Cari Peraturan

PENENTUAN SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI DAN SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

TATA CARA PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

PENDAFTARAN DAN AKTIVASI AKUN WAJIB PAJAK SERTA PEMBUATAN KODE OTORISASI/SERTIFIKAT ELEKTRONIK MELALUI SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (CORETAX DJP) MULAI TAHUN PAJAK 2025 BAGI APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

KEBIJAKAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN MASA TRANSISI IMPLEMENTASI SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENYAMPAIAN SPT MASA PPH PASAL 21 MASA PAJAK DESEMBER 2025

KEBIJAKAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN MASA TRANSISI IMPLEMENTASI SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENYAMPAIAN SPT MASA PPH PASAL 21 MASA PAJAK DESEMBER 2025

MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION

IMBAUAN PENERBITAN BUKTI POTONG PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAPORAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI MELALUI CORETAX DJP

PENGGUNAAN CORETAX MOBILE/M-PAJAK UNTUK PELAPORAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI KARYAWAN STATUS NIHIL

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN DAN/ATAU PENYETORAN PAJAK YANG TERUTANG DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN SEHUBUNGAN DENGAN IMPLEMENTASI CORETAX DJP

PENEGASAN ATAS PERLAKUAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN DARI DALAM NEGERI YANG DIBAGIKAN TIDAK BERDASARKAN RUPS ATAU BUKAN MERUPAKAN DIVIDEN INTERIM