Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74 Tahun 2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, serta penerapan praktik bisnis yang sehat, perlu mengatur tarif layanan atas barang atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Adhyaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Adhyaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5.

Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);

6.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);

7.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM ADHYAKSA PADA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Adhyaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia merupakan imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Adhyaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia kepada pengguna layanan.

(2)

Pengguna layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari masyarakat umum dan pihak penjamin.

(3)

Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a.

tarif layanan medis;

b.

tarif layanan penunjang nonmedis;

c.

tarif farmasi; dan

d.

tarif layanan kesehatan dengan teknologi tertentu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif layanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif layanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

a.

tarif pendaftaran dan administrasi medis;

b.

tarif akomodasi medis; dan

c.

tarif pelayanan medis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tarif layanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibagi berdasarkan kategorisasi tindakan.

(2)

Kategorisasi tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Adhyaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

(3)

Penetapan kategorisasi tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standardisasi nomenklatur dan/atau katalog tindakan rumah sakit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tarif layanan medis berupa tarif akomodasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan tarif pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c untuk layanan rawat inap terdiri atas:

 

a.

kelas III;

 

b.

kelas II;

 

c.

kelas I;

 

d.

kelas VIP; dan

 

e.

kelas VVIP.

(2)

Tarif layanan rawat inap kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sesuai dengan besaran tarif layanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(3)

Tarif akomodasi medis untuk layanan rawat inap kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan paling tinggi 90% (sembilan puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4)

Tarif akomodasi medis untuk layanan rawat inap kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan paling tinggi 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5)

Tarif akomodasi medis untuk layanan rawat inap kelas VIP dan kelas VVIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dikenakan paling rendah 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6)

Biaya jasa layanan pada tarif pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c pada kelas I, kelas II, dan kelas III untuk jenis tindakan yang sama diperhitungkan sama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tarif pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dikenakan pada layanan rawat jalan:

 

a.

reguler; dan

 

b.

nonreguler.

(2)

Tarif layanan rawat jalan reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan besaran tarif layanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(3)

Tarif layanan rawat jalan nonreguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada masyarakat umum paling rendah 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarif pelayanan medis untuk layanan rawat jalan reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengenaan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 minimal mempertimbangkan kompleksitas tindakan, biaya jasa layanan, bahan medis habis pakai, dan/atau tarif kompetitor/harga pasar.

(2)

Pengenaan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Adhyaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif layanan penunjang nonmedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

a.

tarif penggunaan ambulans dan sarana transportasi;

b.

tarif penggunaan peralatan dan mesin;

c.

tarif penggunaan lahan, ruangan, wisma, asrama, gedung, bangunan, dan sarana olahraga;

d.

tarif bimbingan, kredensial, pendidikan, dan pelatihan;

e.

tarif penelitian dan pengembangan;

f.

tarif instalasi pusat sterilisasi (central sterile supply department);

g.

tarif jasa boga (catering) dan binatu (laundry);

h.

tarif optik, alat bantu dengar, dan alat bantu medis;

i.

tarif bantuan kesehatan; dan

j.

tarif penjualan produk lainnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif penggunaan ambulans dan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a memperhitungkan biaya per unit layanan minimal berupa:

a.

bahan bakar;

b.

bahan medis habis pakai;

c.

penyusutan/depresiasi alat transportasi;

d.

jumlah dan jenis sarana transportasi;

e.

fasilitas;

f.

tenaga kerja; dan/atau

g.

harga pasar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan tarif penggunaan lahan, ruangan, wisma, asrama, gedung, bangunan, dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan minimal berupa:

a.

fasilitas;

b.

tenaga kerja;

c.

jenis dan luas area penggunaan;

d.

jangka waktu penggunaan;

e.

penyusutan/depresiasi; dan/atau

f.

harga pasar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif bimbingan, kredensial, pendidikan, dan pelatihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dan tarif penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan minimal berupa:

a.

bahan habis pakai;

b.

jenis dan/atau tingkat program pendidikan dan pelatihan;

c.

jangka waktu;

d.

akomodasi;

e.

transportasi; dan/atau

f.

pendampingan instruktur/tenaga ahli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif instalasi pusat sterilisasi (central sterile supply department) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f memperhitungkan biaya per unit layanan minimal berupa:

a.

bahan habis pakai;

b.

biaya operasional;

c.

fasilitas; dan/atau

d.

tenaga kerja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif jasa boga (catering) dan binatu (laundry) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g memperhitungkan biaya per unit layanan minimal berupa:

a.

bahan habis pakai;

b.

akomodasi;

c.

transportasi;

d.

tenaga kerja/tenaga ahli; dan/atau

e.

harga pasar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif optik, alat bantu dengar, dan alat bantu medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan minimal berupa:

a.

bahan habis pakai;

b.

biaya distribusi;

c.

peralatan;

d.

tenaga kerja/tenaga ahli; dan/atau

e.

harga pasar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i memperhitungkan biaya per unit layanan minimal berupa:

a.

bahan medis habis pakai;

b.

akomodasi;

c.

transportasi;

d.

perlengkapan medis;

e.

fasilitas; dan/atau

f.

tenaga kerja/tenaga ahli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tarif penjualan produk lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j ditetapkan sebesar harga pokok produksi ditambah profit margin atau sebesar harga pasar.

(2)

Harga pokok produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Adhyaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk menghasilkan produk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tarif farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c yang diberikan kepada masyarakat umum, ditetapkan dengan mempertimbangkan harga eceran tertinggi.

(2)

Tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan harga neto apotek, pajak pertambahan nilai, biaya pelayanan kefarmasian, dan/atau memperhatikan harga pasar setempat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif layanan kesehatan dengan teknologi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan minimal berupa:

a.

jenis dan kompleksitas penggunaan teknologi medis;

b.

nilai tukar mata uang;

c.

kompleksitas penanganan dan pemasangan;

d.

tenaga ahli;

e.

bahan medis habis pakai khusus;

f.

alat kesehatan;

g.

biaya pemeliharaan;

h.

biaya operasional jasa pelayanan; dan/atau

i.

harga pasar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Adhyaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pengguna layanan berdasarkan kebutuhan dari pengguna layanan melalui kontrak kerja sama.

(2)

Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pengguna layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jaminan Kesehatan Daerah, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pengguna layanan lainnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Adhyaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dapat melakukan pemanfaatan aset, kerja sama manajemen, dan/atau kerja sama lainnya dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tarif jasa layanan di bidang kesehatan dengan pengguna layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan tarif layanan pemanfaatan aset, kerja sama manajemen, dan/atau kerja sama lainnya dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Rumah Sakit Umum Adhyaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan pihak lain.

(2)

Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terhadap warga negara asing dikenakan tarif paling rendah 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Terhadap pengguna layanan tertentu dan/atau kegiatan tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2)

Pengguna layanan tertentu dan/atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

 

a.

masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin dan bukan pasien pihak penjamin;

 

b.

korban terdampak keadaan kahar;

 

c.

korban tindakan kriminal dan/atau kecelakaan tanpa identitas;

 

d.

pelaksanaan penugasan dari pemerintah untuk kegiatan yang bersifat strategis; dan

 

e.

kegiatan untuk kepentingan umum dan sosial.

(3)

Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Adhyaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Adhyaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dapat memberikan tarif layanan dalam bentuk paket dan/atau kombinasi beberapa layanan.

(2)

Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria, besaran tarif, dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Adhyaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, perjanjian dan/atau kontrak kerja sama antara Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Adhyaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan pihak pengguna layanan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dan/atau kontrak kerja sama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 November 2025

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PURBAYA YUDHI SADEWA

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 18 November 2025

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 942