan di luar pabrik diatur sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

(1)

Pengusaha Pabrik harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor yang mengawasi pabrik sebelum pemasukan barang kena cukai yang telah dilunasi cukainya dari peredaran bebas untuk dimusnahkan di luar pabrik dengan menggunakan CK-5.

(2)

Pemasukan kembali barang kena cukai dari peredaran bebas ke dalam tempat pemusnahan di luar pabrik dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal CK-5.

(3)

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, atas pemusnahan barang kena cukai yang bersangkutan tidak diberikan pengembalian cukai.

(4)

Apabila tanggal pemasukan jatuh pada hari libur atau yang diliburkan, maka pemasukan dilakukan pada hari kerja terakhir sebelum hari libur atau yang diliburkan.

 

 

 

 

 

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini:

1.

Pengolahan kembali di pabrik atau pemusnahan barang kena cukai yang diberitahukan dengan PBCK-7 atau CK-5 yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, diselesaikan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-19/BC/2008 tentang Pengembalian Cukai atas Barang Kena Cukai yang Dimusnahkan atau Diolah Kembali sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PER-50/BC/2012.

2.

Pengolahan kembali di pabrik atau pemusnahan barang kena cukai yang diberitahukan dengan PBCK-3 yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, diselesaikan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-19/BC/2008 tentang Pengembalian Cukai atas Barang Kena Cukai yang Dimusnahkan atau Diolah Kembali sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PER-50/BC/2012.

3.

Pengembalian Cukai atas pengolahan kembali di pabrik atau pemusnahan barang kena cukai yang diberitahukan dengan PBCK-3 yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini dan pengolahan kembali atau pemusnahan belum dilaksanakan, diselesaikan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-19/BC/2008 tentang Pengembalian Cukai atas Barang Kena Cukai yang Dimusnahkan atau Diolah Kembali sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PER-50/BC/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Desember 2013

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO