Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER-27/BC/2016

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013, Pasal 45 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat, Pasal 38 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.04/2013 tentang Toko Bebas Bea, perlu mengatur ketentuan mengenai tata laksana pemasukan barang asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Tempat Penimbunan Berikat dan pengeluaran barang asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean;

b.

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap pemasukan barang asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Tempat Penimbunan Berikat dan pengeluaran barang asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dengan menggunakan sistem otomasi dan manajemen risiko, perlu mengatur ketentuan mengenai penerapan Sistem Komputer Pelayanan terhadap kegiatan dimaksud; 

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Laksana Pemasukan Barang Asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Tempat Penimbunan Berikat Dan Pengeluaran Barang Asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Dari Tempat Penimbunan Berikat Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean;

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 (Lembaran Negara tahun 2007 nomor 105, tambahan Lembaran negara nomor 4755);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 (Lembaran Negara tahun 2015 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5768);

4.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 123/KMK.05/2000 Tentang Entrepot Untuk Tujuan Pameran;

5.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013;

6.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.04/2013 Tentang Toko Bebas Bea;

7.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.04/2011 tentang Gudang Berikat;

8.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat;

 

 

 

 

 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN BARANG ASAL TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DAN PENGELUARAN BARANG ASAL TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DARI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN.

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1.

Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.

2.

Penyelenggara/Pengusaha TPB adalah Penyelenggara TPB, Penyelenggara TPB sekaligus Pengusaha TPB, atau Pengusaha di TPB merangkap Penyelenggara di TPB.

3.

Pemberitahuan pemasukan barang asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke TPB yang selanjutnya disebut BC 4.0 adalah pemberitahuan pabean untuk pemasukan barang asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke TPB.

4.

Pemberitahuan pengeluaran barang asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dari TPB yang selanjutnya disebut BC 4.1 adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dari TPB.

5.

Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, misalnya invoice, packing list, kontrak, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan.

6.

Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat dengan SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean Dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.

7.

Pertukaran Data Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan PDE adalah alir informasi bisnis antar aplikasi dan organisasi secara elektronik, yang terintegrasi dengan menggunakan standar yang disepakati bersama.

8.

Media Penyimpan Data Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan MPDE adalah media yang dapat menyimpan data elektronik seperti disket, compact disk, flash disk atau sejenisnya.

9.

Jalur Merah adalah proses pelayanan dan pengawasan pemasukan atau pengeluaran barang dengan dilakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang.

10.

Jalur Hijau adalah proses pelayanan dan pengawasan pemasukan atau pengeluaran barang dengan dilakukan penelitian dokumen tanpa pemeriksaan fisik barang.

11.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

12.

Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.

13.

Pejabat adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemasukan barang asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke TPB diberitahukan dengan menggunakan BC 4.0.

(2)

BC 4.0 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Penyelenggara/Pengusaha TPB ke Kantor Pabean yang mengawasi TPB.

(3)

Penyelenggara/Pengusaha TPB bertanggung jawab atas kebenaran data yang diberitahukan dalam BC 4.0.

(4)

Penggunaan BC 4.0 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan oleh Penyelenggara/Pengusaha TPB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

(1)

Pengeluaran barang asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dari TPB ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean diberitahukan dengan menggunakan BC 4.1.

(2)

BC 4.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Penyelenggara/Pengusaha TPB ke Kantor Pabean yang mengawasi TPB.

(3)

Penyelenggara/Pengusaha TPB bertanggung jawab atas kebenaran data yang diberitahukan dalam BC 4.1.

(4)

Penggunaan BC 4.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan oleh Penyelenggara/Pengusaha TPB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelayanan dan pengawasan terhadap BC 4.0 dan BC 4.1 diberikan berdasarkan profil risiko Penyelenggara/Pengusaha TPB yang dikategorikan menjadi:

 

a.

kategori layanan hijau;

 

b.

kategori layanan kuning; atau

 

c.

kategori layanan merah.

