Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 43 Tahun 2025

 

 

 

a.

bahwa untuk memastikan keamanan, higienis, dan kualitas minyak goreng sawit sebagai salah satu barang kebutuhan pokok masyarakat untuk melindungi konsumen serta efisiensi distribusi dalam tata kelola minyak goreng rakyat agar produk tersedia dalam jumlah yang memadai, kualitas yang terjaga, dan harga yang terjangkau, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai minyak goreng sawit kemasan dan tata kelola minyak goreng rakyat;

b.

bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat;

 

 

 

1.

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);

6.

Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);

7.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 527) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 167);

8.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 674) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);

9.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);

 

 

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG MINYAK GORENG SAWIT KEMASAN DAN TATA KELOLA MINYAK GORENG RAKYAT.

 

 

 

 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Minyak Goreng Sawit yang selanjutnya disebut Minyak Goreng adalah bahan pangan dengan komposisi utama trigliserida berasal dari minyak kelapa sawit (RBDPO), yang telah melalui proses fraksinasi, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan, dan mengandung vitamin A dan/atau provitamin A.

2.

Produk Turunan Kelapa Sawit adalah produk hasil pengolahan buah tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis).

3.

Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein yang selanjutnya disingkat RBDPL adalah produk fasa cair hasil pemisahan/fraksinasi refined, bleached, and deodorized palm oil yang bersifat edible (lazim disebut minyak goreng sawit).

4.

Program Minyak Goreng Rakyat yang selanjutnya disebut Program MGR adalah program pemerintah dalam rangka penyediaan Minyak Goreng kepada masyarakat yang diperoleh dari program pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) Minyak Goreng.

5.

Minyak Goreng Rakyat yang selanjutnya disingkat MGR adalah Minyak Goreng yang digunakan dalam Program MGR yang dijual dengan harga di bawah atau sama dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan.

6.

MINYAKITA adalah merek dagang untuk Minyak Goreng yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan yang telah terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

7.

Harga Eceran Tertinggi MGR yang selanjutnya disebut HET adalah harga jual tertinggi MGR kepada masyarakat.

8.

Produsen Minyak Goreng yang selanjutnya disebut Produsen adalah perusahaan industri yang memproduksi Minyak Goreng, dengan proses fraksinasi, dengan atau tanpa pencampuran vitamin A dan/atau provitamin A.

9.

Pengemas Minyak Goreng yang selanjutnya disebut Pengemas adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan pembelian Minyak Goreng untuk dikemas dan diperdagangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10.

Distributor Lini 1 yang selanjutnya disebut D1 adalah pelaku usaha distribusi yang memiliki nomor induk berusaha dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 46315 yang memperoleh MGR dari Produsen Minyak Goreng dan terdaftar pada SIMIRAH.

11.

Distributor Lini 2 yang selanjutnya disebut D2 adalah pelaku usaha distribusi yang memiliki nomor induk berusaha dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 46315 yang memperoleh MGR dari D1 dan terdaftar pada SIMIRAH.

12.

Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan usaha milik negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.

13.

Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan yang selanjutnya disebut BUMN Pangan adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak atau berusaha di bidang pangan baik produksi, distribusi, pemasaran, atau kegiatan lainnya yang memperoleh MGR dari Produsen dan terdaftar pada SIMIRAH.

14.

Pengecer adalah pelaku usaha yang memperdagangkan MGR kepada konsumen dan terdaftar pada SIMIRAH.

15.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

16.

Kemasan Pangan yang selanjutnya disebut Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.

17.

Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.

18.

SIMIRAH adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi dengan SIINas yang digunakan untuk penyampaian dan penyajian data dan/atau informasi MGR.

19.

Sistem INATRADE adalah sistem pelayanan terpadu perdagangan yang dilakukan secara online melalui portal https://inatrade.kemendag.go.id.

20.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

21.

Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri.

 

 

 

 

Minyak Goreng Kemasan yang diperdagangkan kepada Konsumen terdiri dari:

a.

Minyak Goreng premium; dan

b.

MGR.

 

 

 

Produsen dan Pengemas bertanggung jawab terhadap keamanan dan syarat mutu Minyak Goreng yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

Produsen dan Pengemas wajib memenuhi ketentuan terhadap kesesuaian pelabelan kuantitas dan kebenaran kuantitas Minyak Goreng yang diperdagangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

(1)

Kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi ketentuan:

 

a.

tidak mudah rusak; dan

 

b.

persyaratan tara pangan,

 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2)

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Minyak Goreng harus dikemas dengan menggunakan ukuran paling besar 25 kg (dua puluh lima kilogram) atau 27,5 L (dua puluh tujuh koma lima liter) dalam berbagai bentuk.

