Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa negara perlu mewujudkan perekonomian nasional yang tangguh melalui optimalisasi pengembangan dan penguatan sektor keuangan sebagai ikhtiar dalam menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.

bahwa dalam pengembangan dan penguatan sektor keuangan secara optimal, diperlukan penataan kelembagaan otoritas pengatur dan pengawas di sektor keuangan dan lembaga pengawas pada masing-masing otoritas yang diberi kewenangan oleh undang-undang, serta perbaikan penyelenggaraan sektor jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat;

c.

bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan perlu dilakukan perbaikan sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23D, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang­-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang­-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG­-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

 

Sistem Keuangan adalah suatu kesatuan yang terdiri atas lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran, yang berinteraksi dalam memfasilitasi pengumpulan dana masyarakat dan pengalokasiannya untuk mendukung aktivitas perekonomian nasional, serta korporasi dan rumah tangga yang terhubung dengan lembaga jasa keuangan.

 

Stabilitas Sistem Keuangan adalah stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang­-undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

 

Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang­-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

 

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

 

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang­-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

 

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

 

Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

 

Lembaga Jasa Keuangan Aset Keuangan Digital adalah lembaga jasa keuangan aset kripto dan lembaga jasa keuangan aset keuangan digital selain aset kripto.

 

Lembaga Jasa Keuangan Aset Kripto yang selanjutnya disebut LJK Aset Kripto adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor aset keuangan digital khusus terkait aset kripto.

 

Lembaga Jasa Keuangan Aset Keuangan Digital selain Aset Kripto yang selanjutnya disebut LJK AKD selain Aset Kripto adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor aset keuangan digital selain aset kripto.

 

Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang­-undang mengenai perbankan syariah.

 

Pasar Modal adalah bagian dari Sistem Keuangan yang berkaitan dengan kegiatan:

 

 

a.

penawaran umum dan transaksi efek;

 

 

b.

pengelolaan investasi;

 

 

c.

emiten dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya; dan

 

 

d.

lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

 

Pasar Uang adalah bagian dari Sistem Keuangan yang berkaitan dengan:

 

 

a.

kegiatan penerbitan dan perdagangan instrumen keuangan atau efek bersifat utang yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun;

 

 

b.

transaksi pinjam meminjam uang;

 

 

c.

transaksi derivatif suku bunga; dan

 

 

d.

transaksi lainnya yang memenuhi karakteristik di Pasar Uang,

 

 

dalam mata uang Rupiah atau valuta asing.

 

Pasar Valuta Asing adalah bagian dari Sistem Keuangan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi yang melibatkan pertukaran mata uang dari 2 (dua) negara yang berbeda beserta derivatifnya, tetapi tidak termasuk penukaran bank notes yang diselenggarakan oleh kegiatan usaha penukaran valuta asing.

 

Derivatif adalah suatu instrumen yang nilainya merupakan turunan dari aset yang mendasarinya.

 

Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.

 

Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah.

 

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi adalah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang:

 

 

a.

mengalami kesulitan keuangan; membahayakan kelangsungan usahanya; dan

 

 

c.

tidak dapat disehatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kewenangannya.

 

Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama yang selanjutnya disebut Usaha Bersama adalah badan hukum yang menyelenggarakan usaha asuransi dan dimiliki oleh anggota, yang telah ada pada saat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian diundangkan.

 

Rapat Umum Anggota Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat RUA adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi Usaha Bersama atau dewan komisaris Usaha Bersama dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

 

Panitia Pemilihan adalah panitia yang bertugas melakukan pemilihan peserta RUA.

 

Direksi Usaha Bersama adalah organ Usaha Bersama yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan Usaha Bersama untuk kepentingan Usaha Bersama, sesuai dengan maksud dan tujuan Usaha Bersama, serta mewakili Usaha Bersama baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Undang-Undang ini.

 

Dewan Komisaris Usaha Bersama adalah organ Usaha Bersama yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Undang-Undang ini, serta memberikan nasihat kepada Direksi Usaha Bersama.

 

Proposal Perubahan Bentuk Badan Hukum yang selanjutnya disebut Proposal adalah dokumen yang memuat data dan informasi berkaitan dengan rencana perubahan bentuk badan hukum Usaha Bersama menjadi perseroan terbatas.

 

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

 

Dewan Pengawas Syariah adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan perusahaan/badan hukum agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

 

Usaha Jasa Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara penyelenggara usaha jasa pembiayaan dan penerima pembiayaan yang mewajibkan pihak penerima pembiayaan untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, imbalan, bagi hasil, dan/atau kelebihan pembayaran lainnya, dengan atau tanpa adanya agunan.

 

Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan penyelenggaraan layanan Jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan baik secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.

 

Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.

 

Pengendali adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan direksi, dewan komisaris, atau yang setara pada pihak tertentu, yaitu penyelenggara infrastruktur pasar keuangan, LJK, emiten atau perusahaan publik, dan/atau kemampuan untuk memengaruhi tindakan direksi, dewan komisaris, atau yang setara pada pihak tertentu tersebut.

 

Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham atau yang setara dengan saham pada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dan/atau mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas pihak dimaksud.

 

Pemegang Saham Pengendali Terakhir (ultimate shareholders) yang selanjutnya disingkat PSPT adalah orang perseorangan atau negara yang secara langsung ataupun tidak langsung memiliki saham perusahaan dan merupakan pengendali terakhir atau pemilik manfaat terakhir (ultimate beneficial owner) dari suatu perusahaan atau kelompok usaha.

 

Konglomerasi Keuangan adalah LJK yang berada dalam 1 (satu) grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.

 

Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (Financial Holding Company) yang selanjutnya disingkat PIKK adalah badan hukum yang dimiliki oleh PSP atau PSPT untuk mengendalikan, mengonsolidasikan, dan bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas Konglomerasi Keuangan.

 

Inovasi Teknologi Sektor Keuangan yang selanjutnya disingkat ITSK adalah inovasi berbasis teknologi yang berdampak pada produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis dalam ekosistem keuangan digital.

