bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Perwakilan Negara Asing/Badan Internasional serta Pejabat/Tenaga Ahlinya sesuai dengan azas timbal balik sehubungan dengan permintaan restitusi/pembebasan PPN dan/atau PPn.BM atas perolehan BKP/JKP, dipandang perlu diadakan penyesuaian tata cara yang berlaku selama ini dengan Keputusan Menteri Keuangan;

 

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Operasionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211);

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3568);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1996 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3640);

4.

Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 150/M Tahun 1997;

 

 

 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN RESTITUSI/PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING/BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABAT/TENAGA AHLINYA.

 

1.

Atas pembelian Barang Kena Pajak atau perolehan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh:

 

a.

Perwakilan Negara Asing;

 

b.

Badan Internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik serta Pejabat/Tenaga Ahlinya;

 

dibebaskan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2.

Pembebasan PPN dan/atau PPn.BM kepada Perwakilan Negara Asing hanya diberikan atas dasar azas timbal balik.

 

 

 

(1)

Dalam hal Pajak pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang memperoleh fasilitas pembebasan terlanjur dipungut, maka Pajak Pertambahan Nilai dan/atau pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terlanjur dipungut tersebut dapat dimintakan kembali.

(2)

Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak penjualan atas barang Mewah yang dimintakan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan oleh pihak terpungut kepada Direktur Jenderal Pajak dan harus disertai dengan rekomendasi dari Departemen Luar Negeri atau Sekretariat Kabinet.

 

 

 

Pelaksanaan teknis Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.

 

 

 

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-804/MK/8/6/1974 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-961/MK/7/7/1974 tentang Tata cara Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 804/MK/8/6/1974 dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

 

 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.