Parallax background

Cari Dokumen

Menampilkan 0 hasil
Filter

Rekap Peraturan Perpajakan Multilateral Instrument

MENDUKUNG STABILITAS SISTEM PERPAJAKAN GLOBAL, INDONESIA BERKOMITMEN DENGAN MENANDATANGANI MLI.
Terakhir Diperbarui:
28 Agu 2024

Rekap Peraturan Core Tax Administration System

MENGHADAPI REVOLUSI SISTEM ADMINISTRASI PAJAK, PEMERINTAH MENARGETKAN CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM AKAN MENCAKUP 21 PROSES BISNIS DI AKHIR TAHUN.
Terakhir Diperbarui:
29 Agu 2024
Cover Membatasi Kekuasaan Untuk Mengenakan Pajak

Membatasi Kekuasaan Untuk Mengenakan Pajak

Tanggal Rilis:
10 Okt 2024
ISBN:
-

Peraturan Presiden Nomor: 63 Tahun 2024

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN MULTILATERAL CONVENTION TO IMPLEMENT TAX TREATY RELATED MEASURES TO PREVENT BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING (KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA)
Terjemahan Bahasa Inggris
Berlaku
Tanggal Berlaku:
12 Jun 2024
Topik:
PPh

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: 5/PJ/2025

PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN YORDANIA HASHIMIAH
Terjemahan Bahasa Inggris
Berlaku
Tanggal Berlaku:
01 Mei 2025
Topik:
PPh

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: 4/PJ/2025

PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH UKRAINA BESERTA PROTOKOL
Terjemahan Bahasa Inggris
Berlaku
Tanggal Berlaku:
01 Mei 2025
Topik:
PPh

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: 7/PJ/2025

PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TUNISIA
Terjemahan Bahasa Inggris
Berlaku
Tanggal Berlaku:
01 Mei 2025
Topik:
PPh

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: 3/PJ/2025

PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARMENIA
Terjemahan Bahasa Inggris
Berlaku
Tanggal Berlaku:
01 Mei 2025
Topik:
PPh

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: 6/PJ/2025

PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA BERDAULAT PAPUA NUGINI
Terjemahan Bahasa Inggris
Berlaku
Tanggal Berlaku:
01 Mei 2025
Topik:
PPh

Rekap Peraturan tentang Tax Holiday di Indonesia

DALAM RANGKA MENDORONG KEMUDAHAN BERUSAHA, PEMERINTAH MELALUI KEMENTERIAN KEUANGAN MEMBERIKAN FASILITAS TAX HOLIDAY.
Terakhir Diperbarui:
28 Jan 2021
/ 10
Cari Tax Treaty | Perpajakan DDTC