 

Keuangan Berkelanjutan adalah sebuah ekosistem dengan dukungan menyeluruh berupa kebijakan, regulasi, norma, standar, produk, transaksi, dan jasa keuangan yang menyelaraskan kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial dalam pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan pembiayaan transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

 

Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat.

 

Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses pemanfaatan atas produk dan/atau layanan pelaku usaha sektor keuangan yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat.

 

Konsumen adalah setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan oleh pelaku usaha sektor keuangan.

 

Pelindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan pelindungan kepada Konsumen.

 

Pelaku Usaha Sektor Keuangan yang selanjutnya disingkat PUSK adalah LJK, pelaku usaha infrastruktur pasar keuangan, pelaku usaha di sistem pembayaran, lembaga pendukung di sektor keuangan, dan pelaku usaha sektor keuangan lainnya baik yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan.

 

Pengawasan Perilaku Pasar (Market Conduct) adalah pengawasan terhadap perilaku PUSK dalam mendesain, menyediakan dan menyampaikan informasi, menawarkan, menyusun perjanjian, memberikan pelayanan atas penggunaan produk dan/atau layanan, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa dalam upaya mewujudkan Pelindungan Konsumen.

 

Perjanjian Baku adalah perjanjian tertulis termasuk dalam bentuk elektronik yang ditetapkan secara sepihak oleh PUSK dan memuat klausul baku tentang isi, bentuk, dan cara pembuatan, serta digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen secara massal.

 

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan yang selanjutnya disingkat LAPS-SK adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa antara Konsumen dan PUSK di luar pengadilan.

 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

 

Profesi Sektor Keuangan adalah bidang pekerjaan yang memberikan suatu jasa keprofesian di sektor keuangan yang memerlukan tingkat keahlian dan kualifikasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pelaku Profesi Sektor Keuangan adalah seseorang yang melakukan Profesi Sektor Keuangan.

 

Profesi Penunjang Sektor Keuangan adalah Pelaku Profesi Sektor Keuangan yang memberikan suatu jasa keprofesian pada berbagai industri sektor keuangan untuk mendukung efektivitas sektor keuangan.

 

Profesi Pelaku Usaha Sektor Keuangan adalah Pelaku Profesi Sektor Keuangan yang memberikan suatu keprofesian terbatas pada suatu industri sektor keuangan.

 

Asosiasi Profesi adalah organisasi profesi yang menaungi Pelaku Profesi Sektor Keuangan.

 

Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan memperoleh lisensi dari badan atau lembaga yang diberikan wewenang untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Setiap Orang adalah orang perseorangan, korporasi atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan Pasal 1 pada angka 1 dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

 

Simpanan adalah simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah.

 

Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang­-undang mengenai perbankan syariah.

 

Otoritas Jasa Keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang­-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

 

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang­-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

Nasabah Penyimpan adalah nasabah penyimpan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah.

 

Nasabah Debitur adalah nasabah debitur sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan.

 

Bank Dalam Resolusi adalah Bank yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Bank yang:

 

 

a.

mengalami kesulitan keuangan;

 

 

b.

membahayakan kelangsungan usahanya; dan

 

 

c.

tidak dapat disehatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kewenangannya.

 

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi adalah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang:

 

 

a.

mengalami kesulitan keuangan;

 

 

b.

membahayakan kelangsungan usahanya; dan

 

 

c.

tidak dapat disehatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kewenangannya.

 

Bank Sistemik adalah Bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan Bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.

 

Penjaminan Simpanan Nasabah Bank yang selanjutnya disebut Penjaminan adalah penjaminan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atas Simpanan nasabah Bank.

 

Cadangan Penjaminan adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Lembaga Penjamin Simpanan yang dialokasikan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan.

 

Cadangan Tujuan adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Lembaga Penjamin Simpanan yang digunakan di antaranya untuk penggantian atau pembaruan aktiva tetap dan perlengkapan yang digunakan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan.

 

Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

 

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

Dewan Komisioner adalah organ tertinggi Lembaga Penjamin Simpanan.

 

Peraturan Dewan Komisioner adalah peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan yang memuat aturan internal.

 

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan Pasal 2 pada angka 2 dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan undang-undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.

 

Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum.

 

Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga negara yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

 

Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab kepada Presiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan Pasal 4 pada angka 4 dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembaga Penjamin Simpanan berfungsi:

 

a.

menjamin Simpanan Nasabah Penyimpan;

 

b.

menjamin polis asuransi;

 

c.

turut aktif dalam memelihara Stabilitas Sistem Keuangan sesuai dengan kewenangannya;

 

d.

melakukan resolusi Bank; dan

 

e.

melakukan resolusi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan Pasal 5 pada angka 5 dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam menjalankan fungsi menjamin Simpanan Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Lembaga Penjamin Simpanan bertugas:

 

 

a.

merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan Penjaminan; dan

 

 

b.

melaksanakan Penjaminan.

 

Dalam menjalankan fungsi menjamin polis asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Lembaga Penjamin Simpanan bertugas:

 

 

a.

merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan program penjaminan polis; dan

 

 

b.

melaksanakan program penjaminan polis.

 

Dalam menjalankan fungsi turut aktif dalam memelihara Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, Lembaga Penjamin Simpanan bertugas merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan sesuai dengan kewenangannya.

 

Dalam menjalankan fungsi melakukan resolusi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, Lembaga Penjamin Simpanan bertugas:

 

 

a.

merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan persiapan tindakan resolusi Bank termasuk uji tuntas pada Bank serta penjajakan kepada Bank atau investor lain; dan

 

 

b.

merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan resolusi Bank yang ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi.

 

Dalam menjalankan fungsi melakukan resolusi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, Lembaga Penjamin Simpanan bertugas:

 

 

a.

merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan persiapan tindakan resolusi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah termasuk uji tuntas pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah serta penjajakan kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau investor lain; dan

 

 

b.

merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan resolusi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang ditetapkan sebagai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan Pasal 6 pada angka 6 dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang:

 

 

a.

menetapkan dan memungut premi Penjaminan dan iuran berkala penjaminan polis;

 

 

b.

menetapkan dan memungut kontribusi pada saat Bank pertama kali menjadi peserta dan iuran awal pada saat Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah pertama kali menjadi peserta;

 

 

c.

melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan, termasuk melakukan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang serta aset lainnya;

 

 

d.

mendapatkan data Simpanan Nasabah Penyimpan, data kesehatan Bank, laporan keuangan Bank, dan laporan hasil pemeriksaan Bank;

 

 

e.

mendapatkan data pemegang polis, tertanggung, dan peserta; data kesehatan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah; laporan keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah; dan laporan hasil pemeriksaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah;

 

 

f.

melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data dan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan huruf e;

 

 

g.

menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan mengenai pembayaran klaim Penjaminan dan pelaksanaan penjaminan polis;

 

 

h.

menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama Lembaga Penjamin Simpanan, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;

 

 

i.

melakukan penyuluhan kepada Bank, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah, serta masyarakat mengenai Penjaminan dan penjaminan polis;

 

 

j.

melakukan pemeriksaan Bank baik sendiri maupun bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan;

 

 

k.

melakukan pemeriksaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah baik sendiri maupun bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan;

 

 

l.

melakukan penempatan dana pada Bank dalam penyehatan berdasarkan permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan;

 

 

m.

menunjuk pengelola statuter pada Bank yang menerima penempatan dana dari Lembaga Penjamin Simpanan;

 

 

n.

melakukan pengalihan portofolio pertanggungan, pembayaran klaim penjaminan, dan pengembalian premi atau kontribusi yang belum berjalan, pada saat Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah ditetapkan sebagai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi;

 

 

o.

mengalihkan polis asuransi tanpa persetujuan pemegang polis, tertanggung, atau peserta;

 

 

p.

mendukung pengembangan sistem teknologi informasi untuk pelaporan perbankan;

 

 

q.

memberikan dukungan finansial (financial assistance) terhadap Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi; dan

 

 

r.

mengenakan sanksi administratif.

 

Terhitung sejak Lembaga Penjamin Simpanan menerima pemberitahuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan atas Bank Dalam Resolusi atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang:

 

 

a.

mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;

 

 

b.

menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Dalam Resolusi serta Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi;

 

 

c.

meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Dalam Resolusi serta Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi dengan pihak ketiga yang merugikan Bank Dalam Resolusi serta Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi; dan

 

 

d.

menjual dan/atau mengalihkan aset Bank Dalam Resolusi atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi tanpa persetujuan debitur dan/atau mengalihkan kewajiban Bank Dalam Resolusi atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi tanpa persetujuan kreditur, pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di antara angka 6 dan angka 7 dalam Pasal 7 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 6a sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, serta pejabat dan pegawai Lembaga Penjamin Simpanan dalam pelaksanaan Undang-Undang ini mendapat pelindungan hukum jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di antara angka 15 dan angka 16 dalam Pasal 7, disisipkan 3 (tiga) angka yakni angka 15a, angka 15b, dan angka 15c sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di antara Bab IV dan Bab V, disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah Lembaga Penjamin Simpanan menerima pemberitahuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan atas penetapan Bank Dalam Resolusi atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan:

 

 

 

a.

tindakan pengalihan kepada investor; penyehatan dengan melibatkan pemegang saham, investor, dan/atau kreditur; pengalihan dan/atau penarikan kembali saham milik pemegang saham lama; dan tindakan lainnya selaku RUPS Bank Dalam Resolusi atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi; atau

 

 

 

b.

pembayaran klaim penjaminan terhadap klaim polis asuransi sampai diputuskan cara penanganan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi, dengan terlebih dahulu menggunakan dana Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi sesuai ketentuan program penjaminan polis.

 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judul Bab V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di antara angka 17 dan angka 18 dalam Pasal 7 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 17a dan angka 17b sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terhadap Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang ditetapkan sebagai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi, Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi.

 

 

Pemilihan untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan:

 

 

 

a.

perkiraan biaya melakukan penyelamatan;

 

 

 

b.

perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan; dan

 

 

 

c.

faktor lainnya.

 

 

Perkiraan biaya melakukan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penambahan modal sampai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas dan tingkat likuiditas.

 

 

Perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

 

 

 

a.

biaya pembayaran klaim pemegang polis dan peserta yang dijamin;

 

 

 

b.

biaya talangan gaji terutang;

 

 

 

c.

biaya talangan pesangon pegawai; dan

 

 

 

d.

perkiraan penerimaan Lembaga Penjamin Simpanan dari penjualan aset Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi yang dicabut izin usahanya.

 

 

Faktor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:

 

 

 

a.

kondisi perekonomian dan industri asuransi;

 

 

 

b.

kebutuhan waktu penanganan;

 

 

 

c.

ketersediaan investor;

 

 

 

d.

efektivitas penanganan; dan/atau

 

 

 

e.

kondisi lainnya.

 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemilihan melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judul Bagian Kedua dalam BAB V, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di antara angka 18 dan angka 19 dalam Pasal 7 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 18a sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penyelamatan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang ditetapkan sebagai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A ayat (2) telah terpenuhi.

 

 

Pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris serta pegawai dan mantan pegawai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang ditetapkan sebagai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi wajib untuk setiap saat memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara melakukan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan Pasal 25 pada angka 19 dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terhitung sejak Lembaga Penjamin Simpanan menerima pemberitahuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan atas penetapan:

 

a.

Bank selain Bank Sistemik sebagai Bank Dalam Resolusi; dan

 

b.