 

 

 

 

 

Tata kelola MGR meliputi:

a.

Program MGR;

b.

pengadaan MGR;

c.

pendistribusian MGR;

d.

harga penjualan MGR;

e.

pendaftaran Produsen;

f.

pengakuan hak ekspor; dan

g.

penggunaan merek MINYAKITA.

 

 

 

 

(1)

Program MGR dilaksanakan oleh Menteri.

(2)

Program MGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan Kemasan merek MINYAKITA.

(3)

Menteri dalam melaksanakan Program MGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pelaku usaha yang meliputi:

 

a.

Produsen;

 

b.

D1;

 

c.

D2;

 

d.

Perum BULOG;

 

e.

BUMN Pangan;

 

f.

Pengecer; dan

 

g.

eksportir non Produsen Produk Turunan Kelapa Sawit.

(4)

Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf f harus terdaftar di SIMIRAH.

(5)

Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dapat terdaftar di SIMIRAH.

(6)

Dalam melaksanakan Program MGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menyosialisasikan Program MGR kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

 

 

 

 

(1)

Pengadaan MGR berasal dari Minyak Goreng produksi dalam negeri.

(2)

Pengadaan MGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui skema pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) Minyak Goreng oleh pelaku usaha yang akan melakukan ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

(1)

Pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) Minyak Goreng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan oleh Produsen yang terdaftar di SIMIRAH.

(2)

Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) Minyak Goreng dengan cara:

 

a.

produksi secara mandiri; atau

 

b.

kerja sama produksi.

 

 

 

Seluruh proses pengadaan dan penyaluran untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) Minyak Goreng dilakukan oleh pelaku usaha dengan menggunakan mekanisme atau skema komersial (bussiness to bussiness).

 

 

 

 

(1)

Pendistribusian MGR dilakukan oleh:

 

a.

Produsen;

 

b.

D1;

 

c.

D2;

 

d.

Perum BULOG;

 

e.

BUMN Pangan; dan

 

f.

Pengecer.

(2)

Pendistribusian MGR dilakukan secara berjenjang:

 

a.

Produsen kepada D1, D1 kepada D2 dan/atau Pengecer, D2 kepada Pengecer, dan Pengecer kepada Konsumen; atau

 

b.

Produsen kepada Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan, Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan kepada Pengecer, dan Pengecer kepada Konsumen.

(3)

Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:

 

a.

pedagang eceran di pasar rakyat; dan

 

b.

pedagang eceran lainnya, pedagang eceran pada jaringan Perum BULOG, pedagang eceran pada jaringan BUMN Pangan, atau Koperasi Desa dan/atau Kelurahan Merah Putih dengan memiliki klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia perdagangan eceran.

(4)

Dalam pendistribusian MGR:

 

a.

Produsen harus memastikan kebenaran dan kesesuaian perizinan berusaha D1, Perum BULOG, dan/atau BUMN Pangan;

 

b.

D1 harus memastikan kebenaran dan kesesuaian perizinan berusaha D2; dan

 

c.

D1, D2, Perum BULOG, atau BUMN Pangan harus memastikan kebenaran dan kesesuaian perizinan berusaha Pengecer.

 

 

 

(1)

Untuk meningkatkan keterjangkauan Konsumen, Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a wajib melaksanakan pendistribusian MGR paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari realisasi pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) melalui Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan sebagai D1.

(2)

Besaran persentase pendistribusian MGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan Keputusan Menteri berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan, yang dihadiri menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili yang diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

(3)

Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan melaporkan pendistribusian MGR hasil pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

 

 

 

(1)

D1, D2, Perum Bulog, dan/atau BUMN Pangan dalam mendistribusikan MGR diutamakan untuk memasok Pengecer di pasar rakyat.

(2)

Pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pasar rakyat pantauan Kementerian Perdagangan yang tercantum dalam sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok melalui portal https://sp2kp.kemendag.go.id.

(3)

Dalam hal pasokan MGR ke Pengecer di pasar rakyat pantauan Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, D1, D2, Perum BULOG, dan/atau BUMN Pangan dapat memasok Pengecer di pasar rakyat lainnya yang bukan merupakan pasar rakyat pantauan Kementerian Perdagangan.

