Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor: 316 Tahun 2026
Berlaku
Mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2027
Gunakan versi desktop untuk pengalaman lengkap
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 316 TAHUN 2026
NOMOR 316 TAHUN 2026
TENTANG
SENTRALISASI BELANJA PEGAWAI DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang | ||||
a. | bahwa untuk mendukung optimalisasi pengelolaan anggaran yang efisien, efektif, tertib administrasi, dan akuntabel di Kementerian Ketenagakerjaan, perlu dilakukan penataan mekanisme pembayaran belanja pegawai secara terpusat dan terintegrasi; | |||
b. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Sentralisasi Belanja Pegawai di Kementerian Ketenagakerjaan; | |||
Mengingat | ||||
1. | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); | |||
2. | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); | |||
3. | Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); | |||
4. | Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15); | |||
5. | Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267); | |||
6. | Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360); | |||
7. | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2016 tentang Penyaluran Gaji melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Bank Umum Secara Terpusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 145); | |||
8. | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 409); | |||
9. | Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 913); | |||
10. | Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 672); | |||
MEMUTUSKAN: | ||||
Menetapkan | ||||
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG SENTRALISASI BELANJA PEGAWAI DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN. | ||||
KESATU | ||||
Menetapkan sentralisasi belanja pegawai di Kementerian Ketenagakerjaan. | ||||
KEDUA | ||||
Sentralisasi belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling sedikit meliputi: | ||||
a. | Gaji pegawai, terdiri atas: | |||
1. | gaji induk; | |||
2. | gaji ketiga belas; | |||
3. | tunjangan hari raya; | |||
4. | kekurangan gaji atau rapel; | |||
5. | gaji susulan; | |||
6. | gaji terusan; dan/atau | |||
7. | uang muka gaji. | |||
b. | Tunjangan pegawai, terdiri atas: | |||
1. | tunjangan suami/istri; | |||
2. | tunjangan jabatan; | |||
3. | tunjangan umum; | |||
4. | tunjangan beras; | |||
5. | tunjangan kinerja; | |||
6. | tunjangan kemahalan; dan/atau | |||
7. | tunjangan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | |||
c. | Uang makan; | |||
d. | Uang lembur dan uang makan lembur; dan/atau | |||
e. | Pembayaran uang duka. | |||
KETIGA | ||||
Pelaksanaan sentralisasi belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal yang pelaksanaannya dilakukan oleh Biro Keuangan dan Barang Milik Negara. | ||||
KEEMPAT | ||||
Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan sentralisasi belanja pegawai di Kementerian Ketenagakerjaan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. | ||||
KELIMA | ||||
Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2027. | ||||
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 November 2026 MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, dto. YASSIERLI | ||||
Menemukan kesalahan ketik? Klik di sini agar kami dapat memperbaikinya.