(2)

Tata cara penetapan kategori layanan Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan yang mengatur mengenai penetapan kategori layanan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Penyelenggara/Pengusaha TPB yang memasukkan barang asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke TPB menyampaikan BC 4.0 ke Kantor Pabean yang mengawasi TPB. 

(2)

BC 4.0 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Penyelenggara/Pengusaha TPB untuk setiap pemasukan barang.

(3)

BC 4.0 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk data elektronik atau tulisan di atas formulir.

(4)

BC 4.0 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem PDE atau MPDE.

(5)

Penyampaian BC 4.0 dalam bentuk data elektronik melalui sistem PDE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam hal Kantor Pabean telah menerapkan sistem PDE.

(6)

Dalam hal Kantor Pabean yang mengawasi TPB belum menggunakan sistem PDE, Penyelenggara/Pengusaha TPB menyampaikan BC 4.0 dengan menggunakan MPDE.

(7)

Penyampaian BC 4.0 dalam bentuk tulisan di atas formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal SKP di Kantor Pabean tidak berfungsi paling sedikit 4 (empat) jam.

(8)

Tata cara penyampaian BC 4.0 dengan menggunakan sistem PDE dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(9)

Tata cara penyampaian BC 4.0 dengan menggunakan sistem MPDE dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

 

(1)

Terhadap BC 4.0 yang disampaikan ke Kantor Pabean, dilakukan penelitian oleh SKP dan/atau Pejabat yang mengawasi TPB.

(2)

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelengkapan dan kebenaran pengisian BC 4.0.

(3)

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai, diterbitkan nomor dan tanggal pendaftaran BC 4.0.

(4)

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana ·dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai, diterbitkan Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP).

 

 

 

 

 

 

(1)

Terhadap BC 4.0 yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3), SKP menetapkan jalur pemasukan barang sebagai berikut:

 

a.

Jalur Merah; atau

 

b.

Jalur Hijau.

(2)

BC 4.0 ditetapkan Jalur Merah dalam hal diajukan oleh Penyelenggara/Pengusaha TPB:

 

a.

dengan kategori layanan merah; atau

 

b.

dengan kategori layanan kuning atau kategori layanan hijau yang terkena sistem acak (random).

(3)

BC 4.0 ditetapkan Jalur Hijau dalam hal diajukan oleh Penyelenggara/Pengusaha TPB selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

 

 

 

 

 

(1)

Terhadap BC 4.0 yang mendapat penetapan Jalur Merah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), SKP menerbitkan Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) BC 4.0.

(2)

Terhadap BC 4.0 yang telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) BC 4.0 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawasan pemasukan barang dilakukan:

 

a.

oleh Pejabat yang mengawasi TPB dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB dengan kategori layanan merah; atau

 

b.

melalui SKP berdasarkan informasi yang direkam oleh Penyelenggara/Pengusaha TPB dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB dengan kategori layanan hijau atau kategori layanan kuning.

(3)

Terhadap BC 4.0 yang mendapat penetapan Jalur Merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakuk pengawasan pembongkaran barang (stripping) dan pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat yang mengawasi TPB.

(4)

Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai, SKP menerbitkan Surat Persetujuan Penyelesaian Dokumen (SPPD) BC 4.0.

(5)

Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal pengawasan pemasukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau pengawasan pembongkaran barang (stripping) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai.

(6)

Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak sesuai, SKP menerbitkan Surat Persetujuan Penyelesaian Dokumen (SPPD) BC 4.0, setelah dilakukan perubahan data BC 4.0.

 

 

 

 

 

(1)

Terhadap BC 4.0 yang mendapat penetapan Jalur Hijau sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3), SKP menerbitkan Surat Persetujuan Pemasukan Barang (SPPB) BC 4.0.

(2)

Terhadap BC 4.0 yang mendapat penetapan Jalur Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

 

a.

Pengawasan pemasukan; dan

 

b.

Pengawasan pembongkaran (stripping);

 

melalui SKP berdasarkan informasi yang direkam oleh Penyelenggara/Pengusaha TPB.

(3)

Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

 

a.

sesuai, SKP menerbitkan Surat Persetujuan Penyelesaian Dokumen (SPPD) BC 4.0.

 

b.

tidak sesuai, SKP menerbitkan Surat Persetujuan Penyelesaian Dokumen (SPPD) BC 4.0, setelah dilakukan perubahan data BC 4.0.

 

(1)

Dalam hal BC 4.0 mendapat penetapan Jalur Merah dan akan dilakukan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Penyelenggara/Pengusaha TPB menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dalam bentuk hasil cetak (hardcopy) atau data elektronik ke Kantor Pabean yang mengawasi TPB.

(2)

Penyerahan Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pengawasan pembongkaran barang (stripping).

(3)

Dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB tidak menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengajuan BC 4.0 berikutnya tidak dilayani sampai dengan diserahkannya Dokumen Pelengkap Pabean.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pejabat melakukan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Fisik (SPPF) BC 4.0 yang diterbitkan oleh SKP.

(2)

Pelaksanaan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Penyelenggara/Pengusaha TPB:

 

a.

menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean;

 

b.

menyiapkan sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemeriksaan fisik; dan

 

c.

hadir dalam pemeriksaan fisik.

(3)

Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mendalam.

 

 

 

 

 

 

(1)

Penyelenggara/Pengusaha TPB yang mengeluarkan barang asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dari TPB ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean menyampaikan BC 4.1 ke Kantor Pabean yang mengawasi TPB.

(2)

BC 4.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Penyelenggara/Pengusaha TPB untuk setiap pengeluaran barang.

(3)

BC 4.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Dalam bentuk data elektronik atau tulisan di atas formulir.

(4)

BC 4.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem PDE atau MPDE.

(5)

Penyampaian BC 4.1 dalam bentuk data elektronik melalui sistem PDE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam hal Kantor Pabean telah menerapkan sistem PDE.

(6)

Dalam hal Kantor Pabean yang mengawasi TPB belum menggunakan sistem PDE, Penyelenggara/Pengusaha TPB menyampaikan BC 4.1 dengan menggunakan MPDE.

(7)

Penyampaian BC 4.1 dalam bentuk tulisan di atas formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal SKP·di Kantor Pabean tidak berfungsi paling sedikit 4 (empat) jam.

(8)

Tata cara penyampaian BC 4.1 dengan menggunakan sistem PDE dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(9)

Tata cara penyampaian BC 4.1 dengan menggunakan sistem MPDE dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

 

(1)

Terhadap BC 4.1 yang disampaikan ke Kantor Pabean, dilakukan penelitian oleh SKP dan/atau Pejabat yang mengawasi TPB.

(2)

Penelitian sebagaimana dimaksud pada· ayat (1) meliputi kelengkapan dan kebenaran pengisian BC 4.1.

(3)

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai, diterbitkan nomor dan tanggal pendaftaran BC 4.1.

(4)

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai, diterbitkan Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP).

 

 

 

 

 

 

(1)

Terhadap BC 4.1 yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3), SKP menetapkan jalur pengeluaran barang sebagai berikut:

 

a.

Jalur Merah; atau

 

b.

Jalur Hijau.

(2)

BC 4.1 ditetapkan Jalur Merah dalam hal diajukan oleh Penyelenggara/Pengusaha TPB:

 

a.

dengan kategori layanan merah; atau

 

b.

dengan kategori layanan kuning atau kategori layanan hijau yang terkena sistem acak (random).

(3)

BC 4.1 ditetapkan Jalur Hijau dalam hal diajukan oleh Penyelenggara/Pengusaha TPB selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

 

 

 

 

 

(1)

Terhadap BC 4.1 yang mendapat penetapan Jalur Merah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), SKP menerbitkan Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) BC 4.1.

(2)

Terhadap BC 4.1 yang mendapat penetapan Jalur Merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat yang mengawasi TPB.

(3)

Dalam hal pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud ayat (2):

 

a.

sesuai, SKP menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 4.1; atau

 

b.

tidak sesuai:

 

 

1)

dilakukan pemeriksaan mendalam; dan

 

 

2)

SKP menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 4.1, setelah dilakukan perubahan data BC 4.1.

(4)

Terhadap BC 4.1 yang telah diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 4.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan:

 

a.

Pengawasan pemuatan (stuffing) oleh Pejabat yang mengawasi TPB;

 

b.

Pengawasan pengeluaran:

 

 

1)

oleh Pejabat yang mengawasi TPB dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB dengan kategori layanan merah; atau

 

 

2)

melalui SKP berdasarkan informasi yang direkam oleh Penyelenggara/Pengusaha TPB dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB dengan kategori layanan hijau atau kategori layanan kuning;

(5)

Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4):

 

a.

sesuai, SKP menerbitkan Surat Persetujuan Penyelesaian Dokumen (SPPD) BC 4.1.

 

b.

tidak sesuai, Surat Persetujuan Penyelesaian Dokumen (SPPD) BC 4.1 diterbitkan, setelah dilakukan perubahan data BC4.1.

 

 

 

 

 

(1)

Terhadap BC 4.1 yang mendapat penetapan Jalur Hijau sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3), SKP menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 4.1.

(2)

Terhadap BC 4.1 yang mendapat penetapan Jalur Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

 

a.

Pengawasan pemuatan (stuffing); dan

 

b.

Pengawasan pengeluaran,

 

melalui SKP berdasarkan informasi yang direkam oleh Penyelenggara/Pengusaha TPB.

(3)

Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

 

a.

sesuai, SKP menerbitkan Surat Persetujuan Penyelesaian Dokumen (SPPD) BC 4.1.

 

b.

tidak sesuai, Surat Persetujuan Penyelesaian Dokumen (SPPD) BC 4.1 diterbitkan, setelah dilakukan perubahan data BC4.1.

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal BC 4.1 mendapat penetapan Jalur Merah, Penyelenggara/Pengusaha TPB menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dalam bentuk hasil cetak (hardcopy) atau data elektronik ke Kantor Pabean yang mengawasi TPB.

(2)

Penyerahan Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) BC 4.1.

(3)

Dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB tidak menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengajuan BC 4.1 berikutnya tidak dilayani sampai dengan diserahkannya Dokumen Pelengkap Pabean.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan fisik terhadap BC 4.1 yang mendapat penetapan Jalur Merah berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Fisik (SPPF) BC 4.1 yang diterbitkan oleh SKP.

(2)

Pelaksanaan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Penyelenggara/Pengusaha TPB:

 

a.

menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean;

 

b.

menyampaikan pemberitahuan kesiapan barang untuk diperiksa;

 

c.

menyiapkan sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemeriksaan fisik; dan

 

d.

hadir dalam pemeriksaan fisik.

(3)

Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tingkat pemeriksaan 10% (sepuluh persen) dari jumlah barang.

 

 

 

 

 

 

(1)

Penyelenggara/Pengusaha TPB dapat melakukan perubahan BC 4.0 dan/atau BC 4.1 yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaft an dan belum diterbitkan Surat Persetujuan Penyelesaian Dokumen (SPPD) BC 4.0 atau Surat Persetujuan Penyelesaian Dokumen (SPPD) BC 4.1.

(2)

Pe bahan BC 4.0 atau BC 4.1 dapat dilakukan terhadap semua elemen data, kecuali:

 

a.

identitas Penyelenggara/Pengusaha TPB; .

 

b.

identitas pihak penerima/pengirim barang;

 

c.

tujuan pengiriman; dan/atau

 

d.

kode Kantor Pabean.

(3)

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Penyelenggara/Pengusaha TPB dengan menggunakan BC 4.0 dan/atau BC 4.1 perubahan dengan ketentuan:

 

a.

mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Pabean yang mengawasi TPB atau Pejabat bea dan cukai yang ditunjuk  dalam hal:

 

 

1)

barang telah dimasukkan ke TPB untuk BC 4.0; dan/atau

 

 

2)

kesalahan tersebut merupakan temuan Pejabat.

 

b.

tanpa persetujuan dari Kepala Kantor Pabean yang mengawasi TPB atau Pejabat bea dan cukai yang ditunjuk, dalam hal selain sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(4)

Terhadap BC 4.0 atau BC 4.1 yang disampaikan menggunakan sistem PDE, penyampaian BC 4.0 atau BC 4.1 perubahan menggunakan sistem PDE.

(5)

Terhadap BC 4.0 atau BC 4.1 yang disampaikan menggunakan MPDE, penyampaian BC 4.0 atau BC 4.1 perubahan menggunakan MPDE.

(6)

Tata cara perubahan BC 4.0 atau BC 4.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

 

(1)

Penyelenggara/Pengusaha TPB dapat melakukan pembatalan BC 4.0 atau BC 4.1 yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean yang mengawasi TPB.

(2)

Untuk mendapatkan persetujuan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara/Pengusaha TPB mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi TPB atau Pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri alasan dan bukti-bukti pendukung.

(3)

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat {2), Kepala Kantor Pabean yang mengawasi TPB dapat memberikan persetujuan pembatalan setelah dilakukan penelitian dengan menerbitkan surat persetujuan.

(4)

Pembatalan BC 4.0 dan/atau BC 4.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum barang dimasukkan ke TPB atau dikeluarkan dari TPB.

(5)

Tata cara Pembatalan BC 4.0 dan/atau BC 4.1 dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran. VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

 

Penyelenggara/Pengusaha TPB yang masuk Dalam kategori layanan kuning atau kategori layanan hijau yang dilayani oleh Kantor Pabean yang menggunakan sistem PDE, harus melakukan pelaporan kegiatan pengawasan:

a.

pemuatan barang (stuffing) dan pengeluaran barang; atau

b.

pemasukan barang dan pembongkaran (stripping),

dengan cara melakukan perekaman pada sistem otomasi.

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan pemutakhiran profil risiko Penyelenggara/Pengusaha TPB, Kepala Kantor Pabean mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a.

frekuensi perubahan dan/atau pembatalan BC 4.0 dan/atau BC 4.1;

b.

kepatuhan pelaksanaan pelaporan dengan sistem otomasi atas hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; atau

c.

kepatuhan Penyelenggara/Pengusaha TPB mempergunakan barang setelah diterbitkan Surat Persetujuan Penyelesaian Dokumen (SPPD) BC 4.0.

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal SKP di Kantor Pabean yang menggunakan sistem PDE tidak berfungsi pali.ng sedikit 4 (empat) jam, tata cara pengeluaran dan pemasukan kembali barang dari/ke TPB dilakukan secara manual dengan menunjuk Pejabat untuk menggantikan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh SKP.

(2)

Tata cara pemasukan barang asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke TPB atau pengeluaran barang asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dari TPB dilakukan secara manual dalam hal SKP tldak berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Lampiran VII yang me pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

 

Bentuk, isi dan petunjuk pengisian formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal ini sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dart Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

 

Dalam hal pemasukan barang asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke TPB dan/atau pengeluaran barang asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dart TPB ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang diwajibkan menerbitkan faktur pajak sesuai ketentuan perundang-undangan, Penyelenggara/Pengusaha TPB harus:

a.

mencantumkan nomor dan tanggal faktur pajak pada saat pengajuan BC 4.0 dan/atau BC 4.1; dan

b.

menyerahkan faktur pajak bersama dengan Dokumen Pelengkap Pabean, dalam hal penyerahan Dokumen Pelengkap Pabean diwajibkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:

l.

Ketentuan mengenai tata cara pemasukan barang asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke TPB dan pengeluaran barang asal · Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dart TPB ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.

2.

Penerapan SKP BC 4.0 dan BC 4.1 pada Kantor Pabean yang mengawasi TPB akan diberlakukan secara bertahap berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2016
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
ttd.
HERU PAMBUD