(4)

Pengecer di pasar rakyat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan pasar rakyat pantauan Kementerian Perdagangan.

 

 

 

(1)

Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) wajib menyampaikan laporan pendistribusian MGR sebagai berikut:

 

a.

Produsen melaporkan pendistribusian MGR kepada D1, Perum BULOG, dan/atau BUMN Pangan;

 

b.

D1 melaporkan penerimaan MGR dari Produsen dan pendistribusian MGR ke D2 dan/atau Pengecer;

 

c.

D2 melaporkan penerimaan MGR dari D1 dan pendistribusian MGR ke Pengecer;

 

d.

Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan melaporkan penerimaan MGR dari Produsen dan pendistribusian MGR kepada Pengecer; dan

 

e.

Pengecer melaporkan penerimaan MGR dari D1, D2, Perum BULOG, dan/atau BUMN Pangan.

(2)

Laporan pendistribusian MGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui SIMIRAH.

 

 

 

Menteri dapat meminta data dan/atau informasi sewaktu-waktu kepada pelaku usaha yang mendistribusikan MGR sebagai evaluasi kebijakan tata kelola MGR.

 

 

 

 

(1)

Menteri menetapkan harga penjualan di dalam negeri (domestic price obligation) MGR dan HET.

(2)

Harga penjualan di dalam negeri (domestic price obligation) MGR dan HET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan, yang dihadiri menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili yang diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

(3)

Rapat koordinasi dalam rangka penetapan harga penjualan di dalam negeri (domestic price obligation) MGR dan HET sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:

 

a.

biaya bahan baku;

 

b.

biaya produksi;

 

c.

biaya pengemasan;

 

d.

biaya distribusi;

 

e.

margin; dan

 

f.

biaya lainnya dalam memproduksi dan mendistribusikan MGR.

 

 

 

(1)

Produsen, D1, D2, Perum BULOG, dan BUMN Pangan wajib mematuhi ketentuan harga penjualan di dalam negeri (domestic price obligation) MGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

(2)

Harga penjualan di dalam negeri (domestic price obligation) MGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga MGR yang sudah dalam Kemasan.

(3)

Pengecer wajib menjual MGR dengan harga di bawah atau sama dengan HET.

 

 

 

(1)

Pengecer wajib mematuhi ketentuan pembatasan penjualan MGR yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(2)

Pengecer wajib memasang informasi mengenai HET yang mudah terlihat oleh Konsumen di tempat usaha.

 

 

 

 

(1)

Produsen mendaftar Program MGR melalui SIINas dan menyampaikan perkiraan produksi dan penyaluran RBDPL.

(2)

Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan D1, Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan dengan melampirkan perjanjian kerja sama melalui SIMIRAH.

(3)

Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan kerja sama dengan Produsen lain dan/atau eksportir non Produsen untuk Produk Turunan Kelapa Sawit harus melampirkan perjanjian kerja sama melalui SIMIRAH.

(4)

D1 mendaftarkan D2 dan/atau Pengecer melalui SIMIRAH.

(5)

Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan mendaftarkan Pengecer melalui SIMIRAH.

(6)

D2 mendaftarkan Pengecer melalui SIMIRAH.

 

 

 

 

(1)

Pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) Minyak Goreng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) oleh Produsen dan/atau eksportir Produk Turunan Kelapa Sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan ekspor produk turunan kelapa sawit, diakui setelah pengiriman MINYAKITA diterima oleh:

 

a.

Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan sebagai D1; atau

 

b.

D2 dan/atau Pengecer.

(2)

Petunjuk teknis pelaksanaan pengakuan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) Minyak Goreng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

 

 

 

(1)

Pengakuan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) digunakan sebagai dasar perhitungan hak ekspor RBDPL.

(2)

Perhitungan hak ekspor RBDPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rasio pengali ekspor dan/atau insentif hak ekspor.

(3)

Hak ekspor RBDPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit.

(4)

Hak ekspor RBDPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikonversi menjadi hak ekspor komoditi Produk Turunan Kelapa Sawit lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit berdasarkan angka konversi yang ditetapkan pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan luar negeri.

(5)

Hak ekspor RBDPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar persetujuan ekspor.

(6)

Insentif hak ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

(7)

Insentif hak ekspor sebagaimana dimaksud ayat (6) ditetapkan dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

(8)

Rasio pengali ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan petunjuk teknis mekanisme konversi hak ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan luar negeri.

 

 

 

 

(1)

Untuk dapat menggunakan merek MINYAKITA dalam pelaksanaan Program MGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Produsen dan Pengemas wajib memperoleh persetujuan penggunaan merek MINYAKITA dari Direktur Jenderal.

(2)

Persetujuan penggunaan merek MINYAKITA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.

 

 

 

(1)

Untuk memperoleh persetujuan penggunaan merek MINYAKITA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Produsen dan Pengemas mengajukan permohonan persetujuan penggunaan merek MINYAKITA kepada Direktur Jenderal melalui Sistem INATRADE.

(2)

Format permohonan persetujuan penggunaan merek MINYAKITA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3)

Dalam hal keadaan memaksa (force majeure) yang mengakibatkan Sistem INATRADE tidak berfungsi, pengajuan permohonan penggunaan merek MINYAKITA disampaikan kepada Direktur Jenderal secara manual.

 

 

 

(1)

Permohonan persetujuan penggunaan merek MINYAKITA bagi Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) disertai dengan:

 

a.

dokumen nomor induk berusaha dengan kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 10437 untuk bidang usaha Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit dan telah berlaku izin usahanya; dan

 

b.

rencana jumlah Minyak Goreng yang akan dikemas dengan menggunakan merek MINYAKITA.

(2)

Permohonan persetujuan penggunaan merek MINYAKITA bagi Pengemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) disertai dengan:

 

a.

dokumen nomor induk berusaha dengan kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 82920 dan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 46315, atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 10437 untuk bidang usaha Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit, dan telah berlaku izin usahanya;

 

b.

rencana jumlah Minyak Goreng yang akan dikemas dengan menggunakan merek MINYAKITA; dan

 

c.

kontrak kerja sama produksi dengan Produsen.

(3)

Direktur Jenderal menerbitkan persetujuan penggunaan merek MINYAKITA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan persetujuan penggunaan merek MINYAKITA diterima dan dinyatakan lengkap dan benar.

(4)

Format persetujuan penggunaan merek MINYAKITA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

 

 

 

(1)

Produsen dan Pengemas yang akan melakukan perpanjangan persetujuan penggunaan merek MINYAKITA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) harus mengajukan permohonan perpanjangan persetujuan penggunaan merek MINYAKITA kepada Direktur Jenderal paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku persetujuan penggunaan merek MINYAKITA berakhir.

(2)

Ketentuan mengenai:

 

a.

perolehan persetujuan penggunaan merek MINYAKITA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; dan

 

b.

permohonan persetujuan penggunaan merek MINYAKITA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,

 

berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan perpanjangan persetujuan penggunaan merek MINYAKITA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

 

 

Produsen dan Pengemas dilarang menggunakan merek MINYAKITA selain untuk pelaksanaan Program MGR.

 

 

 

(1)

Produsen dan Pengemas yang telah memperoleh persetujuan penggunaan merek MINYAKITA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) wajib mengemas MGR menggunakan Kemasan dengan ukuran 500 ml (lima ratus mililiter), 1 L (satu liter), 2 L (dua liter), dan/atau 5 L (lima liter).

(2)

Produsen dan Pengemas yang telah memperoleh persetujuan penggunaan merek MINYAKITA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) harus:

 

a.

mencantumkan logo MINYAKITA pada setiap Kemasan Minyak Goreng yang digunakan dalam Program MGR;

 

b.

mencantumkan informasi HET pada Kemasan;

 

c.

menggunakan Kemasan dalam bentuk Kemasan bantal, standing pouch, botol, dan/atau jeriken; dan

 

d.

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai izin edar dan standar nasional Indonesia.

(3)

Logo MINYAKITA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang dicantumkan dalam Kemasan harus sesuai dengan Logo MINYAKITA yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

(4)

Logo MINYAKITA yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

 

 

 

 

(1)

Menteri melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Program MGR secara sendiri atau bersama-sama dengan menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan kepala dinas yang membidangi perdagangan di tingkat provinsi dan/atau kabubaten/kota.

(2)

Menteri mendelegasikan kewenangan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

(3)

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, sosialisasi, dan konsultasi.

(4)

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap pemenuhan:

 

a.

pasokan MGR oleh Produsen;

 

b.

distribusi MGR oleh D1, D2, Perum BULOG, dan BUMN Pangan yang terdaftar di SIMIRAH sampai ke Pengecer; dan

 

c.

ketentuan penggunaan merek MINYAKITA.

 

 

 

(1)

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, dan/atau bupati/wali kota.

(3)

Dalam hal diperlukan, Menteri dapat membentuk tim terpadu pengawasan tata kelola MGR yang terdiri atas:

 

a.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

 

b.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan;

 

c.

Kejaksaan Agung;

 

d.

Kementerian Perdagangan;

 

e.

Kementerian Perindustrian;

 

f.

Kementerian Pertanian;

 

g.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

 

h.

Badan Pengawas Obat dan Makanan;

 

i.

Badan Pangan Nasional;

 

j.

Satuan Tugas Pangan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

 

k.

dinas yang membidangi perdagangan di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota; dan

 

l.

kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait lainnya.

(4)

Pelaksanaan tugas tim terpadu pengawasan tata kelola MGR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga.

 

 

 

 

Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

(1)

Produsen yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 17 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2)

Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(3)

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Produsen tetap tidak melaksanakan kewajiban, dikenai sanksi administratif berupa tindakan lain yang bertujuan menghentikan pelanggaran.

(4)

Tindakan lain yang bertujuan menghentikan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:

 

a.

penangguhan penerbitan persetujuan ekspor; dan/atau

 

b.

pembekuan persetujuan ekspor.

(5)

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelanggaran ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) yang dilakukan oleh eksportir non Produsen Produk Turunan Kelapa Sawit.

(6)

Pengenaan sanksi administratif berupa tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan luar negeri setelah mendapatkan rekomendasi dari pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga.

 

 

 

(1)

Perum BULOG, BUMN Pangan, D1, dan/atau D2 yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2)

Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(3)

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perum BULOG, BUMN Pangan, D1, dan/atau D2 tetap tidak melaksanakan kewajiban, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan pendistribusian MGR.

(4)

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja Perum BULOG, BUMN Pangan, D1, dan/atau D2 tetap tidak melaksanakan kewajiban, dikenai sanksi administratif berupa tindakan lain yang bertujuan menghentikan pelanggaran.

(5)

Tindakan lain yang bertujuan menghentikan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa rekomendasi untuk pembekuan akun pada SIMIRAH.

 

 

 

(1)

Pengecer yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 18 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2)

Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(3)

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengecer tetap tidak melaksanakan kewajiban, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan penjualan MGR.

(4)

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja Pengecer tidak melaksanakan kewajiban, dikenai sanksi administratif berupa tindakan lain yang bertujuan menghentikan pelanggaran.

(5)

Tindakan lain yang bertujuan menghentikan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa rekomendasi untuk pembekuan akun pada SIMIRAH.

 

 

 

Produsen atau Pengemas yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

(1)

Produsen atau Pengemas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2)

Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(3)

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Produsen atau Pengemas tetap melakukan perbuatan yang dilarang, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan persetujuan merek MINYAKITA oleh Direktur Jenderal dan penarikan Minyak Goreng dari distribusi.

 

 

 

(1)

Produsen atau Pengemas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2)

Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(3)

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Produsen atau Pengemas tetap tidak melaksanakan kewajiban, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan persetujuan merek MINYAKITA oleh Direktur Jenderal dan penarikan MGR dari distribusi.

 

 

 

(1)

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1) sampai dengan ayat (5), dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilakukan oleh pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga.

(2)

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), sampai dengan ayat (5), dilakukan oleh pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga atau dinas membidangi perdagangan di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota.

(3)

Dalam hal:

 

a.

pengenaan sanksi berupa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (5), pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga menyampaikan rekomendasi pembekuan akun pada SIMIRAH kepada pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga untuk disampaikan kepada pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang industri hasil kehutanan dan perkebunan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan

 

b.

pengenaan sanksi berupa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5), dinas yang membidangi perdagangan di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi pembekuan akun pada SIMIRAH kepada pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga untuk disampaikan kepada pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang industri hasil kehutanan dan perkebunan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

 

 

 

 

Pendistribusian MGR paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari realisasi pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) melalui Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

 

 

 

Persetujuan penggunaan merek MINYAKITA yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat tetap berlaku sampai dengan masa berlaku berakhir.

 

 

 

Produsen dan Pengemas yang telah mengajukan permohonan persetujuan penggunaan Merek MINYAKITA sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dan masih dalam proses permohonan, harus menyesuaikan persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Kemasan dan Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 482), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2025
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
BUDI SANTOSO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR