Cari Peraturan

PENGAKUAN OBJEK PAJAK DIVIDEN, PENGENAAN TARIF PPH PASAL 26, DAN PERLAKUAN PAJAK MASUKAN ATAS PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK DAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN SEBAGAI AKIBAT SELISIH ANTARA NILAI TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA YANG TIDAK SESUAI DENGAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA DENGAN NILAI TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA YANG SESUAI DENGAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN

PENEGASAN PERLAKUAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN BAGI WAJIB PAJAK YANG MENJALANKAN USAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN BERDASARKAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA ATAU KONTRAK KARYA

PETUNJUK UMUM INTERPRETASI DAN PENERAPAN KETENTUAN DALAM PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

PENEGASAN ATAS PERLAKUAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN DARI DALAM NEGERI YANG DIBAGIKAN TIDAK BERDASARKAN RUPS ATAU BUKAN MERUPAKAN DIVIDEN INTERIM

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107/PMK.03/2017 TENTANG PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN DAN DASAR PENGHITUNGANNYA OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI SELAIN BADAN USAHA YANG MENJUAL SAHAMNYA DI BURSA EFEK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 93/PMK.03/2019

Pelaksanaan Kewajiban Pemotongan PPh atas Dividen Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 179/PMK.02/2022 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN OLEH BENDAHARA UMUM NEGARA

PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN OLEH BENDAHARA UMUM NEGARA

PENYESUAIAN PENGATURAN DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107/PMK.03/2017 TENTANG PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN DAN DASAR PENGHITUNGANNYA OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI SELAIN BADAN USAHA YANG MENJUAL SAHAMNYA DI BURSA EFEK