Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-20/PJ.33/1998

 

 

 

 

Bersama ini disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-279/PJ./1998 tanggal 17 Desember 1998 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-22/PJ./1995 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-208/PJ./1998. Dengan Keputusan ini khususnya terjadi perubahan arestasi yang menyangkut mengenai pelimpahan wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Kepala KPPBB sehubungan dengan pelaksanaan UU BPHTB (Lampiran II) dan pelimpahan wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Kepala Kantor Wilayah DJP (Lampiran V). Keputusan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1999.

 

Mengingat bahwa perubahan yang banyak terjadi pada Lampiran II dan Lampiran V tersebut maka dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-279/PJ./1998 tanggal 17 Desember 1998 tersebut, Lampiran II dan Lampiran V disusun secara lengkap. Sedangkan untuk Lampiran I, VI, VII, dan VIII, karena hanya mengenai redaksional, maka tidak dilampirkan pada Keputusan tersebut.

 

Perubahan-perubahan dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut pada Lampiran II (Pelimpahan Wewenang kepada Kepala KPPBB) dan Lampiran V (Pelimpahan Wewenang kepada Kakanwil DJP) serta penyesuaian penyebutan UU Penagihan yang baru (UU Nomor 19 Tahun 1997) dan penyesuaian istilah Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) menjadi Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) pada Lampiran I, VI, VII, dan VIII, sebagai berikut:

 

 

Untuk uraian keberatan dan uraian peninjauan kembali yang telah dikirimkan sampai dengan tanggal 31 Desember 1997 ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, tetap diselesaikan oleh kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dengan mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebelumnya.

 

Demikian untuk dilaksanakan.

 

30 Desember 1998

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

A. ANSHARI RITONGA