Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER-50/BC/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka penerapan Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi (SAC-S), diperlukan penyempurnaan ketentuan terkait pengolahan kembali atau pemusnahan Barang Kena Cukai yang telah dilunasi cukainya;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-19/BC/2008 tentang Pengembalian Cukai atas Barang Kena Cukai yang Diolah Kembali atau Dimusnahkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755);

2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2008 tentang Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda;

3.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-19/BC/2008 tentang Pengembalian Cukai atas Barang Kena Cukai yang Diolah Kembali atau Dimusnahkan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-3/BC/2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-19/BC/2008 TENTANG PENGEMBALIAN CUKAI ATAS BARANG KENA CUKAI YANG DIOLAH KEMBALI ATAU DIMUSNAHKAN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-19/BC/2008 tentang Pengembalian Cukai atas Barang Kena Cukai yang Diolah Kembali atau Dimusnahkan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-3/BC/2010, diubah sebagai berikut:

 

 

1.

Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini, yang dimaksud dengan:

 

1.

Pengusaha Pabrik adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan pabrik.

 

2.

Importir barang kena cukai adalah orang pribadi atau badan hukum yang memasukan barang kena cukai ke dalam daerah pabean.

 

3.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

 

4.

Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang.

 

5.

Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

 

6.

Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Atas pengolahan kembali di pabrik atau pemusnahan barang kena cukai dengan mendapatkan pengembalian cukai, dikenakan:

 

 

a.

Biaya Pengganti Penyediaan Pita Cukai untuk barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai; dan

 

 

b.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhitung sejak diterbitkan Surat Persetujuan Pengolahan Kembali atau Pemusnahan Barang Kena Cukai sebesar 2,5% dari nilai cukai pada Pemberitahuan Pemusnahan Atau Pengolahan Kembali Barang Kena Cukai dan Perusakan Pita Cukai.

 

(2)

Biaya Pengganti Penyediaan Pita Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, sebesar:

 

 

a.

Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) untuk setiap keping pita cukai hasil tembakau seri I;

 

 

b.

Rp40,00 (empat puluh rupiah) untuk setiap keping pita cukai hasil tembakau seri II;

 

 

c.

Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) untuk setiap keping pita cukai hasil tembakau seri III; dan

 

 

d.

Rp300,00 (tiga ratus rupiah) untuk setiap keping pita cukai minuman yang mengandung etil alkohol.

 

(3)

Biaya pengganti penyediaan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dibayar sebelum CK-2 digunakan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengembalian cukai atas pengolahan kembali atau pemusnahan barang kena cukai yang telah dilunasi cukainya dapat dilakukan:

 

 

a.

Secara elektronik, dalam hal Kantor telah menerapkan SAC-S; atau

 

 

b.

Secara manual, dalam hal Kantor belum menerapkan SAC-S.

 

(2)

Dalam hal SAC-S tidak dapat digunakan dalam kurun waktu 4 (empat) jam, untuk kelancaran pelayanan, Kepala Kantor dapat melaksanakan pelayanan secara manual.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Lampiran I dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-19/BC/2008 diubah sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Lampiran II, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-19/BC/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-3/BC/2010, diubah sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini:

 

a.

PBCK-7 yang diajukan kepada Kepala Kantor dalam rangka pengembalian cukai atas pengolahan kembali atau pemusnahan barang kena cukai yang diberitahukan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, diselesaikan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-19/BC/2008 tentang Pengembalian Cukai Atas Barang Kena Cukai Yang Diolah Kembali Atau Dimusnahkan;

 

b.

CK-5 yang diajukan kepada Kepala Kantor dalam rangka pengembalian cukai atas pengolahan kembali atau pemusnahan barang kena cukai yang diberitahukan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, diselesaikan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-19/BC/2008 tentang Pengembalian Cukai Atas Barang Kena Cukai Yang Diolah Kembali Atau Dimusnahkan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-3/BC/2010;

 

c.

Pengembalian cukai atas pengolahan kembali atau pemusnahan barang kena cukai yang diberitahukan dengan PBCK-3 yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, diselesaikan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-19/BC/2008 tentang Pengembalian Cukai Atas Barang Kena Cukai Yang Diolah Kembali Atau Dimusnahkan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-3/BC/2010.

2.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Oktober 2012

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO