MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa pada tanggal 7 Oktober 1996 ditandatangani "Memorandum of Understanding" antara Departemen Sosial Republik Indonesia dengan World Vision International;

b.

bahwa World Vision International adalah badan yang bertujuan mengusahakan pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia;

c.

bahwa berdasarkan Surat Menteri Negara Sekretariat Kabinet u.b. Kepala Biro Kerja sama Teknik Luar Negeri Nomor: KL.01/SBSK/004 tanggal 13 Januari 1998, World Vision International telah menyimpang dari ketentuan MoU, dengan mendirikan Yayasan World Vision Indonesia pada tanggal 22 Maret 1995 berdasarkan Akte Notaris Maria Kristiana Soeharyo, SH Nomor 23;

d.

oleh karena itu dipandang perlu untuk mencabut fasilitas World Vision International sebagai Perwakilan Organisasi International dan Pejabat Perwakilan Organisasi International yang bukan merupakan Subyek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994, dengan Keputusan Menteri Keuangan;

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara tahun 1994 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);

2.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);)

3.

Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 62/M tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VII;

4.

Keputusan Menteri keuangan republik Indonesia Nomor: 611/KMK.04/1994;

 

 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 611/KMK.04/1994 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 436/KMK.04/1996

 

Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 611/KMK.04/1994 tanggal 23 Desember 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 436/KMK.04/1996, dengan mencabut angka romawi V Nomor urut 15, sehingga menjadi sebagai berikut:

 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.