Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER-37/BC/2014

 

a.

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-53/BC/2012 tentang Tata Cara Pencampuran dan Perusakan Etil Alkohol yang Mendapat Pembebasan Cukai;

b.

bahwa telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.04/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai;

c.

bahwa dalam rangka penyelarasan ketentuan pembebasan cukai, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tata cara pencampuran dan perusakan etil alkohol yang mendapat pembebasan cukai;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-53/BC/2012 tentang Tata Cara Pencampuran dan Perusakan Etil Alkohol yang Mendapat Pembebasan Cukai;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.04/2014;

3.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-53/BC/2012 Tata Cara Pencampuran dan Perusakan Etil Alkohol yang Mendapat Pembebasan Cukai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-53/BC/2012 TATA CARA PENCAMPURAN DAN PERUSAKAN ETIL ALKOHOL YANG MENDAPAT PEMBEBASAN CUKAI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-53/BC/2012 tentang Tata Cara Pencampuran dan Perusakan Etil Alkohol Yang Mendapat Pembebasan Cukai, diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pembebasan Cukai adalah fasilitas yang diberikan kepada pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, atau importir untuk tidak membayar cukai yang terutang.

 

2.

Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.

 

3.

Pengusaha Pabrik adalah orang yang mengusahakan Pabrik.

 

4.

Tempat Penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan barang kena cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor.

 

5.

Pengusaha Tempat Penyimpanan adalah orang yang mengusahakan tempat penyimpanan.

 

6.

Barang Hasil Akhir yang Bukan Merupakan Barang Kena Cukai adalah barang yang dalam proses pembuatannya menggunakan etil alkohol sebagai bahan baku atau bahan penolong yang barang hasil akhirnya tidak termasuk barang kena cukai.

 

7.

Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang, yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

 

8.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

 

9.

Pejabat bea dan Cukai adalah Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang Cukai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pencampuran etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan Barang Hasil Akhir yang Bukan Merupakan Barang Kena Cukai yang mendapat Pembebasan Cukai dilakukan dengan cara mencampur etil alkohol dengan bahan pencampur tertentu sehingga tidak layak untuk diminum namun masih baik untuk digunakan dalam pembuatan barang hasil akhir.

 

(2)

Dikecualikan dari ketentuan mengenai pencampuran etil alkohol dengan bahan pencampur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan Barang Hasil Akhir berupa makanan, obat-obatan dalam (non topical) atau Barang Hasil Akhir lainnya berdasarkan spesifikasi teknis tertentu yang dalam proses pembuatannya tidak boleh atau tidak dapat menggunakan etil alkohol yang dicampur dengan bahan pencampur.

 

(3)

Pencampuran etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

 

 

a.

di Pabrik etil alkohol atau di Tempat Penyimpanan untuk etil alkohol produksi dalam negeri; atau

 

 

b.

di Kawasan Pabean untuk etil alkohol asal impor.

 

(4)

Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir etil alkohol yang mencampur etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melakukan pemisahan dengan jelas wadah/tangki dan ruangan untuk menyimpan etil alkohol yang telah dicampur dengan bahan pencampur.

 

(5)

Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan yang mencampur etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, harus memiliki laboratorium berikut peralatan memadai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bahan pencampur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) serta formulasi pencampuran adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

(2)

Bahan pencampur disediakan oleh Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau importir etil alkohol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 November 2014
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

AGUNG KUSWANDONO