Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor: 43 Tahun 2020

 

 

 

 

 

a.

bahwa penghitungan yang adil dalam pengenaan Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bagi orang pribadi atau badan hukum yang memiliki dan/atau menguasainya sesuai dengan visi pembangunan daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;

b.

bahwa beberapa ketentuan Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

9.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 74);

12.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

 

 

 

 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

1.

Diantara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 3 (tiga) angka yakni angka 6a, angka 6b dan angka 6c, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

 

1.

Provinsi adalah Provinsi Bali.

 

2.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.

 

3.

Gubernur adalah Gubernur Bali.

 

4.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

 

5.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan, termasuk Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.

 

6.

Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran yang bergerak di bidang jasa angkutan untuk kepentingan umum yang menggunakan plat dasar warna kuning.

 

6a.

Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang adalah setiap kendaraan bermotor yang terdaftar atas nama Badan Hukum yang bergerak pada bidang usaha angkutan barang yang memiliki izin penyelenggaraan dan/atau Nomor Induk Berusaha dengan klasifikasi bidang usaha angkutan bermotor untuk barang umum dengan menggunakan plat dasar warna kuning.

 

6b.

Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.

 

6c.

Badan Hukum Indonesia yang selanjutnya disebut Badan Hukum adalah badan usaha yang anggaran dasarnya memerlukan pengesahan dari instansi pemerintah yang berwenang atau dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

 

7.

Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.

 

8.

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas Kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

 

9.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

 

10.

Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

 

11.

Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.

 

12.

Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar adalah Alat–alat Berat dan Alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.

 

13.

Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.

 

14.

Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.

 

15.

Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disingkat SRUT adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal sebagai bukti bahwa setiap Kendaraan Bermotor, landasan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan/atau kereta tempelan yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor atau dimodifikasi memiliki spesifikasi teknik sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan atau rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang telah disahkan, yang merupakan kelengkapan persyaratan pendaftaran dan dan pengujian berkala kendaraan bermotor.

 

16.

Ubah Sifat adalah perubahan fungsi Kendaraan Bermotor dari fungsi pribadi ke fungsi umum atau sebaliknya.

 

17.

Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

 

18.

Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.

 

19.

Umur Rangka/Body adalah umur Kendaraan Bermotor di air yang dihitung dari Tahun Pembuatan Rangka/Body.

 

20.

Umur Motor adalah Umur Motor Kendaraan Bermotor di air yang dihitung dari Tahun Pembuatan.

 

21.

Harga Kosong (Off the road) adalah harga Kendaraan Bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

 

22.

Harga Isi (On the road) adalah harga Kendaraan Bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

 

23.

Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi dan/atau badan dengan Kendaraan Bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti Kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor.

 

24.

Hari adalah hari kerja.

 

 

 

 

2.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.

 

(2)

Pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

 

(3)

Pengenaan PKB angkutan umum barang KBL Berbasis Baterai ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan PKB.

 

(4)

Pengenaan BBNKB angkutan umum barang KBL Berbasis Baterai ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor penyerahan Kepemilikan pertama untuk angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diberikan kepada Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang dengan persyaratan meliputi:

 

a.

dimiliki oleh Badan Hukum yang memiliki izin penyelenggaraan dan/atau NIB dengan klasifikasi bidang usaha angkutan bermotor untuk barang umum;

 

b.

SRUT;

 

c.

mendapatkan rekomendasi perubahan sifat menjadi Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang dari perangkat daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan

 

d.

menggunakan plat dasar warna kuning.

 

 

 

 

4.

Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor penyerahan Kepemilikan kedua dan seterusnya angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diberikan kepada Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang dengan persyaratan meliputi:

 

a.

dimiliki oleh Badan Hukum yang memiliki izin penyelenggaraan dan/atau NIB dengan klasifikasi bidang usaha angkutan bermotor untuk barang umum;

 

b.

menggunakan plat dasar warna kuning;

 

c.

mendapatkan rekomendasi perubahan sifat menjadi Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang dari perangkat daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan

 

d.

buku uji kendaraan yang masih berlaku.

 

 

 

 

5.

Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Ubah Sifat, diberikan kepada Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang dengan persyaratan meliputi:

 

a.

dimiliki oleh Badan Hukum yang memiliki izin penyelenggaraan dan/atau NIB dengan klasifikasi bidang usaha angkutan bermotor untuk barang umum;

 

b.

menggunakan plat dasar warna kuning;

 

c.

mendapat rekomendasi perubahan sifat dari perangkat daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan

 

d.

buku uji kendaraan yang masih berlaku.

 

 

 

 

6.

Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diberikan kepada Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang dengan persyaratan meliputi:

 

 

a.

dimiliki oleh Badan Hukum yang memiliki izin penyelenggaraan dan/atau NIB dengan klasifikasi bidang usaha angkutan bermotor untuk barang umum;

 

 

b.

menggunakan plat dasar warna kuning; dan

 

 

c.

buku uji kendaraan yang dimiliki dan masih berlaku.

 

(2)

Pengenaan PKB kepemilikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang atas nama perorangan dengan persyaratan meliputi:

 

 

a.

melampirkan surat keterangan telah bergabung dalam asosiasi/perkumpulan usaha angkutan umum barang yang memiliki NIB dengan klasifikasi bidang usaha angkutan bermotor untuk barang umum;

 

 

b.

menggunakan plat dasar warna kuning; dan

 

 

c.

buku uji kendaraan yang dimiliki dan masih berlaku,

 

 

dikenakan tarif PKB sebesar 1% (satu persen).

 

 

 

 

7.

Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) Bab, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Kepemilikan angkutan umum barang atas nama perorangan yang belum terdaftar atas nama Badan Hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini.

 

 

 

 

9.

Ketentuan Lampiran IV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

 

 

 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

 

 

 

 

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 12 Agustus 2020
GUBERNUR BALI,
ttd.
WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 12 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,
ttd.
DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2020 NOMOR 43