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi,

 

Lembaga Penjamin Simpanan mengambil alih hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan kepentingan lain pada Bank, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan Pasal 26 pada angka 20 dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah Lembaga Penjamin Simpanan mengambil alih hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan kepentingan lain pada Bank, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan tindakan:

 

 

a.

menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik atau yang menjadi hak Bank, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Asuransi Syariah dan/atau kewajiban Bank, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Asuransi Syariah;

 

 

b.

melakukan penyertaan modal sementara;

 

 

c.

menjual atau mengalihkan aset Bank, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Asuransi Syariah tanpa persetujuan Nasabah Debitur, pemegang polis, tertanggung, atau peserta dan/atau kewajiban Bank, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Asuransi Syariah tanpa persetujuan nasabah kreditur, pemegang polis, tertanggung, atau peserta;

 

 

d.

mengalihkan manajemen Bank, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Asuransi Syariah kepada pihak lain;

 

 

e.

melakukan penggabungan atau peleburan dengan Bank, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Asuransi Syariah lain;

 

 

f.

melakukan pengalihan kepemilikan Bank, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Asuransi Syariah; dan/atau

 

 

g.

meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak Bank yang mengikat Bank, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Asuransi Syariah dengan pihak ketiga, yang menurut Lembaga Penjamin Simpanan merugikan Bank, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Asuransi Syariah.

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di antara angka 20 dan angka 21 dalam Pasal 7 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 20a sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seluruh biaya penyelamatan Bank, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan menjadi penyertaan modal sementara Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Asuransi Syariah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan Pasal 28 pada angka 21 dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal ekuitas Bank, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Asuransi Syariah bernilai positif pada saat Lembaga Penjamin Simpanan menerima pemberitahuan tertulis atas penetapan Bank selain Bank Sistemik sebagai Bank Dalam Resolusi atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, PSP lama mendapatkan bagian dari hasil penjualan saham Bank, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Asuransi Syariah yang telah diselamatkan sebesar proporsional kepemilikan PSP terhadap ekuitas Bank, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Asuransi Syariah pada saat Lembaga Penjamin Simpanan menerima pemberitahuan tertulis.

 

Dalam hal ekuitas Bank, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Asuransi Syariah bernilai nol atau negatif pada saat Lembaga Penjamin Simpanan menerima pemberitahuan tertulis atas penetapan Bank selain Bank Sistemik sebagai Bank Dalam Resolusi atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, PSP lama tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham Bank, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Asuransi Syariah setelah penyelamatan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan Pasal 29 pada angka 22 dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penggunaan hasil penjualan saham Bank, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan dengan urutan:

 

 

a.

pengembalian seluruh biaya penyelamatan yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan; dan

 

 

b.

pengembalian kepada PSP lama sebesar proporsional kepemilikan PSP lama terhadap ekuitas Bank, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Asuransi Syariah pada saat Lembaga Penjamin Simpanan menerima pemberitahuan tertulis atas penetapan Bank selain Bank Sistemik sebagai Bank Dalam Resolusi atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

 

Dalam hal setelah penggunaan hasil penjualan saham Bank, Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih ada sisa, sisa hasil penjualan saham Bank, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Asuransi Syariah dibagi secara proporsional kepada Lembaga Penjamin Simpanan dan PSP lama sesuai dengan perbandingan pengembalian seluruh biaya penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pengembalian kepada PSP lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan Pasal 30 pada angka 23 dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembaga Penjamin Simpanan wajib menjual seluruh saham yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan PSP lama Bank selain Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang ditetapkan sebagai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Lembaga Penjamin Simpanan menetapkan untuk menyelamatkan Bank Dalam Resolusi atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi.

 

Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal.

 

Tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebesar seluruh penempatan modal sementara yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

 

Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 (satu) tahun.

 

Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lembaga Penjamin Simpanan menjual saham Bank, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Asuransi Syariah tanpa memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di antara angka 23 dan angka 24 dalam Pasal 7 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 23a sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judul Bagian Ketiga dalam BAB V, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan Pasal 31 pada angka 24 dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan atau tidak melanjutkan proses penyelamatan, Lembaga Penjamin Simpanan meminta pencabutan izin usaha Bank selain Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang ditetapkan sebagai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Lembaga Penjamin Simpanan melaksanakan pembayaran klaim penjaminan nasabah kepada:

 

 

a.

Nasabah Penyimpan Bank yang dicabut izin usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini; atau

 

 

b.

pemegang polis, tertanggung, atau peserta Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah sesuai dengan ketentuan program penjaminan polis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan Pasal 63 pada angka 37 dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organ Lembaga Penjamin Simpanan berupa Dewan Komisioner.

 

Dewan Komisioner merupakan pimpinan Lembaga Penjamin Simpanan.

 

Ketua Dewan Komisioner bertindak sebagai pimpinan Dewan Komisioner.

 

Dewan Komisioner melaksanakan tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

 

Pembagian dan/atau perubahan pembidangan, tugas, tata tertib, dan tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Komisioner dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner setelah dikonsultasikan dengan DPR.

 

Dewan Komisioner berwenang mewakili Lembaga Penjamin Simpanan di dalam dan di luar pengadilan.

 

Dewan Komisioner dapat mendelegasikan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada anggota Dewan Komisioner dan/atau pejabat Lembaga Penjamin Simpanan untuk mewakili Lembaga Penjamin Simpanan yang khusus dikuasakan untuk itu.

 

Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan atau tanpa hak substitusi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan Pasal 65 pada angka 39 dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anggota Dewan Komisioner berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri atas:

 

 

a.

1 (satu) orang pejabat paling rendah setingkat pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;

 

 

b.

1 (satu) orang anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;

 

 

c.

1 (satu) orang anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia yang ditunjuk oleh Gubernur Bank Indonesia; dan

 

 

d.

4 (empat) orang anggota yang berasal dari dalam dan/atau dari luar Lembaga Penjamin Simpanan.

 

Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

 

 

a.

Ketua Dewan Komisioner merangkap anggota;

 

 

b.

Wakil Ketua Dewan Komisioner merangkap anggota;

 

 

c.

anggota Dewan Komisioner yang membidangi program Penjaminan dan resolusi Bank; dan

 

 

d.

anggota Dewan Komisioner yang membidangi program penjaminan polis.

 

Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipilih oleh DPR berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden.

 

Untuk setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Presiden mengusulkan kepada DPR paling sedikit 2 (dua) calon.

 

Dalam rangka pengajuan calon anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Presiden dapat membentuk panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

 

Susunan keanggotaan dan tata cara pelaksanaan seleksi oleh panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

 

Ketentuan mengenai pemilihan calon anggota Dewan Komisioner yang diusulkan Presiden oleh DPR melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib.

 

Presiden mengangkat dan menetapkan:

 

 

a.

anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c; dan

 

 

b.

calon terpilih sebagai anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya nama calon anggota Dewan Komisioner terpilih dari DPR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan Pasal 67 pada angka 42 dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calon anggota Dewan Komisioner harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

 

a.

warga negara Indonesia;

 

b.

memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik;

 

c.

cakap melakukan perbuatan hukum;

 

d.

tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit;

 

e.

sehat jasmani;

 

f.

berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat ditetapkan;

 

g.

mempunyai pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan;

 

h.

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;

 

i.

bukan sebagai konsultan, pegawai, pengurus, dan/atau pemilik Bank atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah baik langsung maupun tidak langsung pada saat ditetapkan sebagai anggota Dewan Komisioner;

 

j.

bukan pengurus dan/atau anggota partai politik saat pencalonan; dan

 

k.

tidak dinyatakan sebagai orang perseorangan yang tercela di bidang perbankan dan jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan Pasal 69 pada angka 43 dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anggota Dewan Komisioner hanya dapat diberhentikan oleh Presiden apabila:

 

 

a.

berhalangan tetap;

 

 

b.

masa jabatannya berakhir;

 

 

c.

mengundurkan diri;

 

 

d.

tidak hadir dalam rapat Dewan Komisioner sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut tanpa alasan;

 

 

e.

tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan Komisioner lebih dari 6 (enam) bulan meskipun dengan alasan yang dapat dipertimbangkan;

 

 

f.

memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua atau besan dengan anggota Dewan Komisioner yang lain, dan tidak ada satu pun yang mengundurkan diri;

 

 

g.

tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67; atau

 

 

h.

melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diberhentikan dari jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak lagi menjadi pejabat paling rendah setingkat pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Keuangan, anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, atau anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia.

 

Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

 

Pemberhentian anggota Dewan Komisioner dan pengusulan anggota yang baru harus dilakukan sedemikian rupa hingga jumlah anggota Dewan Komisioner paling sedikit 4 (empat) orang.

 

Dalam hal anggota Dewan Komisioner diberhentikan, anggota Dewan Komisioner penggantinya harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberhentian.

 

Masa jabatan anggota Dewan Komisioner yang diangkat untuk menggantikan anggota yang diberhentikan bukan karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:

 

 

a.

sisa masa jabatan anggota Dewan Komisioner yang digantikannya; atau

 

 

b.

5 (lima) tahun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan Pasal 71 pada angka 45 dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dewan Komisioner wajib mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) bulan 1 (satu) kali dengan agenda yang memuat:

 

 

a.

menetapkan kebijakan Penjaminan dan penjaminan polis berdasarkan Undang-Undang ini;

 

 

b.

menetapkan kebijakan Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka turut aktif memelihara Stabilitas Sistem Keuangan sesuai dengan kewenangannya;

 

 

c.

menetapkan kebijakan resolusi Bank dan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah;

 

 

d.

mengevaluasi pelaksanaan Penjaminan, penjaminan polis, penempatan dana, resolusi Bank, dan resolusi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah, serta pelaksanaan peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka turut aktif memelihara Stabilitas Sistem Keuangan;

 

 

e.

menerima dan mengevaluasi hal lain yang dilaporkan anggota Dewan Komisioner; dan

 

 

f.

hal lain yang berhubungan dengan tugas Lembaga Penjamin Simpanan.

 

Ketua Dewan Komisioner memimpin rapat Dewan Komisioner.

 

Dalam hal Ketua Dewan Komisioner berhalangan sehingga yang bersangkutan tidak dapat memimpin rapat, Ketua Dewan Komisioner dapat menunjuk Wakil Ketua atau anggota Dewan Komisioner lainnya untuk memimpin rapat.

 

Dalam hal Ketua Dewan Komisioner berhalangan sehingga yang bersangkutan tidak dapat memimpin rapat dan tidak dapat menunjuk Wakil Ketua atau anggota Dewan Komisioner untuk memimpin rapat, anggota Dewan Komisioner lainnya secara musyawarah untuk mufakat memilih salah satu di antara mereka untuk memimpin rapat.

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan rapat Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di antara angka 47 dan angka 48 dalam Pasal 7, disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 47a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dewan Komisioner menetapkan struktur organisasi, uraian tugas dan jabatan, serta prosedur operasional Lembaga Penjamin Simpanan.

 

 

Dewan Komisioner membentuk komite audit dan komite lainnya sesuai dengan kebutuhan.

 

 

Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisioner.

 

 

Struktur organisasi, uraian tugas dan jabatan, prosedur operasional Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembentukan, keanggotaan, dan tugas komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisioner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan Pasal 86 pada angka 57 dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dewan Komisioner menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan.

 

Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

 

 

a.

rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional; dan

 

 

b.

rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kebijakan Penjaminan, penjaminan polis, penempatan dana, resolusi Bank, dan resolusi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.

 

Dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan, Dewan Komisioner melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan.

 

Ketua Dewan Komisioner menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada DPR untuk mendapat persetujuan.

 

Penyampaian kepada DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku.

 

DPR memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat tanggal 30 November tahun berjalan.

 

Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat:

 

 

a.

rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional yang telah mendapatkan persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (6); dan

 

 

b.

rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kebijakan Penjaminan, penjaminan polis, penempatan dana, resolusi Bank, dan resolusi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah,

 

 

ditetapkan oleh Dewan Komisioner.

