Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER-13/BC/2025

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pegawai dalam menyampaikan pengaduan dan/atau masukan sebagai upaya meningkatkan kepuasan pengguna layanan, kualitas pelayanan, dan efektivitas pengawasan, penyelenggara layanan publik perlu menyediakan sarana penyampaian pengaduan secara terbuka;

b.

bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan keseragaman dalam pengelolaan pengaduan, perlu diatur ketentuan mengenai pengelolaan pengaduan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2.

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

3.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1853) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1355);

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.09/2022 tentang Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran dan Perlindungan Pelapor di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1328);

5.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Bea dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1091);

6.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);

7.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1100);

8.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2021 tentang Pelaksanaan Tugas Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1.

Pengaduan adalah laporan yang disampaikan oleh pengadu sehubungan dengan adanya dugaan ketidaksesuaian atau ketidakpuasan atas pelayanan, pengawasan, dan/atau tugas dan fungsi lain di bidang kepabeanan dan cukai namun tidak terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dan/atau disiplin pegawai.

2.

Pengelolaan Pengaduan adalah kegiatan penerimaan, verifikasi, tindak lanjut, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi atas Pengaduan.

3.

Saluran Pengaduan adalah media yang digunakan untuk menyampaikan Pengaduan.

4.

Sistem Aplikasi Pengaduan yang selanjutnya disebut SIPUMA adalah sistem aplikasi yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai Saluran Pengaduan dan sarana untuk mendukung Pengelolaan Pengaduan.

5.

Nomor Register adalah nomor unik identitas Pengaduan yang dihasilkan oleh SIPUMA.

6.

Tiket adalah identitas Pengaduan yang diberikan kepada pengadu untuk mengetahui status penanganan Pengaduan pada SIPUMA.

7.

Tindakan Balasan adalah tindakan berupa ucapan, perbuatan, atau tindakan lainnya oleh teradu dan/atau pihak lain sehubungan dengan Pengaduan yang mengganggu rasa aman, merugikan secara kepegawaian, menimbulkan ancaman tindakan hukum, dan/atau dampak negatif lainnya yang diterima oleh pengadu.

8.

Perlindungan Pengadu adalah upaya pemberian bantuan kepada pengadu untuk memberikan rasa aman atas Pengaduan yang disampaikan dan dari risiko Tindakan Balasan yang ditimbulkan.

9.

Pengadu adalah masyarakat dan/atau pegawai yang menyampaikan Pengaduan.

10.

Teradu adalah pihak yang diadukan dalam materi aduan.

11.

Pimpinan Unit Kerja adalah pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, dan pejabat administrator yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

12.

Pegawai adalah pegawai aparatur sipil negara termasuk calon pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

13.

Unit Kepatuhan Internal yang selanjutnya disingkat UKI adalah unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penegakan kepatuhan internal.

14.

Pengelola Pengaduan yang selanjutnya disebut Pengelola adalah Pegawai pada UKI yang bertugas menangani Pengaduan.

15.

Pengkaji adalah pejabat administrator dan/atau pejabat pengawas pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bertugas menganalisis, mengkaji, dan membuat laporan hasil penanganan Pengaduan.

16.

Verifikator adalah Pegawai pada Seksi Pelayanan Pengaduan Masyarakat Direktorat Kepatuhan Internal yang bertugas melakukan verifikasi atas Pengaduan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang lingkup Pengelolaan Pengaduan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini meliputi:

a.

Saluran Pengaduan;

b.

penerimaan dan perekaman Pengaduan;

c.

verifikasi Pengaduan;

d.

tindak lanjut Pengaduan;

e.

pelaporan;

f.

Perlindungan Pengadu;

g.

pemantauan dan evaluasi;

h.

pola hubungan dan koordinasi; dan

i.

sistem informasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saluran Pengaduan meliputi:

a.

formulir Pengaduan pada laman (website) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

b.

formulir Pengaduan pada laman (website) Kementerian Keuangan (Aplikasi WISE);

c.

surat;

d.

layanan meja bantuan (helpdesk) pada kantor bea dan cukai; dan

e.

Saluran Pengaduan lainnya yang disediakan oleh Pengelola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengadu menyampaikan Pengaduan melalui Saluran Pengaduan.

(2)

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat unsur:

 

a.

uraian materi aduan;

 

b.

tempat kejadian;

 

c.

waktu kejadian;

 

d.

pihak yang terlibat;

 

e.

kronologi kejadian; dan

 

f.

dokumen, bukti pendukung, atau unsur lain yang menguatkan materi aduan.

(3)

Penyampaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan identitas Pengadu.

(4)

Identitas Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat:

 

a.

nama;

 

b.

alamat;

 

c.

nomor telepon; dan

 

d.

alamat surat elektronik.

(5)

Dalam hal Pengaduan disampaikan oleh Pengadu melalui formulir Pengaduan pada laman (website) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Pengaduan terekam secara otomatis pada SIPUMA.

(6)

Dalam hal Pengaduan disampaikan melalui Saluran Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sampai dengan huruf e, Pengelola melakukan perekaman pada SIPUMA.

(7)

SIPUMA menerbitkan Nomor Register terhadap Pengaduan yang telah terekam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).

(8)

Dalam hal Pengadu menyampaikan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan/atau huruf d, SIPUMA mengirimkan Tiket kepada Pengadu secara otomatis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Verifikator melakukan verifikasi atas Pengaduan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Pengaduan terekam pada SIPUMA.

(2)

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:

 

a.

pemeriksaan kelengkapan unsur Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan

 

b.

pendistribusian Pengaduan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Verifikator melakukan pemeriksaan kelengkapan unsur Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

(2)

Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Verifikator meminta Pengadu untuk memenuhi kelengkapan unsur Pengaduan melalui jalur komunikasi yang tersedia.

(3)

Pemenuhan kelengkapan unsur Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pengadu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan dikirim.

(4)

Dalam hal Pengadu tidak memenuhi kelengkapan unsur Pengaduan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau tidak terdapat jalur komunikasi yang tersedia, Verifikator menetapkan Pengaduan menjadi Pengaduan yang tidak dapat ditindaklanjuti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal terdapat beberapa Nomor Register dengan materi yang identik dan Pengadu yang sama, Verifikator menetapkan satu Nomor Register untuk ditindaklanjuti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Verifikator mendistribusikan Pengaduan yang telah memenuhi kelengkapan unsur Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kepada Pengkaji sesuai dengan kewenangannya.

(2)

Pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

 

a.

Kepala Subdirektorat pada Direktorat Kepatuhan Internal;

 

b.

Kepala Bidang pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;

 

c.

Kepala Seksi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; dan

 

d.

Kepala Subbagian pada Balai Laboratorium Bea dan Cukai dan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai,

 

yang bertugas menindaklanjuti Pengaduan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengkaji menerima distribusi Pengaduan dari Verifikator.

(2)

Dalam hal Pengkaji menerima distribusi Pengaduan yang tidak sesuai dengan kewenangannya, Pengkaji mengembalikan kepada Verifikator.

(3)

Pengkaji menindaklanjuti Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu:

 

a.

paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak didistribusikan oleh Verifikator dalam hal Pengaduan berupa permintaan informasi dan/atau bersifat normatif;

 

b.

paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak didistribusikan oleh Verifikator dalam hal Pengaduan tidak memerlukan koordinasi dalam proses tindak lanjut; dan

 

c.

paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak didistribusikan oleh Verifikator dalam hal Pengaduan memerlukan koordinasi dalam proses tindak lanjut.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengkaji melakukan analisis dan/atau kajian atas Pengaduan untuk menentukan langkah penyelesaian.

(2)

Dalam hal hasil analisis dan/atau kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan bahwa Pengaduan berkaitan dengan proses bisnis pada UKI, Pengkaji:

 

a.

melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada Pengadu atas materi aduan;

 

b.

melakukan koordinasi dengan Pimpinan Unit Kerja;

 

c.

melakukan analisis dan/atau kajian atas Pengaduan dalam rangka tindak lanjut Pengaduan;

 

d.

mengumpulkan dokumen bukti tindak lanjut Pengaduan; dan

 

e.

menyusun laporan hasil penanganan Pengaduan.

(3)

Dalam hal hasil analisis dan/atau kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan bahwa Pengaduan berkaitan dengan proses bisnis di luar UKI, Pengkaji:

 

a.

meneruskan Pengaduan kepada unit pemilik proses bisnis untuk menindaklanjuti Pengaduan;

 

b.

melakukan koordinasi dengan unit pemilik proses bisnis dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut Pengaduan;

 

c.

melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut Pengaduan oleh unit pemilik proses bisnis;

 

d.

mengumpulkan dokumen bukti tindak lanjut Pengaduan oleh unit pemilik proses bisnis; dan

 

e.

menyusun laporan hasil penanganan Pengaduan.

(4)

Dalam hal diperlukan data dan/atau informasi tambahan, Pengkaji dapat:

 

a.

meminta data dan/atau informasi tambahan kepada Pengadu melalui jalur komunikasi yang tersedia; dan/atau

 

b.

meminta data dan/atau informasi kepada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau instansi di luar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka tindak lanjut Pengaduan.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengkaji mengunggah seluruh dokumen bukti tindak lanjut Pengaduan dan menuangkan resume hasil tindak lanjut Pengaduan pada SIPUMA.

(2)

Dokumen bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

nota dinas;

 

b.

surat tugas;

 

c.

bukti konfirmasi kepada Pengadu;

 

d.

laporan pelaksanaan tugas atau laporan penanganan Pengaduan; dan/atau

 

e.

dokumen lainnya,

 

dalam rangka tindak lanjut Pengaduan.

(3)

Resume hasil tindak lanjut Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ikhtisar kegiatan tindak lanjut Pengaduan dan kesimpulan.

(4)

Pengkaji menetapkan status Pengaduan selesai setelah mendokumentasikan tindak lanjut Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5)

Pengkaji menyampaikan informasi hasil tindak lanjut Pengaduan kepada Pengadu melalui jalur komunikasi yang tersedia paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak ditetapkan selesai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengaduan yang:

 

a.

terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dan/atau disiplin Pegawai; dan

 

b.

tidak terkait dengan dugaan ketidaksesuaian atau ketidakpuasan atas pelayanan, pengawasan, dan/atau tugas dan fungsi lain di bidang kepabeanan dan cukai,

 

ditetapkan oleh Pengkaji sebagai Pengaduan yang tidak dapat ditindaklanjuti.

(2)

Pengkaji meneruskan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan pelaporan pelanggaran dan perlindungan pelapor di lingkungan Kementerian Keuangan.

(3)

Pengkaji menyampaikan status Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) kepada Pengadu melalui jalur komunikasi yang tersedia paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak ditetapkan tidak dapat ditindaklanjuti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengelola melaporkan Pengelolaan Pengaduan sesuai dengan kewenangannya setiap triwulan kepada Pimpinan Unit Kerja.

(2)

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pengelolaan Pengaduan yang terdapat pada SIPUMA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Perlindungan Pengadu dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja, Pengkaji, Verifikator, dan Pengelola.

(2)

Pimpinan Unit Kerja tidak dapat menerbitkan kebijakan kepegawaian dan/atau kebijakan lain yang merupakan bentuk Tindakan Balasan kepada Pengadu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal Pengadu merupakan masyarakat, Perlindungan Pengadu meliputi:

 

a.

jaminan kerahasiaan unsur Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan identitas Pengadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4); dan

 

b.

jaminan penyampaian Pengaduan tidak mempengaruhi layanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(2)

Dalam hal Pengadu merupakan Pegawai, Perlindungan Pengadu meliputi:

 

a.

jaminan kerahasiaan unsur Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan identitas Pengadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4);

 

b.

bantuan aspek kepegawaian; dan/atau

 

c.

bantuan hukum yang diperlukan Pengadu sehubungan dengan dampak yang diterimanya.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bantuan aspek kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b berupa:

 

a.

pelaksanaan mutasi dari unit kerja yang dilaporkan; dan/atau

 

b.

pemulihan hak kepegawaian akibat Tindakan Balasan,

 

dengan memperhatikan formasi, kompetensi, dan kualifikasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepegawaian.

(2)

Bantuan aspek kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh unit yang menangani kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c berupa:

 

a.

pemberian konsultasi hukum;

 

b.

pendampingan hukum; dan/atau

 

c.

bantuan hukum lainnya,

 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bantuan hukum di lingkungan Kementerian Keuangan.

(2)

Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh unit yang menangani bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengadu dapat menyampaikan laporan kepada Pengelola dalam hal mendapatkan Tindakan Balasan.

(2)

Laporan Tindakan Balasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:

 

a.

kronologi peristiwa Tindakan Balasan yang dialami;

 

b.

bukti pendukung adanya Tindakan Balasan; dan

 

c.

usulan bentuk perlindungan yang dibutuhkan.

(3)

Terhadap laporan Tindakan Balasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola melakukan pemeriksaan atas:

 

a.

identitas dan rekam jejak (track record) Pengadu;

 

b.

kronologi peristiwa Tindakan Balasan yang dialami;

 

c.

bukti yang dilampirkan;

 

d.

keterlibatan Pengadu dalam Pengaduan yang dilaporkan; dan

 

e.

inventarisasi kebutuhan Perlindungan Pengadu.

(4)

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak laporan diterima.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengelola menuangkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) ke dalam laporan hasil pemeriksaan pemberian perlindungan.

(2)

Laporan hasil pemeriksaan pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

laporan hasil pemeriksaan pemberian perlindungan untuk Tindakan Balasan yang terbukti; dan

 

b.

laporan hasil pemeriksaan pemberian perlindungan untuk Tindakan Balasan yang tidak terbukti.

(3)

Laporan hasil pemeriksaan pemberian perlindungan untuk Tindakan Balasan yang terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:

 

a.

uraian hasil pemeriksaan, yang minimal memuat:

 

 

1.

identitas Teradu dan/atau pihak lain yang melakukan Tindakan Balasan;

 

 

2.

bentuk Tindakan Balasan;

 

 

3.

bentuk Perlindungan Pengadu; dan

 

 

4.

sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Teradu dan/atau pihak lain yang melakukan Tindakan Balasan;

 

b.

kesimpulan; dan

 

c.

rekomendasi.

(4)

Laporan hasil pemeriksaan pemberian perlindungan untuk Tindakan Balasan yang tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:

 

a.

uraian hasil pemeriksaan, yang minimal memuat:

 

 

1.

dugaan upaya Tindakan Balasan;

 

 

2.

ringkasan hasil pemeriksaan; dan

 

 

3.

pernyataan tidak terbukti adanya Tindakan Balasan;

 

b.

kesimpulan; dan

 

c.

rekomendasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengelola menyampaikan laporan hasil pemeriksaan pemberian perlindungan untuk Tindakan Balasan yang terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a kepada Pimpinan Unit Kerja.

(2)

Pengelola menyampaikan laporan hasil pemeriksaan pemberian perlindungan untuk Tindakan Balasan yang tidak terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b kepada Pimpinan Unit Kerja dan Pengadu.

(3)

Pimpinan Unit Kerja menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan pemberian perlindungan untuk Tindakan Balasan yang terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan Perlindungan Pengadu.

(4)

Perlindungan Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengelola melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap status tindak lanjut Pengaduan pada SIPUMA minimal 1 (satu) kali setiap bulan.

(2)

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas:

 

a.

ketepatan waktu tindak lanjut Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);

 

b.

kesesuaian tindak lanjut Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); dan

 

c.

kendala Pengelolaan Pengaduan pada unit kerja terkait.

(3)

Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan/atau huruf c dibutuhkan tindak lanjut, Direktur Kepatuhan Internal dapat:

 

a.

melakukan asistensi kepada Pengelola pada Direktorat Kepatuhan Internal dalam hal pemantauan dan evaluasi dilakukan pada Direktorat Kepatuhan Internal; dan/atau

 

b.

menugaskan Pengelola pada Direktorat Kepatuhan Internal untuk melakukan asistensi kepada Pengelola pada unit kerja terkait.

(4)

Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak sesuai, Pengelola pada Direktorat Kepatuhan Internal dapat membuka dan mendistribusikan kembali Pengaduan kepada Pengkaji yang menindaklanjuti Pengaduan.

(5)

Pengkaji yang menindaklanjuti Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melengkapi dokumen bukti tindak lanjut Pengaduan dan menuangkan resume hasil tindak lanjut Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengelola pada Direktorat Kepatuhan Internal melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian Perlindungan Pengadu.

(2)

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas:

 

c.

pemberian bantuan aspek kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan

 

d.

pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

(3)

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan:

 

a.

Pengelola pada masing-masing unit kerja;

 

b.

unit yang menangani kepegawaian; dan/atau

 

c.

unit yang menangani bantuan hukum, sesuai kewenangan yang dimiliki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Direktorat Kepatuhan Internal berperan sebagai koordinator Pengelola di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(2)

Pengelola dapat melakukan koordinasi dengan:

 

a.

Pengelola pada unit kerja lain di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan/atau

 

b.

instansi lain di luar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

 

dalam rangka tindak lanjut Pengaduan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengelola dapat melakukan kegiatan analisis data dengan memanfaatkan data Pengelolaan Pengaduan.

(2)

Kegiatan analisis data Pengelolaan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan untuk perbaikan kebijakan atas pelayanan, pengawasan, dan/atau tugas dan fungsi lain di bidang kepabeanan dan cukai.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam rangka Pengelolaan Pengaduan, SIPUMA dapat diintegrasikan dengan aplikasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Pengaduan yang telah disampaikan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, proses penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-154/BC/2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Oktober 2025

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

DJAKA BUDHI UTAMA