 

Dalam hal DPR tidak menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan pengeluaran paling banyak sebesar angka rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan operasional pada tahun anggaran sebelumnya.

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan susunan rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di antara angka 57 dan angka 58 dalam Pasal 7 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 57a dan angka 57b, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 86A sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anggaran tahunan untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan standar yang wajar di sektor jasa keuangan.

 

 

Standar yang wajar di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perlakuan khusus terhadap standar biaya, proses pengadaan barang dan jasa, pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, dan remunerasi.

 

 

Ketentuan mengenai standar biaya, proses pengadaan barang dan jasa, pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, dan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan setelah mendapatkan persetujuan dari DPR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dewan Komisioner menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (7) kepada Presiden dan DPR.

 

 

Dewan Komisioner menyampaikan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) kepada Presiden dan DPR.

 

 

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berimplikasi pada perubahan berupa penambahan terhadap pagu rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan operasional tahun berjalan, perubahan tersebut dilakukan setelah mendapatkan persetujuan DPR.

 

 

Ketentuan mengenai ruang lingkup perubahan terhadap rencana kerja dan anggaran tahun berjalan dengan persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di antara angka 61 dan angka 62 dalam Pasal 7 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 61a dan angka 61b sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di antara Bab XI dan Bab XII disisipkan 1 (satu) bah, yakni Bab XIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di antara Pasal 90 dan Pasal 91 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 90A sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, Lembaga Penjamin Simpanan melaksanakan program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan yang dilakukan secara inklusif.

 

 

Ketentuan mengenai program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan yang dilakukan secara inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata kelolanya diatur dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan Pasal 95A pada angka 65 dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris serta pegawai dan mantan pegawai Bank Dalam Resolusi atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Resolusi yang melanggar ketentuan mengenai kewajiban pemberian data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) atau Pasal 24A ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori III.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan Pasal 6 pada angka 4 dalam Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

 

 

a.

kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;

 

 

b.

kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, keuangan Derivatif, dan bursa karbon;

 

 

c.

kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun;

 

 

d.

kegiatan jasa keuangan di sektor Lembaga Pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK Lainnya;

 

 

e.

kegiatan bursa mineral dan komoditas strategis;

 

 

f.

kegiatan di sektor ITSK serta aset keuangan digital dan aset kripto;

 

 

g.

kegiatan pengelolaan dana publik lainnya;

 

 

h.

perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi dan Pelindungan Konsumen; dan

 

 

i.

sektor keuangan secara terintegrasi serta melakukan asesmen dampak sistemik Konglomerasi Keuangan.

 

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan bertugas melaksanakan pengembangan sektor keuangan, berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan otoritas terkait.

 

Pengaturan dan pengawasan kegiatan pengelolaan dana publik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dalam Peraturan Pemerintah setelah mendapatkan persetujuan DPR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan Pasal 88 pada angka 5 dalam Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otoritas Jasa Keuangan merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap debitur yang merupakan Bank, perusahaan efek, bursa efek, penyelenggara pasar alternatif, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, penyelenggara dana pelindungan pemodal, lembaga pendanaan efek, lembaga penilaian harga efek, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, Dana Pensiun, lembaga penjamin, Lembaga Pembiayaan, lembaga keuangan mikro, penyelenggara sistem elektronik yang memfasilitasi penghimpunan dana masyarakat melalui penawaran Efek, Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, pedagang aset kripto, bursa aset kripto, lembaga kliring penjaminan dan penyelesaian perdagangan aset kripto, pengelola tempat penyimpanan aset kripto secara terpusat, penerbit aset kripto sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor ITSK serta aset keuangan digital termasuk aset kripto, pedagang aset keuangan digital selain aset kripto, bursa aset keuangan digital selain aset kripto, lembaga kliring penjaminan dan penyelesaian perdagangan aset keuangan digital selain aset kripto, pengelola tempat penyimpanan aset keuangan digital selain aset kripto secara terpusat, penerbit aset keuangan digital selain aset kripto sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­-undangan di sektor ITSK serta aset keuangan digital termasuk aset kripto, atau LJK Lainnya yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, sepanjang pembubaran dan/atau kepailitannya tidak diatur berbeda dengan Undang-Undang lainnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di antara angka 5 dan angka 6 dalam Pasal 8 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 5a sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di antara Pasal 8B dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8C sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan pengaturan dan kebijakan lebih lanjut yang berkaitan dengan kegiatan industri jasa keuangan yang dapat berimplikasi langsung terhadap risiko maupun manfaat yang dapat diterima oleh nasabah dan/atau masyarakat, berimplikasi pada tingkat risiko industri jasa keuangan, atau berimplikasi pada Stabilitas Sistem Keuangan.

 

 

Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi industri jasa keuangan, Nasabah dan/atau masyarakat yang terdampak, menjaga Stabilitas Sistem Keuangan, serta memastikan terlaksananya prinsip Pelindungan Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

 

 

Ketentuan mengenai kewenangan penetapan dan pengaturan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan setelah berkonsultasi dengan DPR yang menghasilkan rekomendasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan Pasal 10 pada angka 7 dalam Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otoritas Jasa Keuangan dipimpin oleh Dewan Komisioner.

 

Ketua Dewan Komisioner bertindak sebagai pimpinan Dewan Komisioner.

 

Dewan Komisioner beranggotakan 11 (sebelas) orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

 

Susunan Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

 

 

a.

seorang Ketua sebagai Ketua Dewan Audit merangkap anggota;

 

 

b.

seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;

 

 

c.

seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;

 

 

d.

seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap anggota;

 

 

e.

seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap anggota;

 

 

f.

seorang Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;

 

 

g.

seorang Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto merangkap anggota;

 

 

h.

seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen merangkap anggota;

 

 

i.

seorang Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis merangkap anggota;

 

 

j.

seorang anggota Ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan

 

 

k.

seorang anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat paling rendah setingkat pejabat pimpinan tinggi madya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

 

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dalam dan/atau dari luar Otoritas Jasa Keuangan.

 

Ketua Dewan Komisioner memimpin pelaksanaan koordinasi pengawasan terintegrasi di sektor keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i.

 

Pembagian dan/atau perubahan pembidangan dan tugas Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keseimbangan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas anggota Dewan Komisioner.

 

Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui pengajuan dari Dewan Komisioner kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.

 

Kepala Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c sampai dengan huruf i memimpin pelaksanaan pengawasan kegiatan jasa keuangan dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Undang­-Undang ini.

 

Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf i melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisioner.

 

Ketua Dewan Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a membentuk unit audit internal yang bertugas melakukan audit atas pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan serta menyusun standar audit dan manajemen risiko Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk laporan audit internal.

 

Laporan audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (11) menjadi bahan untuk ditindaklanjuti dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan manajemen Otoritas Jasa Keuangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di antara angka 7 dan angka 8 dalam Pasal 8 disisipkan 4 (empat) angka, yakni angka 7a, angka 7b, angka 7c, dan angka 7d sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf i dipilih oleh DPR berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden.

 

 

Pemilihan dan penentuan calon anggota Dewan Komisioner untuk diusulkan kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk dengan Keputusan Presiden:

 

 

 

a.

paling singkat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisioner; atau

 

 

 

b.

paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal kekosongan jabatan atau penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisioner karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan/atau huruf k.

 

 

Susunan keanggotaan dan tata cara pelaksanaan seleksi oleh Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPR memilih calon anggota Dewan Komisioner yang diusulkan Presiden melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf j diangkat dan ditetapkan Presiden berdasarkan usulan Gubernur Bank Indonesia.

 

 

Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf k diangkat dan ditetapkan Presiden berdasarkan usulan Menteri Keuangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan Komisioner diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

 

 

Pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b sampai dengan huruf i diputuskan berdasarkan rapat Dewan Komisioner dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisioner.

 

 

Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf i diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan Pasal 17 pada angka 9 dalam Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anggota Dewan Komisioner tidak dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, kecuali apabila memenuhi alasan sebagai berikut:

 

 

a.

meninggal dunia;

 

 

b.

mengundurkan diri;

 

 

c.

dihapus;

 

 

d.

berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas atau diperkirakan secara medis tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut;

 

 

e.

tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan Komisioner lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

 

 

f.

tidak lagi menjadi anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia bagi anggota Ex-officio Dewan Komisioner yang berasal dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf j;

 

 

g.

tidak lagi menjadi pejabat paling rendah setingkat pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Keuangan bagi anggota Ex-officio Dewan Komisioner yang berasal dari Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf k;

 

 

h.

memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dan/atau semenda dengan anggota Dewan Komisioner lain dan tidak ada satu pun yang mengundurkan diri dari jabatannya;

 

 

i.

melanggar kode etik;

 

 

j.

tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; atau

 

 

k.

melanggar ketentuan peraturan perundang­-undangan.

 

Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dewan Komisioner kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di antara angka 9 dan angka 10 dalam Pasal 8 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 9a dan angka 9b sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf i, diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan/atau huruf j, dilaksanakan penggantian anggota Dewan Komisioner antarwaktu sesuai dengan tata cara pemilihan anggota Dewan Komisioner sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

 

 

Anggota Dewan Komisioner pengganti diangkat untuk menggantikan jabatan anggota Dewan Komisioner yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

 

 

 

a.

melanjutkan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisioner yang digantikan; atau

 

 

 

b.

untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

 

 

Penggantian anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan apabila sisa masa jabatan anggota Dewan Komisioner yang diberhentikan kurang dari 1 (satu) tahun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, serta pejabat dan pegawai Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan Undang-Undang ini mendapat pelindungan hukum jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan Pasal 25 pada angka 11 dalam Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketua Dewan Komisioner berwenang mewakili Otoritas Jasa Keuangan di dalam dan di luar pengadilan.

 

Ketua Dewan Komisioner dapat mendelegasikan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 1 (satu) atau lebih anggota Dewan Komisioner lain, dan/atau pejabat Otoritas Jasa Keuangan untuk mewakili Otoritas Jasa Keuangan yang khusus dikuasakan untuk itu.

 

Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan atau tanpa hak substitusi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan Pasal 35 pada angka 13 dalam Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anggaran Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administrasi, pengadaan aset, dan kegiatan pendukung lainnya.

 

Anggaran dan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan standar yang wajar di sektor jasa keuangan.

 

Standar yang wajar di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk perlakuan khusus terhadap standar biaya, proses pengadaan barang dan jasa, pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, dan remunerasi.

 

Ketentuan mengenai standar biaya, proses pengadaan barang dan jasa, pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, dan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan setelah mendapatkan persetujuan dari DPR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di antara angka 13 dan angka 14 dalam Pasal 8 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 13a sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk penetapan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan terlebih dahulu meminta persetujuan DPR.

 

 

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memerlukan perubahan anggaran yang mengakibatkan penambahan anggaran pada tahun berjalan, perubahan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan DPR.

 

 

Dalam hal rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat persetujuan DPR, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pengeluaran paling banyak sebesar anggaran tahun sebelumnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan Pasal 37 pada angka 15 dalam Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terhadap pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dikenai pungutan.

 

Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini wajib membayar pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan objek pajak penghasilan.

 

Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penerimaan lainnya dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara dengan ketentuan:

 

 

a.

hasil pungutan dapat digunakan sebagian atau seluruhnya secara langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan untuk meningkatkan kualitas layanan; dan

 

 

b.

dalam hal terdapat hasil pungutan yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran maka dapat digunakan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun anggaran berikutnya.

 

Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 1 Januari tahun berjalan.

 

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan periode pembayaran pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan dan tata kelolanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di antara angka 16 dan angka 17 dalam Pasal 8 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 16a sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di antara Pasal 37A dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 37B sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pengelolaan kekayaan Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang dan aset lainnya.

 

 

Pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang dan aset lainnya dilaksanakan sesuai dengan tata kelola yang baik.

 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai hapus buku dan hapus tagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan setelah dikonsultasikan dengan DPR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di antara angka 19 dan angka 20 dalam Pasal 8 disisipkan 4 (empat) angka, yakni angka 19a, angka 19b, angka 19c, dan angka 19d sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otoritas Jasa Keuangan menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan mengenai Bank atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

 

 

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan mengindikasikan Bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan memburuk, Otoritas Jasa Keuangan segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan pemeriksaan terhadap Bank, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Asuransi Syariah yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenangnya, serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan Otoritas Jasa Keuangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di antara Bab X dan Bab XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab XA sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 47A sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan yang dilakukan secara inklusif.

 

 

Ketentuan mengenai program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan yang dilakukan secara inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata kelolanya diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan Pasal 48B pada angka 20 dalam Pasal 8 dihapus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan Pasal 49 pada angka 21 dalam Pasal 8 dihapus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di antara angka 21 dan angka 22 dalam Pasal 8 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 21a dan angka 21b yang berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan Pasal 50 dihapus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan Pasal 7 pada angka 2 dalam Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank Indonesia bertujuan mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

 

Bank Indonesia dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kebijakan dan bauran kebijakan Bank Indonesia yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di antara angka 24 dan angka 25 dalam Pasal 9 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 24a sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di antara Pasal 35D dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 35E sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur, serta pejabat dan pegawai Bank Indonesia dalam pelaksanaan Undang-Undang ini mendapat pelindungan hukum jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di antara angka 25 dan angka 26 dalam Pasal 9, disisipkan 1 (satu) angka yakni 25a sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dewan Gubernur mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar pengadilan.

 

 

Kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur.

 

 

Gubernur dapat mendelegasikan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada satu atau lebih anggota Dewan Gubernur lain, dan/atau pejabat Bank Indonesia untuk mewakili Bank Indonesia yang khusus dikuasakan untuk itu.

 

 

Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan atau tanpa hak substitusi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di antara angka 27 dan angka 28 dalam Pasal 9 disisipkan 1 angka, yakni angka 27a sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapat Dewan Gubernur diselenggarakan:

 

 

 

a.

minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter yang dihadiri oleh 1 (satu) orang menteri atau lebih yang mewakili Pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara; dan

 

 

 

b.

minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau menetapkan kebijakan lain yang prinsipiel dan strategis.

 

 

Rapat Dewan Gubernur dinyatakan sah apabila dihadiri minimal oleh lebih dari setengah anggota Dewan Gubernur.

 

 

Pengambilan keputusan rapat Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat dan dalam hal mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan keputusan akhir.

 

 

Dalam keadaan darurat dan rapat Dewan Gubernur tidak dapat diselenggarakan karena jumlah anggota Dewan Gubernur yang hadir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur atau minimal 2 (dua) orang anggota Dewan Gubernur dapat menetapkan kebijakan dan/atau mengambil keputusan.

 

 

Kebijakan dan/atau keputusan Gubernur atau Deputi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib dilaporkan selambat-lambatnya dalam rapat Dewan Gubernur berikutnya.

 

 

Tata tertib dan tata cara penyelenggaraan rapat Dewan Gubernur ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di antara angka 28 dan angka 29 dalam Pasal 9 disisipkan 4 (empat) angka, yakni angka 28a, angka 28b, angka 28c, dan angka 28d sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anggota Dewan Gubernur tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya, kecuali karena yang bersangkutan:

 

 

 

a.

mengundurkan diri;

 

 

 

b.

terbukti melakukan tindak pidana kejahatan;

 

 

 

c.

tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

 

 

 

d.

dinyatakan pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur;

 

 

 

e.

berhalangan tetap; atau

 

 

 

f.

melanggar ketentuan peraturan perundang­-undangan.

 

 

Anggota Dewan Gubernur yang direkomendasikan untuk diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berhak didengar keterangannya.

 

 

Pemberhentian anggota Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan/atau Deputi Gubernur karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 48, Presiden mengangkat Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan/atau Deputi Gubernur yang baru sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), untuk:

 

 

 

a.

sisa masa jabatan yang digantikannya; atau

 

 

 

b.

5 (lima) tahun.

 

 

Dalam hal kekosongan jabatan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diangkat penggantinya, Deputi Gubernur Senior menjalankan tugas pekerjaan Gubernur sebagai pejabat Gubernur sementara.

 

 

Dalam hal Deputi Gubernur Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berhalangan, Deputi Gubernur yang paling lama masa jabatannya menjalankan tugas pekerjaan Gubernur sebagai pejabat Gubernur sementara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di antara BabIX dan Bab X disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di antara Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 57A sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, Bank Indonesia melaksanakan program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan yang dilakukan secara inklusif.

 

 

Ketentuan mengenai program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan yang dilakukan secara inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata kelolanya diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan Pasal 60 pada angka 32 dalam Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahun anggaran Bank Indonesia adalah tahun kalender.

 

Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulai tahun anggaran, Dewan Gubernur menetapkan anggaran tahunan Bank Indonesia.

 

Anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

 

a.

anggaran untuk kegiatan operasional; dan

 

 

b.

anggaran untuk kebijakan moneter, Sistem Pembayaran, dan makroprudensial.

 

Anggaran untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, serta evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan disampaikan kepada DPR untuk mendapat persetujuan.

 

Proses persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh alat kelengkapan DPR yang membidangi keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan.

 

Dalam hal hasil evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memerlukan perubahan anggaran yang mengakibatkan penambahan anggaran, perubahan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan DPR.

 

Ketentuan mengenai ruang lingkup perubahan anggaran tahun berjalan dengan persetujuan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

 

Anggaran untuk kebijakan moneter, Sistem Pembayaran, dan makroprudensial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib dilaporkan secara khusus kepada DPR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di antara angka 32 dan angka 33 dalam Pasal 9 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 32a sehingga berbunyi sebagai berikut: